5 November 2025

Paluta-Bersuarakyat.online Terkait Marak Nya Pencurian Di Pusat Kota Gunung Tua Tepat Nya Di Siang Hari Orang Ini Sudah Melakukan Tindakan Kriminal Yang Sudah Melanggar Hukum Mencuri Handpon Dari Salah Satu Warung Di Samping Loket Batang Pane Baru Pada Selasa : 05/11/2025. Kami Berharap Dan Meminta Kepada Pihak Kepolisian Agar Dapat Bekerja Sama Terkait Orang Ini Diduga Sudah Sering Melakukan Dan Merasah Kan Masyarakat Baik Kepada Para Pedagang Di Kaki Agar Warpada Terhadap Orang Ini. Jika Ada Yang Kenal Dan Mengetahui Keberadaan Orang Ini Tolong Di Imformasi Kan Agar Secepat NyaDapat Dilakukan Untuk Di Laporkan Kepada Pihak Yang Berwajib. Orang Ini Bermodus Kan Saat Ingin Ber Aksi Memakai Sepede Motor (Honda) Dan Yang Di Bonceng Turun Dan Langsung Menaiki Becak Dan Kawan Yang Naik Sepeda Motor Dan Menunggu Di Salah Satu Tempat Yang Di Janji. Kami Minta Kepada Pihak Kepolisian Baik Masyarakat Agar Waspada Dan Berhati Hati Tolong Di Imformasi Kan Jika Ada Yang Mengenal Dengan Orang Ini.   Harahap Kuro-Kuro.

Medan- Bersuarakyat.online  Ketua Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara (PERADAN) Sumatera Utara, Adv. Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan Februanto segera mengusut tuntas insiden kebakaran rumah Hakim pengadilan Negeri Medan Khamozaro Waruwu. “Kami mendesak Kepolisian untuk menelusuri secara mendalam motif kebakaran ini. Secara khusus meminta kesediaan Pak Kapolda untuk memimpin langsung penyelidikan. Apakah murni musibah atau ada indikasi lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab hakim,” Desak Paulus Gulo dalam keterangan resminya kepada awak media. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi atensi bersama karena menyangkut keamana aparat penegak hukum. Mengingat Khamozaro waruwu saat ini tercatat sebagai Ketua Majelis hakim yang menyidangkan kasus mega korupsi eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan Dirut PT Dalihan Na Tolu, Akhirun Piliang. “Kita semua harus mampu memastikan keselamatan hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya yang sedang menangani kasus besar. Setiap teror dan intimidasi harus kita lawan”. Tegas pengacara berdarah Nias Itu. Insiden Kebakaran rumah Hakim Khamozaro Waruwu terjadi pada Selasa (4/11/2025) di Komplek Taman Harapan Indah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Api melalap sebagian besar rumah korban, terutama di bagian kamar utama dan dapur. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini menarik perhatian publik, sebab korban yang berprofesi sebagai Hakim, sebelumnya pernah meminta agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dihadirkan di persidangan kasus korupsi yang menjerat eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan Dirut PT Dalihan Na Tolu, Akhirun Piliang. Masyarakat berharap aparat kepolisian dapat mengungkap penyebab pasti kebakaran dan menjamin keamanan para hakim yang tengah menangani kasus-kasus sensitif. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk memastikan sumber api dan kemungkinan adanya unsur kesengajaan.   Penulis: Ramses Sihombing

