Agustus 2026

  Labuhanbatu – bersuarakyat.online   Demi mempertahankan haknya bersama saudaranya yang lain sebagai ahli waris  alm. Esteria br. Siahaan aksi yang tergolong nekat dilakukan wanita paruh baya Hetty Br Sitorus menjadi perhatian Warga saat menghadang alat berat  ekskavator yang diduga akan merusak Tanah Warisan Peninggalan Orang tuanya.   Lahan yang seluas kurang lebih 2 hektare atau 20.000 meter persegi berada di Tangkahan Saroha, Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara. Pihak Ahli waris almarhumah Esteria Br Siahaan mempertanyakan dugaan transaksi jual beli tanah warisan yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris yang sah. Kejadian  penghadangan oleh seorang wanita  yang sudah renta ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam sengketa tanah di Indonesia.   Kejadian ini biasanya dipicu oleh klaim sepihak dari mafia tanah yang melakukan Perusakan,  pengosongan lahan terkait penyelesaian tanah salah satunya tanah warisan  yang ingin dikuasai oleh orang lain.   Aksi dari Ahli waris Alm. Esteria br. Siahaan dalam menghadang ekskavator ini terjadi untuk mempertahankan hak mereka  atas Tanah Warisan orang tuanya.   Aksi nekat seorang lansia atau emak-emak yang menghadang ekskavator demi mempertahankan tanah warisan sering kali memicu simpati publik dan menjadi viral di media sosial. Di Indonesia, ada beberapa kasus besar yang mencerminkan situasi memilukan Hetty Br Sitorus mengatakan kepada awak media mengatakan Alat berat masuk ke lahan  milik orangtuanya untuk merusak, yang  mana lahan itu merupakan warisan. Lanjutnya saya berupaya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghentikan operasi ekskavator karena lahan tersebut merupakan peninggalan orang tuanya yang mau di ambil dengan beragam cara.   Red

Bersuarakyat.online PALUTA- Kejaksaan di anggap gagal menangani kasus korupsi, Koalisi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (KOMPAS) menyoroti sikap Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Paluta) saat menanggapi aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi pembangunan green house dengan nilai anggaran mencapai Rp797.325.000. Pada Senin : 31/08/2026. Dalam aksi tersebut, pimpinan aksi secara tegas menyampaikan bahwa aspirasi akan disampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kajari Paluta) karena persoalan yang diangkat dinilai serius dan menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun, pernyataan Kasi Pidum menanggapi, “Saya akan sampaikan kepada Bapak Kajari,” justru dipandang KOMPAS sebagai sikap yang tidak sesuai dengan substansi tuntutan massa aksi yang menginginkan jawaban dan sikap langsung dari pimpinan institusi. KOMPAS menilai Kasi Pidum harus memahami posisi dan kewenangannya dalam struktur Kejaksaan. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah dirinya mengambil posisi sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Kejaksaan Negeri Paluta dalam merespons aspirasi masyarakat & Jangan Sampai Pengembalian Uang Mengubur Proses Hukum. Yang menjadi sorotan utama KOMPAS bukan semata-mata persoalan pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi kejelasan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut. KOMPAS mempertanyakan apakah dengan adanya pengembalian uang negara, proses hukum otomatis berhenti dan tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut KOMPAS, pengembalian kerugian negara tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan substansi penetapan tersangka. Karena itu, KOMPAS mendesak Kajari Paluta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejauh mana proses penyelidikan atau penyidikan perkara tersebut, apakah telah ditemukan perbuatan pidana, siapa saja pihak yang telah diperiksa, serta apa dasar hukum penghentian atau kelanjutan penanganannya. KOMPAS juga meminta agar Kejaksaan Negeri Paluta tidak alergi terhadap kritik dan demonstrasi masyarakat. Aksi mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang seharusnya dijawab dengan keterbukaan, bukan sekadar pernyataan bahwa aspirasi akan disampaikan kepada pimpinan. “Kasi Pidum Harus Tahu Posisi dan Sikap” Sikap Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara yang menyatakan akan langsung menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Paluta terkait dugaan korupsi pembangunan green house senilai Rp797.325.000. Sikap tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan massa aksi, bahkan muncul penilaian bahwa Kasi Pidum patut dipertanyakan keterkaitannya dalam penanganan perkara tersebut. Atas persoalan tersebut, KOMPAS meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara dugaan korupsi green house senilai Rp797.325.000 tersebut agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran atau tebang pilih dalam penegakan hukum.KOMPAS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan kepastian hukum.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online PALUTA- Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara didatangi ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (KOMPAS) pada Senin, 31 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB. Aksi ini dilakukan di titik kumpul Spbu Gunung Tua, lalu long march ke Kantor Kejari Paluta. Massa aksi menuntut Kejari Paluta segera menindaklanjuti dugaan korupsi pengembalian keuangan negara sebesar Rp : 797.325.000,00* yang terjadi di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024. Dalam surat pemberitahuan aksi No: 006/P/AD/Kompas/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, KOMPAS menyebut informasi resmi dari Kejaksaan Negeri Paluta pada 11 Agustus 2026 bahwa telah dilakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp797.325.000,00 ke Rekening Kas Umum Daerah RKUD Kabupaten Paluta melalui rekening Bank Sumut. Uang tersebut terkait proyek “Pengadaan GREENHOUSE MODERN HORTIKULTURAL” Dinas Pertanian Paluta periode 2022-2025 senilai Rp1.325.000.000,00. Meski sudah dikembalikan, KOMPAS menilai proses hukum harus tetap jalan karena ada dugaan kerugian negara dan keterlibatan pihak-pihak lain. 1.egera memproses dugaan korupsi proyek GREENHOUSE MODERN HORTIKULTURAL Dinas Pertanian Paluta 2022/2025. 2.Agar segera menindaklanjuti dan menghentikan proses hukum apabila tidak ada bukti. Jika ada bukti, segera tetapkan pihak terkait sebagai tersangka 3.Meminta Kejari Paluta, menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak tebang pilih dalam masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Paluta Dalam orasinya, massa aksi menyoroti “bobroknya kinerja” pimpinan Kejaksaan. Mereka kecewa karena hingga aksi berlangsung, pihak Kejati/Kajari dinilai tidak mau menemui adik-adik mahasiswa dan pemuda Paluta, untuk menerima aspirasi secara langsung. Ini bentuk arogansi. Kami datang dengan cara konstitusional membawa data, tapi tidak dihargai untuk berdialog. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” ujar Koordinator Aksi, Padian Siregar, dan Koordinator Lapangan, Riswan Siregar. Aksi ini diketahui oleh Ketua KOMPAS Sumut, Ahmad N. Harahap*. KOMPAS menegaskan aksi akan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejari Paluta terkait tuntutan dan permintaan audiensi massa aksi.   Harahap Kuro-Kuro.

