ACEH Timur– bersuarakyat.online
Genderang tuntutan keadilan kembali ditabuh dari Tanah Rencong.Nyaklimaop (Nyakli) sosok yang dikenal vokal sebagai Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia,melayangkan kritik keras yang menghujam langsung ke jantung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan nada geram, Nyakli menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh lagi menggunakan alasan klasik “data tidak sinkron” atau kerumitan birokrasi pasca-banjir untuk menunda hak-hak dasar rakyat Aceh. Baginya, ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan utang martabat yang wajib dilunasi.
tamparan Keras untuk Jakarta Jangan Hanya Keruk Devisa, lupakan Rakyat!
Nyakli mengingatkan dengan tajam bahwa Indonesia berutang napas pada Aceh.dari modal pembelian pesawat pertama RI hingga status Aceh sebagai lumbung devisa raksasa melalui kekayaan alamnya, kontribusi Aceh bagi tegaknya NKRI tidak tertandingi.
“Jangan hanya mau mengambil hasil buminya, tapi menutup mata pada kemelaratan rakyatnya. Ini momen krusial! Jika pemerintah pusat punya uang untuk hal lain, maka rakyat Aceh yang masih hidup di bawah garis kemiskinan wajib diberikan rumah sekarang juga,” tegas Nyakli dalam kapasitasnya sebagai Satgasus Investigasi.
Sebagai aktivis HAM, Nyakli menyoroti bahwa kesejahteraan adalah bagian dari hak asasi yang tak terpisahkan. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengeksekusi kebijakan **Satu Keluarga Satu Rumah** bagi masyarakat miskin dan korban konflik yang hingga kini masih terabaikan.
“Nyakli menilai alasan data banjir yang tidak sinkron adalah bentuk kelalaian yang sengaja dipelihara untuk menunda bantuan.
* **Prioritas Korban Konflik:** Menagih janji lapangan kerja bagi eks-kombatan GAM dan masyarakat terdampak operasi militer yang tertuang dalam MoU Helsinki.
* **Keadilan Ekonomi:** Jika lapangan kerja belum mampu diciptakan secara massal, maka jaminan hunian layak adalah kompensasi minimal yang harus diberikan tanpa tapi.
” Libatkan Ulama dan Santri, Pangkas Birokrasi Korup
Guna memastikan bantuan tidak salah sasaran dan bebas dari manipulasi politik, Nyakli menuntut agar verifikasi data dilepaskan dari sekat-sekat birokrasi yang kaku. Ia mengusulkan keterlibatan penuh dari:
1. **Pemerintah Desa:** Sebagai akar rumput yang paling paham kondisi warga.
2. **Tokoh Ulama & Santri Aceh:** Sebagai benteng moral yang menjamin keadilan distribusi bantuan.
> “Data dari tokoh agama dan desa jauh lebih jujur daripada laporan di atas meja kantor. Kecuali mereka yang sudah kaya, rakyat Aceh yang miskin harus diprioritaskan tanpa melihat latar belakang politiknya,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nyakli menantang keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan ucapannya bahwa Indonesia adalah negara kaya yang mampu membiayai rakyatnya. Sebagai Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia, ia berjanji akan terus mengawal dan menginvestigasi setiap butir janji pemerintah pusat yang hingga kini masih menjadi “angan-angan” bagi rakyat Aceh.
“Inilah saatnya pusat menunjukkan keseriusan. Jangan biarkan rakyat Aceh terus bertanya: Di mana keadilan bagi penyumbang devisa terbesar negara ini?”** pungkasnya.
Hsb
