September 2025

Aceh Timur-Bersuarakyat.online Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Indonesia (BAI) sangat kecewa dengan pernyataan ketua DPP Prabu Satu Nasional yang mengatakan salah satu Anggota Badan Advokasi Indonesia buta hukum dan memalukan lembaga BAI itu sendiri pasalnya yang dilakukan oleh Anggota Badan Advokasi Indonesia hanya membantu masyarakat yang di duga ditipu oleh pengurus Prabu Satu Nasional. Dalam hal ini Razali alias Nyakli Maop yang merupakan Anggota Investigasi DPP Badan Advokasi Indonesia menyampaikan secara tegas bahwasanya Anggota BAI tidak buta hukum dan tidak memalukan lembaga karena apa yang kami lakukan mutlak memperjuangkan dan membantu masyarakat yang merasa tertipu. “Saya sampaikan secara tegas tidak ada anggota BAI yang buta hukum dan memalukan lembaga, apa yang kami lakukan mutlak untuk membantu masyarakat yang tertipu” ucap nyakli pada media 28 september 2025 Nyakli juga menyampaikan bahwasanya pihaknya tidak pernah mengklaim atau memutuskan suatu perkara, karena ia paham ada jalur pengadilan yang memutuskan suatu perkara benar atau tidaknya suatu perkara tersebut. “Kami tidak pernah memutuskan suatu perkara itu benar dan salah, kami selalu mengatakan dugaan dalam setiap perkara, salah satu dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus Prabu Satu Nasional terkait iuran yang di minta terhadap masyarakat dengan adanya janji-janji tertentu, dengan adanya kata-kata dugaan dalam suatu perkara artinya kami melek hukum bukan buta hukum seperti yang disampaikan” ucapnya Ia juga berharap agar persoalan ini segera terselesaikan mengingat masyarakat selalu mengadukan permasalahan ini terhadap Lembaga BAI, Ia hanya membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan.kami tidak membiarkan siapapun menipu masraytkat dengan dalih apapun jika sudah di janjikan ada kerja dan harus membayar ya …jika tidak ada kerja uang di kembalikan,jika tidak maka kasus ini akan kita bawa ke ranah hukum “Saya berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik, kami hadir untuk membantu masyarakat setempat yang sedang merasakan tertipu bukan mencari keuntungan, jadi saya meminta kepada DPP Prabu Satu Nasional agar tidak mengeluarkan statement yang tidak baik kepada kami (Anggota Badan Advokasi Indonesia)” tutupnya

Bersuarakyat.online Aceh – Nagan Raya, Masyarakat berharap penuh pada kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam menuntaskan persoalan pungutan liar (pungli) terhadap excavator (beko) yang digunakan di sektor tambang rakyat. Harapan ini lahir karena ribuan masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut, termasuk mantan kombatan GAM dan korban konflik yang sangat memahami topografi hutan Aceh. Banyak pelaku usaha putra daerah telah memperoleh pinjaman lunak untuk memiliki excavator dengan sistem kredit berjangka. Namun, kebijakan penghentian sementara membuat cicilan tersebut terancam macet. Semangat masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan mendukung aturan pemerintah jangan sampai padam akibat kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi ketidaktahuan dalam proses pengurusan izin tambang rakyat, baik terkait mekanisme maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Gubernur menyarankan pembentukan koperasi, namun pemahaman masyarakat tentang koperasi masih minim, bahkan sebagian masih alergi karena banyaknya permasalahan di koperasi yang sudah lama berdiri maupun yang baru seperti Koperasi Merah Putih. Proses pengalihan menuju tambang rakyat pun masih membutuhkan waktu dan pendampingan. Selaku perwakilan masyarakat tambang, Edi Wanda menyampaikan pada media minggu 27 september 2025 ,beberapa harapan kepada Gubernur Muzakir Manaf: 1. Memberi tenggang waktu minimal dua bulan agar masyarakat tetap bisa berusaha di masa peralihan. 2. Membuka ruang konsultasi atau diskusi dengan pihak berwenang sehingga izin tambang rakyat dapat terealisasi, agar masyarakat tidak menganggur dan mereka yang memiliki cicilan dapat terus membayar dengan lancar. Pada prinsipnya, masyarakat penambang bukan menolak membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan karena prosedur pembayaran yang belum ditentukan sesuai aturan sehingga banyak yang mengambil jalan pintas. Masyarakat juga berharap di Nagan Raya dapat dibentuk posko khusus untuk menindaklanjuti kebijakan Gubernur Muzakir Manaf terkait penertiban tambang ilegal. “Jika cicilan beko kami terhenti, justru kami masyarakatlah yang merugi,” pungkas Edi Wanda.

