Pemkab Paluta Sepakat Dengan PT Bank Sumut Menandatangani Nota Kesepamahaman MOU Tentang Program SRSP.

PALUTA-BERSUARAKYAT.ONLINE Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sepakat dengan PT. Bank SUMUT Cabang Gunungtua Menandatangani Nota Kesepahaman tentang MOU dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (SRSP / KEJAR) di Ruang Rapat Bupati Padang Lawas Utara, Pada Selasa : 10/06/2025. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Kepala Bank Sumut Cabang Gunungtua Chairul Saleh Daulay. Acara tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., Asisten III Maralobi Siregar, S.Sos., MM., Pimpinan OPD, Kepala SMPN se-Kabupaten Padang Lawas, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Bank Sumut Cabang Gunungtua yang telah menjadi mitra aktif dalam mendukung program ini. Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan ini dapat terus terjalin erat dan berkelanjutan demi kemajuan daerah dan masa depan anak-anak kita khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara” ujar Bupati. Bupati juga mengajak agar turut mengawasi dan mensukseskan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dengan semangat kolaborasi dengan menjadikan momentum ini sebagai tonggak percepatan literasi keuangan di lingkungan Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara akan terus mendukung program-program inovatif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas SDM daerah, termasuk dalam sektor keuangan, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda, Pungkad Beliau Bupati Paluta H.Obon.   Harahap Kuro-Kuro.

Read More

Wagub Surya dan Anggota DPD RI asal Sumut Bahas Aspirasi Terkait Tiga UU

MEDAN-BERSUARAKYAT.ONLINE Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt Penrad Siagian, di Ruang Kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (10/6/2025). Kunjungan ini dalam rangka Penyerapan Aspirasi terkait Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, UU Pelayanan Publik dan UU Aparatur Sipil Negara. Dalam pertemuan tersebut, Wagub Surya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait ketiga UU tersebut. Antara lain, perlunya peninjauan terhadap UU terkait Pemerintahan Daerah dalam rangka penguatan otonomi dan kewenangan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi. “Seperti di Sumatera Utara, hampir 50% itu daerahnya perkebunan. Kalau bisa dana bagi hasil dari perkebunan, beberapa tahun terakhir, itu juga kecil. Padahal kalau sawit itu diperlakukan sama seperti minyak (tambang), itu daerahnya bisa maju. Apalagi jika yang daerahnya dapat bagi hasil (besar) dari situ, tak perlu lagi dia dapat dana alokasi umum (DAU) dari pusat,” kata Surya. Begitu juga terkait UU Pelayanan Publik, bagaimana Pemerintah Provinsi memiliki acuan yang menguatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik, cepat dan transparan. Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran daerah. Sedangkan terkait UU ASN, ia berharap regulasi yang ada lebih menguatkan sisi profesionalisme pejabat. Termasuk dirinya yang notabene adalah pejabat yang melalui proses politik, ketika sudah duduk pada satu jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, harus menjaga profesionalisme. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumut Penrad Siagian menyampaikan, telah berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa isu utama yang mengemuka dalam penyerapan aspirasi ini antara lain adalah ketiga Undang-Undang tersebut, dimana beberapa pihak menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur di daerah. “Kita tahu Sumatera Utara punya potensi bagi pemasukan untuk negara melalui keberadaan perkebunan. Dan dari luas wilayah, harusnya Sumut bisa memperoleh alokasi dana dari APBN lebih besar lagi,” katahya. Termasuk juga keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang belum merata, lambat, dan kadang tidak transparan. Bagaimana agar regulasi tentang itu, bisa mendorong efektivitas layanan di daerah. Hingga penguatan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan ASN, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran kode etik. Penrad Siagian menyatakan bahwa masukan dari masyarakat ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penguatan regulasi dan kebijakan nasional. Ia juga menekankan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat Sumut di tingkat nasional. Turut hadir, Staf Ahli Gubernur Achmad Fadly, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Dedi Jaminsyah Putra, Kepala DPM PTSP Faisal Nasution, serta pejabat lainnya. Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya, didampingi sejumlah OPD menerima kunjungan Anggota DPD RI asal Sumut Pdt Penrad Siagian, dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Terkait Pelaksanaan UU Tentang Pemerintahan Daerah, UU Tentang Pelayanan Publik dan UU Tentang Aparatur Sipil Negara, di Ruang Kerja Wagubsu Lantai 9 Kantor Gubernur, Selasa 10 Juni 2025.

Read More

Sekda Patuan Rahmat Syukur Mewakili Bupati Paluta H.Obon Melepas STQH Menggikuti Perlombaan Tingkat I Provinsi.

