2 November 2026

Bersuarakyat.online –  Aceh Timur     ACEH EAST — Kebijakan pemblokiran bantuan sosial secara sepihak oleh pemerintah pusat memicu gelombang protes dari warga miskin di Kecamatan Darul Aman. Dengan dalih indikasi judi online (judol) hingga perubahan desil kesejahteraan yang tidak valid, sebanyak 307 Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut mendadak gigit jari karena dana bantuan mereka dibekukan pada pencairan Tahap II (Juni/Juli).     Penelusuran aktivis HAM dan pemerhati sosial, Razali alias Nyakli Maop, mengungkap bahwa kebijakan gertak sambal ini berimbas fatal dan salah sasaran di lapangan. Di tingkat provinsi, angka terdampak diperkirakan mencapai ribuan penerima manfaat.       Korban Berbuta Huruf dan Tak Punya Ponsel Diseret Isu “Judol” Ketimpangan dan ironi pemblokiran ini mencuat dalam pertemuan warga di Meunasah Desa Bagok Panah, Kecamatan Darul Aman, yang dihadiri sekitar 50 warga penerima manfaat, perangkat desa, serta pendamping PKH.       Di hadapan petugas, seorang warga miskin yang bantuannya diblokir meluapkan kekecewaannya. Ia menegaskan tidak pernah menyentuh judi online lantaran jangankan mengakses internet, memiliki ponsel pintar (smartphone) pun tidak, ditambah keterbatasan membaca dan menulis. “Bagaimana mungkin warga yang buta huruf dan tidak punya HP Android dituduh main judi online? Ini bukti telanjang bahwa verifikasi data pusat dilakukan asal-asalan dari balik meja tanpa melihat realitas di lapangan,” tegas Razali Nyakli Maop di lokasi.         Razali menambahkan, setidaknya ada 10 warga miskin terverifikasi yang saldo di rekening banknya tertera ada, namun terkunci rapat. Sebaliknya, sejumlah warga yang tergolong mampu justru masih melenggang menerima kucuran bansos. Prosedur Sanggah Jalan di Tempat, Petugas Cuci Tangan.     Pendamping PKH setempat, Faizin, berkali-kali meyakinkan warga bahwa dana di rekening tidak hilang dan bisa ditarik kembali apabila proses sanggahan selesai. Ia juga menegaskan bahwa pihak pendamping di lapangan tidak memiliki kewenangan atas pemblokiran tersebut.   Namun, penjelasan tersebut dinilai sekadar pelemparan tanggung jawab. Warga mendesak kepastian waktu, mengingat pengajuan sanggahan dari beberapa desa di Darul Aman sudah masuk sejak satu bulan lalu tanpa ada kejelasan atau realisasi pencairan hingga hari ini.     Dizalimi Sistem di Tengah Bencana: Prabowo Didesak Buka Pemblokiran Kondisi ini kian memprihatinkan mengingat sebagian besar warga terdampak berada dalam posisi rentan pascabencana banjir di Aceh. Banyak di antara mereka yang masih bertahan di pengungsian dengan harta benda dan lahan pertanian yang rusak total.       “Pemerintah pusat bukan hanya gagal memvalidasi data, tetapi telah menzalimi rakyat Aceh. Di saat warga terpuruk akibat banjir, hak dasar mereka untuk bertahan hidup justru dikunci oleh sistem yang cacat,” seru Razali. Atas dasar itu, Razali Nyakli Maop mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial untuk segera mengambil langkah diskresi: membuka pemblokiran seluruh rekening bansos warga miskin di Aceh dan Sumatra, serta melakukan evaluasi total terhadap sistem verifikasi yang merugikan rakyat kecil tersebut. Hsb