Desember 2025

    Bersuarakyat.Online – Paluta   Kepala Desa Bolatan Kecamatan Halongonan Timur Humala Siregar diduga telah Melindungi Bandar Narkoba Golongan I Jenis Sabu karena ada hubungan keluarga dekat dan mengambil keputusan melebihi dari pada oknum kepoplisian Polres Tapsel dan Polsek Padang Bolak, saat di hubungi melalui telpon Pada Jumat : 19/12/2025.   Pungkas Kades Bolatan, Humala Sir pada ketika di hubungi melalui telpon lewat Wahtsaff, ia membenar kan bahwa kejadian tersebut benar telah menangkap bandar narkoba jenis sabu dengan warga desa bolatan dan juga sudah mendapat kan barang bukti tapj tidak di hubungi nya pihak kepolisian, ujar nya. Dahlan Siregar Sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPC Granat)telah melihat berupa Video dan Fhoto bahwa kepala Desa Bolatan Kec Haltim Humala Sir diduga sudah melindungi dan mem beck up salah satu warga desa nya yang terjaring dalam peredaran narkoba di wilayah polres tapsel. Ucap beliau.   Ketika Dahlan Siregar menghubungi Harahap Kuro-Kuro Melalui telpon seluler faktanya Humala telah memusnakan barang bukti dan curiga bahwa barang bukti tersebut tidak di musnakan keseluruhan dengan dugaan nya, karena tidak mau menghubungi pihak dari kepolisian Polres Tapsel dan Polsek Padang Bolak agar tersangka di serah kan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Proses Hukum dan UU terkait pelaku di bebas kan oleh kepala desa dan warga, Pungkas beliau.   Harahap Kuro- Kuro sebagai pengurus DPC Granat Paluta yang membidangi Insvestigasi dan penyidik di lembaga tersebet, akan mengkorfirmasi kepada pihak kepolsian Polres Tapsel Dan Polsek Padang terkait kejadian tersebut kenapa kepala desa bolatan membebas tersangka dan sudah mendapat kan barang bukti berupa jenis sabu dan di musnakan dengan sendirinya.   Polres Tapsel, Polsek Padang Bolak, Bupati Dan Inspektorat Untuk menindak lanjuti kasus kepala desa bolatan kecamatan Halongonan Timur, Kab Paluta.   Bersambung Harahap Kuro-Kuro.

      Labuhanbatu | Bersuararakyat.online, Sabtu (20/12/2025) – Sorotan publik terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit milik PT Paten Alam Lestari (PT PAL) di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, kian menguat. Hingga rilis ini diterbitkan, pihak perusahaan maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan persoalan legalitas yang telah dikonfirmasi oleh tim redaksi.   Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT PAL diduga telah beroperasi sejak sekitar tahun 2007 dengan menguasai lahan perkebunan seluas kurang lebih 2.000 hektare. Namun di lokasi perkebunan tidak ditemukan papan informasi atau penanda resmi Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.   Selain itu, perusahaan juga diduga belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat sebesar 20 persen dari total luas areal yang dikuasai. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan pertanyaan serius dari masyarakat sekitar yang menilai hak-hak mereka belum dipenuhi.   Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ditegaskan bahwa: Pasal 42 mewajibkan setiap usaha perkebunan yang dijalankan badan usaha memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU). Pasal 58 mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) paling sedikit 20 persen dari total luas HGU.   Ketentuan tersebut diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pertanian, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik agraria.   Menanggapi anggapan bahwa pembayaran pajak dapat dijadikan legitimasi penguasaan lahan, praktisi hukum Ahmad Saipul Sirait, SH, menegaskan bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar hukum.   “Pajak adalah kewajiban fiskal, bukan alas hak. Legalitas penguasaan tanah perkebunan skala besar hanya dapat dibuktikan dengan HGU yang sah,” tegas Ahmad Saipul Sirait, SH.   Ia menambahkan, pembayaran pajak selama bertahun-tahun tidak menutup kewenangan negara untuk melakukan penertiban apabila ditemukan penguasaan lahan tanpa dasar hukum.   Atas berbagai dugaan tersebut, salah satu unsur kontrol sosial dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Taat Wong Nusantara (LSM TAWON) secara terbuka mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk turun langsung ke lapangan.   LSM TAWON meminta Satgas PKH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap izin dan legalitas perkebunan PT PAL, termasuk status HGU, kewajiban plasma 20 persen, serta kejelasan penguasaan dan batas wilayah lahan di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.   Menurut LSM TAWON, langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum, mencegah konflik agraria berkepanjangan, serta menghadirkan peran negara dalam penataan dan penegakan hukum di sektor perkebunan sawit.   Tim redaksi Bersuararakyat.online telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada: Humas dan manajemen PT Paten Alam Lestari (PT PAL), serta Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau klarifikasi resmi yang diberikan.   Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan audit terbuka dan transparan terhadap legalitas perkebunan PT PAL, termasuk kejelasan HGU, pemenuhan plasma, batas wilayah administrasi yang diduga melintasi Provinsi Sumatera Utara dan Riau, serta kesesuaian pembayaran pajak dengan objek hukum yang sah.   Hingga berita ini diterbitkan, PT Paten Alam Lestari (PT PAL) dan instansi terkait belum memberikan hak jawab. Redaksi menegaskan tetap membuka ruang klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.   Penulis: Tim Redaksi

