Oktober 2025

Bersuarakyat.online Aceh Timur – Muhammad, salah satu calon Tuha Peut Gampoeng Buket Teukueh di Kecamatan Idi Tunong, menuding panitia pemilihan TPG melakukan pengguguran calon secara sepihak tanpa alasan jelas. Pernyataan ini disampaikan Muhammad kepada media pada Jumat, 31 Oktober 2025. Menurut Muhammad, tidak hanya dirinya yang mengalami pengguguran, tetapi juga calon lain yang berkasnya sudah lengkap dan siap. Informasi pengguguran tersebut bahkan disampaikan melalui calon anggota TPG yang juga mengalami hal sama dan melalui telepon langsung kepada Muhammad. “Saya sudah melengkapi semua berkas dan surat-surat, tapi tiba-tiba gugur secara sepihak,” ujar Muhammad. Ia kemudian mendatangi Panglima GAM Idi Cut untuk melaporkan kejadian ini. Muhammad juga menyebutkan bahwa panglima GAM dan tuan tanah setempat (Pang Lima) langsung menghubungi camat Idi Tunong terkait masalah tersebut. Namun, respon dari camat Idi Tunong dinilai kurang memuaskan. “Ketika ditanya mengenai pengguguran ini, camat hanya menjawab ‘ya ya aja’, seperti tak peduli,” jelas Muhammad. Saat dikonfirmasi, Ketua Panitia Pemilihan Tuha Peut Buket Teukueh, Muhammad AR, mengatakan bahwa berkas masih dalam tahap verifikasi dan terdapat kekeliruan pada nomor ijazah calon. Upaya menghubungi Camat Idi Tunong Baihaqi, S.Ag melalui ponsel mengatakan itu masi ferifikasi nama juga calon pasti ada pasti lawan nya dan itu belum saya ferifikasi hari senin dek nanti saya duduk dengan kabag hukum dan DPNG tuturnya Muhammad menuntut agar Pemerintah Kecamatan Idi Tunong membenahi panitia pemilihan agar benar-benar independen. Ia menyoroti adanya keterlibatan perangkat desa dalam panitia, yang seharusnya dihindari agar proses pemilihan berjalan adil dan tidak ada monopoli dari calon tertentu. “Ini demokrasi, harusnya semua calon diberi kesempatan sama, bukan seperti ini,” tegas Muhammad dengan nada kesal.   Hsb

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di lingkungan kerja Korwil simpang Ulim kabupaten Aceh Timur, dengan cara menyetor uang ke pihak Korwil melaui Oknum Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKK) dilakukan oleh Kepala sekolah di tingkat Sekolah SD/SMP sebanyak 50 orang Kepala sekolah.Jum’at. 31 Oktober 2025. Puluhan pimpinan Sekolah satuan Pendidikan tingkat SD/SMP dibawah pengawasan korwil simpang Ulim diwajibkan untuk menyetor uang Rp.100 ribu rupiah per bulan melaui Ketua MKKS dengan berdalih alasan bayar uang koran, dan Pemabarayar tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali, 100.000X3=Rp.300.000.sudah berlangsung dan terus – menerus dilakukan oleh kepsek dari tahun ke tahun. Namun hal itu dibenarkan adanya pengutipan uang dari kepsek oleh Zakaria, selaku korwil dimpang ulim, dinas pendidikan Aceh Timur yang terbagi dalam tiga wilayah kerja Satuan Pendidikan Kec.Simpang Ulim memiliki 13 unit Satuan Pendidikan SD/SMP, Sedangkan Kec,Pante Beudari 12 Unit satuan Sekolah dan yang terakhir Kecamatan Madat memiliki 15 unit satuan Pendidikan dibawah binaan/pengawasan Pak Zakaria sebagai korwil simpang Ulim saat ini Jum’at 31 Oktober 2025 Pagi pukul, 08:08 wib. korwil Simpang Ulim, melihat dan membaca pesan whatsapp tautan berita,dalam tiga judul pemberitaan Diduga Penggunaan Dana BOSP Tidak Transparan, APH Diminta Periksa Kepsek dan Operator SDN Matang Kupula dua, judul kedua, Zakaria, Permasalahan Penggunaan Dana BOS di SDN Matang Kepula Dua Bukan tanggung Jawab Saya…! dan judul terakhir, Korwil Simpang Ulim Diduga Terima Uang Pungli Setiap Tiga Bulan Sekali dari Kepsek. Selanjutnya Zakaria korwil simpang Ulim tanpa harus berpikir panjang ianya langsung mengirim pesan chat melalui whatsapp pribadinya dengan nomor kontak. 