20 Mei 2025

Jakarta-BersuaRakyat.Online 20 Mei 2025. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Ikatan Alumni FKUI (ILUNI FKUI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Senat Mahasiswa FKUI (BEM SM FKUI) menyelenggarakan acara Mimbar Bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI FKUI, Salemba. Acara ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.30 WIB dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, alumni, serta tokohtokoh penting di bidang pendidikan kedokteran dan kesehatan Indonesia. Acara ini merupakan respons atas berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan yang belakangan mendapat kritik keras dari 158 Guru Besar FKUI, yang telah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk Salemba Berseru pada 16 Mei 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan kedokteran, termasuk pendidikan dokter spesialis, serta mengancam kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Bertindak sebagai Pembawa Acara adalah Dr Eko Wahju Tjahjono, yg khusus datang dari Purwokerto, dan Yusuf, mahasiswa tingkat 2 FKUI. Dalam orasinya, Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes N-TB, SpKP, AAK, selaku Ketua Umum ILUNI FKUI, menegaskan bahwa menjaga kualitas pendidikan kedokteran adalah bentuk perjuangan untuk masa depan bangsa yang sehat dan berkeadilan. “Hari Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan kita pada semangat Boedi Oetomo yang menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk membangun fondasi kemerdekaan. Hari ini, kita butuh semangat kebangkitan yang sama, untuk melindungi kedaulatan pendidikan kedokteran dan kesehatan rakyat Indonesia,” tegasnya. Wawan menyoroti sejumlah isu penting, termasuk penyederhanaan proses pendidikan dokter, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan, pengurangan independensi kolegium, serta potensi penurunan standar kompetensi dokter. “Pendidikan kedokteran bukan sekadar pelatihan teknis. Ia adalah proses mendalam untuk membentuk profesional kesehatan yang memegang tanggung jawab moral tertinggi, menjaga nyawa manusia,” tegas Wawan. Sementara itu, Ketua BEM IKM FKUI, M. Thorig, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan atas arah kebijakan kesehatan yang diambil pemerintah, terutama oleh Kementerian Kesehatan, yang dinilai tidak melibatkan komunitas akademik dan profesi secara inklusif. “Kami berdiri di sini karena kami peduli. Kami tidak bisa diam ketika masa depan profesi kami, dan keselamatan pasien kami kelak, dipertaruhkan oleh kebijakan yang terburu-buru, sentralistik, dan minim dialog. Kami menuntut partisipasi bermakna dari institusi pendidikan dan organisasi profesi dalam setiap penyusunan kebijakan kesehatan nasional”, imbuh Thorig. Menurut Thorig, Kementerian Kesehatan tidak boleh menjadi satu-satunya penentu arah tanpa mendengar suara dari kampus, dari rumah sakit pendidikan, dan dari masyarakat profesi yang telah berkontribusi selama puluhan tahun. “Kita buiuh kolaborasi yang sehat, bukan dominasi sepihak,”tambah Thorig. Acara juga menghadirkan orasi dari berbagai tokoh lainnya, termasuk Kolonel (Purn) dr. Nurdadi Saleh, SpOG, dan Mayjen TNI (Pum) dr. Budiman, SpBP-RE, yang memberikan perspektif dari dunia medis militer. Prof. Dr. dr. Purwandyastuti, mewakili kalangan dosen FKUI, menekankan pentingnya menjaga independensi akademik dalam pendidikan kedokteran. Diharapkan pula kehadiran perwakilan Guru Besar dari berbagai institusi di Indonesia, serta perwakilan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) untuk menyampaikan pernyataan sikap bersama. ILUNI FKUI dan BEM SM FKUI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap seruan 158 Guru Besar FKUI, dan mengajak seluruh alumni, organisasi profesi, serta masyarakat luas untuk turut serta menjaga kualitas pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. ILUNI FKUI juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang substansial dan sejajar dengan institusi pendidikan dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Acara bertema “Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Bermutu adalah Hak Rakyat” ini ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan sesi foto bersama seluruh peserta.

