Aceh Timur,BersuaRakyat.Online Oknum kepala sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Darul Ihsan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang berinisial (MD) diduga telah lecehkan profesi wartawan dengan memberikan uang kepada dua orang wartawan senilai Rp 20.000 di dalam Amplop. Peristiwa tersebut bermula ketika dua orang wartawan Aceh Timur berkunjung ke sekolah yang bertujuan ingin bertemu dan sekaligus silaturahmi dengan oknum kepala sekolah SMP N 2 Darul Ihsan (MD), pada, Kamis (20/2/2025) pukul 12;00 WIB. Kunjungan ke dua wartawan DD dan SR ke SMP Negeri 2 darul Ihsan tersebut bukan semata-mata hanya sekedar silaturahmi saja, melainkan ada beberapa prihal yang ingin di konfirmasi oleh DD dan SR kepada oknum kepala sekolah (MD). Tujuan utama kami silaturahmi ke SMP N 2 Karena kami ingin bertanya kepada oknum kepsek tersebut, ada apa dan kenapa saat MD menjabat sebagai kepala SMA N 1 Darul Aman memblokir nomor saya. “kata DD “DD mengatakan kepada media ini bahwa Ia sudah cukup lama mengenal oknum kepala sekolah SMP Negeri 2 Darul Ihsan (MD), waktu itu (MD) masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Mengetahui bahwa (MD) yang dulunya pernah menjabat sebagai kepsek SMA N 1 Darul Aman dan kini (MD) telah berpindah tugas sebagai kepala SMP N 2 Darul Ihsan DD dan SR berkunjung lah ke sekolah dan ingin bertemu sekaligus berbincang-bincang dengan oknum kepsek (MD) karena sudah lama tidak berjumpa.”ucap DD lanjut DD mengungkapkan, Sebelum bertemu dengan oknum kepsek tersebut, DD dan SR sempat keliling dan melihat serta mencermati terkait kondisi rumah sekolah yang diduga kuat seperti kurang terawat dan terkesan sangat kumuh.”ungkap DD “Masih lanjutnya, Tidak berselang lama usai kami berbincang-bincang dengan oknum kepsek SMP N 2 (MD), tiba-tiba masuklah salah seorang guru wanita ke ruangan kepsek, Oknum guru wanita tersebut lalu menanyakan maksud dan tujuan kedatangan kami ke sekolah, Dan Ia juga mengucapkan kata kepada DD dan SR, dengan ucapan “Jangan Lama-lama Bang Kami Mau Berangkat ke Tempat Acara di Peudawa”.terang DD menirukan perkataan dari oknum guru wanita tersebut. Setelah percakapan dengan oknum kepsek selesai, Lalu oknum kepsek tersebut meminta ijin untuk keluar sebentar, kemudian tidak berselang lama ada titipan amplop yang diberikan kepada kami oleh salah seorang oknum guru, Ironisnya lagi terlihat jelas di dalam Amplop yang tanpa perekat / Lem tersebut berisi uang senilai; Rp. 20.000., Lalu kami bertanya ke oknum guru tersebut, Ijin Ibu guru ini Amplop apa kok ada uang di dalamnya yang Ibu berikan kepada kami, oknum guru tersebut menjawab bahwa Amplop ini adalah titipan dari kepsek, kepsek yang meminta saya agar memberikannya untuk Abang jelas oknum guru kepada DD dan SR. Sekitar pukul 14:00 WIB, DD dan SR menjumpai Kabid PSMP Disdikbud Aceh Timur Bapak Ferdiansyah atau yang lebih akrab disapa Pak Rian, DD dan SR menyampaikan prihal tersebut dan sekaligus meminta tanggapan dari Pak Rian selaku Kabid. Ferdiansyah mengatakan bahwa kita akan segera menegur oknum kepala sekolah tersebut kenapa prihal ini bisa terjadi dan kami juga akan segera memanggil oknum kepsek sambil memberi arahan kepada oknum kepsek tersebut, Supaya untuk kedepannya jangan sampai terulang kembali prihal ini kepada wartawan yang lainnya. Sebab Wartawan adalah sebagai Mitra maka dari itu saling menjaga dan saling menghormati lah jika masih ingin bermitra dengan wartawan”ungkap Kabid PSMP Disdikbud Aceh Timur, Ferdiansyah. Memang sepengetahuan saya sejauh ini yang saya dengar DD dan SR jarang sekali ke sekolah bisa dikatakan hampir tidak pernah mencari masalah atau bermasalah dengan pihak sekolah baik kepala sekolah maupun guru pengajar.”terang