Asahan-Bersuarakyat.online 5 November 2025 -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Menteri Nusron Wahid menegaskan sikap tegas pemerintah pusat: “Setiap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) wajib menyediakan minimal 20 persen dari luas HGU-nya untuk lahan plasma masyarakat sekitar. Bila tidak dipenuhi, izin HGU dapat dicabut.” Pernyataan tersebut menegaskan tanggung jawab sosial dan legal perusahaan perkebunan agar kehadirannya memberi manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar kebun. Namun, klarifikasi Dinas Pertanian Kabupaten Asahan terkait pelaksanaan program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKM) oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT BSP) justru menimbulkan tanda tanya besar. Dalam penjelasannya, Dinas Pertanian Asahan menyebut PT BSP telah merealisasikan 19 persen FPKM dari luas kebun inti perusahaan, mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permen Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Dinas juga merilis daftar 29 desa kemitraan di 16 kecamatan sebagai penerima manfaat program FPKM tersebut. Namun, hasil konfirmasi lapangan yang dilakukan wartawan justru memperlihatkan fakta berbeda. Beberapa kepala desa yang disebut dalam daftar menyatakan tidak pernah mengetahui atau menerima program kemitraan dari PT BSP di wilayah mereka. Kepala Desa Gunung Berkat: “Sepengetahuan saya, tidak ada program kemitraan PT BSP di desa kami.” Kepala Desa Teladan: “Tidak ada kegiatan kemitraan bidang pertanian, hanya pembersihan parit tahun lalu.” Kepala Desa Padang Sari: “Tidak ada pola kemitraan dari PT BSP di sini.” Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa klaim realisasi 19 persen oleh Dinas Pertanian Asahan belum didukung bukti faktual di lapangan. Selain itu, beberapa desa yang disebut masuk dalam program justru tidak berada di sekitar areal kebun PT BSP, yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai penerima FPKM sesuai Permen Pertanian No. 18 Tahun 2021 Pasal 3 dan 6. Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menekankan kewajiban plasma harus diambil dari areal HGU perusahaan dan ditujukan khusus untuk masyarakat sekitar kebun, bertolak belakang dengan pelaksanaan versi Dinas Pertanian Asahan yang justru bersifat administratif dan tidak berbasis lokasi faktual. Artinya, meski Dinas Pertanian mengklaim capaian 19 persen, implementasi tersebut tidak mencerminkan kewajiban hukum agraria sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 58 dan kebijakan ATR/BPN tentang 20 persen HGU untuk plasma. Kepala Dinas Pertanian Asahan menyatakan urusan HGU merupakan kewenangan ATR/BPN, namun di sisi lain dinas tetap mengeluarkan data capaian FPKM PT BSP tanpa koordinasi dengan lembaga agraria tersebut. Kondisi ini menciptakan tumpang-tindih kewenangan dan menimbulkan kerancuan informasi publik mengenai sejauh mana perusahaan benar-benar memenuhi kewajiban hukumnya. Sekretaris Jenderal DPP LSM TAWON, R.MARULITUA L.TORUAN menilai kondisi ini sebagai bentuk lemahnya pengawasan daerah. “Banyak desa yang disebut Dinas Pertanian diduga tidak berada di sekitar kebun PT BSP. Ini jelas menyalahi prinsip dasar FPKM. Pemerintah daerah harus jujur kepada publik, jangan ada udang di balik batu,” tegasnya. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 58 ayat (1): “Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari total luas areal yang diusahakan.” Permen Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang FPKM, Pasal 3 dan 6: “Fasilitasi kebun masyarakat diberikan kepada pekebun yang berada di desa sekitar kebun inti perusahaan.” Kebijakan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (2025): “Kewajiban 20 persen plasma harus berasal dari areal HGU perusahaan. Bila tidak dipenuhi, izin HGU akan ditinjau bahkan dicabut.” Dari ketentuan tersebut, pelaksanaan FPKM PT BSP di Asahan seharusnya diverifikasi ulang oleh Kementerian ATR/BPN dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan kondisi faktual lapangan. Pantauan media menilai bahwa laporan capaian FPKM oleh Dinas Pertanian Asahan tidak boleh dijadikan dasar legalitas pemenuhan kewajiban 20 persen, sebelum diverifikasi oleh tim lintas kementerian dan disertai data lokasi, peta, serta daftar penerima manfaat yang valid. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertanian diminta melakukan audit lapangan terbuka dan transparan, agar publik mengetahui sejauh mana komitmen PT BSP terhadap kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar kebun.   Penulis: Tim Redaksi