Jakarta-BersuaRakyat.Online Dengan adanya PHK yang sudah tembus 70 ribu orang dalam 4 bulan pertama di 2025, banyak buruh yang tidak mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Outsourcing yang merajalela, sistem hubungan kerja kemitraan yang merugikan buruh, tidak adanya perlindungan untuk petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, tenaga medis, sopir transportasi, ojek online, maka perlu dibentuk sebuah kekuatan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Selain itu, untuk menghadapi pembahasan beberapa rancangan UU yang sangat strategis bagi kalangan serikat pekerja (working class), seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, RUU Buruh Migran, RUU Perampasan Asset, RUU Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, dan RUU lainnya, maka kehadiran koalisi serikat pekerja dan partai buruh ini adalah sebuah keniscayaan dalam perjuangan kelas pekerja (working class). Oleh karena itu, pada hari ini, 20 Mei 2025 di Gedung Juang 45 Jakarta telah dideklarasikan koalisi serikat pekerja, koalisi organisasi kerakyatan, dan Partai Buruh yang berhimpun dalam satu koalisi besar bernama Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh yang disingkat KSP-PB. Koalisi ini terdiri dari konfederasi serikat pekerja terbesar, mayoritas federasi serikat pekerja di tingkat nasional, organisasi petani, organisasi guru dan tenaga honorer, organisasi nelayan, organisasi tenaga medis, organisasi media dan konten kreator, organisasi transportasi online (gojek, grab, maxime, dil), serikat pekerja transportasi, organisasi pekerja rumah tangga, organisasi buruh migran, organisasi miskin kota dan pekerja informal, organisasi pelaut, dan organisasi kerakyatan lainnya. Adapun organisasi yang bergabung saat ini adalah Partai Buruh dan 61 koalisi serikat pekerja lainya dengan jumlah anggota lebih dari 4 juta orang di 38 Provinsi dan 493 Kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Hasil yang ingin dicapai dari keberadaan koalisi ini adalah: 1. Terbentuknya secara resmi Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh (KSP-PB) sebagai aliansi strategis gerakan kelas pekerja. 2. Dikeluarkannya Deklarasi Politik dan Sosial Ekonomi KSP-PB sebagai pernyataan sikap dan draft sandingan bersama atas urgensi UU Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh, bukan pada omnibus law UU Cipta Kerja. 3. Disepakatinya agenda konsep lobi  aksi  politik dari kelas pekerja (working Class) antara lain penyusunan draf sandingan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Pekerja Migran, RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Asset, Revisi UU terkait Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, Kepres tentang Reforma Agraria di Perkotaan, Regulasi untuk Perlindungan Guru dan Tenaga Honorer serta Kelompok Nelayan, yang diperjuangkan secara bersama-sama secara politik dan sosial ekonomi, serta kampanye publik secara nasional dan internasional. 4. Menyusun dan memberikan masukan terkait peraturan yang melindungi buruh dan kelas pekerja lainnya antara lain penghapusan outsourcing, upah layak, Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, dll, untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan menggantikan Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUUXX1/2023 antara lain Peraturan Pemerintah yang harus dihapus dan diganti sementara dengan Permenaker adalah PP 34, 35, 36, dsb. 5. Terbangunnya koalisi dan perjuangan bersama antara Partai Buruh dengan Koalisi Serikat Pekerja serta aliansi masyarakat sipil lainnya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan kelas pekerja (working class). Dengan dideklarasikannya Koalisi Serikat Pekerja — Partai Buruh maka kerja-kerja organisasi ke depan dilakukan dengan strategi Konsep — Lobi — Aksi — Politik (KLAP).

Jakarta-BersuaRakyat.Online 18 Mei 2025. Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta mengadakan kegiatan Safety Campaign dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Aula RW 9, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran penting pembayaran pajak kendaraan serta perlindungan asuransi. Acara tersebut dihadiri oleh Kasubag Pelayanan, Kasubag Humas dan SW, serta tim dari Pelayanan, TJSL, dan Keuangan Akuntansi Jasa Raharja Kanwil DKI Jakarta. Turut hadir pula perwakilan dari Jasa Raharja Putera, Ibu Ivo, yang turut memberikan materi sosialisasi. Sosialisasi dibuka oleh Bapak Iman, selaku Kasubag Humas dan SW, yang menekankan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Selain untuk mendukung pembangunan negara, pembayaran pajak juga menjadi dasar jaminan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas,” ujar Iman. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Wahyu mengenai tata cara penanganan saat terjadi kecelakaan dan prosedur pengajuan klaim Jasa Raharja. Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi akibat pelanggaran terhadap etika dan tata tertib berlalu lintas. Ibu Ivo dari Jasa Raharja Putera kemudian menyampaikan pentingnya memiliki perlindungan asuransi tambahan untuk kecelakaan diri, serta menjelaskan prosedur dan persyaratan mengikuti polis asuransi Jasa Raharja Putera. Acara ini disambut antusias oleh warga RW 9. Ketua RW setempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan edukasi dari Jasa Raharja. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan setiap bulannya,” ujarnya. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan.