Kunjungan Mantan Presiden Jokowi ke Liang Melas Datas, Kapolres Tanah Karo Apresiasi Masyarakat Yang Menjaga Ketertiban.

suararakyat11 bulan ago03 mins

Karo-BersuaRakyat.Online Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H, S.I.K, M.M, M.Tr. Opsla, memimpin langsung pengamanan kunjungan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Ir. Joko Widodo, ke kawasan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, pada Jumat(16/5) pukul 10.00 WIB di Jambur Desa Kutambelin LMD Kab. Karo. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka dialog langsung dengan para petani jeruk Liang Melas Datas (LMD), yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi jeruk di Kab. Karo. Dalam kesempatan ini, Jokowi turut didampingi oleh pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta tim Astani (Argari), sebuah tim yang bergerak di bidang pertanian terpadu. Dalam dialog bersama masyarakat, para petani menyampaikan keluhan terkait serangan hama lalat buah yang selama ini mengganggu hasil panen jeruk mereka. Menanggapi hal tersebut, para pakar dari UGM dan tim Astani memberikan arahan serta solusi teknis terkait pengendalian hama, termasuk strategi pencegahan secara terpadu. Tak hanya berdialog, Jokowi juga meninjau langsung kebun jeruk milik warga. Sebagai bentuk kepedulian, beliau turut menyerahkan bantuan taktis berupa sarana pengendalian hama lalat buah secara terpadu kawasan kepada perwakilan petani jeruk Liang Melas Datas. Kapolres Tanah Karo menyampaikan apresiasi atas kelancaran dan keamanan selama kunjungan berlangsung. Ia menyebut keberhasilan pengamanan ini berkat sinergi yang solid antara Polres Tanah Karo dan Kodim 0205/TK. “Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Bapak Ir. Joko Widodo berjalan dengan aman dan tertib. Kami berterima kasih atas kerja sama semua pihak khususnya masyarakat LMD yang tetap menjaga ketertiban, termasuk Kodim 0205/TK yang turut bersinergi dalam pengamanan,” ujar Kapolres. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini pun berakhir dengan aman, hingga mantan Presiden Jokowi meninggalkan wilayah Kabupaten Karo.

Polres Tanah Karo dan Kodim 0205/TK Kawal Kunjungan Mantan Presiden Jokowi ke Liang Melas Datas

suararakyat11 bulan ago03 mins

Karo-BersuaRakyat.Online Kunjungan mantan Presiden RI ke-7, Bapak Ir. Joko Widodo, ke kawasan pertanian jeruk Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, pada Jumat(16/5), mendapatkan pengawalan dan pengamanan ketat dari Polres Tanah Karo bersama Kodim 0205/TK. Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr. Opsla, turun langsung memimpin pelaksanaan pengamanan, mulai dari pengawalan jalur hingga pengamanan objek di lokasi kegiatan. Sinergitas antara personel Polri dan TNI terlihat solid, demi menjamin keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kunjungan. “Pengamanan dimulai sejak persiapan jalur yang dilalui rombongan, hingga penempatan personel di titik titik rawan serta lokasi kegiatan utama. Seluruh prosedur keamanan kami laksanakan sesuai SOP VVIP,” ujar Kapolres, didampingi Dandim 0205 TK Letkol Inf. Ahmad Afryan Rangkuti, S. Sos di kawasan LMD. Pengamanan jalur dilakukan secara berlapis mulai dari perbatasan jalur masuk ke kawasan Liang Melas Datas, dengan pengawalan kendaraan iring iringan rombongan mantan Presiden. Sementara itu, pengamanan lokasi difokuskan pada titik kumpul warga, area dialog dan area peninjauan kebun jeruk. Dalam pelaksanaan pengamanan, personel gabungan dari Polres Tanah Karo dan Kodim 0205/TK juga dilengkapi dengan tim pengamanan tertutup, serta personel berseragam yang ditempatkan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Kapolres juga menegaskan bahwa pengamanan VVIP seperti ini bukan hanya soal protokol, tetapi juga menunjukkan kesiapan petugas di lapangan dalam menjaga keamanan nasional. “Kami bersyukur seluruh rangkaian kunjungan berjalan lancar dan aman. Ini berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Kodim 0205/TK dan seluruh elemen pengamanan lainnya serta masyarakat,” tambah AKBP Eko Yulianto. Kegiatan pengamanan dinyatakan berakhir dalam kondisi aman dan terkendali setelah rombongan Ir. Joko Widodo meninggalkan lokasi dan kembali meninggalkan wilayah Kabupaten Karo.