LABUHANBATU, Bersuarakyat.online – Pengadilan Negeri Rantauprapat kembali menggelar sidang perkara dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Lijan Sinaga, Senin (31/8/2026). Sidang digelar secara tertutup untuk umum dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perlawanan atau nota perlawanan yang sebelumnya diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya. Ditemui Usai persidangan, kuasa hukum Lijan Sinaga menjelaskan bahwa dalam persidangan kali ini majelis hakim menunda persidangan serta turut mempertanyakan kehadiran kepala sekolah SMPN 1 Kualuh Selatan, tempat terdakwa mengajar. Kehadiran kepala sekolah tersebut berkaitan dengan permohonan penangguhan penahanan yang sebelumnya diajukan oleh terdakwa. Pada persidangan sebelumnya Senin (24/8/2026), melalui kuasa hukumnya, Lijan Sinaga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam permohonan tersebut, kepala sekolah tempat terdakwa mengajar dan istri terdakwa disebut sebagai pihak yang menjadi penjamin. Namun, pada persidangan hari ini Senin (31/8/2026), kepala sekolah tersebut tidak dapat dihadirkan di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum terdakwa, kepala sekolah berhalangan hadir karena sedang menjalani cuti. Meski demikian, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan kembali kepala sekolah tersebut dalam persidangan berikutnya. “Majelis hakim masih memberikan satu kesempatan lagi untuk menghadirkan kepala sekolah pada persidangan selanjutnya,” ujar kuasa hukum terdakwa usai persidangan. Pantauan awak media di Pengadilan Negeri Rantauprapat, persidangan kali ini turut dihadiri kedua orang tua, istri, dan anak terdakwa. Selain itu, wakil kepala sekolah tempat terdakwa mengajar juga terlihat hadir di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Perkara dugaan kekerasan seksual yang menjerat Lijan Sinaga masih dalam proses persidangan. Karena persidangan digelar secara tertutup untuk umum, informasi mengenai materi persidangan tidak seluruhnya dapat disampaikan kepada publik. Sidang selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk menghadirkan kepala sekolah yang sebelumnya disebut sebagai salah satu penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan. (Red/slh)

  LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE,   Empat bersaudara kandung kompak melayangkan surat somasi pertama (teguran hukum) kepada saudara mereka yang berinisial “RH” atas dugaan penguasaan sepihak harta warisan (boedel waris) di Dusun Aek Kulim, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Langkah hukum ini diambil oleh Mulyati, Nuraini, Yuliani, dan Ira Ramayani melalui kuasa hukum mereka, Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners.     Dok. Istimewa: Foto salah satu warisan yg jadi permasalahan di Mandalasena Silangkitang Namun, situasi berubah total setelah sang ibu menyusul wafat pada 3 Juni 2026. Secara legalitas, nama keempat pemohon juga termasuk ahliwaris yang sama kedudukan hukumnya dengan RH.   Berdasarkan hukum, seluruh harta peninggalan otomatis beralih menjadi hak milik bersama yang harus dibagi secara adil, bukan dikuasai secara mutlak oleh sepihak. Fakta mengejutkan di lapangan menunjukkan bahwa RH diduga telah menguasai dan menikmati hasil panen.   Tak main-main, daftar aset yang dikuasai sepihak oleh RH antara lain: Kebun Kelapa Sawit Lahan seluas kurang lebih 30 hektar yang terus berproduksi sejak 2021 tanpa transparansi hasil panen, Rumah & Pekarangan sebanyak 1 unit properti utama, Armada Kendaraan Mewah & Operasional sebanyak 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport, 1 unit Dump Truck operasional, 1 unit Mobil Toyota Kijang Kapsul, 3 unit sepeda motor (Yamaha Nmax, Honda Beat, dan Honda Supra 125). Indikasi Pelanggaran Hukum Lebih Luas   Kuasa Hukum Ahli Waris, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa tindakan RH tidak hanya melanggar hak keperdataan saudara-saudaranya, tetapi juga memicu dugaan pelanggaran hukum lainnya. Selain penguasaan aset fisik bergerak dan tidak bergerak milik orangtua mereka.   Somasi pertama ini menjadi peringatan keras bagi RH untuk segera memberikan pertanggungjawaban hukum dan membagi boedel waris secara transparan.   (Red)

Labuhanbatu | Bersuarakyat.online, Langkah masif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di tanah Labuhanbatu memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Garda Anti Narkoba (GANI) Kabupaten Labuhanbatu secara resmi terbentuk dan siap bergerak aktif di tengah masyarakat. Menariknya, kepemimpinan DPC GANI Labuhanbatu periode ini dipercayakan kepada OC Panjaitan, S.H., seorang pengacara muda yang dikenal vokal dan berdedikasi tinggi. Kehadiran sosok hukum muda di pucuk pimpinan diyakini akan memberi warna baru serta strategi yang lebih segar dan tegas dalam mengawal gerakan anti-narkoba. Untuk menjalankan roda organisasi secara optimal, OC Panjaitan didampingi oleh jajaran pengurus inti yang solid: Ketua: OC Panjaitan, S.H. Sekretaris: Zulkarnaen Bendahara: Muchlis, S.E. Dalam penyampaian resminya usai penetapan struktur kepengurusan, OC Panjaitan, S.H. menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP GANI dan Ketua DPD GANI Provinsi atas kepercayaan serta amanah besar ini. Diberikan tanggung jawab untuk memimpin DPC GANI Labuhanbatu tentu menjadi kehormatan sekaligus tantangan nyata bagi kami,” ungkap OC Panjaitan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan GANI di Labuhanbatu bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk aksi nyata dalam menjaga pertahanan sosial dari bahaya barang haram tersebut. DPC GANI Labuhanbatu akan mengusung empat pilar utama pergerakan: Cegah: Melakukan deteksi dini dan proteksi di lingkungan masyarakat. Edukasi: Membangun kesadaran kolektif generasi muda melalui program sosialisasi ke sekolah, kampus, dan desa-desa. Rehabilitasi: Mendampingi korban penyalahgunaan agar mendapat pemulihan yang layak. Berantas: Menguatkan peran serta aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mendukung tindakan penegak hukum. “Narkoba adalah musuh bersama yang merusak masa depan bangsa. Oleh karena itu, GANI Labuhanbatu siap membangun sinergi yang kuat dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Kami berkomitmen menjadikan Labuhanbatu kawasan yang lebih aman, sehat, dan bersih dari narkoba,” tegasnya. Mengusung motto pergerakan “Lawan Narkoba, Selamatkan Bangsa; Lindungi Generasi, Bangun Negeri”, DPC GANI Kabupaten Labuhanbatu optimistis dapat menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan masa depan generasi muda di daerah ini. (Red)