823-7833-Xxxx, tepat pada pukul 08:08 Wib, Jum’at 31 Oktober 2025, dengan bunyi pesan chat meminta awak Media untuk melaporkan ke KPK Aja Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin Aceh (FPRM)” ,Nasruddin mendesak Aparat Penegak Hukum Usut tuntas dugaan pungutan liar bermodus uang koran yang dikutip dari Kepala Sekolah mulai dari tingkat SD dan SMP, melalui Oknum Kepala sekolah yang dipercayai sebagai Ketua MKKS Korwil Simpang Ulim. “Kita berharap para penegak hukum tidak pandang bulu sikat semua mafia pungli yang selama ini sudah meresahkan instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Aceh Timur khususnya” ujarnya. “Kita mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Polres Aceh timur dan Kejaksaan untuk mengusut dan menyelidiki dugaan pungutan liar terhadap kepala sekolah bermodus uang koran tanpa alasan yang jelas, maupun pertanggung jawaban sebagaimana mestinya,sekali lagi Nasruddin, desak aparar penegak hukum di Aceh Timur untuk segera mengusut terkait dugaan tersebut. (Tim APPI)

Bersuarakyat.online Selamat malam komandan Mohon izin melaporkan Rencana Aksi Unjuk Rasa pada hari Jum’at Tanggal 31 Oktober 2025, sbb : 1 aksi. A. Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara Tapanuli Bagian Selatan (AMPUN TABAGSEL) Nomor : 063.B/UNRAS/DPP-AMPUN/C.1/X/2025, tanggal 29 Oktober 2025. a. Jumlah massa : ± 10 orang. b. Sasaran : Depan Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Depan Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Depan Kantor Inspektorat Padang Lawas Utara. c. Tuntutan : 1) Meminta Bapak Bupati Padang Lawas Utara agar memanggil dan mengevaluasi bila perlu mencopot jabatan Kepala Desa Pagaran Tonga Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. 2) Mendukung Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara demi kepentingan hukum agar segera mengambil langkah-langkah hukum, untuk memanggil/memeriksa Kepala Desa Pagaran Tonga Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara atas dugaan tindak pidana korupsi. 3) Meminta kepada Inspektorat Kab. Padang Lawas Utara agar mengaudit Kepala Desa Pagaran Tonga Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara atas dugaan tindak pidana korupsi yang telah di perbuat kepala desa tersebut. 4) Meminta kepada Kepala Desa Pagaran Tonga Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa yang telah diterima kami sebagai masyarakat berharap Kepala Desa dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka dan rinci mengenai realisasi penggunaan dana tersebut, agar tercipta transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan bersama. CATATAN : – Penanggungjawab Aksi : TONGKU HARAHAP. Hal ini merupakan kebobrokan kepemimpin kepala Desa Pagaran Tonga Kecamatan Padang Kab Paluta, ujar masyarakat desa.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online Pidie Jaya Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Muhammad Reza. Aksi brutal itu dilakukan Hasan Basri saat meninjau dapur SPPG-MBG tersebut, Kamis (30/10) pagi di kutib dri.sumber dari nasaja berita. “Betul, betul, betul,” kata Hasan Basri saat dikonfirmasi wartawan apakah dirinya memukul Muhammad Reza. “Saya tidak teringat berapa kali, kalau tidak salah empat kali saya pukul, tapi tidak kenak lah, hanya kena sedikit saja,” kata Hasan. Hasan Basri menjelaskan, tindakannya itu terjadi spontan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG dan menemukan kondisi makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Ia menyebutkan, dari hasil sidak tersebut ditemukan nasi dalam kondisi dingin dan keras. Menurutnya, makanan yang disiapkan seharusnya dijaga kebersihan dan disajikan dalam kondisi layak konsumsi. “Tadi