September 2025

Bersuarakyat.online Nagan Raya, Kegiatan eksplorasi galian C berupa pengambilan batuan dan tanah urug di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, diduga dilakukan tanpa izin resmi. Hal ini disampaikan oleh seorang warga berinisial DD kepada media, Selasa (23/9/2025). Menurutnya, aktivitas galian tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba, istilah galian C telah diganti menjadi “batuan”. Untuk melakukan kegiatan penambangan resmi, perusahaan wajib mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yang diperoleh melalui pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga penerbitan IUP Batuan melalui sistem OSS. “Namun, yang terjadi di lapangan justru diduga tidak mengantongi izin sebagaimana mestinya. CV Holi Palma, salah satu perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Tadu Raya, terindikasi melakukan eksplorasi dan galian batuan tanpa izin resmi. Bahkan, kolam limbah PKS tersebut diduga tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan bau tak sedap saat masyarakat melintas,” ujar DD. Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nagan Raya bersama Aparat Penegak Hukum (APH) tidak menutup mata. “Permasalahan ini harus diusut tuntas sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan sampai ada dugaan bekingan yang membuat perusahaan kebal hukum, sementara masyarakat yang menanggung dampak lingkungan,” tambahnya. Saat di konfirmasi kabib DLHK ,betraa mengatakan itu kolam nya kan kecil kecil dan di korek tanah dan tanah nya tidak di jual belikan hanya tuk sendiri kata kabib dlhk.

Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Hampir ±8 tahun lamanya berprofesi sebagai wartawan aktif di sebuah media online, seorang pria berinisial Romi Rambe (RR), yang juga merangkap atau nyambi sebagai Debt Collector (DC), terlibat keributan dengan sesama profesinya hingga berujung pengeroyokan dan laporan ke Polres Labuhanbatu. Keributan tersebut terjadi di Jalan Sampurna, Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, pada Jumat (19/9/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Keributan bermula saat RR bersama rekannya FM menarik sebuah mobil di kawasan tersebut. “Tiba-tiba aksi mereka dihadang oleh dua oknum wartawan berinisial A dan AI. Situasi pun semakin memanas ketika oknum wartawan berinisial A dan AI meneriaki RR dan FM dengan sebutan “begal” sehingga memancing perhatian warga sekitar. “Benar, saya dengar ada yang berteriak begal dan warga sudah ramai mau menyerang. Untung saya kenal dengan mobil itu, kalau tidak mungkin sudah dihajar massa,” ujar seorang warga bernama REH alias Adek, saksi mata di lokasi. Menurut keterangan RR, tudingan itu membuat dirinya terpojok. Ia bahkan mengaku mendapat cekikan dan siku dari salah satu oknum wartawan hingga mengalami luka di bagian kening. Mobil yang dikendarainya pun ikut rusak akibat keributan. Tak berhenti di situ, kedua pihak kembali bertemu di Jalan Aek Tapa, tepatnya di depan kantor ACC Finance. Dan di lokasi inilah bentrokan fisik terjadi lagi, setelah FM mempertanyakan alasan diteriaki begal. “Ya benar, dia bertanya soal mobil yang ada tunggakan di ACC Finance. Saya dengar sendiri mereka bicara seolah mau membawa mobil kami. Padahal mobil itu sudah resmi ditarik dan disimpan di gudang ACC,” jelas RR. Belakangan diketahui, mobil yang menjadi pemicu keributan sebenarnya sudah sah ditarik oleh pihak leasing setelah pengguna menandatangani surat serah terima kendaraan. Sementara itu, pihak ACC Finance menegaskan bahwa mobil yang ditarik RR sudah sah secara administrasi. Kendaraan tersebut bahkan sudah masuk gudang ACC menunggu penyelesaian tunggakan dari konsumen terkait. Pasca kejadian, kedua belah pihak saling melapor ke Polres Labuhanbatu. Kasus ini pun viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Banyak masyarakat mendesak kepolisian bertindak profesional dalam mengusut kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Teuku Rivanda Ikhsan, membenarkan adanya laporan kedua belah pihak. “Kasus ini sedang kami dalami. Beberapa terlapor sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Sementara itu laporan balik dari pihak RR juga masih dalam penyelidikan,“ tegasnya saat pres release, pada Senin (22/9/2025) siang. Kasus ini memicu perhatian publik, sebab melibatkan profesi wartawan yang mestinya menjalankan fungsi kontrol sosial. “Salah seorang warga Labuhanbatu berinisial R. Hutajulu, berharap semoga pihak kepolisian Polres Labuhanbatu segera menindaklanjuti kasus tersebut secara adil tanpa pandang bulu. “Harapan kami semoga Polres Labuhanbatu dapat menangani kasus tersebut secara profesional dan jangan ada yang kebal hukum,” ujar R. Hutajulu, kepada awak media ini disebuah warung kopi, pada Senin (22/9/2025) malam.

Bersuarakyat.online Aceh Timur, 23 September 2025, Puluhan warga Kecamatan Indra Makmu menggelar aksi damai di depan Kantor Camat, Selasa (23/9). Mereka menuntut perbaikan pengelolaan sosial dan ekonomi dari PT Medco E&P Malaka yang dinilai belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lingkar tambang. Koordinator lapangan aksi, Mahyuddin, menyampaikan bahwa kekecewaan warga telah berlangsung lama karena pola pengelolaan sosial perusahaan belum menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput. “Kami kecewa karena keberadaan kami sebagai warga lingkar tambang diabaikan. Kami harap aspirasi ini didengar,” tegasnya. Dalam aksinya, warga menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya penyaluran dana tali asih Rp1 juta/KK, pemberdayaan CSR yang tepat sasaran, pelibatan kelompok rentan dalam program ekonomi, pelatihan pemuda, transparansi peluang kerja, serta penolakan terhadap upaya adu domba dan intimidasi. Mereka juga meminta aparat penegak hukum melindungi hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat perhatian warga sekitar karena dipusatkan di Kecamatan Indra Makmu. Aparat kepolisian dari Polres Aceh Timur dan Polsek Indra Makmu turut diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Bersuarakyat.online Lhokseumawe, 22 September 2025 – Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (Satgas PPA) mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe untuk memperoleh data terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), pengadaan obat-obatan, dan barang habis pakai (BHP) medis maupun non-medis di tujuh Puskesmas wilayah Kota Lhokseumawe. Permohonan ini disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang memperoleh informasi. Tujuh Puskesmas yang menjadi fokus permohonan data Satgas PPA meliputi: 1. Puskesmas Blang Mangat 2. Puskesmas Muara Dua 3. Puskesmas Muara Satu 4. Puskesmas Banda Sakti 5. Puskesmas Blang Cut 6. Puskesmas Mon Geudong 7. Puskesmas Kandang Menurut Tri Nugroho, kordinator Satgas PPA, permohonan data ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik dan upaya memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan di tingkat layanan dasar. “Kami berharap data tersebut dapat diberikan dalam waktu yang wajar sesuai ketentuan perundang-undangan, agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran kesehatan secara transparan,” ujarnya. Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Lhokseumawe, Ketua DPRK Lhokseumawe, serta arsip terkait sebagai bentuk koordinasi dan dokumentasi resmi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana kesehatan, pengadaan obat, dan barang habis pakai berjalan sesuai peruntukan dan menghindari penyimpangan anggaran.( tim)