April 2026

Bersuarakyat.Online Asahan-Sumatera Utara Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua warga, Ali Murdhani dan Muhammad Ramadhan, di areal eks HGU PT BSP Asahan Unit Kuala Piasa Estate, Desa Padang Sari, terus menuai sorotan tajam. Satu bulan berlalu sejak laporan resmi dibuat, namun Polres Asahan belum juga menetapkan satu pun tersangka. Kondisi ini memicu tanda tanya besar dan kekecewaan publik, bahkan sebagian warga menilai Kapolres Asahan terkesan tidak serius menangani kasus ini. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: STTLP/B/211/III/2026/SPKT/Polres Asahan/Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 4 Maret 2026. Namun hingga kini, progres penanganan dinilai stagnan, meski korban, saksi, serta bukti video sudah tersedia sejak awal. Publik Menilai Perkara Sudah Jelas, Tetapi Polisi Terlalu Lamban Menurut masyarakat, perkara ini sudah cukup terang secara hukum dan seharusnya tidak sulit untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Lambannya penanganan justru menimbulkan kesan negatif, mulai dari dugaan ketidakseriusan hingga adanya potensi pembiaran dan terkesan adanya kongkalikong, “Ini sudah sebulan, tapi tidak ada tersangka. Apa sebenarnya yang ditunggu?” ujar salah satu warga. Jawaban Polisi Dinilai Normatif dan Tidak Menjawab Kegelisahan Publik Sebelumnya, awak media sudah mengonfirmasi perkembangan kasus ini melalui pesan WhatsApp kepada Polres Asahan. Dalam keterangannya, kepolisian menyebut bahwa proses masih berada di tahap penyelidikan. Namun penjelasan tersebut dinilai sekadar normatif dan tidak menunjukkan langkah nyata. Bahkan muncul penilaian bahwa Kapolres Asahan tidak memberikan atensi serius atas kasus yang menyita perhatian publik ini. Situasi semakin membingungkan ketika dalam komunikasi lanjutan disebutkan bahwa berkas perkara tidak berada pada anggota yang memberikan keterangan, sehingga memperkuat kesan tidak adanya koordinasi yang rapi dalam penanganan kasus. Bertentangan dengan Prinsip Cepat dan Profesional Lambannya penanganan ini dinilai bertentangan dengan prinsip percepatan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yang mewajibkan penyelidikan dilakukan cepat dan disertai gelar perkara dalam waktu yang wajar. “Bukti sudah ada, saksi sudah diperiksa, video ada, tapi tersangka belum ditetapkan,toh mereka memgatakan masih penyidikan. Ini yang membuat kami bertanya: apakah Kapolres benar-benar serius menangani kasus ini?” ungkap warga lainnya. Melihat lambatnya penanganan dan minimnya transparansi, pihak kuasa hukum masyarakat menyatakan akan mengambil langkah tegas. “Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan peningkatan status perkara atau penetapan tersangka, kami akan membuat laporan resmi ke Propam Polda Sumatera Utara. Penanganan yang tidak profesional seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas kuasa hukum masyarakat. Langkah ini akan ditempuh untuk memastikan bahwa setiap penyidik dan pejabat yang menangani perkara bekerja sesuai aturan, serta untuk menghindari adanya dugaan pelanggaran etik atau hambatan yang disengaja. Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Jika situasi ini terus berlarut, masyarakat khawatir kehilangan kepercayaan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Asahan. Ketidakpastian yang berkepanjangan juga dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial kalau sudah ada korban nyawa nanti barulah saling menyalahkan, Masyarakat mendesak Kapolres Asahan agar segera bertindak tegas, cepat, dan transparan dengan: Meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan Menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang telah ada Menyampaikan keterbukaan informasi perkembangan perkara Menjaga profesionalitas penanganan sesuai aturan Kapolri Minim Transparansi, Publik Makin Resah Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lanjutan dari Polres Asahan, termasuk terkait kapan gelar perkara dilakukan atau siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ketiadaan update resmi semakin memperkuat penilaian bahwa penanganan perkara ini tidak menjadi prioritas Kapolres Asahan. Pihak media berkomitmen akan terus melakukan upaya konfirmasi ke Polres Asahan, Polda Sumut, hingga Mabes Polri untuk memastikan publik memperoleh informasi yang akurat dan transparan.   Tim/Red

