17 Maret 2026

  Labuhanbatu – Bersuarkyat.online 16 Maret 2026   Usai Agenda Sidang Pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat melanjutkan persidangan perkara Gugatan PTPN 4 terhadap Poktan Leuweung Hideung dengan No. 163/Pdt.G/2025/PN.Rap  dengan agenda Kesimpulan.( Selasa,16/03/2026).   Kuasa hukum Poktan Leuweung Hideung Beriman Panjaitan SH.MH mengatakan  Agenda Sidang  Kesimpulan gugatan perdata adalah dokumen akhir yang diajukan para pihak (Penggugat/Tergugat) berisi analisis fakta persidangan, pembuktian, dan argumen hukum untuk meyakinkan hakim. Kesimpulan ini merangkum seluruh dalil, saksi, dan bukti yang terungkap, guna memperkuat posisi pihak tersebut sebelum putusan Majelis Hakim. Dalam agenda sidang sebelumnya, Majelis Hakim Turun ke lokasi objek sengketa dengan Agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang lapangan yang dilakukan untuk mencocokkan dalil-dalil gugatan dengan kondisi riil di atas lahan seluas ±160,63 Ha yang Sudah Menjadi Perkampungan Kelompok Tani (Poktan) Leuweung Hideung. Sidang lapangan yang berlangsung di Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara ini dipimpin langsung oleh Ketua PN Rantauprapat selaku Ketua Majelis Hakim. Pantauan di lokasi, hadir pula tim kuasa hukum PTPN IV selaku Penggugat, serta pengurus Poktan Leuweung Hideung yang didampingi kuasa hukumnya, Beriman Panjaitan S.H., M.H., dan Rekan pihak Tergugat.     Antusias masyarakat Begitu luar biasa untuk menyaksikan langsung Suasana sidang lapangan karena hal ini menyangkut nasib mereka ke depan. Masyarakat Poktan Leuweung Hideung melihat saat majelis hakim melakukan verifikasi titik koordinat dan batas-batas lahan, Pihak PTPN IV melalui kuasa hukumnya berupaya menunjukkan klaim area yang masuk dalam rencana perpanjangan HGU mereka. Namun, di sisi lain, pihak Poktan Leuweung Hideung dengan tegas menunjukkan bukti fisik keberadaan pemukiman dan perkebunan yang telah dikelola warga secara turun-temurun sejak tahun 1954.   Dan Keputusan dalam perkara ini sangat dinanti oleh ratusan warga Poktan Leuweung Hideung, mengingat hasil putusan tersebut akan menentukan status legalitas tanah yang telah mereka garap selama puluhan tahun dari klaim korporasi.     “Pemeriksaan setempat ini sangat krusial. Kami ingin majelis hakim melihat langsung bahwa di atas lahan ini bukan sekadar hamparan tanah kosong, melainkan ada denyut nadi kehidupan masyarakat transmigrasi yang sudah menetap selama 70 tahun. Ada masjid, sekolah, dan hunian permanen yang membuktikan ini adalah ruang hidup rakyat, bukan lahan telantar,” ujar Beriman Panjaitan di sela-sela pemeriksaan.     Setelah agenda Pemeriksaan Setempat ini rampung, proses persidangan akan memasuki tahap akhir yang sangat menentukan. Majelis Hakim menjadwalkan agenda selanjutnya adalah Penyampaian Kesimpulan dari masing-masing pihak. Dalam tahap ini, baik Penggugat (PTPN IV) maupun Tergugat (Poktan) akan merangkum seluruh fakta persidangan, mulai dari bukti surat, keterangan saksi, hingga temuan di lapangan untuk meyakinkan hakim.       “Setelah Kesimpulan diserahkan, kami tinggal menunggu Putusan Akhir dari Majelis Hakim. Kami optimis, fakta lapangan dan sejarah penguasaan fisik sejak 1954 akan menjadi pertimbangan utama hakim untuk memberikan keadilan bagi petani kecil,” tegas Beriman Panjaitan menutup wawancara.   Ketua Poktan Leuweung Hideung, Nur Assidik, menyatakan bahwa kehadiran hakim di lapangan memberikan harapan baru bagi warga. “Kami menyambut baik kehadiran Majelis Hakim. Biarlah hukum melihat dengan mata kepala sendiri, siapa yang sebenarnya menguasai dan merawat tanah ini,”   Lanjut Assidik kami mohon “Wahai Yang Mulia, tanah ini adalah napas kami, warisan leluhur kami. Tolong jangan biarkan kami kehilangan tempat untuk bertahan hidup hanya karena selembar kertas yang memihak modal.” “Kami tidak meminta kekayaan, kami hanya meminta tanah kami tetap menjadi milik kami agar anak cucu kami tidak kelaparan. Putuskan lah dengan hati nurani, Tangan kami kasar mencangkul tanah, bukan untuk merusak. Kami berharap hakim melihat jeritan petani, bukan hanya argumen hukum yang dingin.”   Hasil putusan perkara ini sangat dinanti ratusan Poktan Leuweung Hideung, mengingat hasil putusan akan menentukan status legalitas tanah yang telah kami usahain sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan selama puluhan tahun dari klaim korporasi.   #elsaka #lebahnusantara #ptpn3 #holding #presidenprabowo #kpk #mentribumn #ptpn #mahkamahagung #abetnegotarigan #PTPN #atrbpn #KPK #Menkeu #pengadilannegeri #pengadilantinggi #Polreslabuhanbatu #ptpnIV #tanah #hgu #transmigrasi #gugatan #sorotan #labura #semuaorang #reels #jangkauanluas #SobATRBPNSumut… #IndonesiaLengkap #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern   Red

