19 September 2026

Bersuarakyat.online PALUTA- Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (KAMP SUMUT) melayangkan peringatan keras terkait dugaan perambahan dan penggundulan hutan besar-besaran di wilayah Hulu Batang Pane, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dampaknya dinilai akan menimbulkan bencana banjir dan longsor di wilayah hilir. Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh koordinator aksi, Sarmaidin Siregar melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Pada Kamis : 17/09/2026. Sarmaidin mendesak *Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Paluta, Polda Sumut, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Padang Lawas Utara* untuk segera turun dan menindak tegas. Berdasarkan penelusuran dan survei tim mahasiswa di lapangan pada *14 September 2026 di Tj. Marulak, Kec. Padang Bolak, Kab. Paluta*, ditemukan aktivitas alat berat jenis excavator Hitachi yang melakukan pembukaan lahan dan pembabatan hutan. Wilayah yang menjadi sorotan meliputi: – Desa Mananti – Desa Rahuning Jae – Desa Paranpadang – Kec. Padang Bolak, Kab. Paluta Lahan tersebut diduga akan digunakan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit milik *PT First Resources (FR)* di kawasan Hulu Batang Pane. Koordinator KAMP SUMUT menjelaskan, perubahan kawasan hutan di wilayah hulu sangat berbahaya. Jika hutan di hulu terus digunduli, dampak lingkungan di kemudian hari akan sangat fatal. Risiko longsor dan banjir bandang berpotensi mengancam masyarakat di wilayah hilir, khususnya *Desa Napa Gadung Laut*. Kami sudah survei langsung,” tegas Sarmaidin Siregar. Sebagai bentuk keseriusan, KAMP SUMUT memastikan akan menggelar aksi besar-besaran di *Mapolres Paluta, Desa Aek Suhat, Kec. Padang Bolak, pada Rabu 23/09/2026.* Aksi tersebut akan dipimpin langsung oleh *Ketua KAMP SUMUT Parsatuan Siregar.* Dalam aksi tersebut, KAMP SUMUT menyiapkan *11 TUNTUTAN*, antara lain: 1. Desak Kapolres Paluta segera tindak lanjuti dugaan perambahan hutan 2. Evaluasi perizinan oleh Pemda Paluta 3. Pengawasan DPRD Paluta 4. Verifikasi dokumen lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup 5. Kajian kondisi tata air dan legalitas lahan PT First Resources 6. Transparansi dokumen perizinan, lingkungan, tata ruang dan status lahan 7. Pemeriksaan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pihak mahasiswa meminta *KPH 6, Gakkum KLHK, dan APH tidak tutup mata.* Jika dibiarkan, Paluta terancam menjadi langganan banjir. Hingga rilis ini diturunkan, pihak PT First Resources dan KPH 6 belum dapat dimintai keterangan resmi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi. Diduga Rambah Hutan Hulu Batang Pane Untuk Sawit PT FR, UU No 41/1999 Pasal 50 jo Pasal 78 – Perambahan hutan ancaman 10 tahun penjara.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online SABTU, 19 SEPTEMBER 2026, Aceh Timur- Seorang warga yang sedang berada di luar negeri bernama Yunike Apriani dikabarkan ingin pulang ke kampung halaman, namun saat ini menghadapi kendala besar: ia tidak memiliki cukup uang untuk perjalanan pulang. Berdasarkan informasi yang diterima melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 19 September 2026, Nan long yusmiana Kwan yang satu kampung dengan warga tersebut memohon bantuan kepada media untuk menyampaikan kondisi ini kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat. Ia menyampaikan agar informasi ini segera disebarkan, supaya keluarga di kampung mengetahui kondisi Yunike Apriani dan bisa segera mengambil langkah bantuan. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti di negara mana Yunike Apriani berada dan kendala apa saja yang dihadapi selain masalah biaya. Warga berharap ada pihak yang dapat membantu, terutama keluarga dekat, supaya proses kepulangan dapat segera diatur. Catatan: Identitas diambil dari informasi yang beredar; jika ada kesalahan nama atau data, dapat dikoreksi sesuai informasi resmi dari keluarga. #Hsb