  Aceh Timur —bersuarakyat.online Seorang gadis berinisial N.S (20), warga Dusun Titi Putih, Desa Matang Seupeng, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan hilang sejak 19 Januari 2026. Pihak keluarga menduga korban dibawa kabur oleh seorang pria berinisial AB, yang merupakan abang iparnya.   Ibu korban, H, kepada media ini menyampaikan bahwa terakhir kali melihat anaknya saat mengantarnya ke tempat kerja sekitar pukul 15.00 WIB. Namun setelah itu, korban sempat mengirim pesan kepada kakaknya agar mengambil kendaraan yang dititipkan dan berjanji akan kembali keesokan hari.   “Setelah itu kami coba hubungi, tapi tidak ada jawaban,” ujar H dengan nada cemas.   Keesokan harinya, keluarga menerima pesan dari AB yang mengaku bahwa korban berada bersamanya. Namun saat diminta untuk memulangkan, yang bersangkutan justru tidak dapat lagi dihubungi.   Diketahui, AB merupakan suami dari kakak korban yang telah meninggal dunia pada Desember 2025 lalu. Merasa khawatir, pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sebagai kasus orang hilang. Keluarga juga menduga korban dibawa tanpa persetujuan dan bahkan ada kemungkinan dipaksa untuk menikah.   “Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang sudah menikah, harus secara sah dan melibatkan keluarga,” kata H.Jumat (3/4/2026)   Belakangan, keluarga mendapat informasi bahwa korban diduga telah menikah dengan AB. Namun hal tersebut masih menimbulkan tanda tanya, terutama terkait keabsahan pernikahan dan wali nikah.   Saat pihak keluarga mencoba mendatangi keluarga AB, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang pasti. Pihak terkait terkesan enggan memberikan keterangan. Hingga kini, keberadaan korban belum diketahui secara pasti. Keluarga berharap agar N.S segera dipulangkan dan persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Hsb

  Bersuarakyat.Online –  Paluta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr.Febri Adriansyah didampingi Sekretaris Jampidsus Dr.Andi Herman menyampaikan beberapa arahan strategis terkait penanganan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia Pada Rabu : tanggal 1 Maret 2026. Kajati Sumatera Utara diwakili Wakajatisu Abdullah Noer Denny, SH.,MH didampingi Aspidsus Johny William Pardede dan jajaran kepala seksi pada bidang tindak pidana khusus hingga Kepala seksi penerangan hukum mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat lantai II Kejati Sumatera Utara. Dalam arahannya, Jampidsus menyampaikan beberapa arahan strategis serta memaksimalkan penanganan perkara tindak pidana khusus secara profesional serta dengan mengedepankan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Harahap Kuro-Kuro.

