8 Oktober 2025

Bersuarakyat.online Aceh Timur, 8 Oktober 2025 — Camat Darul Aman, Iskandarsyah, SE, M.A.P, secara resmi membuka pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Momen ini disambut penuh haru dan antusias oleh masyarakat, karena setelah hampir dua tahun dipimpin oleh Penjabat (Pj) Keuchik, kini mereka kembali berkesempatan menentukan pemimpin definitif bagi gampong tercinta. Dalam sambutannya, Camat Iskandarsyah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan mendalam kepada Pj Keuchik, Tuha Peut Gampong, serta Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang telah bekerja keras dengan semangat kebersamaan, meski menghadapi berbagai kendala di lapangan. > “Kami menyadari pelaksanaan kegiatan ini mungkin belum sempurna, namun kerja keras dan dedikasi seluruh panitia patut kita apresiasi. Berkat usaha bersama, Pilchiksung di Gampong Seuneubok Aceh akhirnya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Camat Iskandarsyah. Beliau juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. > “Datanglah ke TPS, pilihlah dengan hati nurani. Kedua calon keuchik adalah putra terbaik gampong ini. Mari kita jaga suasana yang aman, tertib, dan damai sejak awal hingga penghitungan suara,” pesannya. Camat Iskandarsyah menambahkan bahwa kehadiran keuchik definitif sangat dinantikan masyarakat. > “Masyarakat Seuneubok Aceh telah lama merindukan pemimpin definitif. Semoga keuchik terpilih nanti mampu membawa perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi gampong ini. Sebagai ibukota Kecamatan Darul Aman, Seuneubok Aceh harus menjadi wajah dan contoh bagi gampong-gampong lainnya,” tambahnya. Di akhir sambutannya, Camat juga berpesan kepada kedua calon keuchik agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati hasil pilihan rakyat, dan bersatu kembali setelah pemilihan demi membangun Gampong Seuneubok Aceh. > “Menang atau kalah adalah bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, setelah Pilchiksung ini, kita kembali bersatu untuk membangun gampong yang lebih baik,” tutupnya. Dengan dibukanya pelaksanaan Pilchiksung ini, diharapkan proses demokrasi di tingkat gampong dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat, serta menjadi teladan bagi gampong lain di Kecamatan Darul Aman. Pilchiksung Gampong Seuneubok Aceh menjadi bukti bahwa semangat demokrasi di tingkat akar rumput tetap hidup — menghadirkan harapan baru bagi masyarakat dan masa depan gampong yang lebih maju.

