30 Mei 2025

JAKARTA –BERSUARAKYAT.ONLINE Dalam rangka memperingati 27 tahun perjalanan Reformasi 1998, sekelompok aktivis 98 menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Pemerintahan yang Bebas dan Bersih KKN, Mimpi atau Kenyataan?”. Acara berlangsung di Rumah Makan Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (30/5). Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel—sebagai keynote speaker. Dalam pemaparannya, Noel menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi secara nyata, bukan sekadar retorika. “Banyak pihak yang selama ini tidak tersentuh hukum, kini mulai diproses. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam perang terhadap korupsi,” tegas Noel. Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan besar masih menghadang, termasuk masalah pengangguran yang mencapai 7,2 juta jiwa. “Ini angka yang harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak boleh diam atau hanya sibuk dengan isu-isu yang tidak substansial,” tambahnya. Diskusi ini juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, termasuk insiden membludaknya peserta job fair di Kota Bekasi yang tidak sebanding dengan kapasitas tempat, hingga menimbulkan kekecewaan publik. Noel menyayangkan kurangnya kesiapan panitia dan meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi penting bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah dan perusahaan yang terlibat,” ujar Noel. Terkait isu diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, seperti syarat usia, status pernikahan, dan penampilan fisik (good looking), Noel menegaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja tengah melakukan evaluasi. Ia menyatakan bahwa kecuali di sektor-sektor khusus seperti penerbangan atau industri kecantikan, syarat-syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi melanggar hak calon pekerja. “Industri bukan tempat mendiskriminasi. Ini bukan industri pelacuran yang butuh ‘good looking’,” tegasnya. Diskusi dipandu oleh Bandot Malera (Aktivis 98 – Perbanas), dan turut menghadirkan pemantik diskusi Aznil Tan (Aktivis 98 – UMB), serta para narasumber dari berbagai universitas dan organisasi: Antonius Danar (Perbanas), M. Ridwan (UPN Veteran), Ahmad Nasir (Universitas Assafi’iyah), Joko Priyoski (UNAS), Ucok Sky Khadafi (UNIJA), dan Hasanuddin (Pijar Indonesia). Para aktivis yang hadir sepakat bahwa cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai. Namun, mereka tetap menjaga optimisme dan komitmen untuk terus mengawal demokrasi serta memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PEKANBARU-BERSUARAKYAT.ONLINE Rabu pagi, tanggal 7 Mei 2025, Muhajirin Siringoringo berdiri di depan lobi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Di tangannya, tergenggam dua lembar dokumen yang ia sebut sebagai “surat keterangan pengganti ijazah bodong”. Dokumen itu milik Bistamam, Bupati Rokan Hilir yang belakangan dituding menggunakan ijazah palsu. Di Dumai Ada Lelaki yang Bisa Bantu Kita Hasilkan Banyak Uang Pelajari Lebih “Dua SKPI ini saya duga tidak sah. Tidak ada data siswa, tidak ada alasan kehilangan, dan penerbitannya janggal,” kata Muhajirin kepada Jagok Go Dokumen yang dimaksud adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SD dan SMP atas nama Bistamam. Dua surat ini diterbitkan oleh SDN 31 Pekanbaru dan SMPN 1 Pekanbaru, sekolah yang diklaim sebagai almamater Bistamam. Namun, penelusuran Muhajirin menemukan tak ada catatan kesiswaan atas nama tersebut di kedua sekolah. Muhajirin mencium adanya keterlibatan Abdul Jamal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dalam penerbitan surat keterangan itu. Menurut informasi yang ia himpun, Jamal merupakan adik Ibus Kasri, mantan Kepala Dinas PU Rohil pada masa kepemimpinan Annas Maamun—tokoh yang disebut sebagai patron politik Bistamam ketika masih menjadi kontraktor. “Jaringan lama mantan Bupati Rohil tampaknya masih hidup, dan ini bisa jadi bagian dari rekayasa yang lebih besar,” ujar Muhajirin. Kejanggalan Demi Kejanggalan Masalah keabsahan ijazah Bistamam tak berhenti di situ. Sebelumnya, pada 5 Mei 2025, Muhajirin melaporkan Bistamam ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu SMEA PGRI Pekanbaru dalam pencalonan kepala daerah tahun lalu. Ada empat kejanggalan dalam dokumen itu:     TIM.