14 Maret 2025

Labuhanbatu – bersuarakyat.online Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat hari ini, Jumat (14/03/2025), menggelar acara Pemeriksaan Setempat/Lapangan (descente) dalam perkara no. 105/Pdt.G/2024/PN.RAP. yang terletak di Dusun VII Timbang Air Desa Sidorukun. antara Jumadi selaku Ahli Waris Alm.Ishkak dengan Pemerintah Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Kab.Labuhanbatu dengan TERGUGAT I; Mantan Ketua BPD Desa Sidorukun ( DPRD LABUHANBATU terpilih dapil 5 Kecamatan Bilah Hulu dan Pangkatan TERGUGAT II; Mantan Pjs. Kepala Desa Sidorukun TERGUGAT III, Mantan Camat Pangkatan Tergugat IV dan Camat Pangkatan selaku Turut Tergugat 1. Hadir dalam kesempatan ini, Majelis Hakim PN Rantauprapat yang diketuai oleh Tomi Manik, Tim Kuasa Hukum Penggugat Beriman Panjaitan, Tim Kuasa Hukum Para Tergugat serta beberapa utusan dari masing-masing pihak. Proses pemeriksaan berlangsung lama karena Majelis Hakim mengecek batas-batas tanah yang disengketakan. Mengawali proses ini, para pihak telah diwakili kuasa hukum. Karenanya, selain kuasa hukum diminta untuk tidak ikut berbicara. Beriman selaku kuasa hukum Penggugat Jumadi menegaskan bahwa pemeriksaan ini dalam rangka melihat dalil gugatan penggugat menyangkut letak batas tanah yang harus diketahui. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa setiap perkara yang menyangkut masalah tanah, harus dilakukan Pemeriksaan Setempat/Lapangan (descente), terangnya. Dikonfirmasi tentang gugatan ini, setelah Selesai melakukan Pemeriksaan Setempat/Lapangan, beriman kembali mengingatkan bahwa Majelis Hakim hanya memeriksa objek yang disengketakan dalam perkara perdata nomor 105 Selain itu, tidak ada lagi yang kami periksa, tegasnya. Ditambahkan Jumadi bahwa Pihak Pemerintah desa yang menyatakan bahwa tanah milik orang tua kami alm.ishkak sudah pernah diganti rugikan, akan tetapi suratnya ganti rugi tersebut palsu, karna surat aslinya masih ada sama kami selaku Ahli waris,dan ayah saya berpesan dahulu sebelum meninggal menyampaikan surat aslinya bahwa tidak pernah dijual justru kami disuruh meminta tanah itu kembali, dan beberapa kali kami dan ibu saya yg masih hidup bolak balik meminta ke desa tapi belum diserahkan, oleh desa, beberapa kali mediasi, camat, pemerintah Desa tidak pernah menunjukan surat seperti itu, kok tiba-tiba muncul buktinya dari punya surat ganti rugi, Ungkap jumadi Dalam persidangan kesaksian dari sutrisno menyatakan bahwa mengetahui alm. Pak Ishak orang tua Jumadi sebagai penggugat benar membeli tanah dari Zakaria dan Seno lebih kurang 2 ha, karna saksi yg menunjukan tanahnya,…. Saksi kadus adi  menyatakan bahwa pak ishak ada menjual kaplingan diluar 2 ha yg digugat dan mengetahui bahwa penggugat benar mengelola dan memanen tanah yg digugat. #camat #kepaladesa #apdesilabuhanbatu #pangkatan #labuhanbatu #pengadilannegeri Red