Labuhanbatu – Bersuarakyat.online Kamis, 2 April 2026, 10:20 WIB Dalam sistem peradilan pidana, laporan polisi menjadi pintu awal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak semua laporan pidana langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ada laporan yang dibiarkan mengendap, tidak diproses, atau bahkan ditolak secara tidak sah. Kondisi ini tentu dapat merugikan korban dan menimbulkan rasa tidak adil. Kejadian ini menimpa 4 orang warga yang mengeluhkan pelayanan kepolisian Resort Labuhanbatu karena laporan mereka sejak tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak kunjung ditindaklanjuti dan tanpa adanya laporan perkembangan.   Suharjono ( 63 Tahun) warga yang beralamat di Jl. Angkatan 66 Wonosari, kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Penyidik kepolisian di wilayah Polres Labuhanbatu tersebut. Ia mengaku telah melaporkan kasus dengan Laporan Polisi No: LP/B/286/III/2023/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 03 Maret 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan. Suharjo Siagian yang beralamat di Jl. Angkatan 66 Wonosari, kec.Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara dengan Laporan Polisi No: LP/B/596/V/2024/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tertanggal 13 Mei 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 dan/atau Perpu Nomor 51 tahun 1960. Suharjo Siagian juga membuat Laporan Polisi dengan No: LP/B/1480/XI/2025/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 27 November 2025 tentang dugaan Tindak Pidana Pencurian Biasa UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 362. Begitu juga dengan Drs Robert Aritonang yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan no. 170 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Dengan Laporan Polisi No: LP/113 /I/2021/SPKT RES – LBH tanggal 20 Januari 2021 tentang dugaan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 dan/atau Perpu Nomor 51 tahun 1960 . Daulat Krisman Sitohang yang beralamat di Jl. HM. Joni No. 54 A RT/RW: -/- Medan Kota, Kota Medan dengan Laporan Polisi No: LP/B/597/V/2024/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT tanggal 13 Mei 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Pengancaman UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP. Terkait hal itu kami mendatangi Kantor Hukum Beriman Panjaitan,SH.MH untuk melakukan konsultasi hukum terkait persoalan Tidak diprosesnya Laporan yang dibuat di Polres Labuhanbatu. Dalam pertemuan saat berkonsultasi saya memperlihatkan sejumlah dokumen serta bukti yang dia punya saat Membuat Laporan. Serta melakukan upaya-upaya hukum lain yang berkaitan dengan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang Berlaku. Kepada awak media dia mengungkapkan Saya sangat kecewa melihat kinerja Penyidik Polres Labuhanbatu, Saya merasa percuma melapor ke polisi karena laporan saya hanya diam di tempat tanpa ada perkembangan,” ujarnya dengan nada kecewa, kamis (2/04/2026).di salah satu Cafe di Rantauprapat. Ia juga berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan untuk memperbaiki kinerja aparat kepolisian di Polres Labuhanbatu Polda Sumatera Utara. Ia meminta agar laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan profesional. “Saya meminta kepada Kapolri agar menindak tegas kinerja aparat di sini. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi formalitas tanpa ada penyelesaian yang jelas. Polisi seharusnya menjadi harapan masyarakat, bukan malah membuat kami kehilangan kepercayaan,” tegasnya. Keadaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait pelayanan dan profesionalisme pihak kepolisian di wilayah ini. Masyarakat berharap ada perubahan signifikan agar keadilan dapat ditegakkan dan rasa percaya terhadap aparat penegak hukum dapat kembali pulih. yang hingga saat ini laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut. Bahkan, laporan yang telah dibuatnya sudah mencapai 3 tahun tanpa ada kejelasan. “Saya sudah berikan bukti salinan itu ke polisi. Saya kecewa dengan pihak kepolisian yang terkesan laporanku diabaikan begitu saja. Padahal bukti susah ada, laporan ini sudah terlalu lama Menurutnya, penyidik harusnya memberikan kepastian hukum, dan Disini dilihat penyidik berani atau tidak melakukan hal tersebut sesuai profesionalnya, ” terangnya. banyak masyarakat yang masih bingung ketika melaporkan kasus atau tindak pidana ke polisi. Masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari laporan tersebut yang tidak mengalami perkembangan berarti. tidak adanya tindak lanjut tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai tempat untuk dapat keadilan di sana,” sebut dia. Sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur penyidikan tindak pidana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur seluruh rangkaian tindakan penyidik untuk mencari, mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. pelapor juga harus menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”). Merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”), penyidikan dilakukan dengan dasar: 1.Laporan polisi; dan 2. Surat Perintah Penyidikan. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Apabila Anda tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka Anda sebagai pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”). Dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”), yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga. mengungkapkan banyak masyarakat yang masih bingung ketika melaporkan kasus atau tindak pidana ke polisi. Masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari laporan tersebut yang tidak mengalami perkembangan berarti. (Red)

    Bersuarakyat.online – Rantauprapat — Sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan kembali mencuat. Kali ini, PT Dipo Star Finance Cabang Rantauprapat digugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan No perkara 51/Pdt /G/ 2026 tertanggal 2 April 2026.atas dugaan penarikan paksa dan pelelangan sepihak terhadap satu unit kendaraan milik nasabahnya.   Gugatan tersebut diajukan oleh Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H & Partners selaku kuasa hukum dari **F. Sianipar**, yang mengaku dirugikan atas tindakan perusahaan pembiayaan tersebut.   Menurut kuasa hukum, peristiwa penarikan kendaraan terjadi di kawasan Gerbang Tol Belawan oleh pihak yang mengatasnamakan leasing, tanpa adanya putusan pengadilan maupun persetujuan sukarela dari debitur, beber Beriman Panjaitan ( Rabu, 1 April 2026 ) di ruang tunggu Pengadilan negeri Rantauprapat. Tidak hanya itu, kendaraan yang telah ditarik tersebut juga diduga telah dilelang secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi sehingga menimbulkan keberatan dari pihak debitur.   kuasa hukum menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.   Sementara itu, pihak debitur menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena kendaraan mengalami kecelakaan berat dan harus menjalani perbaikan selama kurang lebih empat bulan.   Setelah selesai diperbaiki, kendaraan kembali mengalami kerusakan yang berdampak pada tertunggaknya kewajiban pembayaran hingga mencapai enam bulan, dan kondisi tersebut telah disampaikan kepada pihak leasing.   F. Sianipar menyatakan dirinya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk dengan mengajukan pembayaran sebagian sebesar Rp200 juta dari sisa utang, namun tidak mendapatkan tanggapan.   Akibat kejadian tersebut, penggugat mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp515.832.873 dan immateriil sebesar Rp1 miliar, serta berharap pengadilan menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sementara hingga berita ini diturunkan pihak **PT Dipo Star Finance Cabang Rantauprapat** belum memberikan keterangan resmi.   Red