8 Juli 2025

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Selasa, 8 Juli 2025 Jembatan penghubung antara tiga desa di Kecamatan Idi Tunong, yakni Desa Alue Kumbang, Desa Alue Kumbang A, dan Desa Kumuneng Lok, mengalami kerusakan parah. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera turun tangan memperbaiki infrastruktur penting ini. “Jangan dibiarkan rusak seperti ini. Ini jalan utama aktivitas masyarakat di tiga desa. Kami minta Bupati dan Pemerintah Aceh Timur segera bertindak,” ujar Zainut, salah satu tokoh masyarakat kepada media, Selasa (8/7/2025). Menurutnya, jembatan tersebut adalah akses vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ke sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Kerusakan yang terjadi telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan serius. Zainut juga menyoroti lemahnya pengawasan pihak kecamatan terhadap fasilitas publik. “Camat Idi Tunong kurang memantau kondisi infrastruktur di wilayahnya. Sampai berita ini diturunkan, Camat belum dapat dikonfirmasi,” tambahnya dengan nada geram. Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini dan segera melakukan perbaikan sebelum terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

LabuhanBatu-Bersuarakyat.online 7 Juni 2025 – Pengusaha galon BBM di Desa Sungai Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, diduga melakukan praktik penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite secara ilegal. Ucok, pemilik galon BBM tersebut, diduga menjual Pertalite dengan harga Rp 14.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga subsidi yang seharusnya. Masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa praktik ini sudah berlangsung lama dan menjadi rahasia umum. “Hal itu sudah berlangsung lama dan biasa,” kata seorang warga kepada awak media. Dugaan penyalahgunaan perdagangan BBM bersubsidi ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pelaku penyalahgunaan bisa dijerat pidana penjara dan denda yang cukup besar. Warga setempat juga mengungkapkan bahwa Ucok membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dari SPBU dengan harga subsidi sekitar Rp 10.000 per liter, kemudian menjualnya dengan harga Rp 14.000 per liter. “Jangan heran kalau beliau sudah kaya raya dan diberi gelar Raja Minyak dari Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu,” kata warga tersebut. Penyalahgunaan perdagangan BBM bersubsidi ini berdampak pada pemborosan keuangan negara. Subsidi BBM seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, namun disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Pemerhati meminta agar penegak hukum meningkatkan pengawasan di seluruh mata rantai distribusi BBM untuk mencegah praktik penyalahgunaan ini. “Perlu upaya penegakan hukum dan peningkatan pengawasan untuk mencegah praktik ini,” kata pemerhati. Dengan demikian, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dihentikan dan keuangan negara dapat diselamatkan dari pemborosan. Dasar hukum yang dapat diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Jenis BBM Tertentu (JBT) yang mendapatkan subsidi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan BBM subsidi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Selain itu, Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 juga mengatur sanksi pidana serupa. Dalam kasus ini, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa saja yang terkait dengan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Dengan demikian, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dihentikan dan keuangan negara dapat diselamatkan dari pemborosan. Pemerhati berharap agar pemerintah dan penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Dengan demikian, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dihentikan dan keuangan negara dapat diselamatkan dari pemborosan. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan upaya pencegahan untuk menghindari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan di seluruh mata rantai distribusi BBM. Dengan demikian, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dicegah dan keuangan negara dapat diselamatkan dari pemborosan.   ( Dedy Sipahutar / Eka hombing )

Labuhanbatu – Bersuararakyat.online l Sebuah informasi penting mencuat dari grup WhatsApp warga Rantauprapat pada Minggu (7/7), mengenai status kepemilikan lahan milik PTPN III Janji Rantauprapat yang diduga tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Lahan tersebut, yang membentang dari Tugu Batas Selamat Datang hingga kawasan Perlayuan dan Aek Paing, disebut berstatus kosong (bertanda hijau) dalam peta milik Badan Pertanahan Nasional (BPN). Informasi ini pertama kali disampaikan oleh tokoh masyarakat, Amin Wahyudi, yang menyebutkan bahwa hampir 500 hektare lahan milik PTPN III saat ini bertipe kosong di peta BPN. Dalam peta tersebut, warna hijau bertipe kosong menandakan bahwa lahan tersebut tidak terdaftar sebagai Hak Guna Usaha (HGU) atau jenis hak kepemilikan tanah lainnya. “Lahan PTPN III Janji Rantauprapat berwarna hijau bertipe kosong. Artinya secara hukum belum ada bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat HGU atau SHM,” ujar Amin Wahyudi melalui pesan tertulis dalam grup WhatsApp warga yang beredar pada pukul 18.45 WIB, Minggu malam. Dalam konteks administrasi pertanahan, istilah “hak kosong” merujuk pada tanah yang tidak tercatat sebagai milik sah dalam sistem pertanahan nasional. Tanah seperti ini tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga rentan diklaim sebagai tanah negara atau dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, termasuk reforma agraria. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: apakah lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan BUMN tersebut kini kembali menjadi aset negara, dan apakah ada potensi redistribusi untuk masyarakat setempat? Pasalnya, lahan dengan status tidak jelas berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Sejumlah aktivis dan pegiat agraria di Kabupaten Labuhanbatu meminta agar pihak BPN dan PTPN III segera memberikan klarifikasi atas status lahan ini. Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi proses hukum, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat jika memang lahan tersebut akan didistribusikan kembali. Jika benar status HGU atas lahan tersebut telah habis dan tidak diperpanjang, maka sesuai peraturan yang berlaku, tanah tersebut secara otomatis kembali menjadi milik negara. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PTPN III maupun BPN Kabupaten Labuhanbatu terkait status hukum lahan tersebut.(Tim/red)