PALUTA-BERSUARAKYAT.ONLINE Sekretari Daerah Padang Lawas Utara (Paluta) Patuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibun Mewakili Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., (H.Obon) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah secara resmi melepas keberangkatan kafilah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dari kantor Bupati Paluta, yang akan mengikuti perlombaan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pada Selasa : 10/06/2025. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Sarifuddin Harahap, S.Sos., MM., Asisten III Maralobi Siregar, S.Sos., MM., Kadispora Paluta Herman Sakti Siregar, ST., MM., Ketua Harian STQH Kabupaten Padang Lawas Utara Burhan Harahap, SH., MH., dan Peserta yang mengikuti lomba STQH ke XIX Provinsi Sumatera Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., dalam sambutannya berharap para peserta mampu memberikan penampilan terbaik, menjaga nama baik Kabupaten Padang Lawas Utara, dan menjadikan ajang ini sebagai wadah meningkatkan kualitas keagamaan serta ilmu keislaman. Ketua Harian STQH Kabupaten Padang Lawas Utara Burhan Harahap, SH., MH., dalam laporannya menjelaskan ada 19 peserta dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengikuti lomba STQH ke XIX Provinsi Sumatera Utara. Jumlah peserta tersebut telah melalui proses seleksi dari tingkah desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dan pembinaan yang matang. Beberapa lomba yang diikuti yaitu: 1. Tilawah Anak-anak Putra/i 2. Tilawah Dewasa Putra/i 3. Tahfizh 1 Juz dan Tilawah Putra/i 4. Tahfizh 5 Juz dan Tilawah Putra/i 5. Tahfizh 10 Juz Putra/i 6. Tahfizh 20 Juz Putra/i 7. Tahfizh 30 Juz Putra 8. Hadist 100 Putra/i 9. Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH).   Harahap Kuro-Kuro.

Read More

Aksi Tutup Jalan Oleh KP2H Ganggu Aktivitas Pasar Horas, Dikecam Organisasi Pedagang. 

Pematangsiantar-Bersuarakyat.online Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok pedagang yang menamakan diri sebagai Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) di bawah komando Agus Butar-Butar menimbulkan kemacetan parah di kawasan Pasar Horas, Pematangsiantar, Dalam aksinya, massa memblokade Jalan Merdeka yang menjadi akses utama menuju Gedung 1, 2, 3, dan 4 Pasar Horas. Senin (10/6/2025) Aksi mimbar bebas ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar yang tengah mencari solusi terkait nasib pedagang di Gedung 4. Namun, langkah KP2H yang menutup total akses jalan justru menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari beberapa organisasi pedagang, Pemuda Pancasila Unit Pusat Pasar, P3B, dan AP2T. Sejak pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka lumpuh total. Kendaraan umum, pribadi, dan angkutan kota tidak dapat melintas, menyebabkan kepadatan yang cukup parah hingga radius beberapa kilometer dari lokasi aksi. Beberapa pedagang yang merasa dirugikan dengan aksi ini sempat terlibat ketegangan dengan pengunjuk rasa. Bahkan terlihat terjadi tarik-menarik barrier antara pedagang, pihak kepolisian, dan Satlantas Polres Pematangsiantar yang berupaya membuka kembali jalur yang ditutup. Salah seorang pedagang bermarga Simanjuntak menyampaikan protes keras atas aksi tersebut. Ia mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung akibat blokade jalan yang dilakukan. “Dagangan kami jadi sepi, Pak. Pengunjung takut belanja. Kalau begini terus, siapa yang mau datang lagi ke Pasar Horas?” ujarnya dengan nada kesal. Simanjuntak juga meminta agar aksi serupa diarahkan ke kantor Wali Kota atau DPRD, bukan ke area pasar. Ia khawatir kondisi ini akan memperburuk perekonomian pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. “Modal sudah keluar pagi tadi, kami belanja dengan harapan bisa jual dan bawa uang pulang. Kalau akses jalan ditutup begini, bagaimana nasib keluarga kami?” tutupnya dengan nada kecewa. Keluhan serupa juga datang dari para pengemudi angkot. Seorang sopir angkot menyebut penumpang menjadi enggan turun di area pasar karena akses terhalang. “Sudah susah cari penumpang, makin susah gara-gara jalan ditutup,” ujarnya. Tak hanya pedagang dan sopir angkot, tukang parkir di Jalan Merdeka juga merasakan dampak dari aksi KP2H. “Biasanya ramai, sekarang sepi. Kalau begini terus tiga hari, kami bisa gagal setor uang wajib harian,” keluh seorang tukang parkir yang enggan disebut namanya. Saut Silalahi, Sekretaris Pemuda Pancasila Unit Pusat Pasar, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh solusi yang telah disiapkan oleh Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, keputusan pemerintah telah mempertimbangkan kepentingan pedagang dan penataan kawasan secara keseluruhan. “Sesuai arahan Ketua PP Unit Pusat Pasar, Larsen Simatupang, solusi ini merupakan langkah terbaik untuk jangka panjang. Prosesnya juga melibatkan banyak pihak, termasuk perwakilan pedagang, jadi tidak semena-mena,” tegas Saut. Ia menilai aksi unjuk rasa yang menutup akses jalan justru bisa merusak proses penyelesaian yang sudah berjalan baik. “Kalau suasana tidak kondusif, siapa yang rugi? Ya kita semua, terutama pedagang kecil,” tambahnya. Aksi yang dimulai sejak pagi akhirnya bubar sekitar pukul 15.00 WIB. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, KP2H berencana melanjutkan aksi serupa di tempat dan waktu yang sama pada esok hari, bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar. Situasi ini memicu kekhawatiran akan dampak berkepanjangan terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Horas. Banyak pihak berharap agar dialog dan mediasi bisa menjadi jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, tanpa harus mengorbankan kepentingan orang banyak. (Ragum siallagan)

