Desember 2025

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Korban dugaan penganiayaan, Samsul Nababan, mendesak Polsek Bilah Hilir agar segera memproses laporan polisi terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di SPBU Negeri Lama, Lingkungan KM I–II, pada Selasa, 9 Desember 2025. Perkara tersebut telah didaftarkan melalui LP/B/284/XII/2025/SPKT/Polsek Bilah Hilir/Polres Labuhanbatu pada 10 Desember 2025. Samsul Nababan menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta penyidik bergerak cepat untuk memeriksa para saksi, mengumpulkan bukti, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum. “Kami minta proses hukum dipercepat. Jangan sampai kasus seperti ini terkesan dibiarkan. Polisi harus segera menangkap pelaku dan menuntaskan perkara ini secara profesional,” tegas Samsul. Sahat Parulian Purba, yang juga terlibat dalam insiden tersebut, menyampaikan tuntutan yang sama. Ia meminta Polsek Bilah Hilir menunjukkan langkah konkret dalam penanganan kasus ini. “Kami berharap aparat kepolisian bertindak tegas. Prosesnya harus cepat dan tidak bertele-tele,” ujarnya. Keduanya menilai percepatan penanganan diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi serta menjaga rasa aman masyarakat di sekitar Kecamatan Bilah Hilir. Mereka menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib menjalankan proses sesuai mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari Kapolsek Bilah Hilir masih ditunggu terkait perkembangan terakhir penyelidikan.   Penulis: Tim Redaksi

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Menyikapi pemberitaan di media Bersuararakyat. Online tanggal 9 Desember 2025 berjudul “Dinas PUPR Tegaskan Tak Pernah Menerima Permohonan Izin Pemasangan Kabel ION”, kami menyampaikan klarifikasi resmi untuk menjaga akurasi informasi publik sesuai prinsip verifikasi dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Klarifikasi ini disampaikan semata-mata untuk meluruskan data administratif, tanpa bermaksud menyalahkan ataupun merugikan pihak manapun. Permohonan Izin dari PT Parsaoran Global Datatrans Terbukti Ada Berdasarkan dokumen resmi, PT Parsaoran Global Datatrans (ION Network) telah mengajukan permohonan izin pemasangan jaringan utilitas fiber optik melalui: . Surat Nomor: 093/SITAC/PGD/PUPR/LBB/XI/2025 . Perihal: Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Permohonan tersebut mencakup pekerjaan pada Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, dan Bilah Barat. Kutipan dari perwakilan perusahaan: “Permohonan ini kami ajukan secara resmi melalui jalur administrasi yang berlaku. Seluruh dokumen telah kami sampaikan dan kami siap mengikuti aturan teknis pemerintah daerah,” — Biantono Subastian, Project Manager, PT Parsaoran Global Datatrans. Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu Telah Mengeluarkan Persetujuan Dokumen resmi yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR menyatakan bahwa instansi tersebut telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut melalui: . Surat Nomor: 016/45/DPUPR/2025 . Tanggal: 26 November 2025 . Perihal: Persetujuan Pembangunan/Penempatan Jaringan Utilitas Kabel Fiber Optik Surat tersebut menetapkan bahwa pekerjaan fiber optik diizinkan dan disetujui oleh Dinas PUPR, sekaligus memberikan sejumlah ketentuan teknis yang wajib dipatuhi pelaksana. Untuk menjaga keberimbangan, kami menyertakan pernyataan yang bersifat netral: “Keseluruhan dokumen yang ada menunjukkan bahwa proses permohonan izin dan persetujuan telah berjalan. Klarifikasi ini bertujuan agar informasi publik tetap berdasarkan data resmi,” — Pemerhati Kebijakan Infrastruktur Daerah, (independen). Kewajiban Pelaksana Telah Diatur dalam Surat Persetujuan PUPR menegaskan kewajiban perusahaan antara lain: . Memperbaiki galian seperti keadaan semula . Menjamin keselamatan pengguna jalan Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas . Bertanggung jawab atas seluruh dampak pekerjaan . Siap memindahkan instalasi jika ada program pelebaran jalan. Segala bentuk kekurangan di lapangan, jika terjadi, merupakan pelanggaran teknis, bukan persoalan perizinan. Rilis Ini Diterbitkan Sebagai Bentuk Klarifikasi dan Akuntabilitas Publik Klarifikasi ini dibuat sebagai wujud kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, dan verifikasi (KEJ Pasal 1 & 3) dalam pemberitaan publik. Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan media massa, untuk mengutamakan data resmi agar pemberitaan tetap objektif. Demikian klarifikasi ini disampaikan. Semoga menjadi rujukan yang valid dan sesuai dengan dokumen yang sah.   Penulis: Tim Redaksi

