Agustus 2025

Bersuarakyat.online BANDA ACEH – Panglima Komando Gerakan Aceh Merdeka (KPA) Sagoe Meh Ijoe Idi Tjut ( Darul Aman ), Syarkawi alias Tuan Tanah, meminta Kapolda Aceh membebaskan sejumlah rekannya yang ditahan terkait insiden di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Ia menegaskan bahwa mereka adalah eks-kombatan GAM, bukan preman, yang selama ini memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya terkait bantuan rumah. Insiden tersebut terjadi pada Selasa, 12 Agustus 2025, ketika sekelompok orang memasuki Kantor Perkim Aceh dengan nada tinggi. Mereka sempat menendang kursi, menunjuk seorang ASN, dan menuntut agar aspirasinya didengar. Peristiwa ini sempat menimbulkan kericuhan, sebelum akhirnya para pihak meninggalkan lokasi usai berdialog dengan pejabat setempat, sebagaimana telah diberitakan di beberapa media. Menindaklanjuti kejadian itu, Polda Aceh mengamankan tujuh orang untuk diperiksa. Dari hasil gelar perkara, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, sementara lima lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana namun tetap diwajibkan lapor sebagai saksi. Kepolisian juga menegaskan tidak akan mentoleransi aksi premanisme yang berpotensi mengganggu keamanan di Aceh. Syarkawi alias Tuan Tanah meminta Kapolda Aceh mengambil langkah bijak, membebaskan rekannya, dan menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Ia menambahkan, KPA tetap berkomitmen menjaga perdamaian selama 20 tahun pasca-MoU Helsinki, meskipun masih banyak poin yang belum terealisasi. “Anggota kami bukan preman. Mereka eks-kombatan yang berjuang untuk rakyat, terutama soal hak bantuan rumah,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan tersebut. (hsb)

Bersuarakyat.online SIMALUNGUN, SUMUT-Suasana halaman Rumah Dinas Bupati Simalungun menjadi catatan getir bagi dunia pers. Seorang wartawan yang hendak melakukan tugas jurnalistik di lokasi itu justru mendapat penghalang dari seorang ajudan bernama Leo, yang mengaku sebagai perpanjangan tangan Bupati Simalungun.pada Jumat (15/8/2025) Kehadiran wartawan di rumah dinas tersebut semata-mata untuk meminta konfirmasi atas kerumunan warga yang konon katanya ingin menyampaikan aspirasi. Namun, bukannya mendapat ruang untuk menjalankan tugas, langkah sang wartawan terhenti ketika ajudan Bupati menghadangnya. Leo meminta agar wartawan menunjukkan surat izin resmi jika ingin melakukan wawancara atau konfirmasi terkait peristiwa yang sedang berlangsung. Padahal, menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, wartawan tidak berkewajiban membawa surat izin ketika mencari informasi. Pasal 4 ayat (3) menegaskan dengan jelas: “Pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.” Dengan demikian, tindakan penghalangan yang dilakukan ajudan tersebut dinilai tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak berhenti di situ, ajudan Bupati juga menanyai kartu tanda anggota (KTA) wartawan mengatakan jika ingin konfirmasi harus memiliki surat izin, bahkan dengan nada arogan sempat melontarkan tudingan bahwa wartawan itu tidak pernah mengikuti pelatihan pers. Sikap ini jelas keliru, karena otoritas untuk memverifikasi identitas maupun kompetensi wartawan sepenuhnya berada di organisasi pers dan Dewan Pers, bukan pada ajudan seorang kepala daerah. Wartawan yang dihalangi, Zulfandi Kusnomo, menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan tersebut. Menurutnya, insiden itu bukan hanya menyudutkan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencederai kebebasan pers di daerah. “Saya datang hanya untuk konfirmasi, bukan mencari masalah. Tugas saya memastikan informasi berimbang agar masyarakat mendapat berita yang faktual. Tapi saya justru dihadang dan ditanya macam-macam, seolah-olah saya tidak sah sebagai wartawan. Padahal jelas di UU Pers, kami dilindungi,” ujarnya kepada awak media. Pemandangan di balik pagar rumah dinas itu pun menjadi ironi. Demokrasi yang semestinya bernafas melalui kebebasan pers, justru terasa sesak oleh praktik birokrasi yang tidak pada tempatnya. Seakan-akan, cahaya kebenaran harus terlebih dahulu melewati izin seorang ajudan sebelum bisa disampaikan kepada publik. Hal ini mengingatkan bahwa tanpa pemahaman dan penghormatan terhadap aturan, kebebasan pers bisa terancam bahkan di tengah sistem demokrasi. Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.” Dengan ketentuan ini, penghalangan terhadap kerja jurnalistik bukanlah perkara sepele, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Koordinator Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sumatera Utara, Kemas Edi Junaedi, ikut menanggapi insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan ajudan Bupati sudah termasuk kategori penghalangan kerja pers yang dilindungi undang-undang. “Seorang ajudan tidak berhak meminta surat izin atau menanyakan KTA wartawan, apalagi menghalangi liputan. Itu bentuk arogansi dan pelecehan terhadap profesi jurnalis. Jika tidak memahami aturan, sebaiknya belajar dulu tentang UU Pers, agar tidak mencederai demokrasi,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi baik dari ajudan Bupati Simalungun maupun pihak Pemerintah Kabupaten terkait insiden yang menimpa wartawan tersebut. Kasus ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para pejabat dan aparat yang berada di sekitar kepala daerah, agar tidak melampaui kewenangan serta tetap menghormati peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. (HANS FRIMANTO SIJABAT)

