Juni 2026

Bersuarakyat.online | LABUHANBATU UTARA – Polres Labuhanbatu buka suara terkait video viral yang memperlihatkan seorang emak-emak menggerebek dan memviralkan dugaan barak narkoba di Lingkungan II Kampung Baru, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Menindaklanjuti video yang beredar luas di media sosial tersebut, personel gabungan Polres Labuhanbatu dan Polsek Kualuh Hulu langsung bergerak ke lokasi pada Selasa (23/6/2026) malam. Dikutip dari “Posmetro Medan”, Kasi Humas Polres Labuhanbatu, AKP Aswin Irwan, mengatakan saat petugas tiba di lokasi, barak yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas narkoba sudah dalam keadaan kosong. “Dari lokasi ditemukan delapan bong atau alat hisap sabu-sabu yang ditinggalkan,” ujar AKP Aswin Irwan, Rabu (24/6/2026). Meski menemukan barang bukti berupa alat hisap sabu, petugas tidak berhasil mengamankan seorang pun karena lokasi telah ditinggalkan penghuninya. Untuk mencegah tempat tersebut kembali digunakan sebagai lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkoba, petugas langsung membongkar dan membakar barak-barak yang ada di kawasan tersebut. “Iya, langsung dibongkar dan dibakar supaya tidak digunakan lagi untuk transaksi narkoba,” katanya. Terkait tudingan dalam video yang menyebut barak narkoba tersebut milik pasangan suami istri bernama Uki dan Kiki, pihak kepolisian menyatakan belum menemukan keterkaitan yang dapat dibuktikan. Namun demikian, informasi tersebut tetap menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang dilakukan. “Informasi itu tetap ditindaklanjuti. Kami akan melakukan penyelidikan dan pengembangan berdasarkan informasi yang akurat,” tambah Aswin. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan video seorang emak-emak yang mendatangi lokasi yang disebut sebagai barak narkoba di Kelurahan Aek Kanopan Timur. Dalam rekaman tersebut, perekam menyoroti sebuah rumah yang disebut sebagai milik pasangan suami istri yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Perekam kemudian bergerak ke bagian belakang rumah dan menemukan sejumlah gubuk kayu beratapkan tenda yang berjajar memanjang. Di lokasi itu tampak meja biliar, sejumlah orang yang sedang bermain kartu, serta beberapa alat hisap sabu di atas meja. Video tersebut juga memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai penjaga lokasi, serta seorang pria lainnya yang diduga sedang mengonsumsi sabu sebelum akhirnya melarikan diri saat mengetahui dirinya direkam. Video viral itu pun memicu perhatian publik dan mendorong aparat kepolisian melakukan penindakan di lokasi yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba tersebut. (Red)

Bersuarakyat.online | LABUHANBATU – Sidang perkara pidana Nomor 344/Pid.Sus/2026/PN-Rap dengan terdakwa Rimba Niarta Sianturi dan Robinson Tambunan, serta perkara Nomor 345/Pid.Sus/2026/PN-Rap dengan terdakwa Bungaran Saragih, kembali digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Rabu (24/6/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima orang saksi, yakni Pondang Sihotang, Hansen Sitorus, Eko Dani Safutra, Monang Pasaribu, dan Ali Guntur Nasution SE. Para saksi membenarkan bahwa pada 16 Juli 2025 ketiga terdakwa bersama masyarakat, organisasi mahasiswa, dan organisasi kepemudaan melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi terkait penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Masuk dan Melintasi Jalan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kendaraan angkutan crude palm oil (CPO) yang bermuatan di atas 8 ton dan melintasi jalan perkampungan warga. Menurut para saksi, kegiatan itu telah diberitahukan secara resmi kepada Polres Labuhanbatu pada 11 Juli 2025 dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian selama berlangsungnya aksi. Fakta tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi dari Intelkam Polres Labuhanbatu dalam persidangan sebelumnya pada 10 Juni 2026. Dalam keterangannya, saksi menyebutkan bahwa memang terdapat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada 15, 16, dan 17 Juli 2025. Kuasa hukum para terdakwa, Hutur Pandiangan SH, MH, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan kliennya bertujuan meminta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegakkan peraturan daerah yang membatasi kendaraan angkutan barang bermuatan berat melintasi jalan tertentu. “Klien kami bersama mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat hanya memperjuangkan penegakan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2024 agar kendaraan angkutan barang yang melebihi batas muatan tidak melintasi jalan perkampungan,” ujarnya. Dalam persidangan sebelumnya juga terungkap bahwa Jalan Simpang HSJ merupakan jalan kelas III atau jalan kabupaten. Hal itu dibuktikan melalui rambu dan papan informasi yang dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jalan kelas III hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran dan muatan tertentu, termasuk batas muatan sumbu terberat maksimal 8 ton. Keterangan tersebut diperkuat oleh saksi dari Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu, Ali Guntur Nasution, yang menyatakan bahwa Jalan Simpang HSJ merupakan jalan kelas III dengan pembatasan kendaraan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2024. Selain itu, ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara, Kurnia Sandi, dalam persidangan 10 Juni 2026 menjelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya jarak atau sudut pandang, menimbulkan hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maupun mengakibatkan kerusakan prasarana dan perlengkapan jalan. Menurut kuasa hukum terdakwa, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Ia menilai aksi yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum melalui pemberitahuan kepada pihak kepolisian. “Atas dasar fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, kami memandang proses hukum terhadap klien kami merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan masyarakat dalam menyuarakan kepentingan publik dan penegakan peraturan daerah yang berlaku,” kata Hutur. Pihak kuasa hukum berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif, adil, dan berdasarkan hukum, serta menjatuhkan putusan yang membebaskan Rimba Niarta Sianturi, Robinson Tambunan, dan Bungaran Saragih dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. (Slh/Red)

