Pelayanan Publik

Bersuarakyat.online – Paluta.   Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H.Basri Harahap didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Paluta, Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM, Penyerahan 40 bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani (Poktan) untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara bertempat di halaman kantor Bupati, Pada Jum’at : 17/07/2026.   Bantuan alsintan yang diserahkan terdiri atas 5 unit traktor roda empat (TR4), 25 unit pompa air, dan 10 unit power thresher yang diperuntukkan bagi kelompok tani di berbagai kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.   Dalam sambutannya, Wakil Bupati Padang Lawas Utara menyampaikan bahwa penyerahan bantuan alsintan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para kelompok tani dan kepala desa. Ia berharap bantuan yang diterima dapat menjadi penyemangat bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di masing-masing wilayah.   Wakil Bupati menjelaskan bahwa bantuan alsintan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Dinas Pertanian akan terus berupaya memperjuangkan tambahan bantuan alsintan guna memenuhi kebutuhan mekanisasi pertanian di daerah.   Bantuan ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Padang Lawas Utara. Jika dimanfaatkan dengan baik, Insya Allah ke depan kita akan memperoleh tambahan bantuan lagi,” ujar Wakil Bupati.   Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan alsintan diberikan kepada kelompok tani, bukan kepada perorangan. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok tani.   Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan agar kepala desa mengetahui keberadaan dan pemanfaatan bantuan alsintan di wilayahnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, kelompok tani, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL/BPP) sangat penting untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal, dirawat dengan baik, dan benar-benar mendukung peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan petani di Kabupaten Padang Lawas Utara.   Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara beserta jajaran, Staf Ahli, para Asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh pertanian lapangan (PPL), para ketua kelompok tani penerima bantuan alsintan.   Harahap Kuro-Kuro.

    Aceh Timur, bersuarakyat.online Jumat, 17 Juli 2026   – Medco E&P Malaka (Medco E&P) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) kembali menyalurkan beasiswa kepada 431 pelajar berprestasi di wilayah kerja Blok A, Aceh Timur. Program yang telah rutin dilaksanakan sejak 2020 ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi. Penyerahan beasiswa secara simbolis dilaksanakan di Idi Rayeuk, dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pihak sekolah, serta perwakilan siswa penerima manfaat, Kamis (16/7/2026). Program beasiswa ini menjangkau pelajar di empat kecamatan sekitar wilayah operasi, yaitu Indra Makmu, Julok, Nurussalam, dan Banda Alam. Sebanyak 431 penerima terdiri atas siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga mahasiswa yang memenuhi kriteria program.   Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, Bustami, S.Pd., M.Si., mengatakan, “Kami mengapresiasi Medco E&P dan BPMA yang secara konsisten menyalurkan beasiswa bagi pelajar di Aceh Timur. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak generasi muda yang termotivasi untuk berprestasi dan melanjutkan pendidikan,” ujarnya.         Senior Manager Communication Medco E&P, Leony Lervyn, mengatakan bahwa beasiswa ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Perusahaan yang bertujuan mendukung pelajar berprestasi dapat terus mengembangkan potensi akademiknya. Sejak 2020, program beasiswa Medco E&P dan BPMA telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1000 pelajar Aceh Timur.   “Pendidikan merupakan salah satu fokus PPM Medco E&P. Kami ingin memberikan dukungan kepada pelajar berprestasi agar dapat terus melanjutkan pendidikan sesuai kemampuan serta cita-citanya. Kami juga berterima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga operasi Medco E&P di Blok A dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Leony.   Seleksi penerima beasiswa dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui pihak sekolah untuk memastikan bantuan diberikan kepada pelajar yang memenuhi kriteria program. (Hsb)

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026, yang dirangkaikan dengan evaluasi penyelesaian kategori KW 4, KW 5, dan KW 6. Rapat evaluasi yang digelar pada Rabu (8/7/2026) tersebut menjadi forum strategis untuk mengukur capaian pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan guna memastikan seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi yang intensif, sinergi antarbidang, serta komitmen seluruh jajaran, Kantor Pertanahan Labuhanbatu berupaya mengoptimalkan setiap tahapan pelaksanaan PTSL agar berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu. Evaluasi terhadap penyelesaian KW 4, KW 5, dan KW 6 juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas administrasi serta validitas data pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, SH, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan PTSL dan penyelesaian berkas KW 4, KW 5, serta KW 6 merupakan wujud komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. “Percepatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan kualitas hasil pekerjaan sehingga data pertanahan yang dihasilkan semakin akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Mari bersama-sama menjaga semangat kolaborasi dan integritas dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, modern, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Khalid. #Red

