Februari 2026

Bersuarakyat.online Asahan, 27 Februari 2026 Menanggapi pernyataan dan pemberitaan yang memuat tuduhan dari PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT. BSP Tbk) terkait dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS), pengeroyokan, serta penganiayaan hewan di wilayah Divisi II Kuala Piasa Estate, kami selaku perwakilan/kuasa hukum masyarakat menyampaikan pernyataan tegas dan bantahan resmi sebagai berikut: 1. Tuduhan “Pencurian” Merupakan Klaim Sepihak dan Prematur Kami menolak keras narasi yang menyebut masyarakat sebagai pelaku pencurian. Tuduhan tersebut dibangun atas asumsi sepihak bahwa lahan dimaksud sepenuhnya berada dalam penguasaan sah perusahaan. Faktanya, status Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut telah berakhir dan hingga saat ini masih menjadi persoalan administratif serta hukum yang belum memperoleh kepastian final. Dalam rezim hukum agraria nasional, apabila HGU telah berakhir dan belum diperpanjang atau diperbaharui secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sampai adanya keputusan baru dari instansi yang berwenang. Aktivitas masyarakat di lokasi tersebut terjadi dalam konteks keberatan atas tindakan panen yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan di areal eks HGU yang masih disengketakan. Tindakan yang dilakukan secara terbuka, pada siang hari, serta di hadapan karyawan perusahaan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian tanpa adanya kepastian hukum atas status lahan. Penyebutan masyarakat sebagai “pencuri” merupakan tuduhan prematur yang berpotensi membentuk opini publik secara sepihak. 2. Tidak Ada Pengeroyokan Terencana Kami membantah tuduhan adanya pengeroyokan terencana terhadap pihak perusahaan. Peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari dinamika konflik agraria yang belum terselesaikan. Ketegangan muncul karena PT. BSP Asahan tetap melakukan aktivitas panen di atas lahan eks HGU seluas 366 hektar, padahal persoalan tersebut sedang dalam proses mediasi. Dalam mediasi di Polres Asahan pada tanggal 5 Februari 2026, masyarakat meminta agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di areal eks HGU sampai proses mediasi dilanjutkan di tingkat Pemerintah Kabupaten Asahan. Masyarakat juga meminta pembukaan portal jalan yang sebelumnya dipasang secara sepihak oleh PT BSP ASAHAN dilahan keluar masuk areal eks HGU 366 hektar Pihak kepolisian menyampaikan akan meneruskan permintaan tersebut kepada perusahaan serta mengimbau seluruh pihak menjaga situasi kamtibmas. Namun hingga terjadinya insiden terakhir, masyarakat belum menerima informasi resmi terkait hasil tindak lanjut mediasi tersebut. Ketika perwakilan masyarakat mengingatkan pimpinan pengamanan (Papam) perusahaan bahwa perkara masih dalam proses mediasi dan meminta kegiatan dihentikan sementara, yang bersangkutan menjawab dengan nada tegas: “Tanya saja sama Polsek kamu itu.” Pernyataan tersebut justru memperkeruh situasi di lapangan. Kehadiran unsur pengamanan dan karryawan dalam jumlah besar, termasuk penggunaan anjing K9,bahkan diduga ada yang membawa senjata api laras panjang dalam situasi yang sensitif meningkatkan eskalasi ketegangan. 3. Klarifikasi Terkait Klaim Pemukulan dan Perawatan di Rumah Sakit Terkait klaim bahwa sejumlah karyawan PT. BSP Tbk dirawat di rumah sakit akibat dipukul menggunakan kayu oleh masyarakat, kami menyampaikan bantahan tegas. Berdasarkan fakta di lapangan, insiden yang terjadi berupa aksi saling dorong dalam situasi yang memanas. Beberapa pihak memang sempat terjatuh akibat dorong-dorongan tersebut. Kami tidak menemukan adanya tindakan pemukulan terencana menggunakan kayu sebagaimana yang dituduhkan. Apabila terdapat masyarakat yang terlihat membawa benda menyerupai kayu, perlu kami luruskan bahwa benda tersebut bukanlah kayu yang dipersiapkan sebagai alat untuk menyerang, melainkan bambu penyangga tanaman yang secara spontan terbawa di lokasi. Keberadaan bambu tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat kekerasan dan bukan bagian dari perencanaan tindakan penganiayaan. Dengan demikian, tidak terdapat unsur kesengajaan maupun perencanaan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak perusahaan. Kami selaku kuasa hukum masyarakat berada langsung di lokasi kejadian dan secara aktif berupaya melerai serta menenangkan kedua belah pihak. Kami juga telah meminta pihak perusahaan untuk tidak melakukan tindakan sepihak dan tidak terus mendekati massa, mengingat persoalan lahan masih dalam proses mediasi. Namun pihak perusahaan tetap bergerak mendekati masyarakat dan melakukan aktivitas di area yang disengketakan, sehingga memperbesar potensi gesekan fisik. Oleh karena itu, klaim adanya pemukulan dengan kayu harus dibuktikan secara objektif melalui proses hukum dan pemeriksaan medis yang independen, bukan disimpulkan secara sepihak. 4. Dalil Hukum Perusahaan Tidak Dapat Diterapkan Secara Serampangan Rujukan perusahaan terhadap Pasal 502 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 257 KUHP Baru tidak dapat diterapkan tanpa kepastian status hukum atas lahan. Unsur “melawan hukum” mensyaratkan adanya kepastian penguasaan sah serta tidak adanya sengketa. Apabila lahan masih dalam proses administrasi atau terdapat klaim historis yang belum diselesaikan, maka pendekatan pidana berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi dalam konflik agraria. 