Agustus 2025

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Diduga Oknum kepala sekolah SMP negeri 2 Gampong Busa kecamatan Peureulak Barat kabupaten Aceh Timur menggunakan jasa preman serta mengancam akan tebas Wartawan jika menaikkan atau menayangkan berita yang tidak sesuai. Hal ini bermula saat empat orang wartawan Aceh Timur mendatangi rumah sekolah tersebut pada hari Rabu (13/8/2025). Hasbi dari media bersuara rakyat saat melakukan investigasi lapangan mendapatkan ancaman dari salah satu pengawas lapangan,”Saat saya mengambil beberapa foto para pekerja yang tidak melengkapi Sefti kerja yang sedang melakukan pembangunan sekolah dengan anggaran kurang lebih hampir 2 milyar tersebut tiba-tiba datang salah seorang kepercayaan pihak sekolah dengan nada”kalau kalian naikan berita yang tidak-tidak ku tebas kalian wartawan.ujar hasbi menirukan ucapan oknum tersebut. Tidak lama berselang hasbi memanggil tiga rekannya yaitu Dedi, Muhammad dan Suriadi guna untuk mempertanyakan maksud ucapan oknum tersebut. Sempat terjadi ketegangan antara Dedi dan oknum tersebut yang dengan sengaja telah melarang/menghalangi tugas wartawan untuk mencari berita. Salah seorang pengawas lainya meminta maaf atas perlakuan anggotanya yang masih kekanak-kanakan. Namun dari pihak media akan melanjutkan perihal ini ke pihak berwajib,sudah empat kali kita kerumah sekolah tersebut serta kita hubungin kepsek tersebut juga tidak di respon dan masalah ini kami sepakat untuk di lanjutkan masalah damai nanti di kantor kepolisian setempat saja.pungkas hasbi

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Misteri penebangan ratusan hektare tanaman karet di areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III Unit Janji, Kabupaten Labuhanbatu, kian memanas. Pergantian komoditas dari karet menjadi kelapa sawit di lahan milik negara ini memunculkan dugaan pelanggaran regulasi, pengabaian kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah. Saat dimintai klarifikasi, Manajer PTPN III Janji sempat mengklaim seluruh dokumen sudah lengkap. Namun, ketika diminta menunjukkan bukti pendukung, pihak manajemen memilih bungkam. Beberapa dokumen yang diminta jurnalis di antaranya: Salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta nilai dan tanggal pembayaran PNBP hasil penebangan karet. Data volume kayu hasil tebangan (m³) dan hasil pengukuran resmi di lapangan. Dokumen harga patokan kayu wilayah Sumut sesuai Permen LHK No. 2 Tahun 2025. Salinan Dokumen Sah Hasil Hutan (DSHH) atau surat angkut kayu. Bukti persetujuan konversi karet menjadi kelapa sawit dari instansi berwenang. Ketiadaan respons atas permintaan klarifikasi tersebut memperkuat dugaan bahwa kewajiban administrasi dan fiskal diabaikan. Proyek yang berlokasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, ini seharusnya mengikuti ketentuan Permen LHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 yang diperbarui menjadi Permen LHK No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur harga patokan hasil hutan sebagai dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan ganti rugi tegakan untuk mengamankan penerimaan negara. Hingga kini, pihak kontraktor pelaksana proyek juga tidak dapat dihubungi. Sikap tertutup baik dari pihak manajemen PTPN III Janji maupun kontraktor memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan legalitas kegiatan tersebut. Ketua Dewan Pembina Pusat LSM Gerakan Aliansi Rakyat Indonesia (GARI), Saipul Sirait, menegaskan bahwa praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Jika pengangkutan hasil tebangan dilakukan tanpa dokumen resmi dan tanpa pelunasan PNBP, itu bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi pidana. Menteri BUMN harus turun tangan, karena jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk di BUMN perkebunan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan milik negara, PTPN seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan hukum. Kebisuan pihak PTPN III Janji justru memperkuat dugaan adanya praktik tidak transparan yang merugikan negara. Sementara itu, Kepala UPT KPH Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, saat dikonfirmasi pada 13 Agustus 2025, menyatakan: “Penebangan karet di lokasi HGU PTPN III Janji yang letaknya di luar kawasan hutan bukan merupakan kewenangan bidang kehutanan.” Dengan lepas tangannya Dinas Kehutanan, sorotan kini tertuju pada Kementerian BUMN, Dinas Perkebunan, dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas pengelolaan sumber daya milik negara. (Tim/red)

