4 Maret 2025

  Rokan Hilir,BersuaRakyat.Online Sederetan persoalan Pemerintah Desa, Pemkab Rokan Hilir, terkait pengggunaan web peta aset desa, sampai sekarang ini masih terus di buru publik, sebab statusnya masih di anggap masih misteri, karena belum memiliki kejelasan hukum yang pasti terkait pengggunaannya. Untuk itu, kepada Inspektur Rokan Hilir sejak beberapa waktu itu, hingga saat minggu 02 Maret 2025, Roy Azlan masih terus menerus di buru publik, guna penjelasannya terhadap penggunaan dana desa di Rokan Hilir. Tak hanya soal keterangan terkait web peta aset desa, publik juga akan terus memburu sampai adanya kejelasan hukum yang pasti, terhadap penggunaan dana desa, yang telah berhasil menggerogoti uang negara. Baru-baru ini, dana desa di gencarkan sebab penggunaannya diduga asal asalan saja, seperti web peta aset desa, yang berujung pada pemaksaan yang di lakukan oleh kadis PMK Rokan Hilir, Bimtek, yang sampai sekarang tak mempunyai kejelasan, dan sederetan persoalan lainnya, terkait dengan penggunaan dana desa. Untuk itu, kepala Inspektur Rokan Hilir pada Minggu 02 Maret 2025 melalui via Wattshapnya menyebutkan, terkait LHP 2021 lalu,” Karena pemeriksaan terkait kegiatan pembuatan web peta aset desa terjadi di tahun 2019, dan dilakukan pada tahun 2021 di dalam laporan hasil pemeriksaan ada rekomendasi/temuan yang harus di tindaklanjuti, dan setiap tahunnya, di lakukan monev atas rekomendasi/ataupun temuan tersebut ” Ucap kepala Inspektur Rokan Hilir melalui via Wattshapnya. Di sisi lain, keterangan yang di sampaikan oleh kepala Inspektur Rokan Hilir di nilai, tak memberikan kepuasan terhadap publik, sebab, ada beberapa pertanyaan yang tak memiliki kejelasan dari inspektorat Rokan Hilir terkait persoalan tersebut, sementara itu, keterangan yang spesifik, dari kepala Inspektur Rokan Hilir sangat ditunggu,masyarakat terkait pengggunaan dana desa di Rohil Hingga persoalan ini kembali di munculkan, terkait LHP yang tak berkejelasan di tahun 2020,2022-2023-2024 inspektorat Rokan Hilir akan terus di buru publik. #Panca Sitepu

  Karo,BersuaRakyat.Online Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual di ruang Karo Command Center (KCC) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Selasa, (04/03/25). Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025. Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. “Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya adalah adanya diskon tarif listrik, peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit, penurunan harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. “Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia. Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Karo. Turut hadir mendampingi Bupati Karo unsur perwakilan Forkopimda Kab. Karo, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Karo, Dr. Drs. Edi Surianta, M. Pd, Asisten II Sekretariat Daerah Kab. Karo, Drs. Dapatkita Sinulingga, Kepala BPS Kab.Karo Ratnauli Naibaho, perwakilan Bulog, dan pimpinan OPD terkait.

  Bagansiapi,BersuaRakyat.Online Tidak adanya Alternatif yang menjadi tumpuan bagi ribuan Honorer dan Pegawai dilingkungan Pemkab Rohil tempat mengajukan pinjaman dalam menunjang kebutuhan selain Koperasi Brother yang lebih Layak disebut sebagai Tengkulak Rentener. Honorer maupun Pegawai yang memang tidak ada Alternatif sepertinya sangat sulit untuk melepaskan tali ikatan dari Tengkulak Rentener ini Gali lobang tutup lobang dari bulan ke Bulan dengan borohan Honor atau Gaji dan ketika Gajian hanyalah menerima lembaran Kwitansi pemotongan Hutang dari tengkulak rentener Maka tali ikatan gali lobang tutup lobang terpaksa terus berlanjut dari bulan kebulan tahun ketahun. ” Bagaimana kami tidak lanjut menggali lobang baru Karena sewaktu Gajian kami hanya mengantongi lembaran Kwitansi pemotongan hutang. Apa yang mau dimakan ” sebut beberapa Pengawas Kebersihan DLH yang sempat diwawancara Awak Media ini usai menggali lobang baru dari Tengkulak Rentener. Semoga kedepan ada upaya Pemkab untuk melepas tali ikatan para Honorer dan Pegawai dari jeratan Tengkulak Rentener TIM.