22 Oktober 2025

Bersuarakyat.online PEMATANGSIANTAR- Dugaan praktik peredaran narkoba jenis pil ekstasi merek Transformer mencuat di tempat hiburan malam Anda Karaoke yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Pematangsiantar. Informasi ini berawal dari kesaksian seorang pengunjung yang mengaku mendapatkan pil tersebut dari seseorang bernama Ivan, yang disebut-sebut sebagai pemasok di lokasi tersebut. Menurut pengakuan pengunjung tersebut, transaksi dilakukan secara terbuka setelah ia diarahkan oleh salah satu pegawai tempat hiburan itu. “Aku beli dari yang namanya Ivan, bang, Rp350 ribu per butir,” ujarnya ketika dimintai keterangan, Selasa malam (21/10/2025). Ia juga menambahkan bahwa peredaran pil ekstasi di tempat hiburan malam sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai bagian dari “kenikmatan malam” bagi sebagian pengunjung. “Mana mungkin di tempat hiburan malam gak ada ekstasi, bang. Orang datang ke sana karena mau senang-senang, mau goyang sampai pagi. Ya pasti ada pil setan dan minuman keras,” tambahnya dengan nada yakin. Pernyataan ini menimbulkan keprihatinan sekaligus kemarahan masyarakat karena menggambarkan betapa bebasnya peredaran narkoba di tempat hiburan malam di jantung kota Pematangsiantar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Barisan Rakyat Hancurkan Tindakan Ilegal (Bara Hati), Zulfikar Efendi, turut angkat bicara. Ia menyebut bahwa dugaan peredaran narkoba di Anda Karaoke bukanlah hal yang mengagetkan, mengingat tempat itu sudah lama diduga menjadi lokasi peredaran barang haram. “Kalau di situ tidak ada pil ekstasi, berarti pemerintah perlu memeriksa kadar air mineral yang beredar di dalam. Masak iya, minum itu bisa goyang sampai pagi,” ujarnya dengan nada sindiran tajam pada Rabu (22/10/2025). Selain dugaan narkoba, Anda Karaoke juga tengah menuai protes keras dari jemaat Gereja Masehi Injili Indonesia (GMII) yang berada tepat di sebelah bangunan tempat hiburan tersebut. Jemaat gereja menilai keberadaan tempat karaoke itu sangat mengganggu kegiatan ibadah dan sudah beberapa kali melayangkan surat keberatan ke pihak kelurahan Merdeka serta Pemerintah Kota Pematangsiantar. Namun, hingga saat ini belum ada respons ataupun tindakan tegas dari pihak berwenang. Menurut informasi yang diterima, surat keberatan jemaat GMII telah disampaikan lebih dari satu kali, namun tak kunjung direspons oleh aparat pemerintahan setempat. Situasi ini membuat masyarakat sekitar kecewa dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan serta menjaga ketertiban lingkungan sosial. “Kami sudah capek mengeluh, tapi sepertinya mereka tutup mata. Ini sudah bukan hanya soal hiburan, tapi soal moral dan keselamatan anak muda,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Aktivis Bara Hati menilai pemerintah tidak boleh diam melihat persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa izin operasional Anda Karaoke harus segera dicabut dan tempatnya ditutup secara permanen, mengingat adanya indikasi kuat peredaran narkoba dan keresahan warga yang terus meningkat. “Kami akan mengirimkan laporan resmi dan mendesak aparat kepolisian untuk turun tangan. Tidak boleh ada tempat hiburan yang dibiarkan menjadi sarang narkoba dan maksiat,” tegas Zulfikar Efendi. Publik kini menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menindaklanjuti dugaan peredaran pil ekstasi di Anda Karaoke. Jika benar terbukti adanya praktik tersebut, maka tindakan tegas berupa penutupan tempat dan proses hukum bagi pelaku menjadi harga mati demi menjaga keamanan, moralitas, dan ketertiban masyarakat di kota Pematangsiantar. (Ragum siallagan)

