18 April 2025

    Aceh Timur — bersuarakyat.online Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., mengajak seluruh tokoh masyarakat Kecamatan Julok untuk bersama-sama mendukung dan membantu pemerintah dalam membangun Aceh Timur yang lebih baik.   Ajakan tersebut disampaikannya dalam acara peusijuek yang digelar oleh Forum Keuchik Kecamatan Julok di Masjid Al-Kubra, pada Jumat (18/4/2025).   Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menegaskan bahwa membangun Aceh Timur bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dilakukan seorang diri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.   > “Membangun Aceh Timur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini butuh sentuhan dan kerja sama dari berbagai pihak,” ujar Bupati.       Ia juga menyampaikan bahwa Aceh Timur masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Ia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar mampu menjalankan amanah yang diembannya dengan baik.   > “Sekarang saya sedang fokus membereskan satu per satu. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus ditangani. Mohon doa dan dukungan agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah,” lanjutnya.       Salah satu poin penting yang disampaikan Bupati adalah komitmennya untuk memperlakukan seluruh kecamatan secara adil dan setara. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan perlakuan dalam pembangunan antar wilayah di Aceh Timur.   > “Tinggalkan dinamika politik masa lalu. Sekarang saatnya kita bergerak bersama menuju arah pembangunan baru dengan semangat baru. Semua kecamatan di mata saya sama. Saya kembali ke daerah ini untuk mengabdi kepada seluruh masyarakat Aceh Timur,” tegas Bupati Al-Farlaky.       Sebelum acara peusijuek berlangsung, Bupati terlebih dahulu menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Kubra. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan disambut antusias oleh masyarakat serta para tokoh Kecamatan Julok.

    Jakarta, — bersuarakyat.online Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.H, melaksanakan rapat koordinasi bersama Direktur Jaminan Sosial pada Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Faisal, S.S.T., M.Si, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).   Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial di Kabupaten Aceh Timur.   Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, T. Zainal Abidin menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan, termasuk masih adanya masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial serta pentingnya pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).   “Kami menginginkan adanya solusi konkret dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam hal validasi data penerima manfaat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” ujar T. Zainal Abidin.   Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan.   Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Kemensos RI, Faisal, SST, M.Si, yang juga merupakan putra asli Aceh Timur asal Peureulak, menyambut baik masukan dan laporan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. serta akan menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan untuk mencari solusi bersama.   Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari perangkat daerah terkait, yakni Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial secara menyeluruh. Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Aceh Timur. (Hsb

      ROHIL, Bersuarakyat.online -Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan, khususnya dalam konteks profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya saat memimpin Apel Pagi pada Kamis, (17/4/2025)   Dalam arahannya, Wabup menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat dapat terkikis apabila ASN terus bertahan dalam zona nyaman yang diwariskan oleh sistem birokrasi feodal. Menurutnya, stagnasi kinerja yang disebabkan oleh pola pikir birokratis harus segera ditinggalkan.   “Sudah terlalu lama ASN terjebak dalam kenyamanan semu yang dibentuk oleh budaya birokrasi lama. Ini harus direformasi secara menyeluruh agar produktivitas aparatur negara dapat ditingkatkan,”ujar Jhony Charles di hadapan seluruh peserta apel.   Lebih lanjut, Wabup Jhony menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika media sosial yang dalam beberapa hari terakhir dipenuhi oleh komentar-komentar publik yang mempertanyakan keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025. Ia mengakui bahwa persoalan tersebut dapat berdampak langsung terhadap motivasi dan performa kerja para ASN.   “Saya berharap Kepala BPKAD segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan pencairan TPP, UP, serta gaji ASN. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada aspek kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menurunkan semangat kerja aparatur,” kata Wabup seraya mengingatkan jangan sampai ada transaksional dalam jabatan.   Namun demikian, Jhony Charles mengimbau agar segala bentuk aspirasi, kritik, maupun pertanyaan disampaikan melalui jalur komunikasi yang formal dan konstruktif. Ia menekankan bahwa dirinya senantiasa membuka ruang dialog langsung dengan seluruh pegawai.   “Saya persilakan siapa pun untuk menyampaikan langsung kepada saya. Ruangan kerja saya selalu terbuka. Bahkan, saya sering menjadi yang terakhir meninggalkan kantor, kecuali sedang menjalankan tugas di lapangan,” ucapnya.   Lebih jauh, Wabup juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas. Ia menolak praktik pencitraan atau formalitas semata, serta menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendampingi dalam kunjungan lapangan.   “Saya tidak butuh pencitraan. Yang saya butuhkan adalah pejabat yang memahami dengan benar peran dan tanggung jawabnya,” tandasnya(.TIM / RED)