1 Maret 2025

    Aceh Timur_ bersuarakyat.online   Dana Desa yang dialokasikan pemerintah untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa demi mewujudkan Cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran penggunaan anggaran Dana Desa yang dituntut harus transparan diduga tidak berlaku di desa dalam wilayah kecamatan Darul Aman.”(Sabtu 1 Maret 2025)   Menurut tim investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) Provinsi Aceh Razali Muhammad dalam pers rilisnya memaparkan banyaknya laporan masyarakat diwilayah Kecamatan Darul Aman terkait pengggunaan anggaran dana desa yang tidak menjunjung nilai transparansi sehingga menimbulkan tanda tanya masayarakat terkait peran Camat dalam mengawasi realisasi anggaran dana desa.”ujarnya.   Lebih kurang satu Dekade pemerintahan desa mengelola anggaran langsung berkisar 600san juta bahkan sebahagian desa mencapai 1 milyar lebih namun jika dilihat dari penilaian infrastruktur dan peningkatan SDM kesejahteraan masyarakat desa tidak mengalami perubahan bahkan hadirnya dana desa dinilai menyebabkan renggangnya keharmonisan dan menurunkan rasa sosial sesama masyarakat desa.”Pungkas Razali.   Hal tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya pengawasan Anggaran Dana Desa yang membuat masyarakat turun tangan mengawasinya sendiri namun penegakkan hukum banyak yang tidak berpihak kepada masyarakat seperti beberapa desa di kecamatan Darul Aman bahkan adanya hasil audit dari pemerintah melalui inspektorat sayangnya temuan penyelewengan dana desa bisa dibayar oleh kepala desa bahkan bisa dengan metode cicilan alias kredit.   Lanjut Razali mengatakan jika masih banyak Desa dalam wilayah kecamatan Darul Aman yang tidak transparan dalam mengelola anggaran dana desa dan masyarakat berharap agar Camat Darul Aman bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan rapat umum di Desa terkait realisasi anggaran dana Desa tahun-tahun sebelumnya.   Harapan masyarakat kepada Pj.Bupati Aceh Timur untuk melakukan evaluasi para Camat sebagai verifikator dana Desa terutama di Kecamatan Darul Aman.”   Saat di konfirmasi camat darul aman Iskandarsyah melalui whap tak ada tanggapan Dan mencoba menghubungi kasi bagian pemerintahan sekaligus plh sekcam pak murat nama panggilan mengatakan kalau pertanggung jawaban itu ranah nya di desa gecij sama tpg dan ,pak sebagian yang udah bawak laporan akhir berarti ini udah pertanggung jawaban sama TPG tuha peut gampong katanya pada hari jam 20 wib Hsb

      Aceh timur – bersuarakyat.online Terpantau awak media ,Miris!! Bendera Kusam dan Robek Berkibar di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang DPC abdesi Aceh timur bendera merah putih berkibar kusam dan robek diduga dibiarkan berkibar di depam kantor cabang abdesi Aceh timur jalan medan banda aceh tepat di desa pedawa kecamatan idi timur     Anggota BAI badan atvokasi Indonesia zulfakri mengatakan pada awak media ketua Abdesi perlu sofk terapi sekali2 kata nya pada awak media sabtu 1 maret 2025     bisa di pecat dan penjara di dalam Undang2 dan udah ter tulis ujar anggota..BAI badan atfoksi Indonesia pada media ini siang jam 2 wib masak di biarkan berkibar di tiang dan ukuran besar, bendera besar kusam dan robek kata anggota BAI zulfakre pada media ini saat ke SPBU jam 2 wib   Dan diduga Ketua abdesi membiarkan berkibar bendera merah putih kusam dan robek berkibar sepertinya sudah tidak menghiraukan lagi bendera kusam berkibar dan robek di tiang besar halaman kantor sekteriat abdesi Aceh timur   padahal selalu kita peringati 17 Agustus ,dan selalu diperingati setiap tahunnya mengenang para jasa pahlawan atas pengorbanannya memperjuangkan merah putih ,ujar zulfaqri anggota B A I     Tetapi Sangat Miris, untuk mengingat kan atau mengganti satu buah bendera kusam dan robek seolah luput dari perhatian.dairi seorang ketua abdesi dan kepemimpinan seorang gecik dan juga ketua abdesi patut di pertanayakan apa memang di bawah naungan nkri yang sering kita dengar Ujar yakle raja maoop   miris pada kenyataannya tak ada pun yang mau mengingatkan bahwa bendera kusan dan robek berkibar di Di kantor sektariat abdesi   Bendera merah putih kusam dan Robek itu berkibar dan sengaja di biarkan dan , terpantau oleh awak media dan sangat di sayangkan kan bahkan ada dari pihak pihak BAI yakle mempertanyakan integritas seorang ketua abdesi dalam terkait merah putih , seperti nya kurang peduli dengan sangsaka merah putih   Menurut Salah satu warga Zanil mengatakan bahwa bendera didepan di kantor dpc abdesi di depan itu juga tidak pernah diturunkan pada sore hari.bukti udah menempek di tiang dan robek dan di duga robek di biar berkibar tuturnya   ,.Setau aku ketua abdesi bisa di laporkan ujar zanil dan tidak pernah diturunkan bendera itu, Nanti kalau sudah rusak kali baru diganti itu, Karena malam hari pun tetapnya disitu benderanya,” Ungkap zainil pada media sekitar pukul 11 30 wib saat .tem media infestigasi turun   Padahal sudah jelas Undang undang telah mengatur tentang pemakaian dan pengibaran bendera merah putih sebagai lambang negara.     Namun sangat disayangkan pihak ketua abdesi dan pemerintah desa maupun dinas terkait, sepertinya tidak menghargai dan seolah tidak memperdulikan Aturan dan peraturan serta Undang – undang terkait penggunaan dan pemakain bendera tersebut. Sehingga, Dikibarkannya bendera kusam dan robek di halaman kantor abdesi desa pedawa kabupaten aceh timur tersebut dan telah bertentangan dengan UU No 24 tahun 2009. Sesuai dengan Aturan yang termaktub dalam Undang undang Negara Republik indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,bahasa,lagu kebangsaan dan lambang negara. Pada pasal 24 Undang undang tersebut telah diatur soal larangan yang dilakukan terhadap bendera. Setiap orang dilarang: merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara. Aturan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hal tersebut di atas juga tegas diatur dalam Undang-Undang itu. Pasal 66   Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupia     Ketika Awak media konfirmasi dengan ketua Abdesi gecik wan setahun sekali kita ganti jawab dengan singkat melalui hp seluler pesan WhatsApp Hsb