ASAHAN- Bersuarakyat.online Fakta hukum baru terungkap dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 66/HGU/DA/85/B/51 tanggal 13 November 1996 tentang perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bakrie Sumatera Plantations (PT BSP) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengakui adanya 366 hektar tanah yang tidak lagi dikuasai perusahaan karena telah digunakan oleh masyarakat. Temuan ini dinilai menjadi dasar hukum kuat bagi masyarakat untuk menuntut kembali hak atas tanah tersebut. “Pernyataan dalam SK Menteri itu adalah pengakuan resmi negara bahwa di dalam areal HGU terdapat tanah masyarakat. Artinya, 366 hektar itu bukan milik perusahaan,” tegas Akhmat Saipul Sirait, Ketua Dewan Pembina LSM GARI (Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia). Dalam SK itu disebutkan, luas awal HGU PT BSP sebesar 18.922 hektar dikurangi 366 hektar, sehingga luas akhirnya menjadi 18.556 hektar. Fakta ini dinilai menegaskan batas hukum atas klaim penguasaan penuh yang selama ini diajukan perusahaan. LSM GARI menduga, tanah seluas 366 hektar tersebut berada di wilayah Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, lokasi yang kini menjadi titik konflik antara masyarakat adat dengan PT BSP. Mereka mendesak pemerintah menunda perpanjangan HGU dan tidak mengeluarkan persetujuan RTRW sebelum status tanah masyarakat tersebut dipastikan secara hukum. “Pemerintah tidak boleh menutup mata. Ini bukan tanah perusahaan — ini tanah rakyat yang bahkan telah diakui dalam keputusan resmi Menteri Agraria,” ujar Akhmat menegaskan. LSM GARI juga menilai, karena masa berlaku HGU PT BSP telah berakhir pada 2021–2022, maka tidak ada dasar hukum bagi perusahaan untuk tetap menguasai lahan yang disengketakan. Organisasi ini mendesak agar 366 hektar tersebut dijadikan prioritas redistribusi tanah eks HGU demi keadilan bagi masyarakat lokal. Menanggapi hal tersebut, pihak legal PT BSP, Wahyudi, membantah adanya pengurangan luas dalam SK HGU tersebut. Menurutnya, lahan yang dimaksud masih termasuk dalam kawasan HGU PT BSP dan kini sedang dalam proses pembaruan. “Tidak benar ada pengurangan lahan 366 hektar di dalam SK HGU tersebut. Lahan itu milik PT BSP dan sedang dalam proses pembaruan HGU,” kata Wahyudi saat dikonfirmasi wartawan. Sementara itu, pada Selasa (21/10/2025), Aliansi Kelompok Tani Asahan (AKTA) menggelar aksi di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, Kabid Sengketa Lahan BPN Sumut, Julianda, menyatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan akan menindaklanjutinya ke Kementerian ATR/BPN. “Kami menerima semua laporan atas sengketa lahan dan akan menindaklanjutinya. Kami juga akan membantu dalam proses pelaporan ke Kementerian ATR/BPN,” ujar Julianda di hadapan massa aksi. Dalam tuntutannya, AKTA mendesak agar pemerintah tidak memperpanjang HGU PT BSP, mengeluarkan 366 hektar tanah masyarakat dari peta HGU, serta melakukan audit ulang seluruh HGU PT BSP di Asahan. Mereka juga meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum turun tangan, serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap warga penggarap. “Negara harus hadir dan melindungi rakyat, bukan hanya korporasi,” tegas salah satu perwakilan AKTA dalam orasinya. SK Menteri Agraria: No. 66/HGU/DA/85/B/51 Tanggal terbit: 13 November 1996 Luas awal HGU: 18.922 Ha Pengurangan luas: ±366 Ha (versi LSM GARI) Luas akhir HGU: 18.556 Ha Masa berlaku HGU: Berakhir 2021–2022 Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut atas status hukum lahan 366 hektar tersebut. LSM GARI – Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia “Bergerak untuk Keadilan Agraria dan Hak Rakyat.” Penulis: Ramses Sihombing