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Puluhan masyarakat Desa dari enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan PT Bumi Flora atau PT Dwi Kencana Semesta mendatangi kantor DPRK Aceh Timur, kedatangan mereka kekantor wakil rakyat Tersebut hanya ingin adanya keadilan yang selama ini diduga telah di zalimi oleh PT tersebut yang telah merampas hak masyarakat. Serta menandatangani surat penghentian proses perpanjangan HGU perusahaan PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta yang Diduga tidak lagi memenuhi syarat.Selasa (12/8/2025). Dalam Pertemuan audiensi dengan masyarakat 10 Desa dari enam Kecamatan di kabupaten Aceh Timur ini membicarakan persoalan PT Bumi Flora atau PT Dwi Kencana Semesta tersebut. Dalam audensi dengan DPRK Aceh Timur turut hadir diantaranya: Ketua DPRK Aceh Timur Musaitir atau yang akrab disapa Pang gojo serta anggota DPRK Aceh Timur Tengku Mia. Dalam sambutannya Ketua DPRK Kabupaten Aceh Timur pang gojo menyambut baik atas kedatangan para Perwakilan 10 Desa dari enam kecamatan Kabupaten Aceh Timur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan. usai pembukaan Ketua DPRK Aceh Timur memberikan kesempatan kepada para perwakilan dari untuk mengungkapkan aspirasi pendapat yang selama ini dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hadirnya dua perusahaan tersebut diwilayah mereka. pada kesempatan pertama dalam audiensi tersebut disampaikan oleh kordinator M.Yusuf, mengatakan bahwa keberadaan Perusahaan yang sudah puluhan tahun mereka beroperasi di wilayah tersebut. Lanjutnya namun apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak ada sama sekali, kedatangan warga masyarakat pada hari ini ke Kantor DPRK Aceh Timur dengan tujuan beraudiensi serta menyerahkan langsung map berkas persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan, ujarnya Adapun tuntutan yang sangat urgent sifatnya adalah: (1).menolak dengan tegas perpanjangan izin HGU PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta, serta peralihan Kepada pihak perusahaan lainnya. (2) menuntut kembali tanah masyarakat yang dirampas oleh perusahaan dan mengembalikan wilayah Gampong yang berada dalam HGU perusahaan ke tangan Masyarakat. (3).menuntut ganti rugi atas kerusakan infrastruktur dan lingkungan selama PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta selama melakukan operasional. (4).menuntut hak atas Dana CSR yang selama ini terabaikan selama 35 tahun untuk meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar HGU. (5).mendesak segera tuntaskan persoalan HAM dan menuntut keadilan bagi Karyawan harian lepas terhadap keluarganya yang ditinggalkannya dalam tragedi pembantaian di Afdiling lV PT Bumi Flora. Dalam audiensi Diruang aula komisi salah satu dari kalangan masyarakat juga menyampaikan pandangannya bahwa Perusahaan PT Bumi Flora atau PT Dwi Kencana Semesta, diduga sudah tidak memenuhi syarat lengkap Administrasi. karena mereka (perusahaan red) Sudah mengabaikan tanggung jawabnya sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengololaan Hak atas Tanah,Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. dijelaskan bahwa dalam pasal 27 huruf (i) Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk: memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan, demikian ungkapnya kepada dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Timur yang terhormat tutupnya. selanjutnya usai memberikan berbagai keluhan dalam audiensi dengan 10 Desa dari enam kecamatan tersebut Ketua DPRK Aceh Timur pang gojo mengatakan, Kami sudah terima keluhan serta aspirasi dan kami akan memprosesnya, termasuk akan segera panggil mereka (pihak perusahan-red), untuk meminta penjelasan yang sebenar nya,” ujarnya Jadi kami meminta kepada masyarakat untuk bersabar, berikan waktu untuk kami, dalam waktu dekat akan memanggil mereka,” pungkasnya pang gojo. (Hsb)