27 November 2025

Paluta-Bersuarakyat.online Kepala Bidang Dinas Sosial (Kabid) Ihwan Harahap, S.STP memberikan pemahaman dan penjelasan untuk mamfaat tentang Peran Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam Penggunaan serta Pemutahiran, yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Pada Kamis : 27/11/2025. Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H.Basri Harahap resmi membuka acara Sosialisasi tentang peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam penggunaan dan pemutahiran Data, dalam sambutannya menyampaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang akuntabel. Dengan adanya peran Pemerintah Kecamatan maupun Desa dalam setiap proses pemutakhiran data, diharapkan pendataan di tingkat desa dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah desa dapat langsung melakukan pemeriksaan di lapangan sehingga mengetahui secara pasti siapa saja warga yang berhak menerima kuota program atau bantuan sosial,Hal ini sekaligus mendukung pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Beliau menegaskan bahwa data yang valid akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan secara lebih tepat dan memastikan setiap bantuan serta program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang baik melahirkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik melahirkan kesejahteraan. Oleh karena itu diminta kepada setiap OPD menjalankan perannya secara serius bukan hanya sekedar formalitas, camat harus aktif mengawal desa agar bekerja tepat waktu, Kepala desa dan lurah menjadikan pemutihan data. Sebagai prioritas kerja, Ucap beliau Wakil Bupati H.Basri. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada para korban bencana, sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran maupun Bencana Alam di beberapa desa dan kecamatan, sebagai bentuk kepedulian serta respon cepat pemerintah daerah dalam membantu warga yang mengalami musibah. Pemaparan dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai proses pendataan, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana. Penjelasan mencakup alur pelaporan dari tingkat desa hingga kabupaten serta jenis bantuan yang diberikan sesuai hasil verifikasi. Turut hadir Asisten II Haholongan Siregar, SE., MM, Pimpinan OPD, Para Camat, Lurah, Kepala Desa dan Kaur Se-Kabupaten Padang Lawas Utara.   Harahap Kuro-Kuro.

Paluta-Bersuarakyat.online Wakil Bupati Padang Lawas Utara H.Basri Harahap didampingi Kepala Dinas Sosial Dan Kepala Bidang Dinas Sosial Ihwan Harahap, S.STP Resmi Membuka Acara Sosialisasi tentang Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam Penggunaan serta Pemutahiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Pada Kamis : 27/11/2025. Wakil Bupati Padang Lawas Utara , H.Basri dalam sambutannya menyampaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang akuntabel. Dengan adanya peran Pemerintah Kecamatan maupun Desa dalam setiap proses pemutakhiran data, diharapkan pendataan di tingkat desa dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah desa dapat langsung melakukan pemeriksaan di lapangan sehingga mengetahui secara pasti siapa saja warga yang berhak menerima kuota program atau bantuan sosial,Hal ini sekaligus mendukung pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Beliau menegaskan bahwa data yang valid akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan secara lebih tepat dan memastikan setiap bantuan serta program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang baik melahirkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik melahirkan kesejahteraan. Oleh karena itu diminta kepada setiap OPD menjalankan perannya secara serius bukan hanya sekedar formalitas, camat harus aktif mengawal desa agar bekerja tepat waktu, Kepala desa dan lurah menjadikan pemutihan data. Sebagai prioritas kerja”. Ucap Wakil Bupati. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada para korban bencana, sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran maupun Bencana Alam di beberapa desa dan kecamatan, sebagai bentuk kepedulian serta respon cepat pemerintah daerah dalam membantu warga yang mengalami musibah. Pemaparan dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai proses pendataan, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana. Penjelasan mencakup alur pelaporan dari tingkat desa hingga kabupaten serta jenis bantuan yang diberikan sesuai hasil verifikasi. Turut hadir Asisten II Haholongan Siregar, SE., MM, Pimpinan OPD, Para Camat, Lurah, Kepala Desa dan Kaur Se-Kabupaten Padang Lawas Utara.   Harahap Kuro-Kuro.

Paluta-Bersuarakyat.online Kepala Pemerintahan Kecamatan Dolok (Camat) Khoirul Rajak Siregar Ikut menghadiri Acara Kegiatan Sosialisasi tentang Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam Penggunaan serta Pemutahiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Pada Kamis : 27/11/2025. Wakil Bupati Padang Lawas Utara , H.Basri Harahap resmi membuka acara Sosialisasi tentang peran Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam penggunaan dan pemutahiran Data, dalam sambutannya menyampaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang akuntabel. Dengan adanya peran Pemerintah Kecamatan maupun Desa dalam setiap proses pemutakhiran data, diharapkan pendataan di tingkat desa dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah desa dapat langsung melakukan pemeriksaan di lapangan sehingga mengetahui secara pasti siapa saja warga yang berhak menerima kuota program atau bantuan sosial,Hal ini sekaligus mendukung pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Beliau menegaskan bahwa data yang valid akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan secara lebih tepat dan memastikan setiap bantuan serta program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang baik melahirkan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik melahirkan kesejahteraan. Oleh karena itu diminta kepada setiap OPD menjalankan perannya secara serius bukan hanya sekedar formalitas, camat harus aktif mengawal desa agar bekerja tepat waktu, Kepala desa dan lurah menjadikan pemutihan data. Sebagai prioritas kerja, Ucap beliau Wakil Bupati H.Basri. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada para korban bencana, sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran maupun Bencana Alam di beberapa desa dan kecamatan, sebagai bentuk kepedulian serta respon cepat pemerintah daerah dalam membantu warga yang mengalami musibah. Pemaparan dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai proses pendataan, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana. Penjelasan mencakup alur pelaporan dari tingkat desa hingga kabupaten serta jenis bantuan yang diberikan sesuai hasil verifikasi. Turut hadir Asisten II Haholongan Siregar, SE., MM, Pimpinan OPD, Para Camat, Lurah, Kepala Desa dan Kaur Se-Kabupaten Padang Lawas Utara.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online Medan – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ny. Indah Fery Simatupang, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin, 24 November 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, serta diikuti oleh seluruh Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Rakorda bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan melalui integrasi layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun sejumlah poin strategis yang dibahas dalam Rakorda tersebut meliputi penguatan integrasi layanan Posyandu, percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan peran dan kapasitas kader, penyusunan rencana kerja yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota, serta pemanfaatan data by-name by-address sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Selain itu, dilakukan pula evaluasi kinerja Posyandu serta pembahasan mekanisme pemberian penghargaan dan insentif bagi Posyandu berprestasi, sebagai bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Rakorda ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat serta percepatan penurunan angka stunting di daerah. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan peran Posyandu semakin optimal dalam mendukung terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.