Bersuarakyat.online Nagan Raya, 27 September 2025 Komflik agraria di Kabupaten Nagan Raya kembali mencuat. Aparat Penegak Hukum (APH) diduga tak berdaya menyelesaikan persoalan lahan kebun milik warga yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam (KA). Bertahun-tahun kasus ini bergulir, namun hingga kini tak kunjung ada penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat, sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 27. Masyarakat menilai hukum justru lebih berpihak kepada pengusaha, sehingga rakyat kesulitan mencari keadilan dan kepastian hukum. Padahal, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat seharusnya terbebas dari penindasan dan perampasan hak oleh korporasi. Salah satu pemilik lahan di Krueng Itam, perbatasan Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tadu Raya, Syahril Marwan, mengungkapkan bahwa permasalahan lahan kebunnya sudah beberapa kali diproses oleh pihak Polsek Darul Makmur. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan hukum terhadap tindakan PT. KA yang diduga menguasai lahannya. Menurut Syahril, pihak perusahaan bahkan pernah melakukan pengerusakan kebun miliknya dan warga lain. Meskipun telah ada perjanjian tertulis antara masyarakat dan perusahaan, sebagian lahannya hingga kini tetap dikuasai PT. KA tanpa penyelesaian yang jelas. “Masyarakat selalu dipersalahkan, sementara perusahaan seolah kebal hukum. Kami berharap penegakan hukum di Nagan Raya benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan pemilik modal,” tegas Syahril. Informasi dari warga setempat menyebutkan, PT. KA membeli lahan tersebut dari pihak lain yang bukan pemilik sah tanah. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Bersuarakyat.online SURAT TERBUKA / KEBERATAN Kepada Yth. Manajemen PT. Bank Sumut Dengan hormat, Saya Amin Wahyudi Harahap, Mewakili Masyarakat Labuhanbatu dan seluruh Masyarakat Sumatera Utara. Sehubungan dengan pengumuman Rekrutmen Mitra PT. Bank Sumut, kami menyampaikan keberatan terhadap sejumlah persyaratan yang tercantum dalam brosur resmi, yaitu: 1. Syarat tinggi badan minimal (Pria 160 cm, Wanita 155 cm). 2. Syarat “berpenampilan menarik”. 3. Syarat usia maksimal 26 tahun tanpa penjelasan alasan objektif. Persyaratan tersebut jelas bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, yang mengatur: Rekrutmen harus berfokus pada kompetensi, keahlian, dan integritas, bukan pada syarat fisik atau penampilan yang subjektif. Syarat usia hanya boleh diberlakukan bila terkait langsung dengan karakteristik pekerjaan. Berlaku juga untuk pekerja penyandang disabilitas. ⚖️ Ketentuan Sanksi Meskipun SE bersifat pedoman administratif, pelanggaran prinsip nondiskriminasi juga dapat berdampak pada sanksi yang lebih luas karena terkait dengan: 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 5 & 6): setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Jika dilanggar, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif (teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi, pembekuan hingga pencabutan izin usaha). 2. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 53 ayat 1): pemberi kerja wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah pekerja. Diskriminasi dalam lowongan kerja dapat berimplikasi pada sanksi pidana atau denda administratif. Artinya, dengan mencantumkan syarat fisik dan subjektif, Bank Sumut tidak hanya melanggar SE Menaker, tapi juga berpotensi melanggar UU Ketenagakerjaan yang lebih tinggi kedudukannya. Tuntutan Kami 1. Bank Sumut segera meninjau ulang & merevisi syarat rekrutmen agar sesuai SE Menaker No. M/6/HK.04/V/2025 dan UU No. 13/2003. 2. Mengutamakan kompetensi dan integritas pelamar, bukan fisik atau penampilan subjektif. 3. Memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat mengenai langkah korektif yang akan ditempuh. Kami menekankan, sebagai BUMD yang membawa nama Sumatera Utara, Bank Sumut harus menjadi teladan dalam penerapan rekrutmen yang adil, nondiskriminatif, dan sesuai aturan pemerintah. Hormat saya, AMIN WAHYUDI HARAHAP (Penulis/Penggagas Surat Keberatan Elektronik) #Red/Tim.