Presiden RI ke-7 Kunjungi Liang Melas Datas, Dukung Upaya Atasi Serangan Hama Jeruk.

suararakyat11 bulan ago05 mins

Karo-BersuaRakyat.Online Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kutambelin, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, tepatnya di wilayah Liang Melas Datas (LMD) yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jeruk unggulan. Kehadiran beliau disambut hangat dan penuh antusiasme oleh masyarakat setempat. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi para petani jeruk yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan hasil panen akibat serangan hama lalat buah. Dalam dialog terbuka bersama para petani, Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk ikut serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. “Saya datang untuk melihat secara langsung hasil pertanian di daerah ini, serta mendengar kendala yang dihadapi para petani di lapangan,” ujar Joko Widodo. Ia juga mencontohkan bahwa masalah serupa terjadi di daerah lain dan perlu ditangani secara serius. “Di Kabupaten Kendal, misalnya, telah dilakukan ekspor buah alpukat ke luar negeri. Namun setelah diteliti, buah-buah tersebut ternyata juga terpapar hama lalat buah, yang tentu saja merugikan petani. Hal ini menunjukkan bahwa serangan hama ini merupakan masalah serius dan lintas wilayah,” jelasnya. Selain itu, Jokowi juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan hasil panen. “Beberapa waktu lalu, persoalan utama di wilayah ini adalah akses jalan. Saat ini, jalan sudah selesai dibangun dan biaya transportasi pun menjadi lebih ringan, sehingga petani memperoleh manfaat. Namun, kini muncul tantangan baru yang saya dengar langsung dari masyarakat, yaitu penurunan produksi akibat lalat buah. Kita akan mencari solusi terbaik bersama-sama. Saya ingin ikut membantu, meski mungkin tidak besar, tetapi nyata,” tuturnya. “Hama lalat buah ini bisa menurunkan hasil panen lebih dari 50 persen. Angka tersebut sangat signifikan. Oleh sebab itu, kita akan kejar solusi secara terpadu, bekerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, agar petani tidak terus dirugikan,” tutup beliau. Didampingi oleh Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., jajaran Forkopimda Kabupaten Karo, serta para pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Tim Argari, Bapak Joko Widodo juga meninjau langsung kebun jeruk milik warga dan menyaksikan kondisi lapangan secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyerahkan secara simbolis bantuan Pengendalian Hama Lalat Buah Terpadu Kawasan kepada para petani, serta melakukan penanaman bibit jeruk unggul jenis “Seedless”. Bupati Karo menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan perhatian langsung dari Bapak Joko Widodo kepada masyarakat Kabupaten Karo, khususnya para petani. “Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian langsung dari Bapak Joko Widodo terhadap permasalahan yang dihadapi para petani kami di Liang Melas Datas. Kunjungan ini bukan hanya memberi semangat, tetapi juga membawa solusi nyata yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Bupati Karo. “Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengatasi persoalan hama lalat buah secara berkelanjutan, demi menjaga ketahanan dan kesejahteraan sektor pertanian di daerah ini,” tambahnya. Sebelumnya, pada Kamis (15/05/2025), Joko Widodo tiba di Berastagi dan disambut langsung oleh Bupati Karo dan jajaran Forkopimda di Hotel Mikie Holiday. Beliau juga menyempatkan diri menyapa masyarakat di Warung Agam, Kabanjahe, yang menyambutnya dengan penuh antusiasme. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pelaksanaan Sholat Jumat di Masjid Istiqomah Tigabinanga.

