1 Mei 2025

  Rokan Hilir,BersuaRakyat.Online Terakhir belakangan ini, bobbroknya kinerja opd Daerah Pemkab Rokan hilir tampaknya mangkin lama semangkin memprihatinkan. Ha itu berdasarkan, dengan sederetan persoalan yang saat ini kerap kali mencuat ke permukaan publik, diduga kuat belum bisa terselesaikan. Persoalan tersebut terbukti, dengan adanya beberapa opd Daerah Pemkab Rokan Hilir yang diduga,mengalami cedera dalam tupoksinya, mirisnya lagi, tak Hanya ternilai cedera dalam bertugas, bahkan ada yang saat ini diduga kuat terbentur hukum. Dugaan sementara, kejadian tersebut di picu, karena lemahnya pengawasan dari pemimpin daerah,(Bupati Rokan Hilir) sehingga persoalan tersebut tak bisa di hindarkan. Setelah beberapa opd pemkab Rokan hilir, yang kerap kali di sorot publik tentang kinerjanya, hal yang sama juga terjadi di Dinas koperasi UMKM Rokan Hilir. Hal itu berdasarkan, keberadaan koperasi simpan pinjam di Rokan Hilir, tampaknya mulai di pertanyakan tentang prosedur yang telah dijalankan oleh koperasi itu sendiri. Berdasarkan informasi sementara yang di terima oleh awak media, simpan pinjam koperasi di rohil berjalan diduga tak berlandaskan ketentuan yang ada, yang mana, simpan pinjam koperasi bisa di jalankan tanpa memenuhi syarat tertentu. Untuk itu, publik telah melakukan konfirmasi terhadap kepala Dinas koperasi UMKM Rokan Hilir pada kamis Siang 01 Mei 2025 melalui via Wattshapnya. Dalam itu Sri Haslina menyebut, bahwa ” Beroperasinya koperasi di Rokan Hilir di awasi oleh tem pengawas yang lahir dari Dinas koperasi UMKM itu sendiri” Ucap Sri Haslina. Haslina Juga menyebutkan bahwa ” Sesuai yang mereka awasi, salah satu koperasi bernama brother, mereka melaksanakan rat tiap tahunnya dan mempunyai aggota, sementara, untuk menjamin itu tidak di atur oleh UU perkoperasian, dan hasil rat dilaporkan ke kemenkop melalui sistem ODS” sebut Sri Haslina. Sementara itu, ada beberapa pertanyaan publik yang diduga tak mampu di jawab oleh Sri Haslina terkait beroperasinya koperasi UMKM di Rokan Hilir.   TIM.

Rokan Hilir,BersuaRakyat.Online Ketua DPRD Rokan Hilir (Rohil), Ilhammi, S.Tr.Keb, angkat bicara terkait kritik dari organisasi Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GARMASI) Rohil mengenai rencana penganggaran rehabilitasi rumah dinas dan pembelian mobil dinas senilai Rp1,4 miliar pada APBD 2025. GARMASI dalam pernyataannya meminta agar rencana tersebut dibatalkan dan anggaran dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Mereka juga mendesak Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih selektif dalam menyetujui usulan anggaran, serta meminta Inspektorat dan BPK turut mengawasi kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, Ilhammi menyatakan bahwa seluruh proses penganggaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penganggaran rehabilitasi rumah dan pengadaan mobil dinas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ilhammi dalam pesan tertulis yang diterima pada Kamis (1/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk menilai urgensi rencana tersebut. Bahkan, jika usulan itu akhirnya dibatalkan, Ilhammi menyatakan tak mempermasalahkannya. “Kalau dibatalkan juga tidak masalah, saya serahkan kepada Sekwan DPRD Rohil,” tambahnya. Ilhammi juga berharap polemik ini tidak berlarut-larut dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting lainnya, seperti banjir, pendidikan, serta perbaikan infrastruktur jalan. Sekretaris DPRD Rohil, Syarman Syahroni, menanggapi polemik ini dengan menjelaskan bahwa pembelian mobil dinas untuk Ketua DPRD bukan bagian dari efisiensi anggaran yang disuarakan GARMASI. Menurutnya, efisiensi sudah dilakukan, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. “Selama ini Ketua DPRD hanya menggunakan mobil dinas milik Sekwan jenis Innova Reborn. Maka pembelian kendaraan dinas baru ini wajar karena memang dibutuhkan,” kata Syarman. Ia juga mengajak GARMASI untuk melihat langsung kondisi rumah dinas Ketua DPRD yang berlokasi di jantung Kota Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, agar dapat menilai apakah renovasi memang diperlukan. “Silakan lihat kondisi rumah dinas itu, apakah perlu direnovasi atau tidak,” ucapnya. Syarman menegaskan bahwa rehabilitasi rumah dan pengadaan kendaraan dinas telah melalui proses penganggaran resmi dalam penyusunan APBD. Ia menyebut hal ini sebagai proses rutin yang terkesan dibesar-besarkan. Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Fauzi Efrizal, menyatakan bahwa proses penyusunan APBD 2025 telah final dan tidak dapat diubah. “Kalau diutak-atik terus, APBD tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kita semua berharap kegiatan pemerintahan bisa segera terlaksana,” ujarnya. Fauzi juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran Pemkab Rohil dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan bersama antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. (Panca Sitepu)

