Agustus 2025

Labura-Bersuarakyat.online Praktik dugaan ilegal logging kian meresahkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Informasi dari masyarakat pada Sabtu, 30 Agustus 2025, menyebutkan kawasan hutan register di Desa Poldung, Kecamatan Aek Natas, diduga habis dibabat mafia kayu. Dua nama yang disebut-sebut terlibat dalam bisnis haram ini berinisial SS dan AM, warga Dusun Wonosari, Desa Simonis, Labuhanbatu Utara. Setiap hari, puluhan dump truck colt diesel roda empat keluar masuk Desa Poldung dengan muatan kayu gelondongan. Kayu tersebut ditumpuk di Desa Simonis sebelum dipindahkan ke truk berkapasitas besar dengan bantuan alat berat dan katrol. Bahkan, sebagian kayu hasil tebangan diduga langsung dikirim ke Kota Kisaran. Ironisnya, aktivitas masif tersebut berlangsung tanpa hambatan berarti. Publik mempertanyakan kinerja KUPT KPH V Dinas Kehutanan Sumatera Utara yang berkantor di Aek Kanopan. Lembaga ini dianggap tutup mata dan tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Lebih parah, warga mengungkapkan para mafia kayu bebas memasukkan alat berat jenis excavator (beko) ke dalam hutan. Alat ini digunakan untuk membuka akses jalan khusus bagi truk-truk pengangkut kayu. Fakta ini kian menguatkan dugaan adanya pembiaran terhadap praktik ilegal logging di kawasan hutan register tersebut. Kerusakan hutan akibat penebangan liar dikhawatirkan akan membawa dampak ekologis serius. Selain kerugian negara akibat hilangnya potensi hasil hutan, masyarakat juga terancam bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, hingga rusaknya habitat satwa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat hutan register seharusnya menjadi kawasan konservasi yang dilindungi. Masyarakat menuntut aparat penegak hukum, baik Polres Labuhanbatu maupun Polda Sumut, segera turun tangan menghentikan aktivitas tersebut. Desakan juga dialamatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar melakukan investigasi mendalam, sekaligus memberi sanksi tegas kepada oknum yang diduga terlibat, baik di lapangan maupun di institusi terkait. Jika kasus ini terus dibiarkan, bukan hanya kelestarian hutan yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Aparat dan instansi terkait dituntut untuk membuktikan keberpihakan mereka pada kepentingan rakyat serta komitmen dalam menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap mafia kayu. Regulasi Terkait Hutan & Ilegal Logging Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3): Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin. Pasal 78 ayat (5): Pelanggaran dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17: Setiap orang dilarang menebang, mengangkut, menguasai hasil hutan kayu tanpa izin yang sah. Pasal 82: Pelaku perusakan hutan dapat dipidana penjara 1–15 tahun dan denda Rp500 juta – Rp10 miliar. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Mengatur tata kelola hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan mekanisme perizinan. Menegaskan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengawasan. (Tim/red)

Labuhanbatu – Bersuarakyat.online Penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sumut kembali menuai sorotan tajam. Sebuah tugu sederhana yang dibangun di Kelurahan Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, menelan biaya fantastis hingga Rp375 juta. Angka tersebut dinilai tidak wajar dan menimbulkan dugaan kuat adanya praktik mark-up dalam pelaksanaan proyek. Sejumlah warga yang ditemui menyatakan keheranan, sebab bangunan tugu yang terlihat sederhana diyakini tidak membutuhkan biaya sebesar itu. Mereka menilai Bank Sumut seharusnya menyalurkan dana CSR untuk kepentingan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi. Jurnalis Ramses Sihombing, telah berupaya mengonfirmasi langsung pihak-pihak terkait. Pertanyaan resmi disampaikan kepada Kepala Bank Sumut maupun pihak kontraktor pelaksana, mencakup: Benarkah total biaya pembangunan tugu mencapai Rp370 juta? Bagaimana rincian anggaran (RAB) dan spesifikasi teknis pembangunan? Siapa pihak pelaksana proyek dan bagaimana proses penunjukannya? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban CSR Bank Sumut kepada masyarakat? Namun, baik Kepala Bank Sumut maupun kontraktor hingga kini memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan. Sikap diam ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana CSR tersebut. Padahal, sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pelaksanaan program CSR wajib dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Minimnya keterbukaan informasi dari pihak Bank Sumut dikhawatirkan akan merusak citra lembaga keuangan daerah tersebut. Lebih jauh, kondisi ini juga dapat memicu kecurigaan masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan anggaran di balik proyek CSR yang seharusnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat Labuhanbatu. Publik kini mendesak aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas independen untuk turun tangan menelusuri penggunaan dana CSR Bank Sumut di daerah. Tanpa transparansi, kecurigaan mark-up akan terus membayangi, sementara masyarakat justru kehilangan hak atas manfaat program CSR yang sejatinya untuk kesejahteraan bersama. Penulis: Ramses Sihombing

