Layanan Pertanahan Makin Modern, Sentuh Tanahku dan PELATARAN Hadirkan Kemudahan bagi Masyarakat

suararakyat12 jam ago04 mins

Bersuarakyat.online Medan– Upaya transformasi layanan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), layanan pertanahan kini menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Inovasi tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang praktis di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari. Jika dahulu urusan pertanahan identik dengan proses yang panjang dan menyita waktu, kini berbagai informasi dan layanan dapat diakses secara lebih sederhana melalui teknologi digital. Salah satu warga yang merasakan manfaat transformasi tersebut adalah Angelita (30). Saat mengurus keperluan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada hari Sabtu, ia mengaku terbantu dengan adanya layanan PELATARAN yang memungkinkan masyarakat mengurus administrasi pertanahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan pada hari kerja. Menurut Angelita, kehadiran layanan di akhir pekan memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Ditambah lagi, aplikasi Sentuh Tanahku memudahkan pengguna untuk memantau dan memperoleh informasi terkait pertanahan secara mandiri. “Kalau dulu mendengar urusan birokrasi rasanya sudah rumit duluan. Sekarang jauh lebih mudah karena ada aplikasi yang bisa digunakan untuk melihat proses layanan, ditambah pelayanan di hari Sabtu yang sangat membantu,” ujarnya. Angelita mengaku pertama kali mengenal aplikasi Sentuh Tanahku ketika hendak membeli rumah. Saat itu, ia ingin memastikan legalitas dokumen pertanahan sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari risiko sengketa maupun persoalan hukum di kemudian hari. Melalui aplikasi tersebut, ia dapat mengakses berbagai informasi penting terkait tanah yang akan dibelinya. Proses registrasi dan verifikasi akun pun dinilai cepat sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. “Saya ingin memastikan semua dokumen aman sebelum membeli rumah. Setelah mengetahui ada aplikasi Sentuh Tanahku, saya langsung mengunduhnya dan proses verifikasinya juga sangat cepat,” katanya. Aplikasi Sentuh Tanahku menyediakan berbagai fitur yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti Sertipikatku untuk memantau data sertipikat serta Cari Bidang yang membantu mengetahui lokasi bidang tanah secara lebih akurat. Kehadiran fitur-fitur tersebut memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi layanan pertanahan. Sementara itu, program PELATARAN menjadi pelengkap layanan digital yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan langsung di luar hari kerja. Inovasi ini dinilai mampu memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi pertanahan. “Hari kerja biasanya sulit meluangkan waktu karena harus bekerja. Dengan adanya layanan pada hari Sabtu, masyarakat jadi memiliki pilihan waktu yang lebih fleksibel,” tutur Angelita. Transformasi layanan yang dilakukan ATR/BPN melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses pelayanan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Kemudahan akses, transparansi informasi, dan fleksibilitas waktu menjadi nilai tambah yang mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap layanan pertanahan. “Menurut saya pelayanannya sudah sangat baik. Semoga terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan tetap mempertahankan kualitas pelayanan seperti sekarang,” pungkasnya. #Red

Polsek Bilah Hulu Tebar Kurban, Perkuat Kedekatan dengan Warga

Muchlis SE6 hari ago6 hari ago03 mins

Bersuarakyat.online LABUHANBATU — Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan jajaran Polsek Bilah Hulu untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui penyembelihan dan pembagian hewan kurban kepada warga dan panti asuhan, Rabu, 27 Mei 2026. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Bilah Hulu, AKP Syamsul Bahri Dalimunthe, berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh keakraban. Seluruh personel terlibat langsung mulai dari proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu. Pada Idul Adha tahun ini, Polsek Bilah Hulu menyembelih satu ekor sapi kurban. Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari implementasi semangat “Polri untuk Masyarakat”, yang menekankan kehadiran kepolisian tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Syamsul Bahri mengatakan, ibadah kurban menjadi momentum untuk memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat. “Melalui Idul Adha ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, termasuk anak-anak panti asuhan. Tahun ini kami menyembelih satu ekor sapi dan ke depan kami berharap jumlah hewan kurban dapat bertambah sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” ujar Syamsul Bahri. Ia menilai nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam Idul Adha harus menjadi refleksi bagi anggota Polri agar semakin humanis dan dekat dengan masyarakat. “Semangat Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kepedulian sosial serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Pantauan di lokasi menunjukkan personel kepolisian berbaur bersama warga selama proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berlangsung. Sejumlah warga tampak ikut membantu proses distribusi yang diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu dan anak-anak panti asuhan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat di tengah momentum keagamaan Idul Adha.(Red).