      BERSUARAKYAT.ONLINE, ROKAN HILIR Pasca nyaris bentrok pada 8 Maret 2024 lalu, perselisihan dua kubu Federasi Serikat Pekerja Transportasi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di gudang Wingsfood, Jln Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah berujung mediasi oleh Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir.   Mediasi yang dipimpin oleh Wabup Jhony Charles dan dihadiri kedua kubu SPTI yakni kubu H Fuad Ahmad dan kubu Ahmad Daimun Sitompul itu dilakukan pada Senin (10/3/2025) lalu. Lantas apakah kubu Fuad Ahmad bisa terjalin KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) dengan Gudang Wingsfood, PT Pekanbaru Distribusi Indoraya?   Pimpinan PUK SPTI kubu Fuad Ahmad, H Mangunsong yang ditemui di KM 5 Bahtera Makmur, Kamis (13/3/2025) membenarkan bahwa pihaknya yang berhak bongkar muat barang di wilayahnya.   “Hal itu terungkap saat mediasi bahwa yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Rokan Hilir adalah SPTI kubu H Fuad Ahmad,” ungkap H Mangunsong.   Mangunsong yang didampingi sejumlah pengurus PUK Bahtera Makmur dan Ketua PUK Bagan Batu Kota, Lukman Samosir juga menjelaskan, KKB yang terjalin antara Gudang Wingsfood Rokan Hilir bukan dengan SPTI kubu Ahmad Daimun Sitompul, melainkan dengan CV Karunia Kasih Utama Sukses.   Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Sekretaris DPC SPTI kubu H Fuad Ahmad yang juga selaku Koordinator Lapangan, Juli Berkat Simanjuntak.   “Mediasi yang dipimpin oleh Wabup Jhony Charles itu belum final, rapat tersebut hanya bersifat pembahasan awal dan belum ada kesimpulan atau keputusan yang mengikat,” tegas Juli Berkat Simanjuntak.   Dia menjelaskan, SPTI yang dipimpin oleh H Fuad Ahmad akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak anggota untuk dapat bekerja di PT Wings. Dimana F.SPTI-K.SPSI kubu H. Fuad Ahmad telah tercatat dan terdaftar secara resmi di Disnaker Rokan Hilir sejak tahun 2011 hingga saat ini.   Berkat menambahkan bahwa hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 19, yang menyatakan bahwa nama dan lambang serikat pekerja/buruh, federasi, dan konfederasi yang telah tercatat tidak boleh sama dengan yang telah terdaftar sebelumnya.   Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Rokan Hilir, Firdaus, lanjut Juli Berkat, juga telah menegaskan bahwa hanya F.SPTI-K.SPSI kubu H. Fuad Ahmad yang tercatat di Disnaker Rokan Hilir.   “Hal ini memperkuat posisi kami sebagai satu-satunya serikat pekerja yang diakui secara hukum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir,” imbuhnya.   Berkat menambahkan, beberapa hari belakangan terbit pemberitaan di salah satu media online adanya klaim kubu Ahmad Daimun Sitompul yang berhak melakukan aktivitas bongkar muat barang di gudang Wingsfood tersebut atas keputusan Disnaker.   “Keputusan tersebut, jika memang ada, dianggap tidak sah dan bertentangan dengan fakta bahwa FSPTI-KSPSI kubu H. Fuad Ahmad telah terdaftar secara resmi di Disnaker Rokan Hilir sejak tahun 2011,” pungkasnya.   “Kami mendesak agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengambil tindakan sepihak yang dapat menimbulkan konflik lebih lanjut,” terangnya lagi.   “Kami mengimbau semua pihak, termasuk kubu Ahmad DS, untuk tidak menciptakan keributan atau mengambil tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kami percaya bahwa penyelesaian sengketa ini harus dilakukan melalui jalur hukum dan dialog yang konstruktif, bukan melalui tindakan yang dapat merugikan semua pihak, termasuk para pekerja dan investor,” pungkasnya.     ( Panca Sitepu).

Labuhanbatu – bersuarakyat.online Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat hari ini, Jumat (14/03/2025), menggelar acara Pemeriksaan Setempat/Lapangan (descente) dalam perkara no. 105/Pdt.G/2024/PN.RAP. yang terletak di dusun VII timbang desa Sidorukun. antara Jumadi selaku Ahli Waris Alm.Ishkak dengan Pemerintah Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Kab.Labuhanbatu dengan TERGUGAT I; Mantan Ketua BPD Desa Sidorukun ( DPRD LABUHANBATU terpilih dapil 5 Kecamatan bilah hulu dan pangkatan TERGUGAT II; Mantan Pjs. Kepala Desa Sidorukun TERGUGAT III, Mantan Camat Pangkatan Tergugat IV dan Camat Pangkatan selaku Turut Tergugat 1. Hadir dalam kesempatan ini, Majelis Hakim PN Rantauprapat yang diketuai oleh Tomi Manik, Tim Kuasa Hukum Penggugat Beriman Panjaitan, Tim Kuasa Hukum Para Tergugat serta beberapa utusan dari masing-masing pihak. Proses pemeriksaan berlangsung lama karena Majelis Hakim mengecek batas-batas tanah yang disengketakan. Mengawali proses ini, para pihak telah diwakili kuasa hukum. Karenanya, selain kuasa hukum diminta untuk tidak ikut berbicara. Beriman selaku kuasa hukum Penggugat Jumadi menegaskan bahwa pemeriksaan ini dalam rangka melihat dalil gugatan penggugat menyangkut letak batas tanah yang harus diketahui. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa setiap perkara yang menyangkut masalah tanah, harus dilakukan Pemeriksaan Setempat/Lapangan (descente), terangnya. Dikonfirmasi tentang gugatan ini, setelah Selesai melakukan Pemeriksaan Setempat/Lapangan, beriman kembali mengingatkan bahwa Majelis Hakim hanya memeriksa objek yang disengketakan dalam perkara perdata nomor 105 Selain itu, tidak ada lagi yang kami periksa,tegasnya. Ditambahkan Jumadi bahwa Pihak Pemerintah desa yang menyatakan bahwa tanah milik orang tua kami alm.ishkak sudah pernah diganti rugikan, akan tetapi suratnya ganti rugi tersebut palsu, karna surat asli yang dibuat pada tahun 1978 masih ada sama kami selaku Ahli waris dan ayah saya berpesan dahulu sebelum meninggal menyampaikan surat aslinya bahwa tidak pernah dijual justru kami disuruh meminta tanah itu kembali, dan beberapa kali kami dan ibu saya yg masih hidup bolak balik meminta ke desa tapi belum diserahkan, oleh desa, beberapa kali mediasi, camat, pemerintah Desa tidak pernah menunjukan surat seperti itu, kok tiba-tiba muncul buktinya dari punya surat ganti rugi, Ungkap jumadi. Dalam persidangan kesaksian dari sutrisno menyatakan bahwa mengetahui alm. Pak Ishak orang tua Jumadi sebagai penggugat benar membeli tanah dari Zakaria dan Seno lebih kurang 2 ha, karna saksi yg menunjukan tanahnya,…. Saksi kadus adi  menyatakan bahwa pak ishak ada menjual kaplingan diluar 2 ha yg digugat dan mengetahui bahwa penggugat benar mengelola dan memanen tanah yg digugat. camat #kepaladesa #apdesilabuhanbatu #pangkatan #labuhanbatu #pengadilannegeri (Red)