      Labuhanbatu – Bersuarakyat.Online kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya dugaan kejanggalan dalam tata kelola kepegawaian daerah. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenal dengan nama Komar disebut-sebut telah tidak aktif menjalankan tugasnya (Masuk kantor) selama kurang lebih dua tahun. Namun yang mengejutkan, hak keuangan berupa gaji yang bersangkutan dikabarkan tetap dibayarkan secara rutin hingga saat ini.selasa 17/Meret/2026   Informasi ini sontak memicu keresahan dan tanda tanya besar di tengah – tengah masyarakat. Bagaimana mungkin seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas kewajiban sebagai abdi negara dalam kurun waktu yang cukup lama, justru masih menerima haknya tanpa hambatan? Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Saat dikonfirmasi, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui salah satu pejabatnya menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi terkait pemberhentian terhadap yang bersangkutan.(Komar ) Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya kelambanan dalam proses penegakan disiplin, bahkan membuka ruang spekulasi terkait potensi,kelalaian administratif.   Secara normatif, aturan disiplin ASN telah mengatur dengan jelas mekanisme penindakan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Prosedur tersebut mencakup tahapan pemanggilan, pemeriksaan, hingga pemberian sanksi bertingkat yang dapat berujung pada pemberhentian. Dalam konteks ini, ketidakhadiran selama dua tahun seharusnya telah cukup untuk memicu proses penindakan yang tegas dan terukur.   Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya. Proses yang seharusnya berjalan sistematis dan akuntabel tampak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya kelemahan dalam sistem kontrol internal, yang pada akhirnya berpotensi merugikan keuangan daerah.   Lebih jauh, kasus ini tidak hanya berdampak secara administratif dan finansial, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan moralitas dalam birokrasi. Pegawai lain yang menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab tentu berhak mempertanyakan keadilan dalam penerapan aturan. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas, maka kepercayaan terhadap sistem akan perlahan terkikis.   Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk segera menelusuri dan mengklarifikasi persoalan ini secara menyeluruh. Keterbukaan informasi menjadi kunci penting guna meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, peran aparat pengawas internal, seperti Inspektorat, dinilai sangat krusial untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian, pembiaran, atau bahkan potensi penyimpangan dalam kasus ini.   Upaya konfirmasi kepada Kepala Bapenda Labuhanbatu juga telah dilakukan melalui sambungan seluler, namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi. Sikap diam ini semakin menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab di tengah publik.   Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan dalam birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa penanganan yang tegas, terbuka, dan akuntabel, bukan tidak mungkin kasus serupa akan kembali terulang di masa mendatang. Secara aturan jelas Bahwa seorang PNS yang tidak masuk kerja selama 2 tahun tanpa alasan sah dipastikan terkena sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan), sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. Pelanggaran ini jauh melampaui batas maksimal akumulasi ketidakhadiran (28 hari/tahun) atau 10 hari terus-menerus yang diatur sebagai alasan pemecatan.   Penulis : *** DR.Rangkuti ***