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky diminta agar menarik kembali aset milik Pemerintah Aceh Timur yang ada di Kota Langsa, untuk dapat dikelola sendiri demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disampaikan oleh sejumlah unsur, termasuk Ketua Forum Masyarakat Aceh Transparansi (ForMAT), Mahyuddin Kubar pada Jumat (29/8/2025). Menurutnya, langkah Bupati Al-Farlaky sudah tepat, untuk mengambil kembali aset milik Aceh Timur itu. “Aset Aceh Timur yang ada di kota Langsa itu jika dikelola sendiri oleh pemerintah Aceh Timur akan menambah PAD, boleh secara bagi hasil, disewakan maupun sebagai investasi jangka panjang, dan itu akan menjadi sumber PAD bagi Aceh Timur,” kata Mahyuddin Kubar. Menurutnya, pengambilan kembali aset milik Aceh Timur yang kadung dihibah itu bukan tanpa alasan, tapi dari Pemko Langsa sendiri pimpinannya terkesan seperti tanpa ada rasa terimakasih, padahal sambungnya, Aceh Timur sebelumnya telah banyak menghibahkan aset, sehingga harus kembali dari nol untuk membangun infrastruktur kembali ditengah keterbatasan anggaran. Dengan mengambil kembali aset milik Aceh Timur, diharapkan dapat menjadi aset yang produktif untuk kedepan demi meningkatkan pendapatan bagi daerah. Dukungan yang sama sebelumnya juga turut disampaikan oleh Ketua MPU Aceh Timur Tgk M Thahir MD. Menurut Waled sapaan akrab Tgk M Thahir, jika Pemko tidak konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum, Pemkab Aceh Timur dapat menarik kembali aset itu. Waled juga turut menyinggung aset milik Aceh Timur yang telah banyak dihibah sebelumnya untuk Pemko Langsa, hingga tidak tersisa untuk para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Kota Langsa. Jika aset milik Aceh Timur itu masih ada di kota Langsa, mahasiswa asal Aceh Timur juga dapat menggunakannya untuk asrama, sehingga meringankan biaya tempat tinggal bagi mahasiswa Aceh Timur yang kuliah di kota Langsa. “Aset Aceh Timur yang ada di Kota Langsa bisa dikelola oleh pihak ketiga, disewakan ataupun dikelola dengan baik, agar dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah,” ujar Ketua MPU Aceh Timur Tgk M Thahir MD. Sejumlah unsur masyarakat lainnya yang ada di Aceh Timur juga berharap, agar Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky dapat membatalkan penyerahan aset Aceh Timur yang sedikit lagi tersisa itu untuk Pemko Langsa. Mengingat sebelumnya, aset Aceh Timur bernilai ratusan juta telah dihibah jor-joran untuk Kota Langsa. “Kalau bisa yang tersisa itu bisa dibatalkan saja hibahnya, masyarakat tentu sangat mendukung ada aset yang tersisa dapat diberdayakan untuk kemajuan Aceh Timur dimasa mendatang,” harapnya. (Hsb).