Oktober 2026

Bersuarakyat.online PALUTA- Inilah potret buram wajah  keadilan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Seorang warga yang tanahnya diduga diserobot, kini justru duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus pengancaman. Kasus ini bermula dari dugaan penyerobotan tanah milik warga yang berada di Desa Hutaimbaru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Paluta. Korban yang sudah puluhan tahun menggarap tanah warisan leluhurnya dengan  tiba-tiba diklaim tanah Tersebut oleh pihak lain dan diSaat korban tetap mempertahankan haknya, korban justru dilaporkan balik oleh *ARH* dengan tuduhan Pengancaman. Laporan ARH itulah yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (PN PSP) Cabang Gunung Tua (Rabu, 30/09/2026), pada sidang kedua dengan agenda Sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi digelar. Kejanggalan besar terjadi dalam persidangan tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi dari pihak pelapor ARH Seorang kepala desa Hambulo yang masih keluarga ARH. Dalam Keterangan di Persidangan Saksi yang dihadirkan Seorang Kepala Desa Hambulo TIDAK MELIHAT, TIDAK MENDENGAR, DAN TIDAK MENYAKSIKAN LANGSUNG kronologi kejadian pengancaman yang dituduhkan kepada korban. Mereka hanya mendengar cerita dari  Seorang Pekerja berinisial P yang bekerja di tempat ARH. Dalam  Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung jelas menyatakan Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Saksi yang hanya katanya (testimonium de auditu) tidak bisa dijadikan dasar pembuktian. Penasehat Hukum korban yang kini berstatus terdakwa pengancaman, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Cabang Gunung Tua untuk benar-benar mempertimbangkan keterangan 1 saksi yang dihadirkan JPU tersebut. Penasihat Hukum Terdakwa menilai kasus ini merupakan bentuk KRIMINALISASI TERHADAP KORBAN PENYEROBOTAN TANAH. Laporan pengancaman oleh ARH diduga hanyalah siasat untuk membungkam korban agar tidak lagi menuntut tanahnya yang diserobot. LANJUTAN BERITA BERSUARAKYAT: DALAM AKSI UNJUK RASA DI POLRES PALUTA DAN DPRD PALUTA, Awak Media Bersuarakyat.online yang selama ini konsisten mengawal kasus perambahan hutan di Hulu Batang Pane dan razia pekat di Lk 1 Partimbakoan, juga akan mengawal kasus Hutaimbaru ini sampai tuntas. Berita ini lanjutan dari aksi mahasiswa GAM dan pemuda yang berlanjutan di Polres Paluta dan DPRD Kab. Paluta pada Tuntutan kami jelas: 1. Kapolres Paluta* segera buka kembali Laporan Polisi korban terkait *Penyerobotan Tanah di Hutaimbaru* yang diduga mandek, sesuai Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah – ancaman 4 tahun penjara. 2. Periksa ARH* atas dugaan laporan palsu dan penyerobotan tanah. 3. Ketua PN PSP Cabang Gunung Tua* diminta memberikan keadilan, jangan sampai korban yang tanahnya diserobot justru dipenjara karena saksi-saksi yang tidak melihat kejadian. JIKA HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH, MAKA KEADILAN DI PALUTA SUDAH MATI.Kami dari Media Bersuarakyat akan terus memantau sidang ketiga dan keempat, dalam kasus penyerobotan lahan tanah dan si korban buktikan bahwa tanah di Hutaimbaru adalah milik korban, bukan milik ARH sebagai pengusaha.   Harahap Kuro-Kuro.

LABUHANBATU | bersuarakyat.Online   Dalam sebuah diskusi mendalam,Nimrot Siahaan Selaku Praktisi Hukum dan juga Dosen Fakultas Hukum Di labuhanbatu Raya menjelaskan secara terbuka bahwa loyalitas advokat kepada klien memang nyata, tetapi memiliki batas yang jelas.   Seorang advokat wajib memperjuangkan hak-hak klien di hadapan hukum, sesuai dengan Kode etik profesi yang telah menetapkan sejumlah ketentuan yang dalam keadaan apa pun tidak boleh melanggarnya Lanjut Nimrot Siahaan Bagi Seorang advokat itu wajib memegang teguh etika profesional dan sikap rendah hati saat membela klien di hadapan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan wujud integritas dan profesionalisme hukum yang bermartabat (officium nobile).   Etika Utama Advokat di Depan APH itu Menghormati Proses Peradilan (Courtesy), Advokat harus menghormati institusi peradilan dan sesama penegak hukum.   Karena Hubungan kerja harus dijaga dalam koridor formal, objektif, dan saling menghormati, tanpa bersikap merendahkan atau menyerang pribadi APH.   Menegakkan Kebenaran Hukum secara Objektif untuk membela hak-hak hukum klien agar diperlakukan adil sesuai undang-undang, bukan membenarkan kesalahan klien atau menghalalkan segala cara (obstruction of justice).   Menghindari Konflik Kepentingan sebab Etika melarang keras advokat melakukan pendekatan personal yang melanggar hukum, Manifestasi Sikap Rendah Hati dengan Mengutamakan Argumentasi, Bukan Ego, dengan Sikap rendah hati yang ditunjukkan dengan fokus pada kekuatan bukti dan dalil hukum, bukan dengan kesombongan, intonasi yang merendahkan, atau memamerkan jaringan/relasi kekuasaan,ucapnya kepada awak media ( Rabu,30/06/2026) di Salah satu cafe depan Mapolres Labuhanbatu.   Sambungnya Advokat yang rendah hati bersedia mendengarkan argumen dari jaksa atau pertanyaan hakim tanpa memotong secara kasar, lalu menanggapinya secara elegan dan berbasis data, serta Menyadari bahwa hukum memiliki ruang interpretasi, sehingga penyampaian pendapat dilakukan dengan tegas namun tetap santun (assertive, not aggressive).   Lanjut Nimrot Batasan Antara Rendah Hati dan Ketegasan Perlu juga digarisbawahi bahwa Hal itu bukan suatu ketakutan, Tegas membela hak klien jika terjadi pelanggaran prosedur oleh APH (misalnya perlakuan semena-mena saat penyidikan), harus Berani melakukan interupsi atau keberatan yang sah demi hukum dalam persidangan, namun disampaikan dengan kalimat yang korektif, sopan, dan sesuai hukum acara,tutupnya.   Red