Bersuarakyat.online
PALUTA- Masyarakat Desa Jambu Tonang, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayah mereka, Pada Minggu : 13/09/2026.
Salah seorang warga berinisial AH (32) mengaku bingung karena manfaat dari anggaran tersebut sangat jarang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Masyarakat mengaku terkejut saat mengetahui total Dana Desa Jambu Tonang yang dikucurkan sepanjang tahun 2023 hingga 2026 mencapai Rp.2.783.275.000 (sekitar Rp2,7 miliar).
“Uang sebesar Rp2,7 miliar itu tidak pernah kami rasakan seutuhnya.
Kami menduga Dana Desa tersebut lebih banyak masuk ke kantong pribadi oknum Kepala Desa,” ujar AH menyampaikan keluhannya.
Selain total anggaran, masyarakat juga mempertanyakan realisasi penggunaan dana tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat anggaran pembangunan dan rehabilitasi jalan desa dari tahun 2023 hingga 2026 sebesar Rp.515.904.000. Namun, AH menyebutkan bahwa proyek perbaikan jalan tersebut sangat jarang dilakukan.
Warga mencurigai adanya praktik penggelembungan dana (mark-up) pada sisa proyek rehabilitasi jalan yang ada.
Kekecewaan warga tidak berhenti di situ.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jambu Tonang juga dinilai miris karena diduga tebang pilih dan mayoritas hanya diberikan kepada keluarga atau kerabat dekat oknum Kepala Desa.
Masyarakat turut menyoroti buruknya keterbukaan informasi publik di desa tersebut.
Hingga saat ini, warga mengaku tidak pernah melihat adanya poster atau baliho informasi mengenai ketetapan APBDes dipajang di depan kantor desa—sesuatu yang seharusnya wajib dilakukan agar warga mengetahui rincian DD dan ADD (Alokasi Dana Desa). Padahal, anggaran pembuatan media informasi tersebut telah dialokasikan sebesar Rp.30.550.000 sejak 2023 hingga 2026. Bahkan, warga mengaku sudah hampir 7 tahun keterbukaan informasi ini tidak pernah diwujudkan.
Merespons kondisi tersebut, warga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Camat Ujung Batu untuk segera turun ke lapangan.
Lembaga terkait diharapkan dapat memeriksa kondisi riil masyarakat dan mengaudit tindakan oknum Kepala Desa yang dinilai menabrak hukum.
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, serta menindak tegas dan memproses hukum oknum Kepala Desa Jambu Tonang.
Harahap Kuro-Kuro.
