9 Maret 2025

BersuaRakyat.Online Rohil- Pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2025 Mengabarkan ” Diduga Kepala Desa Sungai Daun Terlibat Mafia Lahan (BS) dan (HP) Ribuan Hektar di Rokan Hilir : IPEMAROHIL Jakarta Laporkan ke Mentri Kehutanan di Jakarta ” dugaan perambahan kawasan hutan dan penguasaan lahan ilegal di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. ” Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain dugaan keterlibatan mafia tanah, laporan ini juga menyoroti peran Kepala Desa Sungai Daun yang diduga terlibat dalam praktik jual beli lahan ilegal di kawasan hutan.Kamis(30/01/2025) Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat, terdapat penguasaan dan pengelolaan ratusan hingga ribuan hektar lahan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Beberapa pihak yang diduga terlibat, antara lain: Binsar Sianipar (BS) diduga menguasai ±600 hektar lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan yang dapat dikonversi. Haji Pariaman (HP) diduga menguasai ±200 hektar lahan tanpa izin. Total luas lahan yang dikuasai secara ilegal oleh berbagai pihak diperkirakan mencapai ribuan hektar. IPEMAROHIL Jakarta juga menduga adanya keterlibatan Kepala Desa Sungai Daun dalam praktik ini. Kepala desa diduga telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) secara sepihak, tanpa kejelasan histori tanah dan tanpa mengikuti regulasi yang berlaku. Tindakan ini berpotensi melanggar hukum dan memperparah praktik mafia tanah di kawasan hutan. Kerusakan lingkungan akibat konversi hutan menjadi perkebunan sawit atau tambang yang menyebabkan penurunan tutupan hutan serta meningkatkan risiko bencana ekologis. Potensi kerugian negara akibat tidak adanya pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau kompensasi tanah pengganti dari lahan yang dikelola secara ilegal. Dampak sosial bagi masyarakat lokal, seperti meningkatnya risiko banjir, berkurangnya kualitas air tanah, serta ketidakadilan dalam akses terhadap lahan ” Perambahan kawasan hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman sanksi sebagai berikut: Pasal 50 ayat (3) huruf a: Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 78 ayat (2) UU 41/1999: Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melarang perusakan lingkungan, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).   “Tuntutan   IPEMAROHIL Jakarta meminta KLHK untuk:   1. Mengusut tuntas dugaan penguasaan lahan ilegal oleh Binsar Sianipar, Haji Pariaman, dan pihak lainnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas.   2. Menindak tegas Kepala Desa Sungai Daun jika terbukti terlibat dalam penerbitan SKT ilegal yang memfasilitasi penguasaan lahan hutan.   3. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik melalui sanksi administratif, pidana, maupun denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.   4. Melakukan pemulihan kawasan hutan yang telah dirusak, termasuk reboisasi dan langkah konservasi lainnya.   5. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan dan mencegah terulangnya kasus serupa.   6. Melindungi hak-hak masyarakat lokal agar tidak terus menjadi korban akibat perambahan hutan ilegal.       IPEMAROHIL Jakarta percaya bahwa KLHK akan bertindak tegas dalam menegakkan hukum dan melindungi kawasan hutan yang tersisa di Riau. Organisasi ini siap memberikan data tambahan serta informasi pendukung lainnya guna mempercepat penyelesaian kasus ini.( Tim).

          Aceh Utara – bersuarakyat.online Minggu, 9 Maret 2025,Warga Gampong Blang Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, marah besar setelah terungkapnya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru diduga melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Atas perbuatannya, kepala desa kini resmi dilaporkan ke Polres Lhokseumawe oleh warga, bendahara gampong, dan Tuha Peut terpilih.   Tanda Tangan Dipalsukan, Warga Tak Pernah Terima Uang BLT.     Menurut keterangan warga, kepala desa sempat meminta mereka menandatangani dokumen pencairan dana BLT. Namun, setelah kasus ini mencuat ke publik, sang kepala desa justru aktif mendatangi rumah warga, memaksa mereka menandatangani ulang dokumen yang diklaim sebagai “dokumen asli.     Saat dana BLT cair, kami tidak pernah menerima sepeser pun! Sekarang, setelah ramai diberitakan, baru mereka sibuk cari tanda tangan kami lagi. Ini jelas akal-akalan!” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.     Yang lebih memprihatinkan, warga lanjut usia menjadi korban utama. Mereka dipaksa menandatangani dokumen tanpa menerima hak mereka, seolah-olah dana bantuan tersebut telah disalurkan dengan semestinya.     Dilaporkan ke Polisi, Warga Tuntut Hukuman Berat.     Geram dengan tindakan kepala desa, puluhan warga bersama Tuha Peut, bendahara gampong, dan tokoh masyarakat, mendatangi Polres Lhokseumawe pada pukul 14.00 WIB untuk melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan dana BLT.     Kami tidak butuh janji-janji palsu! Kami ingin kepala desa bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas seorang warga saat memberikan keterangan di hadapan aparat kepolisian.     Aparat Didesak Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu.     Masyarakat mendesak agar pihak berwenang bertindak tegas dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, kepala desa bisa dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya tidak ringan.     Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Masyarakat berharap hukum benar-benar ditegakkan, dan pelaku mendapatkan sanksi setimpal, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.     Kami tidak akan tinggal diam! Hak kami telah dirampas secara keji, dan kami akan terus memperjuangkan keadilan!” tegas perwakilan warga Blang Majron,; Red