10 Maret 2025

Labuhanbatu – Bersuarakyat.online Sidang ke 4 (empat) lanjutan perkara tindak pidana narkoba agenda putusan sela yang dilaksanakan setelah jaksa penuntut umum pada persidang minggu lalu memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Khairil Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto alias Deka. Kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan pada hari senin (10 /03/2025) Adapun persidangan pada hari ini senin (10/3) di PN (Pengadilan Negeri) Rantauprapat kabupaten labuhanbatu adalah Perkara Pidana dengan Nomor Perkara : 103/Pidsus/ 2025/ PN. Rap untuk dan atas nama terdakwa Khairil Arifin Hasibuan alias Dedi Kunto alias Deka. Dalam persidangan JPU (Jaksa Penuntut Umum) menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut: 2 (dua) orang dari kepolisian yang menangkap terdakwa di bandara sultan thaha Syaifuddin Jambi dan satu lagi Hari Apriandi alias Ari Sunggul alias Arsu. Dibawah sumpah dalam persidangan di pengadilan, saksi Arsu mengaku saat memberikan keterangan bahwa dia ditangkap dengan tangan diborgol, mata dilakban kemudian kakinya didor bukan karena melarikan diri Dalam persidangan saksi juga menyebutkan dengan dalam keadaan tertekan dan kondisi tidak sehat karena kedua kakinya didor, Asru dipaksa menanda tangani, sementara Asru sempat protes karena telah dituduhkan berhubungan komunikasi dengan akun facebook cina lain Setelah persidangan terdakwa DK berjalan keluar dari persidangan dengan pengawalan ketat menuju mobil tahanan. Menjawab konfirmasi awak media Khairil Arifin Hasibuan Alias Deka mengatakan, “bahwa saksi Asru tadi keterangannya sangat jauh dari dakwaan terhadap dirinya, setelah itu dia pun naik lalu masuk kedalam mobil tahanan. Halomoan Panjaitan SH sebagai penasehat hukum terdakwa, telah memberikan keterangan dihadapan awak media dan menjelaskan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah sidang putusan sela ditambah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ” Ada 3 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu, 2 saksi dari polisi yang menangkap terdakwa di bandara Jambi dan 1 lagi saksi Hari Apriandi alias Ari Sunggul alias Arsu. Kita melihat dan mendengar, keterangan saksi itu di bawah sumpah saat di pengadilan, saksi merasa tertekan karena disuruh menandatangani berkas. Perbuatan itu sangatlah melanggar hak asasi manusia, hal seperti itu tidak diperbolehkan, apalagi saksi tidak berdaya lagi. Jadi saksi sangat tertekan, demikian diucapkan kuasa hukum terdakwa. (Tim)

