19 Maret 2025

    Labuhanbatu – bersuarakyat.online     Di hari ke 2 (Dua) Safari Ramadhan, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri ST, didampingi Ketua TP. PKK Ny. Hj. Wan Jumasari Dewi Jamri memimpin tim safari ke Masjid Al Hidayah yang berada di Lingkungan Vll, Kecamatan Panai Hilir. Rabu (18/3/2025). Dalam sambutannya, Wabup mengajak seluruh masyarakat kecamatan Panai Hilir, untuk lebih memperbanyak amal ibadah di bulan suci ramadhan.   “Karena ini bulan suci ramadhan, bulan yang penuh berkah, alangkah baiknya kita manfaatkan dengan melakukan kegiatan – kegiatan yang dapat menambah keimanan kita,” ungkapnya.   Wabup juga menyampaikan selama bulan puasa ini hendaknya kita untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya.   “Mari kita jaga kesucian bulan ramadhan ini, dengan saling menghargai, baik antara kita maupun antara umat beragama,” ujarnya.   Lebih lanjut, Wabup berharap kedepannya untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat, Insyaallah untuk bidang pelayanan dalam hal administrasi pembuatan KTP dan KK, bapak ibu tidak harus jauh – jauh lagi datang ke Rantauprapat. Cukup datang ke Kantor Kecamatannya masing – masing.   Sedangkan untuk infrastruktur, kata Wabup, Bupati kita sudah ditunjuk oleh bapak Gubernur Sumut sebagai ketua Bupati /Walikota se Sumatera Utara. Mudah – mudah untuk jalan provinsi dan kabupaten pelan – pelan akan kita perbaiki.   “Karna untuk membangun labuhanbatu, sesuai visi misi Labuhanbatu cerdas, bersinar, membangun desa menata kota. Insyaallah pelan – pelan akan kita wujudkan,” tutupnya.   Camat Panai Hilir Arif Syahputra Budiman SH menyampaikan terima kasih kepada bapak wakil bupati atas kunjungannya dalam rangka safari ramadhan ke kecamatan Panai hilir, semoga kedatangan bapak Wabup dan rombongan membawa manfaat untuk masyarakat Panai Hilir.   Hal yang sama juga disampaikan, Ketua BKM Masjid Al Hidayah Musli S.Ag. ia mengucapkan terima kepada Pemkab Labuhanbatu atas kunjungannya ke masjid Al Hidayah ini, semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.   Acara di lanjutkan dengan mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh ustadz Raflita Brani S.Pdi dan dirangkum dengan pemberian voucher ramadhan dari pemkab Labuhanbatu. Adapun masjid yang mendapat voucher yaitu masjid Jami, Masjid Amaliyah dan Masjid Al Hidayah.   Turut hadir Forkopincam, Diskominfo, Kadis Kelautan Adlin Tanjung, Kadis Litbang Zuhri M.Si, Para Kepala Desa, JFRMI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Para Jamaah Lainnya.

Labuhanbatu – bersuarakyat.online   Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Labuhanbatu, Ahmad Fadli Rangkuti M.Kom, menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara, Drs Eddy Syahputra AS M.Si di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Rabu (19/3).   Kedatangan Wakil Ketua KIP Sumut, didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Penyelesaian Sengketa Informasi KIP Sumut, Muhammad Safii Sitorus SH M.Kom, dalam agenda koordinasi dan pembinaan dengan cara visitasi ke Diskominfo Labuhanbatu, guna memastikan adanya keselarasan perihal PPID dan keterbukaan informasi publik di masyarakat.   “KIP menghimbau badan publik untuk turut aktif dalam berbagi informasi kepada masyarakat dengan cara menjawab setiap permohonan informasi yang masuk sesuai dengan ketentuan peraturan,”kata Drs Eddy Syahputra.   Eddy mengatakan, KIP berharap badan publik untuk tetap selalu terbuka, dan tidak takut dalam menyampaikan setiap informasi yang dimiliki. Menurut Eddy, keterbukaan terhadap informasi justru semakin meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat kepada badan publik atau pemerintahan disetiap Kabupaten/kota.   Ditempat yang sama, Sekdakab Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, berharap koordinasi bersama KIP Sumatera Utara ini tetap dilaksanakan secara berkesinambungan, agar Labuhanbatu dapat berbenah untuk terus mempertahankan predikat penghargaan sebagai kabupaten informatif, seperti yang telah diterima dari KIP sebelumnya.   Selain itu, Sekda menghimbau untuk perangkat daerah agar terbuka terhadap setiap permohonan informasi, dan diharapkan melalui Dinas Kominfo Labuhanbatu, melakukan sosialisasi tentang PPID kepada seluruh perangkat daerah agar masing-masing perangkat daerah semakin mengerti tentang PPID dan keterbukaan informasi publik.