Ketua FKUB Labuhanbatu Ajak Masyarakat Maknai Idul Adha sebagai Momentum Kerukunan dan Kepedulian Sosial

Muchlis SE6 hari ago03 mins

Bersuarakyat.online RANTAUPRAPAT – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Dr. H. Galih Orlando, S.Pd.I., S.H., M.Kn., mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam keterangannya di Rantauprapat, Rabu (27/5/2026), Galih Orlando menyampaikan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga refleksi tentang pengorbanan, ketulusan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. “Atas nama FKUB Kabupaten Labuhanbatu, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Semoga momentum ini semakin memperkuat persaudaraan, kepedulian, dan semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi teladan tentang pentingnya keikhlasan dan kepatuhan kepada Tuhan, sekaligus membangun kepedulian terhadap sesama manusia. Galih Orlando menjelaskan, terdapat tiga makna penting Idul Adha yang perlu dipahami masyarakat. Pertama, keikhlasan sebagai fondasi moral kehidupan. Ia menilai Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan bahwa pengabdian dan ketulusan merupakan nilai utama dalam membangun kehidupan yang bermartabat. Kedua, kurban sebagai wujud solidaritas sosial. Pembagian daging kurban kepada masyarakat dinilai menjadi simbol kepedulian dan semangat berbagi tanpa memandang latar belakang sosial maupun golongan. “Semangat berbagi dalam Idul Adha harus menjadi penguat hubungan sosial dan mempererat rasa persaudaraan di tengah masyarakat,” katanya. Ketiga, pengorbanan sebagai warisan nilai bagi generasi mendatang. Menurutnya, semangat rela berkorban dan membantu sesama harus terus ditanamkan agar lahir generasi yang memiliki kepedulian sosial dan jiwa gotong royong. Lebih lanjut, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk terus menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya di Labuhanbatu. FKUB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, toleransi, dan persatuan sebagai modal penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.(Red)

Kantor Pertanahan Labuhanbatu Tingkatkan Pelayanan Plotting Pemetaan bagi Masyarakat

suararakyat1 minggu ago02 mins

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui layanan plotting pemetaan yang cepat, akurat, dan profesional. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Pelayanan plotting pemetaan dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan data bidang tanah sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. Dengan pelayanan yang semakin modern dan terpercaya, masyarakat diharapkan dapat merasakan kemudahan dalam proses administrasi pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, pada Senin (25/5/2026), menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihaknya. “Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami. Bersama, kita wujudkan pelayanan pertanahan yang modern dan terpercaya,” katanya. Menurutnya, setiap bidang tanah memiliki nilai penting dan harus memiliki kepastian hukum yang jelas demi masa depan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan profesionalisme, ketepatan, dan transparansi. Melalui pelayanan plotting pemetaan yang optimal, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan semakin meningkat. #Red

