6 Mei 2025

Rohil,BersuaRakyat.Online Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam resmi dilaporkan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta atas Dugaan Pembuatan dan Penggunaan Ijazah Palsu atas nama Bistamam Hanafi, Pelajar SMEA PGRI Pekanbaru tahun 1968. Muhajirin Siringo Ringo selaku pelapor berharap pihak kepolisian bisa mengungkap tabir kebenaran atas dugaan tindak pidana yang dilaporkannya tersebut. “Ada 4 kejanggalan yang saya temukan di ijazah tersebut, pertama, nama yang tertulis di ijazah berbeda dengan KTP, di ijazah tertulis dengan nama Bistamam Hanafi sedangkan di KTP hanya Bistamam, tanda tangan keduanya juga berbeda, lalu tinta pada ijazah terlihat masih segar, meskipun sudah berusia 57 tahun dan terakhir Ejaan pada tulisan yang terdapat di ijazah juga sangat berbeda, tulisan yang menggunakan mesin ketik mengikuti Ejaan Republik atau yang lebih kita kenal dengan Ejaan Soewandi sementara tulisan yang menggunakan tangan sudah mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan (EYD),” ujarnya. Senin (5/5/2025). SKPI SD dan SMP Millik Bistamam akan di Gugat ke PTUN Pekanbaru Belum lama ini Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Bupati Rohil, Bistamam beredar luas di media sosial (Facebook) yang menghebohkan masyarakat Rohil karena didalamnya tidak terlihat nomor register ijazah dan nomor induk siswa, tidak sedikit orang yang menduga SKPI tersebut cacat Formil. “Saya menduga ada kongkalikong segitiga antara Sekolah, Dinas Pendidikan dan Bistamam, dalam waktu dekat SKPI itu akan segera kita gugat ke PTUN Pekanbaru, namun sebelum itu, saya akan mendatangi Kementrian Pendidikan terlebih dahulu untuk menanyakan keabsahan SKPI yang dikeluarkan oleh SDN 31 Pekanbaru dan SMPN 1 itu,” tutup Muhajirin ( TIM )

Aceh Timur,BersuaRakyat.Online 6 Mei 2025 Sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur diduga enggan mengikuti kegiatan Forum Diskusi Publik (FGD) yang digagas media lokal. Hal ini memunculkan dugaan ketidak terbukaan dalam pengelolaan Dana Desa. T. Munzir, wartawan sekaligus Sekretaris Media Cetak dan Online Haba Rakyat, yang juga menjabat sebagai Penasehat Persatuan Wartawan Aceh Timur (PESAWAT), menyampaikan keperihatinannya atas fenomena tersebut. “Saya mengajak seluruh rekan-rekan media dan wartawan se-Aceh Timur untuk tetap solid dan bekerja sama dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Munzir. Menurutnya, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penelusuran di lapangan, sejumlah desa menolak untuk ikut serta dalam kegiatan FGD yang difasilitasi oleh media. Ia menduga, penolakan ini bisa berkaitan dengan potensi penyalahgunaan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Pembangunan (RAP) desa. “Ada kemungkinan beberapa desa menggunakan dana tidak sesuai dengan program pembangunan yang diajukan, sehingga muncul resistensi terhadap kegiatan publikasi dan transparansi,” lanjut Munzir. Ia juga mengajak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di wilayah Aceh Timur, untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat secara tepat dan sesuai perencanaan.

Lumajang,BersuaRakyat.Online Terkait dugaan ancaman pembunuhan yang diduga dilakukan Kompolotan Mafia BBM Subsidi Kholik dan Ibnu terhadap rekan media saat liputan di SPBU 54 673 10. Pasalnya, menyikapi ulah para mafia BBM Subsidi diduga kelompok Kholik dan Ibnu yang sudah santer diberitakan sebelumnya tersebut, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar persilahkan melaporkan kasus tersebut. Tentu pernyataan Kapolres Lumajang AKBP Alex Siregar ini sangat naif, lantaran kejadian menurut salah satu wartawan yang menjadi korban, juga sudah dilaporkan ke Polsek Pronojiwo dan pada saat itu Suliono selaku bhabinkamtibmas, hanya terdiam saja. “Dan tak menangkap para pelaku Mafia BBM Subsidi diduga kelompok Kholik dan Ibnu tersebut yang secara beringas mengancam membunuh wartawan dan memukuli mobil yang dikendarainya,” ungkapnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, seperti yang diberitakan sebelumnya, menanggapi permasalahan itu, Bhabinkamtibmas Polsek Pronojiwo saat dikonfirmasi justru seolah membela komplotan Mafia BBM Subsidi tersebut dan menyalahkan tindakan wartawan yang sedang liputan. Oleh sebab itu, apapun alasannya, seharusnya Komplotan Mafia BBM Subsidi ini harus ditangkap dan di adili sesuai hukum yang berlaku, masalahnya tindakan yang diduga dilakukan Komplotan Kholik dan Ibnu Mafia BBM Subsidi ini selain sudah sangat mencidrai hukum. Selain itu, media  mendesak pada pejabat tinggi polda Jatim dan Mabes Polri tak tutup mata, dan segera perintahkan jajarannya yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota yang ada di Polres Lumajang serta menangkap para pelaku Mafia BBM subsidi tersebut.