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Polemik pemasangan kabel jaringan optic fiber milik ION di wilayah Rantauprapat, khususnya di Aek Tapa, semakin memanas setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka tidak pernah menerima permohonan izin pemanfaatan ruang dari kegiatan tersebut. Konfirmasi itu disampaikan langsung melalui pesan resmi kepada jurnalis Selasa (9/12/2025), berbunyi: “Dinas PUPR tidak ada menerima permohonan untuk izin pemanfaatan ruang dari kegiatan tersebut. Kemungkinan izin by system karena dalam RDTR kewenangan pusat. Hal ini bisa dikonfirmasi ke perizinan. Tadi saya sudah hubungi perizinan, akan dicek di sistem.” Pernyataan ini justru menambah daftar panjang kejanggalan proyek pemasangan kabel ION yang terlihat memasang tiang besi di badan jalan umum, sebagian di tanah warga, serta menarik kabel sepanjang lebih dari dua kilometer tanpa sosialisasi, tanpa papan informasi, dan tanpa pekerja menggunakan APD. Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama jurnalis di Labuhanbatu menyatakan kekecewaan keras terhadap dugaan pemasangan jaringan internet itu yang berlangsung tanpa transparansi dan diduga mengabaikan aturan tata ruang serta keselamatan publik. Para aktivis mendesak: 1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas terkait segera turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual. 2. DPMPTSP diminta membuka secara transparan apakah benar izin “by system” pernah diajukan ION Network. 3. Jika tidak ada izin, maka proyek harus dihentikan segera, tiang dan kabel dicabut, serta perusahaan diberikan teguran resmi. 4. Penegak hukum diminta turun jika ditemukan unsur pelanggaran tata ruang dan potensi kerugian publik. Seorang aktivis (yang meminta identitasnya disamarkan) menegaskan: “Jangan ada proyek sembunyi-sembunyi. Kalau perusahaan besar, harusnya lebih tertib. Kalau tidak ada izin, itu jelas melanggar. Pemerintah jangan membiarkan. Hentikan sebelum terjadi masalah lebih besar.” Ketiadaan APD & Pemasangan di Badan Jalan Dinilai Pelanggaran Berat Warga juga mengeluhkan para pekerja—enam orang dari luar lingkungan setempat—yang bekerja tanpa alat pelindung diri, tanpa pengamanan jalan, dan tanpa prosedur keselamatan standar. Pekerjaan dilakukan di ruang milik jalan umum (rumija), yang secara aturan hanya dapat digunakan jika mendapat izin resmi dari pemerintah daerah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa instalasi tersebut dilakukan secara sembrono, tanpa mematuhi K3, tanpa koordinasi kelurahan, kecamatan, maupun instansi teknis. Keterkaitan dengan Kominfo? Perlu Penjelasan Resmi ION Network adalah ISP yang beroperasi di Indonesia dan tentu berada dalam “payung telekomunikasi”. Namun izin pemasangan tiang dan jaringan fisik bukan kewenangan Kominfo, melainkan: . Dinas PUPR (pemanfaatan ruang / ruang milik jalan) . DPMPTSP (perizinan berusaha) . Pemerintah daerah teknis setempat Oleh karena itu, penggunaan nama “kewenangan pusat” tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban izin daerah. Menunggu Ketegasan Pemerintah Labuhanbatu Dengan adanya pernyataan resmi PUPR bahwa tidak pernah menerima permohonan izin, publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah: . Apakah proyek dihentikan sementara? . Apakah izin benar-benar tidak ada? . Apakah ada unsur pelanggaran tata ruang? . Apa rekomendasi DPMPTSP setelah pengecekan sistem? Aktivis dan jurnalis menegaskan akan terus memantau dan membuka informasi ke publik. “Tidak boleh ada proyek utilitas yang berdiri tanpa izin di ruang publik. Pemerintah harus hadir. Ini menyangkut keselamatan dan hak warga.”   Penulis: Tim Redaksi