29 Agustus 2026

LABUHANBATU – BERSUARAKYAT.ONLINE, Penyidik Polres Labuhanbatu menggelar rekonstruksi dan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Negeri Lama 1 PT Hari Sawit Jaya (HSJ), Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (29/08/2026). Agenda ini dilaksanakan guna menyelidiki laporan dugaan penganiayaan dengan nomor STTLP/B/902/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 23 Juni 2026. Dalam proses olah TKP tersebut, pihak kepolisian mengundang sebanyak 15 orang yang terdiri dari pihak pelapor, terlapor, serta para saksi untuk mengumpulkan keterangan dan mencari alat bukti secara berimbang di lokasi kejadian.  Kronologi Pemicu Ketegangan di PMKS PT HSJPerkara hukum ini berawal dari insiden yang terjadi di area operasional pabrik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang toke sawit berinisial MS (55) datang ke PMKS PT HSJ untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS). Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pabrik, buah sawit milik MS dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualitas (SOP) yang ditetapkan perusahaan sehingga ditolak. Diduga tidak menerima keputusan tersebut, MS yang datang bersama sejumlah orang beratribut organisasi masyarakat (ormas) kemudian melintangkan truknya di jalur antrean kendaraan. Tindakan ini menyebabkan antrean kendaraan mengular panjang dan menghentikan total aktivitas penimbangan serta pembongkaran TBS di pabrik. Melihat situasi yang semakin memanas, tokoh masyarakat setempat, Josman Sinaga, S.E. alias Naga Tutur (NT), datang ke lokasi untuk meredam ketegangan. Setelah terjadi adu argumentasi antara Josman dan MS, situasi akhirnya berhasil dikendalikan dan operasional pabrik kembali berjalan normal. Tuduhan Medsos dan Pembelaan Hukum TerlaporPasca-kejadian, beredar isu liar di media sosial yang menuduh Josman Sinaga melakukan penganiayaan dan membawa senjata tajam. Imbas dari narasi tersebut, MS melayangkan laporan polisi ke Polres Labuhanbatu atas dugaan penganiayaan. Mendampingi kliennya saat cek TKP, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., selaku pimpinan Kantor Hukum Beriman Panjaitan dan Rekan sekaligus Direktur LBH IPK Labuhanbatu, membantah keras tuduhan pemukulan tersebut. “Klien kami, Josman Sinaga, dengan tegas membantah telah melakukan pemukulan maupun penganiayaan. Kehadirannya murni untuk menenangkan keadaan karena truk pelapor melintang dan menghambat para sopir lain yang sudah lama mengantre,” ujar Beriman kepada wartawan. Desak Penyidik Periksa Rekaman Video dan Junjung Praduga Tak Bersalah Beriman menegaskan bahwa laporan polisi bukanlah sebuah vonis bersalah. Ia meminta masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini sepihak sebelum seluruh fakta diuji secara hukum. “Setiap kejadian memiliki rangkaian sebab dan akibat. Kita tidak bisa hanya melihat bagian akhir dari suatu peristiwa, melainkan harus melihat pemicu awalnya secara utuh,” tambahnya. Demi transparansi kasus, tim kuasa hukum mendesak penyidik Polres Labuhanbatu untuk memeriksa seluruh alat bukti secara objektif, termasuk rekaman video yang beredar dan saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Pihak kuasa hukum juga menyatakan rasa percaya penuh terhadap profesionalisme penyidik Polres Labuhanbatu dalam menangani perkara ini agar menjadi terang benderang berdasarkan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor (MS) belum memberikan keterangan resmi terkait agenda cek TKP maupun pembelaan yang disampaikan oleh pihak terlapor. Josman Sinaga dalam agenda Rekonstruksi cek TKP membantah semua tuduhan Pelapor MS dan MS tidak mampu membuktikan apa yg dituduhkan atau dilaporkan nya. (Red)

  Labuhanbatu – Bersuarakyat.online   — Rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan **MS** digelar di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tepatnya di Kantor Manajer PT HSJ (Sabtu,29/8/2026).   Dalam rekonstruksi tersebut, JS selaku terlapor membantah keras tuduhan telah melakukan pemukulan maupun penganiayaan terhadap MS. JS justru menunjukkan rangkaian kejadian yang menurut keterangannya menjadi awal mula terjadinya keributan di lokasi. Dalam Keterangan Versi JS, persoalan diduga bermula ketika MS datang ke lokasi dengan membawa sejumlah massa. MS juga diduga melintangkan truknya sehingga kendaraan lain tidak dapat melintas dan mengakibatkan antrean kendaraan menjadi panjang.   Kondisi tersebut kemudian diduga memancing emosi para sopir yang telah lama berada dalam antrean. Para sopir selanjutnya menghubungi JS agar datang ke lokasi karena situasi mulai memanas. JS menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk melakukan kekerasan terhadap MS, melainkan karena mendapat informasi adanya keributan yang terjadi di lokasi.   Saya datang karena mendapat informasi terjadi keributan. Saya membantah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap MS. Rekonstruksi ini penting untuk melihat secara jelas bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi,”** ujar JS. JS berharap penyidik tidak hanya berpatokan pada laporan pelapor, tetapi menguji seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.   Menurutnya, keterangan para sopir yang berada di lokasi, saksi-saksi, posisi kendaraan, rekaman CCTV apabila tersedia, serta bukti-bukti lainnya perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu memicu keributan. *Jangan sampai seseorang langsung dianggap bersalah hanya karena adanya laporan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Saya siap mengikuti proses hukum dan memberikan keterangan yang sebenarnya,”** tegas JS.   Dari perspektif pembelaan JS, rekontruksi tersebut menjadi kesempatan penting untuk menguji apakah dugaan pemukulan dan penganiayaan sebagaimana dilaporkan MS benar-benar terjadi atau justru terdapat rangkaian peristiwa lain yang mendahuluinya.   Adapun dugaan MS membawa massa dan melintangkan truk hingga memicu kemarahan para sopir merupakan **keterangan dari pihak JS yang masih harus dibuktikan secara hukum** melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti. JS meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif dan berimbang. Sebab, laporan polisi merupakan pintu masuk pemeriksaan, bukan dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.   Rekonstruksi diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai peristiwa di TKP serta membantu penyidik menemukan fakta material yang sebenarnya.   JS juga menyatakan siap menghadapi seluruh proses pemeriksaan dan menyerahkan pembuktian kepada penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.   Di sisi lain, **MS sebagai pelapor tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dan bukti versinya**. Karena proses hukum masih berjalan, kebenaran akhir mengenai dugaan penganiayaan tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.   Kini publik menunggu: apakah rekontruksi mampu membuka fakta sebenarnya di balik laporan dugaan penganiayaan tersebut, atau justru ditemukan rangkaian kejadian yang berbeda dari apa yang selama ini dilaporkan.   Red