26 April 2025

Bersuarakyat.online – Aceh timur   Darul Aman, 26 April 2025 — Setelah berhasil mengembangkan komoditas kunyit hingga tembus pasar nasional, petani Desa Kaseh Sayang kini menghadapi tantangan baru: serangan hama liar berupa babi hutan dan monyet. Hal ini disampaikan langsung oleh Gecik (Kepala Desa) Ismail kepada media pada Sabtu (26/4).   “Babi hutan dan monyet liuntung sangat mengganggu tanaman warga, terutama yang tinggal dekat dengan hutan atau lahan terbuka. Setiap hari kebun harus dijaga,” keluh Gecik Ismail.   Babi hutan diketahui merusak lahan dengan membongkar tanah dan menginjak tanaman seperti jagung dan pisang saat mencari makan. Sementara itu, monyet menyerang dengan memakan buah-buahan, daun, hingga tunas muda, menyebabkan kerugian besar bagi petani.   Hingga kini, warga hanya mengandalkan penjagaan mandiri di kebun dan ladang. Berbagai cara dilakukan seperti mengusir dengan suara keras, memasang perangkap, serta menaruh rambu-rambu, namun efektivitasnya masih sangat terbatas. “Hari ini diusir, besok datang lagi,” tambah Ismail.   Kepala desa itu juga meminta dukungan langsung dari pihak Perhutani, Muspika, serta dinas terkait untuk membantu menangani permasalahan ini secara lebih serius. “Kami butuh solusi jangka panjang. Kalau tidak, hasil pertanian warga akan terus terganggu,” ujarnya.   Serangan hama ini menjadi tantangan besar di tengah semangat warga dalam membangun sektor pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

  Bersuarakyat.online – Pematangsiantar Setelah mengungkap dugaan pelanggaran garis sempadan sungai oleh bangunan Studio 21 di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Ketua DPP Komite Masyarakat Pemerhati Indonesia (KOMPI B), Henderson Silalahi, kini melayangkan tantangan terbuka kepada Polres Pematang Siantar, BNN, dan Satpol PP untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas peredaran narkoba dan praktik menyimpang di tempat hiburan malam tersebut. Henderson menantang tiga institusi tersebut untuk melakukan razia gabungan selama 30 hari penuh dengan frekuensi dua kali setiap malam, yakni pukul 23.00 WIB dan pukul 02.00 WIB dini hari. Ia menegaskan, jadwal razia tersebut merupakan waktu paling rawan di mana aktivitas ilegal seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi terselubung, dan perdagangan manusia sering terjadi.   “Kalau memang Studio 21 bersih seperti yang mereka klaim, buktikan di lapangan. Lakukan razia dua kali semalam selama 30 hari tanpa kompromi. Libatkan wartawan dan masyarakat sipil sebagai saksi agar semua proses berlangsung transparan dan tidak ditutup-tutupi,” tegas Henderson dalam pernyataannya, kamis(26/4/2025).   Menurut Henderson, razia semacam ini bukan hanya bentuk penegakan hukum, tapi juga menjadi bukti nyata kepada publik bahwa negara hadir dan tidak kalah oleh kekuatan uang dan jaringan bisnis gelap. Ia menuding selama ini ada upaya sistematis untuk membungkam suara masyarakat dengan “uang stabil” atau uang tutup mulut yang dilakukan oleh pihak Studio 21 melalui pria berinisial CP.   DPP KOMPI menegaskan bahwa keterlibatan wartawan dalam razia itu penting agar tidak ada manipulasi atau pembiaran terhadap temuan di lapangan. “Pers harus menjadi saksi. Jangan biarkan pengawasan hanya dilakukan di balik meja atau laporan yang direkayasa. Saatnya buka mata dan lawan kejahatan terorganisir,” lanjutnya.   Ia juga meminta Kepala Polres Pematang Siantar dan Kepala BNN Kota Siantar untuk bersikap terbuka dan menjadikan tantangan ini sebagai momentum membersihkan kota dari tempat-tempat yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba. “Kalau memang punya nyali dan integritas, ayo terima tantangan ini. Jangan hanya berani menyita sabu dari pengguna kecil, tapi takut masuk ke sarang besar,” ujar Henderson.   Henderson menambahkan, razia yang dilakukan secara berkelanjutan juga dapat menjadi langkah preventif terhadap munculnya jaringan narkotika baru di wilayah Pematang Siantar dan sekitarnya. “Kalau razia hanya sekali-sekali, mereka bisa sembunyi. Tapi kalau rutin 30 hari, mereka tidak punya ruang lagi untuk bergerak,” tandasnya.   Di akhir pernyataannya, Henderson mengatakan bahwa DPP KOMPI B akan terus memantau dan mendokumentasikan perkembangan lapangan. Ia juga tidak segan-segan membawa isu ini ke ranah nasional jika tidak ada tindakan nyata dari aparat. “Kami akan buktikan, siapa yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan siapa yang hanya bermain sandiwara hukum,” tutupnya. (Ragum siallagan)

    Bersuarakyat.Online – Paluta   Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., (H.Obon) Ikut menghadiri Penandatanganan Penyerahan Fisik Lahan Kawasan Hutan Register No. 40 Provinsi Sumatera Utara yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada Jumat 25/04/2025.   Lahan Seluas 47.000 hektar perkebunan Kelapa Sawit milik PT Torganda resmi dieksekusi negara, kini pengelolaannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN.   Lahan Register 40 tersebut sebelumnya dikuasai keluarga DL Sitorus itu berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Paluta, dan di Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas. Secara langsung, Bupati Padang Lawas dan Bupati Padang Lawas Utara menyambut kedatangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Yang turut disertai Tim dari Kejagung , TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Wakapolda Sumatera Utara.   Eksekusi lahan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 dengan luasan lahan yang dieksekusi seluas +/- 47 Ribu Hektar.   Jam Pidsus, Kasum TNI, Kajati Sumut, beserta unsur terkait Satgas Garuda PKH juga melakukan monitoring peta lokasi Kawasan Perkebunan (PT Torganda) yang masuk dalam Penertiban Kawasan Hutan (pengambilan fisik kembali kawasan hutan).   Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Penyerahan Kawasan Hutan. Diketahui, putusan itu telah keluar sejak 2007. Selama lebih kurang 18 tahun dikuasai PT Torganda dan masyarakat.   Baru hari ini eksekusi secara fisik. Artinya Negara hadir mewujudkan kedaulatan hukum. Seperti tadi Kita saksikan, jaksa eksekutor telah menyerahkan kepada Kementerism Kehutanan, lalu diserahkan ke Kementerian BUMN, dan Kementerian BUMN menyerahkan ke Agrinas Palma. Untuk regulasi pengelolaannya nanti melalui Agrinas, jelas ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar.   Safril Hamdani Sir.