Bersuarakyat.online Aceh Timur — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi, ( Purn) H. Tito Karnavian dan Menteri Sosial Drs.K.H. Saifullah Yusuf , S.I.P di Kabupaten Aceh Timur, Senin, 16 Maret 2026. Kunjungan dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam rangka penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Aceh Timur. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur. Bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia, jaminan hidup bagi pengungsi, bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan senilai total Rp100.975.850.000,- untuk penanganan korban bencana alam di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Bantuan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp38.215.000.000,- untuk 7.643 Kepala Keluarga (KK), bantuan jaminan hidup sebesar Rp38.921.850.000,- untuk 28.831 jiwa, bantuan isi hunian sebesar Rp22.929.000.000,- untuk 7.643 KK, bantuan santunan ahli waris sebesar Rp900.000.000,- untuk 60 jiwa, serta bantuan santunan luka berat sebesar Rp10.000.000,- untuk 2 jiwa. Dalam laporannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengajukan sejumlah bantuan kepada Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana. Untuk bantuan stimulan sosial ekonomi, Pemkab Aceh Timur mengajukan bantuan bagi 25.320 kepala keluarga berdasarkan data rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.643 kepala keluarga telah mendapatkan persetujuan dengan total anggaran Rp38,21 miliar. Selain itu, bantuan jaminan hidup diajukan untuk 47.389 jiwa selama tiga bulan dengan nilai Rp15 ribu per jiwa per hari, berdasarkan data penghuni hunian sementara dan data tempat tinggal hunian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.831 jiwa telah mendapat persetujuan dengan total anggaran Rp38,92 miliar. Selanjutnya, bantuan isi hunian diajukan untuk 25.320 kepala keluarga, dengan jumlah yang telah disetujui sebanyak 7.643 kepala keluarga dengan total anggaran Rp22,92 miliar. Pemerintah juga menyalurkan santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia sebanyak 60 jiwa dengan total nilai Rp900 juta. Selain itu, santunan bagi korban luka berat diberikan kepada dua orang dengan total bantuan Rp10 juta. Bupati Al-Farlaky juga memaparkan data dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh Timur sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 24 kecamatan dan 454 gampong terdampak bencana. Jumlah rumah yang terendam mencapai 81.603 unit, dengan jumlah pengungsi sebanyak 56.332 kepala keluarga atau 236.822 jiwa. Secara keseluruhan, masyarakat terdampak mencapai 81.603 kepala keluarga atau 290.582 jiwa. Dalam peristiwa tersebut juga tercatat 58 orang meninggal dunia. Sementara itu, data kerusakan rumah berdasarkan BNBA sebelum proses verifikasi menunjukkan rumah rusak ringan sebanyak 16.590 unit, rusak sedang 5.484 unit, dan rusak berat 3.844 unit. Dengan demikian, total rumah yang mengalami kerusakan di Aceh Timur mencapai 25.918 unit. Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Dari total usulan 3.084 unit huntara, sebanyak 1.966 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.082 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh Timur yang terdampak bencana. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan juga mewakili daerah lain yang terdampak bencana, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang telah memberikan perhatian besar bagi daerah kami,” ujar Al-Farlaky. Ia berharap dengan dukungan pemerintah pusat tersebut, proses percepatan penanganan dampak banjir di Aceh Timur dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat segera bangkit dari kondisi bencana. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, Kementerian Sosial ditugaskan menyalurkan berbagai bentuk bantuan mulai dari masa tanggap darurat hingga pasca bencana. Menurutnya, pada masa kedaruratan Kementerian Sosial turut memberikan dukungan logistik, dapur umum, tenda pengungsian, serta berbagai bantuan lain bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan sejumlah lembaga terkait. Sedangkan pada masa pasca kedaruratan, bantuan yang disalurkan meliputi santunan bagi korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, jaminan hidup bagi pengungsi, serta bantuan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme khusus dalam penanganan bencana di sejumlah daerah yang terdampak luas, termasuk di Aceh. “Presiden membentuk satuan tugas khusus yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan berbagai bantuan dari pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif,” ujar Saifullah Yusuf. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa total bantuan yang disalurkan akan membuat sekitar Rp100 miliar beredar di Aceh Timur. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Dana ini akan beredar di Aceh Timur dan diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Tito. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam proses penyaluran bantuan. “Data yang disampaikan harus benar-benar akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk proaktif dalam melengkapi data korban serta membentuk tim satuan tugas khusus guna mempercepat proses pendataan dengan melibatkan unsur Forkopimda agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan yang menjadi hak mereka. (Hsb)
