3 Juli 2025

*Rabu, 02 Juli 2025* Bersuarakyat.online – Polresta Barelang  Dalam rangka mempererat sinergi antara Kepolisian dengan kalangan dunia usaha dan industri, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zaenal Arifin, S.I.K. menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama para pimpinan Batamindo Cakrawala (BIC) dan perwakilan tenant kawasan industri. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 09.00 WIB, bertempat di Lantai 3 Wisma Kawasan Industri BatamIndo, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk. Rabu (2/7/2025). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya GM BatamIndo Mook Sodi Wah, Manager GNO Maggei, Manager CSO Jack, serta sejumlah manajer HR, legal, dan perwakilan tenant perusahaan. Dari jajaran kepolisian, turut hadir Kasat Intelkam Kompol Yudiarta Rustam, A.Md., S.S., M.M., Kasat Reskrim Kompol Debby Tri Andrestian, S.I.K., M.H., serta Kapolsek Sungai Beduk Iptu Alex Yasral, S.E., M.H. Acara dimulai dengan pemutaran video profil, dilanjutkan sambutan dari pihak BatamIndo yang diwakili oleh GM Mook Sodi Wah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolresta Barelang dan jajarannya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. “Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun kepercayaan dan sinergi antara dunia industri dan institusi penegak hukum,” ungkapnya. Dalam sambutannya, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zaenal Arifin, S.I.K. menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara kepolisian dan pihak kawasan industri. “Kami berharap melalui forum seperti ini, kami bisa menerima masukan langsung dari para tenant maupun pengelola kawasan industri, sebagai bagian dari upaya kami mewujudkan Asta Cita Presiden RI,” ungkap Kapolresta. Beliau juga menyampaikan bahwa wilayah hukum BatamIndo masuk dalam cakupan Polsek Sungai Beduk, dan pelayanan yang diberikan setara dengan polsek lainnya. Pada sesi diskusi, sejumlah perwakilan tenant menyampaikan harapan dan keluhan. Dadi dari PT Kemet mengusulkan peningkatan kontrol keamanan di sekitar kawasan industri, sementara Teguh dari Infineon mengeluhkan adanya balapan liar pada malam hari. Imran dari Exelitas menyampaikan perlunya penyediaan nomor telepon darurat oleh pengelola kawasan. Semua masukan tersebut langsung ditanggapi oleh Kapolresta dengan menyampaikan bahwa Kepolisian kini telah menyediakan layanan nomor darurat 110 yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk karyawan kawasan industri. Kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata, sesi foto bersama, serta penegasan kembali komitmen antara Polresta Barelang dan BatamIndo untuk menciptakan iklim kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Acara selesai pada pukul 10.50 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. (Al)

      Bersuarakyat.online | Labuhanbatu, Sumut – Perkara Gugatan perdata terkait kepemilikan tanah yang berada di kelurahan Ujung Bandar dan kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi perhatian publik setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN )Rantauprapat yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan.   Gugatan ini dilakukan Jurtini Siregar (66), seorang wanita tua sebagai ahli waris sah atas tanah seluas 2 hektare berdasarkan segel asli tahun 1982. Dimana Tanah tersebut diduga telah dirampas oleh pihak yang menjadi tergugat, termasuk empat perusahaan, diantaranya perusahaan showroom mobil. Dalam Persidangan dengan nomor perkara 129/Pdt.G/2024/PN RAP memutuskan bahwa para Tergugat tetap berhak atas kepemilikan tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 1995 Namun, pihak penggugat menilai putusan tersebut Tidak mempertimbangkan bukti-bukti otentik dan kesaksian para saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan di pengadilan. “Kami menilai putusan hakim sangat janggal dan menyalahi aturan hukum. Ini menguatkan dugaan adanya mafia tanah dan mafia hukum Peradilan di Pengadilan negeri Rantau Prapat,” Ucap Jurtini Siregar saat dikonfirmasi pada Rabu (2 juli 2025). Penggugat menyampaikan bahwa segel tanah milik orang tuanya tidak pernah diperjual belikan, Ia menegaskan bahwa bukti surat yang diajukan tergugat, yaitu segel tahun 1990, diduga membuat tanda tangan palsu.   “Hakim dinilai telah mengabaikan fakta bahwa kami tidak pernah menandatangani surat jual beli. Tanah itu murni warisan orang tua kami,” sebut Jurtini. Dalam persidangan, penggugat telah menyerahkan berbagai bukti kuat, seperti: Segel tanah asli tahun 1982 yang belum pernah dialihkan, surat keterangan waris dari Desa dan Kecamatan, pernyataan resmi dari Kepala Desa dan Camat yang menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Ramali Siregar kepada anak-anaknya, Serta dua saksi fakta yang memperkuat klaim kepemilikan Namun menurut penggugat, semua bukti dan kesaksian tersebut diabaikan oleh majelis hakim. “Kami sudah ajukan semua bukti yang sah, bahkan disaksikan oleh pejabat desa. Tapi entah mengapa hakim Menolak Gugatan Penggugat dan tergugat, sebabnya kami akan menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan banding ke Pengadilan tinggi Medan Lanjut jurtini melalui Kuasa hukumnya Beriman Panjaitan, S.H., M.H., kita tidak Terima atas putusan pengadilan yang keluar tgl 18 Juni 2025 yang diputus melalui accort dan sesuai aturan baru pada tanggal 1 Juli 2025 baru kita bisa download putusan accort, yg menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat dan tergugat seluruhnya. Dan Jelas jelas pada putusan sela sidang terdahulu menolak permohonan para tergugat bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini,” sebutnya.   Dalam keterangannya, Beriman menyesalkan keputusan hakim yang menolak seluruh gugatan kliennya melalui sistem e-court, meskipun pihak penggugat telah menjalani sekitar 19 kali sidang termasuk pemeriksaan setempat (PS).”Kami menyesalkan putusan ini. Dalam prosesyang kami lalui, kami menilai bukti-bukti yang Di ajukan sudah sangat jelas. Namun majelis hakim tetap menolak seluruh gugatan,” kata Beriman.   Beriman menegaskan bahwa dalam sistem peradilan, memang memiliki kebebasan dan kemandirian untuk memutus perkara. Namun keputusan tersebut tetap harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, fakta persidangan, dan rasa keadilan. “Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim wajib menjunjung tinggi kode etik dan keadilan. Oleh karena itu, kami akan menempuh upaya banding ketingkat yang lebih tinggi. Kami berharap di tingkat banding nanti, para hakim akan lebih jeli dalam menilai fakta hukum dan bukti yang kami, tegasnya Beriman menambahkan, perjuangan pihaknya belum selesai. Pendampingan hukum terhadap Jurtini Siregar, seorang janda tua yang telah berjuang selama 15 tahun mempertahankan hak atas tanah warisan orang tuanya, akan terus dilakukan secara pro bono (gratis). “Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan bagi rakyat kecil. Kami akan terus mendampingi Ibu Jurtini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Kami percaya, dengan izin Tuhan, kebenaran akan terungkap.” Tegas Beriman Panjaitan, S.H., M.H., Ketua Peradi Pergerakan Labuhanbatu Raya. (Red)