Bersuarakyat.online Jakarta – Pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk. Layanan ini umumnya diajukan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan sebagian tanah, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lain yang mengharuskan suatu bidang tanah memiliki sertipikat terpisah atau tersendiri. Dalam layanan pertanahan, pemisahan bidang tanah dilakukan tanpa menghapus keberlakuan sertipikat induk. Berbeda dengan pemecahan, pada proses pemisahan sertipikat induk tetap berlaku, namun luasnya disesuaikan dengan sisa bidang tanah setelah dilakukan pemisahan. Sebagai contoh, apabila pemilik memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual 300 meter persegi, maka bagian seluas 300 meter persegi tersebut dapat dipisahkan menjadi sertipikat baru, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas tersisa 700 meter persegi. Sebagian bidang tanah yang dipisahkan akan didaftarkan sebagai bidang tanah baru dengan status hukum yang sama seperti bidang tanah asalnya, sementara bidang tanah induk tetap tercatat dengan luas yang telah diperbarui. Ketentuan mengenai pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Adapun data pada bidang tanah induk seperti peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut. Selain itu, juga ada penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa setelah proses pemisahan selesai dilakukan. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemisahan bidang tanah, ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen itu meliputi sertipikat tanah asli; fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemilik; surat permohonan pemisahan; serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya. Dalam kondisi tertentu, masyarakat pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya, akta jual beli apabila pemisahan dilakukan dalam rangka jual beli sebagian bidang tanah, surat hibah untuk hibah sebagian tanah, atau putusan pengadilan maupun akta pembagian harta bersama apabila pemisahan dilakukan karena pembagian harta akibat perceraian. Setelah permohonan diajukan, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang akan dipisahkan dan menyusun peta bidang tanah hasil pemisahan. Saat seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi, sertipikat untuk bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran. Untuk estimasi biaya pemisahan bidang tanah, tergantung jumlah bidang dan luas tanah yang akan diukur. Masyarakat bisa mengetahui estimasi biaya secara lengkap melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Ketika sudah masuk ke akun Sentuh Tanahku, pada beranda pilih menu “Layanan”, kemudian klik “Info Layanan” dan pilih “Pemisahan”. Masyarakat dapat memilih provinsi tempat bidang tanah yang akan dikenai pemisahan, mengisi jumlah dan luas bidang tanah, memilih opsi penggunaan sebagai pertanian atau non-pertanian, dan bisa langsung keluar hasil simulasi estimasi biayanya. Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store secara gratis. Masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi dan panduan mengenai layanan pertanahan sesuai kebutuhan.

Bersuarakyat.online Medan – Kehadiran Sertipikat Elektronik mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain memudahkan akses terhadap dokumen pertanahan, sistem digital ini juga memberikan rasa aman lebih bagi pemilik tanah karena data tersimpan secara elektronik dan terintegrasi dalam sistem pertanahan nasional. Yusuf (37), warga yang telah menggunakan Sertipikat Elektronik, mengaku merasakan kemudahan dalam mengakses dokumen tanah miliknya. Ia mengatakan sertipikat kini dapat dilihat langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang terpasang di telepon genggamnya. “Bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tidak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat. Menurut Yusuf, penggunaan aplikasi tersebut membuat dirinya tidak perlu lagi membawa dokumen fisik saat ingin mengecek informasi terkait tanah miliknya. Seluruh data dapat diakses dengan cepat kapan saja dan di mana saja. Keunggulan lain dari Sertipikat Elektronik terletak pada sistem keamanannya. Data fisik dan yuridis tanah dilindungi dengan teknologi enkripsi, sementara informasi batas bidang tanah telah terhubung dengan sistem pemetaan nasional. Integrasi ini memungkinkan data pertanahan tersimpan lebih akurat dan terlindungi. Manfaat yang sama juga dirasakan Ilham (40), warga Kabupaten Bogor yang baru saja menerima Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai. Ia menilai digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah maju yang memberikan kepastian dan perlindungan lebih baik terhadap aset keluarga. “Dari analog ke Sertipikat Elektronik bagus. Bisa dicek juga dari handphone. Mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” katanya. #Red

Bersuarakyat.online Medan – Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembagian warisan, penjualan sebagian tanah, hingga pengembangan kawasan perumahan yang membutuhkan pembagian kavling. “Pemecahan bidang tanah adalah proses membagi bidang tanah yang memiliki satu sertipikat menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian nantinya memiliki sertipikat sendiri. Setelah proses pemecahan dilakukan, sertipikat induk dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian dalam keterangannya pada Rabu (03/06/2026). Pemecahan bidang tanah dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak. Bidang tanah yang sebelumnya terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa satuan bidang baru dengan status hukum yang tetap sama seperti bidang tanah asalnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap bidang baru hasil pemecahan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara data pada bidang tanah induk akan diberi catatan bahwa telah dilakukan pemecahan bidang tanah. Adapun dokumen yang perlu disiapkan masyarakat untuk mengajukan pemecahan bidang tanah antara lain sertipikat tanah asli; fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pemilik; surat permohonan pemecahan; serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya. Khusus untuk pengembang, dokumen kelengkapannya perlu ditambahkan rencana tapak atau site plan dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk tanah warisan, pemohon wajib melampirkan surat keterangan waris atau akta waris, serta surat kematian pemilik sebelumnya. Setelah permohonan diajukan, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan menyusun peta bidang tanah baru sesuai rencana pemecahan. Selanjutnya, sertipikat baru akan diterbitkan setelah seluruh proses administrasi dan pengukuran selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu diketahui, pemecahan bidang tanah tidak dapat dilakukan terhadap semua jenis hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 42 ayat (3), pemecahan bidang tanah tidak diperbolehkan untuk tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdaftar atas nama perorangan. Bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi soal pemecahan bidang tanah, bisa mengakses informasinya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Di beranda Sentuh Tanahku, pilih opsi “Layanan”, kemudian klik “Info Layanan” dan pilih menu “Pemecahan”. Dalam menu “Pemecahan”, terdapat informasi persyaratan dan simulasi biaya terkait pemecahan bidang tanah. Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh di Play Store dan App Store secara gratis. Selain dari Sentuh Tanahku, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan setempat jika ingin mendapat panduan lebih lanjut mengenai berbagai layanan pertanahan yang dibutuhkan. #Red