Aceh Timur,BersuaRakyat.Online IDI RAYEUK – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.S.I, membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) Ke V Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Aceh Timur, yang digelar di Aula Serbaguna Pendopo Bupati, Kamis, 1 Mei 2025. Meski bertepatan dengan hari libur nasional, Bupati Al-Farlaky tetap meluangkan waktu untuk hadir. Ia menyampaikan bahwa BKPRMI bukanlah organisasi yang asing baginya. Bahkan, saat masih menjabat sebagai anggota DPRA, ia pernah memperjuangkan anggaran untuk kegiatan Festival Anak Saleh yang diselenggarakan oleh BKPRMI, meski saat itu bukan termasuk bidang tugasnya secara langsung. “Ini bagian dari dukungan kita agar roda organisasi tetap berjalan, apalagi tujuannya untuk kepentingan umat,” ujarnya. Menurut Al-Farlaky, sejak awal pembentukannya, BKPRMI tidak hanya bertujuan memakmurkan masjid, tetapi juga menjaga peran masjid sebagai pusat pendidikan, terutama ketika lembaga pendidikan formal menghadapi tantangan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, saya mengapresiasi langkah-langkah positif yang dilakukan BKPRMI Aceh Timur. Setiap ormas dan OKP yang mendukung kebijakan pemerintah tentu akan kami dukung,” kata Bupati. Ia juga berharap, kepengurusan BKPRMI ke depan dapat bersinergi dengan program-program pembangunan daerah, termasuk sosialisasi lintas kecamatan melalui masjid-masjid dan panggung terbuka. Ia menekankan pentingnya peran pemuda dalam menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba dan pengaruh negatif lainnya. “Pengurus BKPRMI adalah anak-anak muda, calon pemimpin masa depan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan semua elemen masyarakat,” tegasnya. Ketua DPW BKPRMI Aceh, Dr. Mulia Rahman, S.Pd.I, MA, dalam sambutannya mengatakan bahwa kepengurusan BKPRMI Aceh Timur telah berjalan selama empat tahun. Ia berharap Musda kali ini melahirkan kepengurusan yang lebih baik dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain. “BKPRMI bukan milik satu lembaga atau golongan. Ia lahir dari semangat masjid sebagai pemersatu umat. Maka jalankan Musda ini dengan semangat musyawarah dan kebijaksanaan. Pilihlah kader terbaik untuk melanjutkan perjuangan,” pesannya. (hsb).

Pekanbaru,BersuaRakyat.Online Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII Riau pada hari Rabu, 30 April 2025. Kedatangan para wakil rakyat ini bertujuan untuk menjaring secara langsung masukan, saran, serta pendapat dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi terkait dengan rencana strategis revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain agenda penting tersebut, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk melihat konsep pembangunan gedung baru LLDIKTI Wilayah XVII. Hadir Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani, ST, dan rombongan anggota-anggota, Mercy Chriesty Barends, ST, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, Ratih Megasari Singkarru, MSc, Lita Machfud Arifin, Muhammad Hilman Mufidi, SE, SH, H Dedi Wahidi, Dr drh Hj Dewi Coryati, MSi, dan Drs Sabam Sinaga, MM. Tidak hanya anggota dewan, kunjungan ini turut hadir Staf Ahli Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) RI, Nur Syarifah, SH, LLM. Kedatangan rombongan Komisi X DPR RI disambut Kepala LLDIKTI Wilayah XVII, Dr H Nopriadi, SKM, MKes, beserta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan agenda utama kunker ini adalah untuk mengumpulkan berbagai perspektif terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lebih lanjut, Lalu Hadrian yang juga sebagai ketua rombongan mengatakan berbagai aspirasi dari para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang hadir. “Poin penting yang menjadi pembahasan adalah program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS),” ujarnya. Sementara, anggota Komisi X, Dr Karmila Sari, menyoroti urgensi pemerataan kualitas pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri, agar revisi undang-undang Sisdiknas nantinya dapat mempermudah akses pendidikan tinggi, terutama bagi putra daerah dari berbagai latar belakang ekonomi. “Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Riau untuk meraih pendidikan yang berkualitas,” harap Legislator asal Dapil 1 Riau ini. Senada, Staf Ahli Kemendiktisaintek, Nur Syarifah, mengatakan bahwa saat ini DPR RI dan Kemendiktisaintek koordinasi yang intensif dalam proses revisi undang-undang Sisdiknas. “Pembagian tugas antara kedua lembaga negara ini diharapkan dapat menghasilkan revisi yang lebih komprehensif dan mampu mengakomodir kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin dinamis, terutama dalam menghadapi tuntutan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.,” ungkapnya. Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, termasuk usulan terkait penurunan amanat undang-undang ke level peraturan yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah, Nur Syarifah menegaskan bahwa Kemendiktisaintek akan mencatat dengan seksama seluruh masukan yang disampaikan. Pihaknya akan memperhatikan baik aspek formal maupun material dalam proses pembentukan peraturan turunan dari undang-undang yang direvisi nantinya. Di sisi lain, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII, Dr Nopriadi, memanfaatkan kesempatan berharga menyampaikan usulan dukungan pembangunan gedung baru LLDIKTI Wilayah XVII. Selain itu, pihaknya mengajukan permohonan penambahan kuota beasiswa KIP Kuliah untuk wilayah Riau. Harapannya agar kuota KIP Kuliah dapat meningkat dari 2.300 mahasiswa pada tahun sebelumnya menjadi 6.000 mahasiswa pada tahun 2025, pungkasnya. Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ini diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol apresiasi dari Kepala LLDIKTI Wilayah XVII kepada perwakilan Komisi X DPR RI.   (RED).