Rapat Paripurna DPRD Labusel: Sinergi Pemkab & DPRD untuk Rakyat.

suararakyat11 bulan ago03 mins

Labusel-BersuaRakyat.Online Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Acara digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Labusel, Jumat (16/5/2025). Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Wakil Ketua DPRD M. Romadon dan Irmayanti Siregar, para Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, serta para undangan lainnya. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Irmayanti Siregar. Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus LKPJ, yang telah bekerja keras menelaah dan membahas laporan LKPJ Tahun 2024. “Kami menyadari bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan masukan penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Ini adalah bentuk sinergi dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Labuhanbatu Selatan,” ujar Bupati. Bupati juga menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan terus mengedepankan profesionalisme, inovasi, dan pengelolaan potensi daerah yang optimal. “Semua rekomendasi dari DPRD akan kami perhatikan dan jadikan pedoman dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Kami percaya, kolaborasi yang kuat akan membawa Labusel menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya. Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemerintah Kabupaten menyatakan siap terus bersinergi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA BOP KESETARAAN PADA PKBM DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

suararakyat11 bulan ago02 mins

Aceh Timur-BersuaRakyat.Online KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR Jalan Peutua Husen No. 6 Idi Rayeuk, Aceh Timur dalam. 15 Mei 2025 — Kejaksaan Negeri Aceh Timur saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan pada salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Aceh Timur. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan indikasi adanya pemaisuan data pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan non formal, khususnya bagi warga belajar dalam program pendidikan kesetaraan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah meningkatkan Perkara ini ke tahap Penyidikan untuk mengungkap fakta fakta serta pihak pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan akan mencakup pihak pengelola PKBM, Dinas Pendidikan terkait, serta orang tua peserta didik. Perkara ini telah dilakukan penyelidikan sejak Januari 2025, dan berdasarkan hasil penyelidikan, tim berkesimpulan bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian keuangan negara, sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, terutama dalam sektor pendidikan. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan demi memastikan bantuan dari negara dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Aceh Timur, 15 Mei 2025 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR .. Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H. Jaksa Utama

Aib Terbuka! Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Diduga Jadi “Lumbung Uang Haram” dari KIR Ilegal

suararakyat11 bulan ago04 mins

Pematangsiantar-BersuaRakyat.Online Praktik busuk di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar kini mulai terbongkar satu per satu. Setelah laporan masyarakat dan desakan berbagai pihak agar skandal KIR diselidiki, fakta-fakta baru semakin menyudutkan Dishub. Dugaan kuat muncul bahwa instansi ini telah lama menjadi “lumbung uang haram” dari hasil manipulasi pengujian kendaraan bermotor atau KIR, yang melibatkan kendaraan-kendaraan dari pabrik, perusahaan, angkot, hingga bus pariwisata. Penelusuran tim media mengungkap, kendaraan yang seharusnya diuji kelayakannya secara teknis, justru terindikasi dikeluarkan bukti KIR tanpa pemeriksaan sama sekali. Mereka hanya perlu menyetor sejumlah uang yang nilainya telah disepakati diam-diam dengan oknum petugas Dishub. Lebih parahnya lagi, sistem pengawasan seperti CCTV di lokasi uji KIR diduga rutin dimatikan agar tidak ada rekaman aktivitas ilegal tersebut. “Ini bukan kelalaian, tapi kesengajaan yang sudah menjadi sistem. Semua pihak di dalam sudah tahu. Kendaraan besar dari beberapa perusahaan diduga tidak pernah antri, mereka langsung keluar dengan stiker KIR baru. Kami tahu mereka tidak diuji, tapi tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap narasumber di lingkungan Dishub Kondisi ini menunjukkan betapa bobroknya manajemen Dishub Kota Pematangsiantar. Alih-alih menjalankan tugas sesuai amanah undang-undang, oknum-oknum di dalamnya justru menjadikan kewenangan sebagai alat memperkaya diri. Menurut sumber yang sama, aliran dana tidak resmi dari “KIR siluman” itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah oknum pejabat, mulai dari pembelian mobil pribadi, renovasi rumah, hingga liburan ke luar kota. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B) , Henderson Silalahi, praktik semacam ini tak hanya menyalahi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi juga menciptakan potensi korban massal di jalan raya. “Kendaraan tak layak yang diberi izin operasi ibarat senjata makan tuan. Mereka bisa menabrak siapa saja, dan darahnya akan ada di tangan pejabat Dishub,” tegasnya. Parahnya, bukannya membantah atau membenahi, pihak Dishub justru memilih bungkam. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Upaya media untuk mendapatkan konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak ditanggapi. Sementara pegawai-pegawai di kantor Dishub justru terlihat waspada dan menutup diri dari wartawan. LSM dan tokoh masyarakat kini menyerukan agar Wali Kota Pematangsiantar segera melakukan langkah ekstrem, termasuk memecat pejabat Dishub yang terlibat dan membekukan sementara operasional KIR hingga audit menyeluruh selesai dilakukan. “Kalau ini tidak ditindak, artinya Wali Kota ikut melindungi mereka,” ujar Henderson menambahkan. Kini bola panas ada di tangan Wali Kota dan aparat penegak hukum. Apakah mereka akan berani membongkar skandal besar ini sampai ke akar, atau justru menutupinya demi melindungi kepentingan politik dan kroni? Masyarakat Siantar sudah muak dengan kebobrokan birokrasi. Mereka menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji dan pencitraan. (Ragum siallagan)

Terindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMD PT. Brata Maju Tahun 2022-2023 Tingkatan Tahap Penyidikan

suararakyat11 bulan ago02 mins

Aceh Timur-BersuaRakyat.Online pers relees dari kejaksaan jam 3 sore 15 Mei 2025 Kejaksaan Negeri Aceh Timur saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Beurata Maju Kabupaten Aceh Timur untuk periode tahun 2022 hingga 2023. Pengelolaan perusahaan daerah tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga memicu sorotan dari masyarakat. BUMD idealnya menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, adanya indikasi penyimpangan dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya perusahaan menimbulkan keraguan serius terhadap integritas serta akuntabilitas pengelolaan BUMD tersebut. Kejari Aceh Timur telah meningkatkan perkara ini dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan. Penyidik kini sedang melakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pengelola PT. Beurata Maju dan sejumlah pihak dari dinas terkait guna menelusuri potensi kerugian negara dan menemukan tersangka yang terlibat dalam perkara ini. Perkara ini telah dilakukan penyelidikan sejak November 2024, dan berdasarkan hasil penyelidikan, tim berkesimpulan bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian keuangan negara, sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. la menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan publik, serta mengajak masyarakat untuk aktif mengawal dan mengikuti perkembangan kasus ini sebagai bagian dari dukungan terhadap penegakan hukum.

Bupati Labusel Terima Audiensi Jasa Raharja Kisaran, Bahas Kepatuhan Pajak Kendaraan ASN dan Pemda.

suararakyat11 bulan ago03 mins

Labusel-BersuaRakyat.Online Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menerima audiensi dan silaturahmi dari Kepala Jasa Raharja Cabang Kisaran, Khairil, di ruang kerja Bupati pada Kamis (15/5/2025). Pertemuan ini turut dihadiri oleh Indharta Pujawarman selaku Penanggung Jawab Bidang Asuransi dan Septian Jonatan, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Kotapinang. Dalam suasana diskusi yang hangat dan penuh semangat sinergi, kedua belah pihak membahas sejumlah poin penting yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, khususnya kendaraan dinas dan milik ASN, serta milik instansi pemerintah, BUMD, dan BUMN yang beroperasi di wilayah Labusel. Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut antara lain: Penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan ASN dalam membayar pajak kendaraan, termasuk kendaraan milik Pemerintah Daerah. Permintaan dukungan dari Bupati agar segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan ASN, BUMD, BUMN, dan perusahaan yang berdomisili di Labusel untuk melunasi pajak kendaraan mereka. Pengadaan layanan Samsat Keliling saat apel di kantor Bupati, guna mempermudah para ASN dan instansi pemerintah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Pelaksanaan razia terpadu terhadap kendaraan yang belum membayar pajak, baik milik individu ASN, instansi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun BUMN yang berada di wilayah Labusel. Menanggapi hal ini, Bupati Fery Sahputra menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil audiensi. Dalam waktu dekat, Bupati Fery Sahputra akan memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepala Aset Daerah guna melakukan evaluasi terhadap kendaraan-kendaraan milik Pemda yang sudah mati pajak. “Langkah ini merupakan bentuk nyata sinergi antar lembaga demi meningkatkan pendapatan daerah dan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan pemerintah daerah. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi ini,” ujar Bupati. Audiensi ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mendorong kesadaran bersama akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan, sekaligus sebagai upaya memperkuat pengelolaan aset dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Alhamdulillah, hari ini saya sebagai Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima kunjungan kehormatan dan silaturahmi dari Sripaduka Sultan Kotapinang di kantor Bupati, pada Kamis (15 Mei 2025).