5. Terkait Tuduhan Penganiayaan Hewan Kami tidak membenarkan kekerasan terhadap siapa pun, termasuk hewan. Kami tidak membenarkan kekerasan terhadap siapa pun, termasuk hewan. Namun perlu ditegaskan bahwa kehadiran anjing pengamanan di tengah situasi sengketa yang memanas dapat memicu reaksi spontan masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman. Posisi anjing saat kejadian berada di hadapan masyarakat ketika terjadi adu argumentasi. Dalam situasi tersebut, reaksi yang muncul harus dinilai secara proporsional, termasuk kemungkinan adanya respons spontan karena rasa takut atau upaya menghindari potensi bahaya apa lagi sebahagian masyrakat ada yang berpuasa,anjing merupakan binatang kalau menjilat dapat membatalkan puasa. Apabila terdapat klaim penganiayaan hewan, hal tersebut harus dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan independen dan tidak dijadikan alat pembentukan opini publik. 6. Sikap Tegas Kami -Menolak segala bentuk framing yang mengkriminalisasi masyarakat. -Mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap netral dan profesional. -Mendorong penyelesaian melalui dialog resmi dan kepastian administrasi pertanahan -semua pihak saling menghargai proses mediasi yg sedang berjalan -kami Mengingatkan berukang-ulang bahwa pendekatan represif berisiko memperluas konflik sosial. Kami menghormati proses hukum yang berjalan di Polres Asahan, namun menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan dalam konflik yang status lahannya masih dalam perdebatan dan belum memiliki kepastian final. Demikian pernyataan ini kami sampaikan agar publik memperoleh informasi yang berimbang dan objektif. Tim/red

Bersuarakyat.online Asahan – Aroma dugaan praktik penyelewengan dalam aktivitas penebangan kebun karet di wilayah Kisaran Barat, Sei Renggas, Kabupaten Asahan, semakin menguat. Fakta yang memperberat persoalan ini adalah informasi bahwa Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP Asahan telah berakhir pada 30 April 2022. Jika benar tidak terdapat perpanjangan atau pembaruan resmi setelah tanggal tersebut, maka sejak 1 Mei 2022 tanah dimaksud secara hukum kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian, setiap aktivitas pengusahaan di atasnya, termasuk penebangan dan penjualan kayu karet, wajib memiliki dasar hak baru yang sah. Namun di lapangan, aktivitas penebangan diduga tetap berlangsung. Penelusuran tim investigasi menemukan sejumlah indikasi yang menimbulkan pertanyaan serius. Di lokasi tidak tampak plang resmi yang mencantumkan nomor registrasi kegiatan penebangan maupun keterangan legalitas lainnya. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak ditemukan, begitu pula dokumen resmi pengangkutan kayu seperti Delivery Order (DO). Armada pengangkut kayu karet terpantau membawa muatan tanpa kelengkapan dokumen yang dapat diverifikasi secara terbuka, dan batang kayu tidak terlihat memiliki tanda registrasi sebagaimana lazim diwajibkan dalam tata kelola hasil kayu. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa aktivitas penebangan dilakukan dengan tingkat transparansi yang minim dan berpotensi melanggar ketentuan hukum. Apalagi jika kegiatan tersebut berlangsung dengan HGU berakhir, maka persoalan tidak lagi semata-mata menyangkut administrasi pajak, melainkan juga menyentuh aspek legalitas penguasaan tanah negara. Tanpa adanya Surat Keputusan perpanjangan atau pembaruan HGU, dasar hukum pengusahaan lahan tersebut menjadi tanda tanya besar. Dari sisi potensi kerugian negara, perhitungan konservatif menunjukkan angka yang tidak kecil. Dengan asumsi luas tebangan sekitar 100 hektare, volume produksi 80 hingga 120 meter kubik per hektare, serta harga jual kayu karet antara Rp900 ribu hingga Rp1,4 juta per meter kubik, maka nilai bruto kayu diperkirakan mencapai Rp7,2 miliar hingga Rp16,8 miliar. Dari nilai tersebut, potensi kewajiban PNBP diperkirakan berkisar antara Rp1,2 miliar hingga Rp3,6 miliar, sementara PPN 11 persen diperkirakan antara Rp792 juta hingga Rp1,848 miliar. Secara keseluruhan, potensi kerugian negara dari PNBP dan PPN diperkirakan mencapai Rp1,99 miliar hingga Rp5,45 miliar, dengan estimasi tengah sekitar Rp3,57 miliar. Angka ini belum termasuk kemungkinan kehilangan retribusi daerah Apabila terbukti terdapat pemanfaatan tanah negara tanpa hak yang sah serta perolehan keuntungan ekonomi yang merugikan keuangan negara, maka persoalan ini dapat dikaji dalam perspektif tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya apabila ditemukan unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara. Selain itu, jika terdapat pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki otoritas, maka dimensi hukumnya menjadi semakin serius. Publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: .apakah terdapat perpanjangan resmi HGU setelah 30 April 2022, atas dasar hukum apa aktivitas penebangan dilakukan, .apakah seluruh hasil produksi telah dilaporkan dan dikenai kewajiban PNBP serta PPN, dan siapa yang memberikan izin operasional pasca berakhirnya HGU. Transparansi atas dokumen-dokumen tersebut menjadi kunci untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dan kerugian negara. Sebagai entitas usaha yang tunduk pada hukum nasional, PT BSP Asahan seharusnya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas publik, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, didorong untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap status HGU, dokumen produksi dan pengangkutan kayu, serta bukti pembayaran kewajiban kepada negara. Sesuai prinsip jurnalisme berimbang dan ketentuan Undang-Undang Pers, redaksi secara terbuka memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada manajemen PT BSP Asahan untuk menyampaikan penjelasan resmi atas informasi dan dugaan yang berkembang. Klarifikasi tersebut akan dimuat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.   Tim/Red