BaganSiapiapi,BersuaRakyat.Online Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir (Rohil) secara resmi mengembalikan sisa dana hibah pilkada, pemilihan bupati dan wabup Rohil 2024, kepada pemerintah daerah. Pengembalian secara simbolis diserahkan langsung Ketua KPU Rohil Eka Murlan SE Sy, kepada Wabup Jhony Charles BBA MBA di kantor Bupati Rohil di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Ketua KPU Eka Murlan hadir didampingi komisioner, yakni Suryadi (Divisi Hukum dan Pengawasan), Kaswanto Dahlan (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) dan Datuk Zulhidayat, (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM). Ketua KPU Rohil Eka Murlan menyebutkan pengembalian sisa dana hibah tersebut mengacu pada ketentuan dimana sesuai UU 10/2016, bahwa pelaksanaan pilkada dibebankan pada APBD daerah. “KPU Rohil telah menerima hibah pada 2023 dan 2024, dengan angka Rp41 miliar lebih, diterima pada dua tahun anggaran,” kata Eka Murlan. Selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan, seluruh tahapan terkait pemilihan kepala daerah dan realisasi anggaran sekitar Rp35miliar dan sisa Rp6 miliar lebih. “Sesuai dengan ketentuan, kami diwajibkan mengembalikan sisa dana hibah, tiga bulan setelah pengusulan pelantikan. Selanjutnya dengan telah dikembalikan dana sisa ini mudah-mudahan bisa dipergunakan kembali oleh pemda Rohil untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. Eka Murlan menyampaikan terimakasih dengan dukungan pemda Rohil terhadap KPU Rohil. Terkait pemanfatan hibah terangnya tak ada persoalan dan kendala. Bahkan Rohil tercatat sebagai daerah yang sukses mengelar pilkada, dan dengan tingkat partisipasi tertinggi ketiga se-Riau. “Tentu hal itu tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, pemda, forkopimda dan juga media yang menyebarkan informasi terkait tahapan pilkada,” katanya. Selanjutnya tambah Eka, pasca pilkada maka kegiatan yang dilaksanakan nantinya lebih pada berkaitan dengan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjuta dan pihaknya mengharapkan dukungan dari Pemkab Rohil sehingga proses demokratisasi di Rohil dapat berjalan dan mengalami peningkatan, dari pemilihan ke pemilihan berikutnya. Wabup Rohil Jhony Charles menyampaikan terimakasih dengan penyerahan sisa dana hibah yang telah dilaksanakan oleh KPU Rohil.   Panca Sitepu.

Aceh Timur –BersuaRakyat.Online Camat Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, T. Taharuddin, S.P., resmi memasuki masa pensiun setelah mengabdi dalam pemerintahan selama bertahun-tahun. Rabu dini hari, 30 April 2025, menjadi hari terakhir beliau aktif berkantor di Kecamatan Peureulak Timur, sekaligus menandai absensi terakhirnya sebagai camat. Dalam pertemuan dengan awak media di ruang kerjanya, T. Taharuddin mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kesempatan yang telah diberikan untuk melayani masyarakat. “Hari ini adalah absen barkot terakhir saya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama ini,” ujarnya. T. Taharuddin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam tugasnya. Selama masa jabatannya, ia aktif mengelola administrasi pemerintahan dan mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Peureulak Timur. Atas pengabdiannya, ia menerima sejumlah piagam penghargaan, termasuk untuk pelayanan terbaik dan ketepatan waktu dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Piagam tersebut diberikan oleh Pj. Bupati Aceh Timur, Maiyuddin, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja beliau. Masa pensiun bagi seorang camat menandai akhir dari jabatan administrasi sesuai peraturan pemerintah. Sesuai ketentuan, pejabat administrasi pensiun pada usia 58 tahun, pejabat pimpinan tinggi pada usia 60 tahun, dan PNS dengan jabatan fungsional ahli utama hingga usia 65 tahun. Dengan berakhirnya masa tugas T. Taharuddin, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diperkirakan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memastikan kelangsungan layanan pemerintahan di Kecamatan Peureulak Timur.