Milwan Serap Aspirasi Pesisir, Warga Keluhkan Infrastruktur dan BBM Nelayan

Muchlis SE1 minggu ago1 minggu ago05 mins

Bersuarakyat.online LABUHANBATU — Persoalan ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir Kabupaten Labuhanbatu kembali menjadi sorotan. Infrastruktur yang dinilai belum memadai, sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan, hingga tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok masih membayangi kehidupan masyarakat di Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, dan Panai Hulu. Kondisi tersebut mencuat saat Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai NasDem, HT Milwan, melaksanakan Reses III Tahun Sidang II 2025/2026 di sejumlah wilayah pesisir Labuhanbatu, Selasa (26/5/2026). Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan maksimal dari pemerintah. Salah satu keluhan utama warga berkaitan dengan kondisi Jembatan Sei Rakyat di atas Sungai Berumun. Jembatan sepanjang sekitar 255 meter tersebut merupakan jalur penghubung penting antara Panai Tengah, Panai Hulu, Panai Hilir hingga akses menuju Panipahan, Provinsi Riau. Setiap hari, jembatan itu dilalui kendaraan pengangkut hasil perkebunan, hasil tangkapan laut, sembako, serta aktivitas masyarakat pesisir. Warga menilai kondisi pondasi jembatan membutuhkan perhatian serius untuk mencegah terganggunya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tokoh pemuda Labuhanbatu, Tengku Muhammad Arif Akbar, mengatakan Jembatan Sei Rakyat memiliki peran vital bagi perekonomian masyarakat pesisir. “Jika akses ini terganggu, distribusi hasil laut dan kebutuhan pokok ikut terdampak. Aktivitas ekonomi masyarakat pesisir bisa lumpuh,” ujarnya. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan penguatan pondasi jembatan serta memperhatikan pembangunan akses transportasi tambahan. Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan melaut. Menurut warga, keterbatasan distribusi BBM resmi membuat nelayan harus membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi. “Biaya operasional nelayan semakin besar karena solar subsidi sulit diperoleh,” kata Arif. Ia berharap pemerintah dapat membuka akses pangkalan BBM khusus nelayan di kawasan pesisir agar distribusi bahan bakar lebih tepat sasaran. Keluhan serupa disampaikan tokoh masyarakat pesisir, H. Sugimanto. Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir selama ini belum berjalan merata dibandingkan wilayah lain di Labuhanbatu. “Wilayah pesisir jangan hanya diperhatikan saat momentum politik. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang nyata,” ujarnya. Sugimanto mengatakan sejumlah desa di kawasan pesisir masih menghadapi persoalan jalan rusak, terbatasnya layanan kesehatan, serta mahalnya biaya distribusi akibat buruknya akses transportasi. Sementara itu, staf pendamping reses, Alhadi, menyebutkan kegiatan reses yang berlangsung sejak 17 hingga 26 Mei 2026 memang difokuskan ke daerah terpencil guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Seluruh aspirasi masyarakat dicatat untuk diperjuangkan di tingkat provinsi,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, HT Milwan menyampaikan bahwa perbaikan ruas jalan dari Simpang Ajamu menuju Aek Nabara akan dilakukan secara bertahap sesuai rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Tahun ini direncanakan perbaikan sepanjang 10 kilometer dimulai dari Simpang Ajamu, kemudian dilanjutkan tahap berikutnya sepanjang 16 kilometer,” ujarnya. Ia juga menyatakan berbagai aspirasi masyarakat pesisir akan disampaikan melalui Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Labuhanbatu maupun DPRD Sumatera Utara. “Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat pesisir dapat menjadi perhatian pemerintah,” kata Milwan. Pantauan di lapangan, kehadiran HT Milwan mendapat sambutan dari masyarakat pesisir yang berharap persoalan infrastruktur, ekonomi nelayan, dan kebutuhan dasar di wilayah mereka dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. (Red)

Tingkatkan Profesionalisme dan Keamanan, BRI BO Rantau Prapat Gelar Sosialisasi untuk Satpam Binaan

suararakyat2 minggu ago02 mins

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan dan keamanan di lingkungan kerja, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui BRI BO Rantau Prapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh satuan pengamanan (Satpam) dari unit kerja binaan, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memperkuat kapasitas dan profesionalisme Satpam sebagai ujung tombak keamanan sekaligus pelayanan di area perbankan. Seluruh personel Satpam dari unit kerja binaan di bawah koordinasi BRI BO Rantau Prapat turut hadir mengikuti kegiatan ini. Dalam sosialisasi tersebut, para peserta mendapatkan arahan dan pembekalan mengenai penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan, peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah, disiplin kerja, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan perbankan. Selain itu, pihak manajemen juga menekankan pentingnya sikap profesional, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas sehari-hari, mengingat Satpam merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan nasabah. Pimpinan BRI BO Rantau Prapat, Rian Darmawan, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengamanan agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. “Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi ini seluruh Satpam dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu memberikan pelayanan keamanan yang optimal kepada masyarakat dan nasabah,” ungkapnya. Melalui kegiatan pembinaan rutin ini, BRI BO Rantau Prapat berharap tercipta sinergi dan loyalitas yang semakin kuat dari seluruh personel Satpam dalam mendukung operasional dan pelayanan perbankan yang berkualitas. #Red