  BersuaRakyat.Online Ketua SEMMI Aceh Tamiang, Muhammad Irfan Zikri menyatakan, bahwa pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan aset daerah. “Ada laporan bahwa kendaraan dinas digunakan untuk urusan pribadi, bahkan ada isu kendaraan tersebut disewakan untuk kepentingan tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan karena aset-aset tersebut dibeli dengan uang rakyat,” ujar Muhammad Irfan Zikri Menurut Muhammad Irfan Zikri, langkah menempelkan stiker identitas pada aset daerah akan memudahkan masyarakat untuk membedakan mana yang merupakan milik pribadi dan mana yang merupakan milik negara. “Stiker ini tidak hanya sebagai penanda, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas” ujarnya. Muhammad Irfan Zikri menekankan bahwa pengelolaan aset daerah harus terbuka dan transparan, termasuk dalam penggunaan kendaraan dinas. “Aset negara adalah amanah dari rakyat, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan. Pemasangan stiker ini juga bisa menjadi bentuk kontrol masyarakat terhadap aset negara,” jelasnya. Ketua SEMMI Aceh Tamiang berharap Bupati Aceh Tamiang segera mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan SKPD untuk memasang stiker atau tanda khusus pada seluruh aset daerah. “Kebijakan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola aset publik secara bertanggung jawab dan profesional,” tegasnya. “Selama ini banyak aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak tidak terurus dengan baik. Sehingga keberadaan sejumlah aset tersebut tidak memberikan manfaat bagi Aceh Tamiang, justru sebagian dinilai banyak merugikan keuangan daerah. Terutama aset berupa kendaraan dinas,Excavator, road greder, Bomac, Buldoser yg milik Pemda.Ujarnya SEMMI Aceh Tamiang berharap kepada Bupati Aceh Tamiang . “Kami meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk memberi atensi serius terhadap persoalan aset daerah. Selama ini pengelolaan aset banyak yang tidak jelas. Terutama aset kendaraan dinas. Kita memperoleh informasi banyak mobil dinas dikuasai oleh pihak lain,” ujar. Sementara, lanjutnya, dalam APBD beban untuk biaya BBM, biaya onderdil dan perawatan mobil dinas tergolong besar. Ini harus diperjelas dan didata ulang. Yang berada ditangan pihak lain harus segera ditarik kembali. Sebagian yang memenuhi syarat lebih baik dilelang saja, agar tidak lagi jadi beban daerah. “Karena itu kita sangat berharap kepada Bupati dimasa jabatannya dapat menyelesaikan persoalan ini. Dengan kepemimpinan Armia Ismail dapat membawa perubahan yang baik kedepannya.ujarnya

  Banda Aceh,BersuaRakyat.Online 22 Februari 2025. Aktivis perempuan Yulindawati turut menanggapi polemik yang terjadi antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan pihak Partai Gerindra terkait pengangkatan Alhudri sebagai PLT Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.   “Saya sarankan pihak kepolisian jika ada indikasi seperti yang diutarakan oleh Ketua DPRA adanya dugaan pelanggaran Hukum, untuk usut tuntas persoalan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA). Jika benar bahwa SK tersebut bukan produk resmi BKA seperti yang dipertanyakan oleh Ketua DPRA, maka patut diduga telah terjadi maladministrasi di pemerintahan Aceh, lebih jauh lagi dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen negara,” ujar Yulindawati dalam pernyataannya.   Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti benar, maka kasus ini harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib agar dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Menurut Yulindawati, belum genap satu bulan pemerintahan Muallem dan Dek Fadh berjalan, namun sudah mulai menunjukkan ketidakseimbangan. “Bau amis haus kekuasaan mulai tercium, dan ini merupakan sinyal yang tidak baik. Dengan lemahnya kemampuan Muallem dalam birokrasi serta administrasi pemerintahan, kondisi ini bisa berbahaya bagi stabilitas kepemimpinan Gubernur. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa pada tahun kedua, pemerintahan ini bisa mengalami kudeta,” tambahnya.   Selain itu, Yulindawati juga menyoroti keikutsertaan Muallem dan seluruh kepala daerah Aceh dalam kegiatan Retret 505 di Magelang. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. “Seharusnya, dengan prinsip kekhususan Aceh dalam menegakkan syariat Islam, Muallem, Illiza, dan beberapa kepala daerah lainnya menolak untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut,” tegasnya.   Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retret adalah kegiatan perenungan yang umumnya dilakukan oleh salah satu agama non-Muslim. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam yang dijunjung tinggi di Aceh, seharusnya kegiatan ini dapat ditolak oleh para pemimpin daerah.   Yulindawati menekankan bahwa pemerintah Aceh harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada citra kepemimpinan serta integritas pemerintahan di mata masyarakat Aceh yang mayoritas berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.