Read More

Kenduri Laut dan Santunan Anak Yatim Tahun 2025 di Aceh Timur: Tradisi Sakral Pemersatu Nelayan. 

Aceh Timur-Bersuarakyat.online 10 Juni 2025, Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur kembali menjadi tuan rumah acara tahunan Kenduri Laut, sebuah tradisi sakral masyarakat pesisir yang digelar untuk memohon keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi para nelayan. Acara tahun ini juga dirangkai dengan santunan untuk 600 anak yatim dari dua kecamatan di wilayah Aceh Timur. Meski sebagian besar anak yatim belum hadir karena kesibukan menyambut Hari Raya Idul Adha, seperti disampaikan oleh perwakilan panitia setempat ,santunan tetap disiapkan dan akan disalurkan secara bertahap. Panglima Laut Jailani, dalam keterangannya kepada media, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat nelayan. “Ini bukan hanya soal tradisi, tapi juga doa bersama agar para nelayan selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan bisa menjaga wilayah laut agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan,” ungkapnya. Jailani juga menegaskan bahwa acara ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas antar nelayan di seluruh Aceh Timur. Turut Hadir dalam Acara: Muhammad Abi Alue Lhok – Anggota DPRA Fraksi PAS Aceh Timur Tgk. Armia – Anggota DPRK Aceh Timur Fraksi Partai Aceh Ermansyah, S.St.Pi – Kepala UPTD PPN Idi DKP Aceh Tgk. H. Abdul Manaf – Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Aceh Timur M. Hasbi, MM – Camat Idi Rayeuk Kapten Arh Nana Sutiana – Danramil 05/Idr AKP Ade Chandra – Kasat Polairut Kuala Idi AKP T. Syahril, S.E – Kapolsek Idi Rayeuk Letda Laut Pariaman Manik – Danpos Lanal Idi Rayeuk H. Husaini – Sekretaris Panglima Laut Kab. Aceh Timur Jailani – Panglima Laut Lhok Idi Muklis Sulaiman – Pj. Keuchik Desa Blang Geulumpang Seluruh Panglima Laut se-Kabupaten Aceh Timur Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat Insan pers/media di Kabupaten Aceh Timur Kehadiran berbagai tokoh pemerintahan, adat, dan keamanan menunjukkan betapa pentingnya kegiatan ini dalam menjaga kearifan lokal serta membangun sinergi antar lembaga dan masyarakat. Kenduri Laut tahun 2025 ini menjadi simbol harapan, persatuan, dan keberkahan bagi seluruh nelayan Aceh Timur dan sekitarnya, sekaligus menjadi momentum untuk terus menjaga budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Read More

Tanggap Bencana, Polsek Pantee Bidari Serahkan Bantuan Kepada Korban Tanah Longsor. 

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Bencana alam tanah longsor terjadi di Dusun Teladan, Gampong Seuneubok Saboh, Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur pada Senin, (09/06/2025) sekira pukul 20.00 WIB. Dari peristiwa itu menyisakan kesedihan, dua rumah warga milik Aminah M. Nur dan Abdullah mengalami kerusakan cukup parah dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Respon cepat dilakukan oleh Kapolsek Pantee Bidari, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, Ipda Saiful Bahri, S.E. bersama sejumlah anggotanya dengan meyerahkan bantuan masa panik kepada para korban. Selasa, (10/06/2025) pagi. “Ada dua rumah warga yang rusak akibat longsor, meskipun tidak ada korban jiwa pada persitiawa ini namun kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta rupiah,” ungkap Saiful. Menurutnya, bantuan ini ini merupakan wujud empati dan kepedulian jajaran Polri dan khususnya terhadap warga yang sedang tertimpa musibah bencana alam. “Apa yang kami berikan mungkin tidak seberapa, namun mungkin bisa sedikit membantu warga. Semoga bermanfaat bagi para korban,” sambung Kapolsek. Pihaknya turut prihatin atas bencana yang terjadi dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penanganann lebih lanjut bagi para korban.

