3 Februari 2026

    Bersuarakyat.Online – Paluta   Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si dan H. Basri Harahap bersama Kajari Dadi Wahyudi, SH., MH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pada Senin : 02/02/2026.   Presiden Prabowo Subianto membuka secara resmi rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.   Pada rakornas ini, turut ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian, dan arah strategis nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.   Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan bangganya hadir dalam acara rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Presiden pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.   Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat Saudara-saudara sekalian. Kalau semangat Saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu Saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil, ujar Presiden optimistis.   Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam laporannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.   Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, ucap Mendagri.   Lebih lanjut, mendagri mengatakan bahwa rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan.   Seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak, memajukan Indonesia, Tegas Mendagri.   Turut hadir dari Kabupaten Padang Lawas Utara Wakil Ketua DPRD Samsul Bahri Daulay, Kejari Padang Lawas Utara Dadi Wahyudi, SH.,MH.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online Asahan, Tinggi Raja, Selasa 3 Februari 2026 — Aktivitas PT BSP Asahan di lahan sengketa eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, kembali menuai sorotan. Puluhan orang yang diduga karyawan perusahaan, dipimpin oleh Yuda selaku Humas PT BSP, mendatangi lokasi lahan yang saat ini masih dalam proses sengketa dengan masyarakat adat dan kelompok tani setempat. Kedatangan tersebut disebut-sebut bertujuan untuk melakukan kegiatan panen. Namun, langkah itu dinilai berpotensi memicu ketegangan karena status lahan masih menjadi objek perselisihan dan belum ada penyelesaian final yang disepakati para pihak. Sebelumnya, mediasi telah dilaksanakan di Kantor Camat Tinggi Raja yang turut melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan Polsek Prapat Janji. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam forum itu, pihak perusahaan dinilai belum dapat menunjukkan legalitas yang sah dan meyakinkan atas objek lahan yang disengketakan. Bahkan disepakati adanya tenggang waktu tiga hari untuk pembahasan lanjutan, tanpa adanya keputusan yang membolehkan tindakan sepihak dari salah satu pihak. Ketegangan semakin meningkat ketika penasihat kelompok tani, Azri Lubis, mempertanyakan dasar hukum kehadiran pihak perusahaan di lokasi sengketa. Menanggapi hal tersebut, Yuda menyatakan, “Yang penting kami mau manen.” (Menurut keterangan azri lubis) Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik karena dianggap tidak mencerminkan kehati-hatian dalam situasi konflik agraria yang sensitif. Isu lain yang berkembang adalah dugaan adanya koordinasi antara PT BSP dengan Polsek Prapat Janji sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Untuk memastikan hal tersebut, pihak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kanit Intel Polsek Prapat Janji. Pada konfirmasi awal, Kanit Intel menyampaikan, “Sabar ya bg, hari ini rencana Kapolsek mau ketemu Pak Azri,” tanpa memberikan keterangan rinci mengenai koordinasi dimaksud. Namun, saat dikonfirmasi kembali secara khusus, pihak Polsek Prapat Janji menegaskan bahwa tidak ada koordinasi dari PT BSP terkait kegiatan di lahan sengketa tersebut dan tidak ada perwakilan perusahaan yang datang ke Polsek untuk pemberitahuan atau pengamanan kegiatan. Penegasan tersebut menimbulkan perhatian publik mengingat dalam konflik agraria, koordinasi dengan aparat keamanan dinilai penting guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. (kamtibmas). Aktivis pemerhati sengketa agraria, Ramses Sihombing, menyampaikan bahwa dalam situasi sengketa yang masih berjalan, setiap langkah seharusnya dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan dialog. Menurutnya, tindakan sepihak berpotensi memperkeruh suasana dan meningkatkan risiko konflik sosial. Sementara itu, aktivis media Atur Tarigan menegaskan pentingnya netralitas aparat dalam setiap penanganan sengketa lahan. Ia menyebutkan bahwa persepsi ketidaknetralan dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat dan berujung pada konflik terbuka apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam perspektif hukum pertanahan, sejumlah pihak juga menyoroti status HGU yang disebut telah berakhir. Secara normatif, HGU yang telah habis masa berlakunya menyebabkan tanah kembali menjadi tanah negara. Perusahaan tidak lagi memiliki hak eksklusif atas tanah tersebut, kecuali apabila perpanjangan atau pembaruan telah disetujui dan tercatat secara sah oleh Kementerian ATR/BPN. Permohonan pembaruan saja tidak serta-merta menghidupkan kembali hak atas tanah sebelum adanya keputusan resmi dari instansi berwenang. Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Humas PT BSP belum memberikan keterangan lanjutan terkait kegiatan di lapangan maupun klarifikasi atas tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian. Masyarakat berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan proses hukum dan dialog terbuka guna menjaga situasi tetap kondusif di tengah sengketa lahan yang masih berlangsung. Keterangan fhoto Sebelah kanan humas pt bsp yudha Sebelah kiri azri lubis penasehat masyrakat yg menduduki lahan.   Tim/red