kita sidak dan ditemukan makan keras, dingin. Seharusnya nasi saat sudah masak ditempatkan pada kuali besar atau tempat yang bersih, biar nasi tidak keras saat sampai kepada anak-anak,” katanya. Hasan Basri juga mengungkapkan, saat dirinya tiba di lokasi dapur MBG, kepala dapur tidak berada di tempat. Beberapa saat kemudian, kepala dapur datang dan sempat terjadi ketegangan. “Saat itu kepala dapur MBG tidak ada di tempat. Beberapa saat kemudian kepala MBG sampai, makanya saya hantam. Sekitar empat kali kalau tidak salah. Tidak kena semua, mungkin hanya sedikit yang kena,” jelasnya. Hasan menegaskan, tindakannya itu dilatar belakangi rasa tanggung jawab terhadap kualitas program MBG yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah di Pidie Jaya. “Dia tidak bertanggung jawab di tempat dapur tersebut. Sebagai kepala dapur wajib standby di lokasi. Beda dengan dapur MBG di Gampong Mesjid Trienggadeng, di sana bersih dan rapi. Kalau di Sagoe, seperti dapur pura-pura begitu, tidak standar kalau kita lihat,” pungkasnya. #Hsb

Bersuarakyat.online Aceh Timur – Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Timur, Hasbi, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi media yang digelar oleh PT Medco E&P Malaka pada akhir Oktober 2025. Sekilas Tentang PT Medco E&P Malaka PT Medco E&P Malaka merupakan anak perusahaan dari Medco Energi yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Perusahaan ini mengelola Blok A di Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi blok gas pertama di Aceh pascaperdamaian. Beberapa lapangan gas yang dikelola antara lain Alur Siwah, Alur Rambong, dan Julu Rayeu di Kecamatan Indra Makmur. Menurut Hasbi, kegiatan rutin tahunan tersebut seharusnya menjadi ajang mempererat kemitraan antara perusahaan dan seluruh insan pers di Aceh Timur. Namun, ia merasa kecewa lantaran organisasi APPI yang dipimpinnya tidak diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. “Saya heran, kenapa hanya sebagian organisasi media yang diberangkatkan. Padahal kami juga bagian dari rekan-rekan pers di Aceh Timur. Kalau mau bermitra, mari bermitra dengan baik, jangan pilih kasih,” ujar Hasbi dengan nada kecewa, Kamis (30/10/2025). Hasbi juga menyesalkan sikap pihak humas PT Medco yang dinilai tidak memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi terkait ketidakhadiran APPI dalam agenda tersebut. “Saya sudah menelpon Pak Rahmat dari Humas Medco, tapi tidak diangkat dan tidak ada balasan pesan sampai sekarang. Padahal saya hanya ingin tahu alasan kenapa APPI tidak diikutsertakan,” tambahnya. Sejumlah wartawan di Aceh Timur pun turut mempertanyakan alasan di balik tidak diundangnya APPI. Beberapa di antaranya menduga keputusan tersebut berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan kritis yang pernah ditulis oleh Hasbi terkait kegiatan perusahaan migas tersebut. “Ada yang bilang karena dulu Hasbi sempat menulis berita-berita tajam tentang Medco, makanya sekarang tidak diikutsertakan lagi,” ujar salah satu wartawan berinisial A. Menanggapi hal itu, Hasbi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk terhadap pihak perusahaan dan hanya menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya. Ia berharap ke depan PT Medco dapat lebih terbuka dan profesional dalam membangun hubungan dengan seluruh media di Aceh Timur. “Tahun lalu saya memang sempat pulang lebih awal dari acara karena sakit, tapi itu bukan alasan untuk menghapus saya dari daftar peserta. Saya minta keadilan dan keterbukaan,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas PT Medco E&P Malaka, baik Pak Rahmat maupun Pak Has, belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan tersebut.