Read More

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG” atau “Perseroan”), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah memberikan persetujuan atas rencana penerbitan surat utang (Notes) dalam mata uang asing, dengan nilai pokok keseluruhan maksimal sebesar USD 900 juta.

Jakarta-Bersuarakyat.online 10 Juni 2025. Penerbitan surat utang ini akan dilakukan dalam satu atau beberapa tahap selama jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPST. Notes tersebut akan ditawarkan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Transaksi ini merupakan bagian dari strategi pendanaan jangka panjang Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha ke depan. Rencana penerbitan ini dikategorikan sebagai transaksi material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”) adalah perusahaan publik yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi (Base Transceiver Station / BTS), untuk operator-operator telekomunikasi di Indonesia. Sebagai penyedia menara independen, TBIG mendukung pengembangan jaringan komunikasi yang lebih luas, cepat, dan efisien. Saham TBIG tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bersama Digital Infrastructure Asia. Struktur Manajemen Dewan Komisaris Komisaris Independen: Ludovicus Sensi Komisaris Independen: Heri Sunaryadi Komisaris: Herman Setya Budi Dewan Direksi Presiden Direktur: Helmy Yusman Santoso Wakil Presiden Direktur: Handi Wijaya Liong Direktur: Budianto Purwahyo Direktur: Leonardus WW Mihardjo

Read More

Rutan Kabanjahe Ikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. 

Karo-Bersuarakyat.online Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe mengikuti rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (10/6/2025). Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan peningkatan kinerja di lingkungan pemasyarakatan seluruh Indonesia. Kepala Rutan Kabanjahe, Bahtiar Sembiring, S.H beserta jajaran pejabat struktural, mengikuti rapat tersebut dari aula Rutan Kabanjahe. Dalam kesempatan ini, mereka turut mendengarkan pemaparan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait capaian kinerja, implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kendala yang dihadapi, serta strategi ke depan untuk perbaikan layanan pemasyarakatan. Dalam arahannya, Mashudi menekankan pentingnya integritas, transparansi, serta penerapan standar operasional prosedur yang konsisten dalam pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Evaluasi ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, akurasi data pemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala Rutan Kabanjahe tentunya berkomitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta siap menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan dalam rapat. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan dalam Anev ini, demi tercapainya pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik dan berintegritas,” ujarnya. Rapat Anev ini diharapkan mampu menjadi momentum refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan akuntabel.

Read More

Breaking News: Longsor di Aceh Timur Hancurkan Rumah, Dua Keluarga Mengungsi.

Bersuarakyat.online Pante Bidari, Aceh Timur – Senin, 9 Juni 2025 Sebuah longsor dahsyat terjadi di tebing Sungai Krueng Arakudo, Desa Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. Peristiwa ini menghancurkan dua unit rumah dan memaksa dua keluarga untuk mengungsi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut keterangan warga, longsor dipicu oleh erosi yang telah berlangsung lama dan melemahkan struktur tanah di sekitar sungai. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir memperparah kondisi tanah, hingga akhirnya memicu longsor besar pada Senin malam. Dua keluarga yang terdampak adalah keluarga Aminah, seorang janda miskin, dan keluarga Abdullah. Rumah mereka hancur total dan terseret arus sungai. Saat ini, mereka mengungsi dan menumpang di rumah orang tua mereka. > “Longsor mulai terlihat sekitar pukul 5 sore, saat tanah di depan rumah mulai retak. Saya langsung memberi tahu warga dan meminta pertolongan untuk menyelamatkan barang-barang,” ujar Aminah. “Alhamdulillah, warga membantu saya mengeluarkan barang seperti pakaian, lemari, dan tempat tidur. Sekitar pukul 9 malam, tanah longsor total dan rumah saya jatuh ke sungai.” Warga sekitar turut membantu proses evakuasi dan penyelamatan barang-barang milik korban. Meski sebagian harta benda berhasil diselamatkan, kerugian material yang dialami kedua keluarga tergolong besar. Hingga saat ini, belum ada penanganan atau bantuan resmi dari pemerintah setempat. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan darurat dan solusi jangka panjang untuk mencegah longsor susulan.

Read More