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

suararakyat2 minggu ago03 mins

Bersuarakyat.online Medan – Proses peralihan tanah dari orang tua kepada anak melalui hibah perlu dilakukan dengan tahapan yang benar agar sertipikat dapat dibalik nama secara sah dan memiliki kepastian hukum. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengingatkan agar masyarakat memastikan kondisi tanah terlebih dahulu sebelum memulai proses hibah dan balik nama sertipikat. “Yang pertama adalah pastikan tidak ada sengketa batas tanah. Yang kedua, pastikan tidak ada sengketa kepemilikan,” ujar Shamy Ardian saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/05/2026). Sebelum proses hibah dilakukan, masyarakat perlu melakukan pemutakhiran data di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat dengan membawa sejumlah dokumen, seperti cetak foto _geotagging_, sertipikat tanah asli, dan KTP. “Setelah itu silakan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT untuk mendaftarkan pengecekan sertipikat,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol. Menurut Shamy Ardian, proses hibah dapat dilanjutkan apabila hasil pengecekan sertipikat menunjukkan tidak ada keterangan sita, blokir, maupun agunan atas tanah tersebut. “Setelah hasil pengecekan sertipikat keluar, silakan lanjutkan dengan proses penyelesaian penerimaan negara, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan,” tuturnya. Tahap berikutnya adalah pembuatan akta hibah di hadapan PPAT yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah. Setelah seluruh dokumen lengkap, PPAT akan mengunggah berkas ke sistem BPN untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. “Nanti PPAT akan _upload_ berkasnya ke sistem elektroniknya BPN untuk diperiksa semua berkasnya, termasuk keabsahan, kemudian pengantar dan seterusnya di-_upload_ semua,” kata Shamy Ardian. Apabila seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, berkas fisik akan dibawa ke Kantah untuk diproses balik nama. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), proses balik nama sertipikat tersebut diselesaikan dalam waktu lima hari kerja. “Setelah selesai proses balik nama, maka sertipikat yang tadinya nama orang tua menjadi anaknya,” pungkas Shamy Ardian. #Red

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kantor Pertanahan Labuhanbatu Gelar Monitoring dan Evaluasi Internal

suararakyat2 minggu ago02 mins

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses administrasi dan tata kelola perkantoran berjalan sesuai prosedur serta mampu mendukung pelayanan pertanahan yang optimal kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian dari pengawasan internal untuk memperkuat kinerja pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor melakukan peninjauan langsung terhadap pengelolaan administrasi, penataan dokumen, hingga pelaksanaan koordinasi kerja antarpegawai pada Subbagian Tata Usaha. Evaluasi dilakukan guna melihat efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat terus menjaga disiplin kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas kinerja serta tata kelola internal yang berkelanjutan. #Red

Perkuat Kepastian Hukum Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Ubah HGB Jadi SHM