Asahan-Bersuarakyat.Online Setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga adat, PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) diduga mulai menghindar dari lahan seluas 300 hektare di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, yang selama ini diklaim sebagai tanah warisan leluhur masyarakat adat Padang Sari. Lahan tersebut kini tampak tidak lagi dikelola, dan pohon kelapa sawit di lokasi itu tidak lagi dipanen, bahkan sebagian kawasan telah menyerupai hutan. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa PT BSP tidak lagi memiliki dasar hak pengelolaan atas tanah tersebut. Sebagai bukti historis, di area lahan yang disengketakan masih terdapat pohon durian berusia lebih dari 80 tahun serta makam-makam leluhur masyarakat Padang Sari yang hingga kini tetap dijaga dan menjadi milik umum. Fakta tersebut menegaskan bahwa kawasan itu merupakan bagian dari tanah adat yang diwariskan turun-temurun. Pantauan di lapangan menunjukkan masyarakat kini mulai memanfaatkan kembali lahan tersebut secara damai dengan membangun pondok, membuat sumur bor, serta menanam pisang, tebu, dan sayur-sayuran. Aktivitas ini dilakukan sebagai bentuk pemulihan hak dan kedaulatan masyarakat adat atas tanah mereka sendiri. Pada Rabu (8/10/2025), Lembaga Adat Desa Padang Sari secara tegas mendesak pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Asahan, dan aparat penegak hukum, agar segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria ini secara hukum dan terbuka. Ketua Lembaga Adat Padang Sari, Azri Lubis, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan konflik ini terus berlarut tanpa kepastian hukum. “Kami meminta pemerintah bertindak tegas. Hak masyarakat adat jangan diabaikan. Tanah ini adalah warisan leluhur kami yang memiliki bukti administratif kuat, yaitu SKT Nomor 37 Tahun 1934. Kami tidak ingin ada benturan di lapangan yang dapat menimbulkan korban,” tegas Azri Lubis. Masyarakat juga menolak segala bentuk aktivitas PT BSP di atas lahan tersebut karena diduga Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan telah berakhir sejak tahun 2022. Hingga kini, belum ada kejelasan status hukum lahan yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Sebagai langkah antisipatif, masyarakat bersama lembaga pendamping telah memasang papan peringatan larangan masuk dan menetapkan kawasan tersebut dalam pengawasan hukum adat. Sementara itu, praktisi hukum Akhmad Saipul Sirait, SH, menilai bahwa posisi hukum masyarakat adat Padang Sari sangat kuat berdasarkan bukti historis dan fakta lapangan. “Apabila benar HGU PT BSP telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, maka secara hukum, lahan tersebut tidak lagi menjadi hak perusahaan. Negara melalui instansi terkait wajib melakukan evaluasi dan memprioritaskan pengembalian tanah itu kepada masyarakat adat sebagai pemilik asal,” ujar Akhmad Saipul Sirait. Ia juga menegaskan bahwa jika perusahaan tetap melakukan kegiatan tanpa dasar hukum yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dilaporkan secara pidana maupun perdata. Lembaga Adat Padang Sari menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian sengketa ini hingga tuntas, serta meminta PT BSP menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang masih berstatus sengketa sampai adanya keputusan resmi dari pemerintah dan lembaga hukum berwenang. Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui berbagai saluran komunikasi belum mendapat respons. Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa PT BSP secara moral maupun hukum sudah tidak memiliki legitimasi untuk tetap menguasai lahan tersebut. Publik berharap pemerintah segera memberikan kejelasan status agar tidak muncul anggapan bahwa hukum hanya tajam ke rakyat kecil, tetapi tumpul kepada korporasi besar.   Penulis: Tim Redaksi

Paluta-Bersuarakyat.online Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Bergandengan Tangan bersama Polres Tapanuli Selatan menggelar kegiatan Deklarasi Jihad Melawan Narkoba Di Bumi Balakka Kab Paluta yang berlangsung di Aula Hotel Sapadia Gunungtua, Pada Selasa : 07/10/2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah, semangat, dan tekad seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP.,M.Si., dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba terutama yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Mari kita jadikan deklarasi hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi titik tolak perubahan nyata. Bersama-sama kita satukan langkah dan kuatkan tekad untuk menjadikan Padang Lawas Utara sebagai daerah yang bersih dari narkoba — daerah yang aman, sehat, dan berdaya saing,” Ujar Bupati. Lanjut beliau, Kepada para orang tua, awasi pergaulan anak-anak kita. Kepada para guru, jadikan sekolah sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan kepada para pemuda, jangan sekali-kali tergoda untuk mencoba narkoba, karena sekali mencoba bisa kehilangan masa depan, tegasnya. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan ikrar bersama dan seruan “Katakan Tidak untuk Narkoba! Jihad Narkoba, Demi Generasi Emas Indonesia!” yang dikumandangkan penuh semangat oleh seluruh peserta yang hadir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kejari Padang Lawas Utara, Dandim 02/12 yg mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, Danyon 123/RRW yang mewakili, Danyon C SAT Brimobdasu, Cansub Denpom 1/2-3 Padangsidimpuan, Kepala BNNK Tapanuli Selatan, Ketua MUI Padang Lawas Utara, Ketua FKUB, Pimpinan OPD, Para Camat se Kabupaten Padang Lawas Utara Dan peserta tamu para undangan yang mengikuti deklarasi jihad melawan narkoba Harahap Kuro-Kuro.