  RANTAUPRAPAT, 25 Juni 2026 – Lasmariati Sirait, ahli waris sah dari almarhum Riston Sagala, melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners, melakukan serangan balik yang sengit terhadap Duplik yang diajukan oleh PT BCA Finance Rantauprapat (Tergugat I) dan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tergugat II) dalam sidang perkara nomor 52/Pdt.G/2026/PN.RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Pihak Penggugat secara gamblang membongkar berbagai taktik hukum, manipulasi administrasi, dan klausul baku menjebak yang digunakan oleh kedua korporasi besar tersebut untuk menghindari tanggung jawab pembayaran klaim asuransi jiwa konsumen. Bongkar Cacat Hukum Perjanjian BCA Finance (Tergugat I) Menanggapi Duplik dari BCA Finance yang bersikeras meminta persidangan dipindahkan ke PN Jakarta Selatan, Penggugat menilai hal tersebut adalah taktik usang untuk menguras energi dan materi konsumen daerah. Penggugat membongkar dua pelanggaran serius yang dilakukan oleh Tergugat I: Penyalahgunaan Yurisdiksi Notaris: Penggugat membeberkan fakta bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan secara faktual ditandatangani di Rantauprapat, namun anehnya dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat. Pelanggaran wilayah jabatan ini secara hukum mendegradasi akta otentik tersebut menjadi sekadar akta di bawah tangan yang kehilangan kekuatan hukum eksekutorial. Iktikad Buruk Gugatan Balik: Penggugat mengecam tindakan BCA Finance yang malah menggugat balik (rekonvensi) ahli waris senilai Rp169.193.672,- untuk sisa angsuran pokok. Penggugat menegaskan bahwa begitu debitur wafat, utang tersebut otomatis lunas demi hukum melalui skema asuransi jiwa yang preminya sudah dipotong lunas di awal kontrak. Patahkan Tameng ‘Masa Tunggu’ Tokio Marine (Tergugat II) Penggugat juga membantah keras Duplik dari Tokio Marine Insurance yang berlindung di balik klausul Waiting Period (Masa Tunggu) 6 bulan untuk menolak klaim unit kendaraan kedua (Daihatsu New Sigra). Tindakan Diskriminatif Nyata: Penggugat mempertanyakan asas konsistensi pihak asuransi. Almarhum suami Penggugat meninggal di tanggal yang sama, namun mengapa klaim untuk unit kendaraan pertama (Suzuki New Carry) dicairkan tanpa masalah, sedangkan unit kedua ditolak? Penggugat menilai pemisahan ini adalah cara licik korporasi demi merugikan ahli waris. Alasan Cetak Tebal Hanya Formalitas: Pihak asuransi berdalih klausul masa tunggu sudah sah karena dicetak tebal dan miring (bold & italic) pada sertifikat asuransi. Penggugat menegaskan bahwa tulisan tersebut tidak membuktikan adanya edukasi verbal yang jujur dan transparan kepada konsumen kecil saat akad kredit dilakukan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausul baku tersembunyi itu batal demi hukum. Tolak Dalil Salah Alamat: Penggugat menolak keras argumen Tokio Marine yang mengaku tidak memiliki hubungan hukum langsung (error in persona) dengan Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa karena uang premi dipotong langsung dari rekening konsumen dan almarhum adalah tertanggung utama, maka ahli waris memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang mutlak untuk menuntut haknya. “Jangan Giliran Tarik Premi Cepat, Giliran Klaim Cari Celah!”Kuasa Hukum Penggugat menegaskan bahwa argumentasi yang dibangun oleh BCA Finance dan Tokio Marine dalam Duplik mereka hanyalah kepanikan korporasi yang mencoba bersembunyi di balik formalitas hukum kontrak untuk menutupi kesalahan operasional mereka. Pihak ahli waris menyatakan sangat siap dan optimis menghadapi tahap pembuktian di persidangan berikutnya. Penggugat meyakini Majelis Hakim PN Rantauprapat akan bertindak progresif, objektif, dan berpihak pada kebenaran demi melindungi hak-Consumen dari kesewenang-wenangan korporasi jasa keuangan. (Red)