suararakyat11 bulan ago02 mins

Labusel-BersuaRakyat.Online Semoga kunjungan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antara Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kerajaan Kotapinang, serta membawa keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat kita.” Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Labusel dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan kesultanan sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah daerah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk pelestarian nilai-nilai adat, budaya Melayu, cagar budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Labusel. Saya menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kesultanan Kotapinang dalam mendukung pembangunan sosial dan budaya di daerah. Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan kesultanan dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan bersama. Sementara itu, Tuanku Irvan Bahran menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Bupati Labusel dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang berorientasi pada pelestarian budaya serta pembangunan masyarakat. Pertemuan tersebut ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Bupati Rohil Kembali Di Demo, Sebab Di Anggap Sebagai Abdul Rab.

suararakyat11 bulan ago03 mins

Rohil-BersuaRakyat.Online Kantor Bupati Rokan Hilir kembali di demo oleh puluhan masyarakat, dengan menggunakan puluhan unit mobil yang saat itu telah terparkir di halaman gedung mewah Kantor Bupati. Dalam hal itu, saat menyampaiankan orasi, puluhan masyarakat merasa kecewa terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh Bupati Rokan Hilir, terkait dengan pelantikan terhadap ratusan PJS penghulu yang telah di lantik di beberapa waktu lalu. Dalam penyampaiannya, masyarakat menilai bahwa Bupati Rokan Hilir, adalah pemimpin yang gagal, dalam hal menjalankan roda kepemerintahan Daerah Pemkab Rohil. Persoalan tersebut di dasari, dengan tidak tepat sasaran terhadap pergantian ratusan PJS penghulu di Rokan Hilir, karena notabenenya kebanyakan dari para guru pendidik, serta pihak kesehatan, hal ini tentunya membuat roda kepemerintahan desa di anggap tidak akan bisa berjalan dengan cara maksimal, Parahnya lagi, tak hanya dari pihak guru dan kesehatan saja yang di tunjuk sebagai PJS penghulu, penjaga sekolah juga ada yang di tunjuk sebagai PJS penghulu di kabupaten Rokan Hilir ini. Tak hanya sebatas itu, para pendemo juga merasa kesal terhadap Bupati Rokan Hilir, sebab roda kepemerintahan Daerah ini berjalan, di latarbelakangi dugaan campur tangan anak kandungnya yaitu ibuk Hajjah Karmila yang statusnya menjabat sebagai anggota DPR-RI Pemerintah pusat. Untuk itu, kita meminta agar Bupati Rokan Hilir tidak melibatkan anak kandungnya dalam hal menjalankan roda kepemerintahan Pemkab Rokan Hilir” Ucap pihak pendemo yang terjadi pada Kamis 15 Mei 2025 di halaman gedung mewah kantor Bupati. Sementara itu, Asisten II Pemkab Rokan Hilir M. Nur Hidayat Menyebut, bahwa” dirinya akan menyampaikan persoalan aksi ini terhadap pemimpin daerah Bupati Rokan Hilir ” Ucap M.Nur Hidayat Panca Sitepu.