suararakyat2 minggu ago03 mins

Bersuarakyat.online Medan – Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan rumah tinggal dengan meningkatkan status sertipikat dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), masyarakat kini dapat mengajukan perubahan status hak dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya yang terjangkau. Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan bahwa layanan perubahan hak tersebut ditujukan bagi pemilik rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter persegi, terutama yang berada di kawasan perumahan. “Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek atau perumahan, bisa mencoba mendaftarkan perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian. Menurutnya, perubahan status tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat karena sertipikat HM tidak memiliki batas waktu seperti HGB sehingga pemilik tidak perlu lagi memikirkan perpanjangan hak di masa mendatang. ATR/BPN juga memastikan persyaratan pengajuan cukup sederhana. Pemohon hanya perlu melampirkan dokumen berupa izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), SPPT PBB yang menunjukkan adanya bangunan rumah tinggal, serta formulir permohonan perubahan hak dari kantor pertanahan. Selain itu, biaya yang dikenakan relatif ringan. “Biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya sekitar lima hari kerja,” jelas Shamy Ardian. Peningkatan status HGB menjadi SHM dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat legalitas aset keluarga sekaligus meningkatkan rasa aman bagi pemilik rumah. Dengan status HM, masyarakat memperoleh hak kepemilikan yang lebih kuat, lebih mudah diwariskan, serta memiliki nilai perlindungan hukum yang lebih tinggi. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk memastikan aset rumah tinggal mereka memiliki kepastian hukum yang optimal di masa depan. Informasi lebih lanjut mengenai layanan perubahan hak dapat diakses melalui situs resmi ATR/BPN atau kantor pertanahan setempat #Red

Reses HT Milwan Diselimuti Curhat Warga Pesisir soal Kesehatan dan BBM Mahal

Muchlis SE2 minggu ago2 minggu ago04 mins

Bersuarakyatonline. LABUHANBATU — Persoalan kesehatan dan beban ekonomi masih menjadi luka yang dirasakan masyarakat pesisir di Kelurahan Sei Berombang dan Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang II 2025/2026 yang digelar Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai NasDem, HT Milwan, Sabtu (17/5/2026), warga menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi di daerah pesisir. Suasana dialog berlangsung hangat namun penuh haru ketika warga menceritakan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Minimnya fasilitas kesehatan di wilayah pesisir membuat sebagian warga, terutama ibu hamil, masih harus menempuh perjalanan jauh menggunakan transportasi air menuju rumah sakit di Rantauprapat. “Warga yang hendak melahirkan masih ada yang dibawa pakai sampan ke Rantauprapat. Bahkan ada yang melahirkan di perjalanan,” ungkap seorang warga di hadapan peserta reses. Keluhan itu menggambarkan beratnya akses pelayanan kesehatan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat pesisir. Di tengah keterbatasan fasilitas dan jarak tempuh yang jauh, warga berharap perhatian pemerintah tidak berhenti sebatas janji. Selain persoalan kesehatan, masyarakat juga menyampaikan kondisi infrastruktur yang dinilai masih memprihatinkan. Jalan lingkungan, drainase, hingga jembatan desa disebut membutuhkan perhatian serius. Di sejumlah dusun, warga juga mengeluhkan minimnya tiang listrik PLN yang membuat aktivitas masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Di sektor ekonomi, para nelayan mengaku semakin tertekan akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk melaut, mereka harus membeli BBM dengan harga berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter, sementara hasil tangkapan ikan terus menurun. “Hasil tangkapan tidak menentu, tapi harga minyak terus naik. Nelayan kecil semakin susah,” kata seorang nelayan. Bagi masyarakat pesisir, BBM bukan sekadar kebutuhan, melainkan penopang utama agar mereka tetap bisa mencari nafkah di laut. Warga berharap ada perhatian pemerintah terkait akses BBM subsidi bagi nelayan kecil agar roda ekonomi masyarakat tetap bertahan. Tokoh masyarakat setempat, Jono Aswar, meminta agar seluruh aspirasi yang disampaikan warga benar-benar diperjuangkan dan tidak berhenti hanya dalam forum reses. “Apa yang disampaikan masyarakat hari ini adalah kebutuhan nyata yang selama ini dirasakan warga,” ujarnya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, HT Milwan menegaskan bahwa seluruh keluhan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui pemerintah provinsi maupun di tingkat kabupaten. “Aspirasi masyarakat akan kami dorong di tingkat provinsi maupun dikoordinasikan dengan fraksi Partai NasDem di kabupaten agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah,” kata HT Milwan. Kegiatan reses itu turut dihadiri aparat desa dan kelurahan, kepala dusun, serta kepala lingkungan. Bagi warga pesisir Panai Hilir, forum tersebut menjadi ruang harapan untuk menyampaikan persoalan mendasar yang hingga kini masih mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.(Red)