Nias Utara-Bersuarakyat.online Akhir-akhir ini di hebohkan suatu usaha yang berada di wilayah kabupaten Nias Utara tentang penjualan resep kacamata yang tidak mengantongi izin Usaha. Hal ini di benarkan oleh Optik intan pada hari Jumaat (15/08/2025). Salah seorang pengusaha yang memiliki Izin usaha Optik Intan menjelaskan dirinya merasa di rugikan akibat adanya usaha Ilegal yg tidak mengantongi Izin, karena harga yang dia berikan jauh lebih rendah serta jauh dari kualitas sehingga terkesan melakukan tipu daya terhadap konsumennya. “saya sebagai pengusaha optik intan yang sudah mengantongi Izin merasa karena adanya Penjual dan marketing kacamata resep ilegal tanpa izin RO resmi dan hal ini akan Meresahkan masyarakat terhadap tipuan penjual sales kacamata itu. Pungkasnya. Menurut Optik intan di kota lotu merasa dirugikan atas ulah penjual kacamata resep yang ilegal tanpa izin RO resmi, yang mengatas Namakan Optik intan dan OPTIK Piramid Medan…padahal itu semua penipu. “Tegas ujarnya. Ia membeberkan bahwa Penjual kacamata resep salesman yang selalu berubah ubah identitas ada tiga orang. “Terang Optik intan. Ia berharap kepada Polsek lotu untuk menertibkan usaha Ilegal tersebut. “Saya mohon kepada Bpk Kapolsek Lotu dan pemerintah daerah Nias Utara agar ada penertiban terhadap oknum penjual kacamata resep yang ilegal. “Tegas optik intan. Menanggapi hal ini kepala Dinas Kesehatan Ya’adil Telaumbanua saat di konfirmasi menegaskan setiap pengusaha wajib mengantongi Izin. ” Usaha kacamata Resep wajib mengantongi Izin Pak, menyalahi jika tidak punya Legal standing usaha. “ungkap kadis Kesehatan. Dan kedepannya kita akan melakukan penertiban jika menemukan ada usah penjual resep kacamata yang tidak memiliki Izin. ‘Tegasnya. S.telaumbanua.

Simalungun-Bersuarakyat.online Suasana tegang terjadi di lingkungan Rumah Dinas Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih,puluhan warga Nagori Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, mendatangi lokasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Massa membawa sejumlah poin tuntutan terkait polemik pemerintahan desa, khususnya persoalan Pangulu Purwodadi dan jajaran perangkatnya.Jumat (15/8/2025) Dalam pernyataan tertulis yang dibawa warga, mereka mempertanyakan maksud usulan pemberhentian Pangulu Purwodadi yang saat ini menjadi pembahasan di tingkat Pemerintah Kabupaten Simalungun. Salah satu poin yang mereka soroti adalah keberadaan Ketua Maujana Nagori Purwodadi, Adelbert D, yang menurut warga tidak lagi berdomisili di Huta III Nagori Purwodadi, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Ketua Maujana. Selain itu, warga juga mendesak Bupati untuk segera mengganti Camat Pematang Bandar, Halomoan Siregar, yang dinilai tidak mampu membina administrasi pemerintahan di Nagori Purwodadi. Menurut warga, lemahnya pembinaan dari pihak kecamatan turut berdampak pada carut-marutnya administrasi dan menghambat pencairan dana desa. Dalam tuntutannya, massa meminta Bupati mengeluarkan rekomendasi kepada Pangulu Purwodadi untuk mengganti Sekretaris Desa (Sekdes) yang dinilai tidak mampu mengelola administrasi desa. Mereka menilai kinerja Sekdes tersebut buruk sehingga menyebabkan dana desa gagal dicairkan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Warga juga menegaskan agar Bupati tidak menyalahkan Pangulu Purwodadi secara sepihak atas gagalnya pencairan dana desa. Menurut mereka, kegagalan tersebut bukan semata-mata tanggung jawab Pangulu, melainkan juga akibat lemahnya kinerja perangkat desa dan pembinaan dari pihak kecamatan. Dalam poin terakhir, warga memberikan ultimatum. Mereka menyatakan, jika tuntutan yang disampaikan hari ini tidak ditanggapi oleh pihak Bupati, maka mereka akan kembali dengan membawa massa yang lebih banyak. Ancaman tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan perwakilan keamanan dan aparat yang hadir di lokasi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Albert Rismawanto Saragih, saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon seluler menegaskan bahwa hingga saat ini Pangulu Purwodadi belum dinonaktifkan. Ia menjelaskan, persoalan ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk memastikan kebenaran fakta-fakta yang disampaikan masyarakat. “Status Pangulu masih aktif, belum ada keputusan pemberhentian sementara. Kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat untuk dasar pengambilan kebijakan,” ujar Albert Saragih. Ia juga mengimbau masyarakat agar bersabar dan tetap mengikuti proses hukum dan administrasi yang berlaku, demi tercapainya penyelesaian masalah secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. (HANS FRIMANTO SIJABAT)