    Karo.bersuarakyat.online Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M.Kes, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, pada Rabu, 19 Maret 2025.   Rakor ini membahas tindak lanjut hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, termasuk proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dilakukan berdasarkan usulan instansi masing-masing. Jika usulan diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada bulan Maret, maka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS akan berlaku pada 1 April 2025.   Menanggapi arahan tersebut, Bupati Karo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mempercepat proses pengusulan NIP bagi 39 peserta yang telah lulus seleksi CPNS tahun 2024. Lebih lanjut, Bupati Karo menyampaikan bahwa percepatan ini menjadi prioritas agar para CPNS dapat segera bertugas dan memberikan kontribusi bagi pelayanan publik di Kabupaten Karo. Pemkab Karo memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk CPNS, TMT ditargetkan paling lambat 1 Juni 2025, sedangkan untuk PPPK pada 1 Oktober 2025.   “Kami akan segera mengajukan usulan penetapan NIP ke BKN sehingga pada bulan April 2025 mereka sudah dapat menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS,” ujar Bupati Karo.   Optimalisasi pengangkatan CPNS ini sejalan dengan visi Bupati Karo dalam mewujudkan Kabupaten Karo yang Beriman, Berbudaya, Modern, Unggul, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. Dengan adanya sistem pengelolaan ASN yang lebih profesional dan transparan, diharapkan akan tercipta birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.   Selain pengangkatan CASN 2024, para kepala daerah juga mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan ASN harus lebih tertata dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk larangan pengangkatan tenaga non-ASN tanpa mekanisme resmi, di mana setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, demi memastikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas birokrasi.

  Karo.bersuarakyat.online Kabupaten Karo Laksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karo, Jl. Letjen Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe. Rabu,( 19/03/25).   Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menerima masukan dan saran artas ranwal RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan menyepakati prioritas/ sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026. Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, M. Kes, dalam pidatonya mengatakan bahwa forum konsultasi publik ini adalah langkah pertama kita dalam menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, yang akan menjadi peta jalan bagi seluruh kebijakan strategi pembangunan selama 5 tahun kedepan.   “Visi besar kita 5 tahun ke depan adalah Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modren, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas” ucap Bupati Karo.   Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani juga menyampaikan harapan dalam pidatonya, seluruh pemangku kepentingan, baik DPRD, Pemerintah Kabupaten Karo, seluruh stakeholder serta seluruh masyarakat luas secara bersama-sama dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kabupaten Karo. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Rembuk Stunting Kabupaten Karo dan dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada juara lomba Penanganan Stunting Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024, Juara 1 diraih oleh Kecamatan Dolat Rakyat, Juara 2 diraih oleh Kecamatan Payung, dan Juara 3 diraih oleh Kecamatan Tigabinanga.   Ibu Bupati Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting juga mengunjungi stand UMKM dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Kabupaten Karo Tahun 2026. Ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Karo. Beliau berdialog dengan para pelaku UMKM, menjalin komunikasi yang hangat, dan memberikan semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.   Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, Unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kab. Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, PLH. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Drs. Edi Surianta Surbakti, M. Pd, Staf Ahli Bupati Karo, Praktisi/ Akademisi, Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga, M. Eng, Para Asisten Sekda Kab. Karo, Seluruh Kepala OPD, Seluruh Camat se Kabupaten Karo, dan seluruh undangan. DB

  Bersuarakyat Online,Paluta   H. Reski basyah Harahap. S.STP., MSi ((H.Obon) Sebagai Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Perwakilan BPK RI Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Pada Selasa : 18/03/2025.   Dalam penandatanganan berita acara Sertijab yang dilakukan, di antara pejabat Kepala BPK RI Perwakilan Sumut lama Eydu Oktain Panjaitan Kepada Paula Henry Simatupang. Kini Eydu Oktain Panjaitan menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat.   Pergantian ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPK.   Selain itu, Keputusan ini diperkuat dengan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No 88/K/X-X.3/02/2025, tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana BPK.   Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) , saya menyampaikan selamat kepada Bapak Paula Henry Simatupang sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara yang baru. Dan terimakasih serta selamat bertugas ke tempat yang baru kepada Bapak Eydu Oktain Panjaitan,” ucap Bupati.   Bupati Padang Lawas Utara, Haji Reski Basyah mengatakan, meski telah berganti kepemimpinan dilembaga Perwakilan BPK RI Sumut, hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara dan BPK RI akan tetap terpelihara. Apalagi, selama ini BPK RI banyak membantu Pemkab Padang Lawas Utara dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang bersih dan taat aturan.   Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berkomitmen terus berkolaborasi dengan BPK RI dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.   Dengan tata kelola keuangan yang baik, yang di harapkan dapat bermanfaat untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah Kab Paluta Khusus, Ucap Bupati.   Laporan keuangan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi baik Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan prinsif akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.   Harahap Kuro-Kuro.