BersuaRakyat.Online Bagansiapi-api, RIAU – Hari ini, Senin 10 Maret 2025. Sebuah laporan elektronik resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, mengungkap dugaan penyimpangan besar-besaran dalam penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Segajah,Kecamatan Kubu, sampaikan Arjuna Sitepu, Kepala Divisi Pengawasan dan Pencegahan Yayasan Dewan Perwakilan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi kepada media ini. Laporan ini menyoroti dugaan mark-up Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyimpangan dalam proyek fisik yang didanai oleh Dana Desa Tahun 2024. Kasus ini telah mengguncang kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, terang Atjuna. Dugaan Mark-Up BLT Rp 122 Juta Menurut laporan yang diterima, BLT yang awalnya direncanakan untuk 36 Kepala Keluarga (KK) dengan total anggaran Rp 129.600.000, tiba-tiba dinaikkan menjadi 68 KK dengan total anggaran Rp 244.800.000. Kenaikan ini diduga merupakan bentuk mark-up sebesar Rp 122.400.000, yang melanggar Pasal 4 Ayat 1 Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023. Aktivis pegiat anti-rasuah, Arjuna Sitepu, menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Proyek Fisik yang Dilaporkan Selain BLT, laporan ini juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam beberapa proyek fisik yang didanai oleh Dana Desa. Proyek pembangunan Posyandu Bunga Melati dengan anggaran Rp 97.826.000 diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Begitu pula dengan proyek pembangunan Jembatan Besi CNP sepanjang 10 meter yang menelan biaya Rp 45.950.000, serta proyek penanaman nanas seluas 2 Ha dengan biaya Rp 94.519.200. Proyek pengadaan sapi senilai Rp 102.475.000 juga diduga tidak transparan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran Regulasi dan Implikasi Hukum Kasus ini diduga melanggar beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023. Nasriah Amd.Keb, Pj Datin Penghulu (Kepala Desa) Sungai Segajah, diduga bertanggung jawab atas penyimpangan ini. Jika terbukti, kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Rekomendasi untuk Inspektorat Laporan ini merekomendasikan agar Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Sungai Segajah, sebagaimana amanat berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 72 Yang Berbunyi: Laporan yang Dimaksud Pada Pasal 68 dan Pasal 70 di Informasikan Kepada Masyarakat melalui Media Informasi. Sesuai Bunyi dalam Pasal 70. Yaitu: – Laporan Keuangan Terdiri Atas 1 Laporan Realisasi APBDes 2. Catatan Atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Kegiatan dan – Daftar Program Sektoral dan Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa. Dan Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 40 Yang Berbunyi: Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 s/d 7 dan Pasal 3 s/d 8 Di Informasikan Kepada Masyarakat, Yaitu: Pada Pasal 9 Ayat (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) Meliputi Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Desa yang Merupakan Hak Desa Dalam 1 Tahun Anggaran, tegas Arjuna. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, untuk memastikan penanganan hukum yang tegas dan transparan. Peningkatan mekanisme pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, jelasnya. Langkah Tegas Dibutuhkan Kasus ini menjadi bukti nyata rapuhnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa. Langkah tegas dari Inspektorat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Dana Desa digunakan sesuai tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat desa. Berita ini disusun berdasarkan laporan resmi yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Semua informasi yang disajikan didasarkan pada fakta dan data yang tercantum dalam laporan tersebut, tutupnya.(TIM)

Labuhanbatu – Bersuarakyat.online Sidang ke 4 (empat) perkara tindak pidana narkoba, agenda putusan sela dilaksanakan setelah jaksa penuntut umum pada persidang minggu yang lalu memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Khairil Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto alias Deka. Kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan pada hari senin (10 /03/2025) Persidangan hari ini senin (10/03/2025 ) di PN (Pengadilan Negeri) Rantauprapat dalam Perkara Pidana dengan Nomor Perkara : 103/Pidsus/ 2025/ PN. Rap untuk dan atas nama terdakwa Khairil Arifin Hasibuan alias Dedi Kunto alias Deka. Dalam persidangan JPU (Jaksa Penuntut Umum) menghadirkan saksi – saksi yaitu: 2 (dua) orang dari kepolisian yang menangkap terdakwa di bandara sultan thaha Syaifuddin Jambi dan Hari Apriandi alias Ari Sunggul alias Arsu. Dibawah sumpah dalam persidangan di pengadilan, Arsu mengaku memberikan keterangan bahwa dia ditangkap dengan tangan diborgol, mata dilakban kemudian kakinya didor bukan karena melarikan diri Dalam persidangan saksi juga menyebutkan dengan dalam keadaan tertekan dan kondisi tidak sehat karena kedua kakinya didor, Asru dipaksa menanda tangani, sementara Asru sempat protes karena telah dituduhkan berhubungan komunikasi dengan akun facebook cina lain Keluar dari persidangan sambil berjalan dengan pengawasan ketat menuju mobil tahanan, terdakwa Khairil arifin Hasibuan alias Dedek Kunto alias Deka saat dikonfirmasi awak media menyebutkan bahwa, saksi Asru tadi keterangannya sangat jauh dari dakwaan terhadap diri Khairil arifin Hasibuan alias Dedek Kunto alias Deka Halomoan Panjaitan SH Penasehat Hukum Khairil arifin Hasibuan alias Dedek Kunto alias Deka memberikan keterangan dihadapan awak media, bahwa agenda sidang hari ini sidang putusan sela ditambah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ” Ada 3 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu, 2 saksi polisi sebagai penangkap di bandara Jambi dan 1 lagi saksi Hari Apriandi alias Ari Sunggul alias Arsu. Keterangan itu di pengadilan dibawah sumpah, saksi merasa tertekan karena disuruh menandatangani berkas. Perbuatan itu sangatlah melanggar hak asasi manusia, tidak diperbolehkan, apalagi saksi tidak berdaya lagi. Jadi saksi sangat tertekan, demikian diucapkan kuasa hukum terdakwa. (Tim)