Bersuarakyat.online Keresahan mendalam tengah menyelimuti warga Desa Sihoda-hoda, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Di tengah status desa yang masih menyandang predikat desa tertinggal, warga justru disuguhi pemandangan kontras berupa gaya hidup mewah kepala desa (Kades) beserta istrinya. Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) periode 2022–2026 dengan total fantastis mencapai Rp.3.585.837.000 (Rp3,58 miliar) kini mencuat ke permukaan. Kepada jurnalis Bersuarakyat -Paluta pada Jumat (18/09/2026), salah seorang warga berinisial FL (43) meluapkan kekecewaan masyarakat terkait buruknya realisasi pembangunan fisik maupun non-fisik di desa mereka,”Dalam pembangunan, hampir tidak ada wujud nyata dari dana desa tersebut. Namun, jika kita melihat jari tangan kepala desa memiliki emas loudoun dan istrinya hampir pul emas, semua penuh dengan perhiasan emas. Hal ini memicu dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran,” ungkap FL. Masyarakat mencatat sedikitnya ada tujuh poin kejanggalan besar terkait pengelolaan anggaran selama kurun waktu empat tahun terakhir. Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari tahun 2022 hingga 2026 mencapai Rp.419.100.000. Warga menilai pembagiannya tebang pilih dan hanya menyasar keluarga dekat perangkat desa. Selain itu, muncul dugaan pemotongan hak penerima karena jumlahnya yang tidak transparan. Dana sebesar Rp.331.172.600 dialokasikan untuk alat produksi pertanian dan bibit. Namun, petani di Desa Sihoda-hoda mengaku sama sekali belum pernah melihat wujud alat produksi atau menerima bantuan bibit tersebut. Anggaran untuk peningkatan kapasitas perangkat desa atau bimbingan teknis (Bimtek) menyedot dana hingga Rp.779.361.000 (hampir Rp1 miliar). Warga mempertanyakan output dari pelatihan tersebut, mengingat tidak ada perubahan signifikan pada mutu pelayanan desa. Rp.9.500.000 untuk pengadaan buku taman baca desa. Faktanya, warga menegaskan bahwa desa mereka tidak pernah memiliki fasilitas perpustakaan atau taman bacaan sama sekali. Pembinaan Ibu-ibu PKK menguras anggaran Rp.79.783.780, namun kegiatannya dinilai mandek dan tidak pernah terlihat berjalan di lapangan. Anggaran perayaan hari kemerdekaan dan keagamaan dialokasikan sebesar Rp.54.275.000. Ironisnya, pada HUT RI 17 Agustus 2026 lalu, warga sama sekali tidak menggelar perayaan karena ketiadaan dorongan dan dana dari Kades, Warga bahkan harus menumpang ke desa lain atau ke kantor kecamatan untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan. Papan informasi atau baliho LPJ APBDes yang dianggarkan sebesar Rp.13.250.000 tidak pernah terpasang di depan kantor desa. Akibatnya, 99% masyarakat buta informasi dan tidak tahu bahwa desa mereka mengelola anggaran hingga miliaran rupiah. Melihat kondisi desa yang kian memprihatinkan, masyarakat Desa Sihoda-hoda mendesak adanya tindakan tegas dari otoritas terkait. Mereka meminta perhatian khusus dari Bupati Padang Lawas Utara untuk turun langsung meninjau kondisi di lapangan. Selain itu, warga juga berharap pihak Inspektorat Daerah Padang Lawas Utara bersama Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Sihoda-hoda demi tegaknya keadilan dan transparansi pengelolaan uang rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi Kejati Sumut Polda Sumatera Utara Kejaksaan RI Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kementerian Sekretariat Negara RI Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Info Paluta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.   Harahap Kuro-Kuro.