RIAU – Bersuarakyat.online Sabtu 13 Desember 2025 di Desa Sungai Akar, Dusun Kayu Sekawan, Kecamatan Batang Gansal pada sore hari, rumah Maskurniawan Mandrofa (43) didatangi segerombolan orang datang dari Exs PT. Indrawan Perkasa yang dikuasai oleh PT. Tiga Raja Mas yang di duga KSO Ilegal menyosor kerumahnya setelah ada perintah dari ampang ampang PT. Tiga Raja Mas, Seraaaaang…….., Matiiiiikan………., Bakaaaaaar…….., Bunuuuuuuh…….,ada yang bawa bensin di botol Aqua dan semua alat alat sudah di lengkapi langsung segerobolan serang dan keroyok Maskurniawan, ada yang menunjang dada kiri, menunjang dada kanan, ada yang memukul balok bambu ke punggung dan ada juga melibar punggung pakai rantai hingga Maskurniawan tepar dengan badan babak belur, mengumpulkan tenaga Maskurniawan menyelamatkan diri lari ter patah patah dari jam 17.30 wib hingga samapai jam 21.15 wib tiba di rumah Masyarakat dan langsung pingsan. Kejadian tersebut juga dialami oleh bapak Saropati Daili (36) pada saat itu datang hendak belanja di warung milik Maskurniawan dan ada janji dengan teman kerjanya, Dimana Saropati duduk diatas sepeda motornya dipukuli pakai batang bambu di piting hingga hamper jatuh dari sepeda motornya 13 Desember 2025. Sangat biadap perbuatan para pelaku hingga keluarga ini mengalami banyak kerugian sebab isi warung di jarah dan uang tunai senilai enam juta rupiah habis di jarah, Meriana istri dari Maskurniawan beserta anak anaknya histeris melihat kejadian di rumahnya Dimana setiap ruangan di geledah hingga Marliana meringkuk memeluk anaknya karena sangat menakutkan dan rumah nya juga rusak, sementara kehidupan keluarga ini hanya dari berjualan kecil kecilan di rumah untuk menghidupi anak anak yang lagi menganyam Pendidikan dan kebutuhan hidup sehari hari. Karena kebobrokan penanganan p-ihak kepolisian, Maskurniawan dan Saropati daily menngantar anaknya ke polsek Batang Gansal karena minta supaya pihak polisi memberikan keaman kepada anak anaknya karena Maskurniawan mau berobat secara intensip di pekanbaru karena mengalami luka dalam akibat tendangan orang orang yang mengeroyoknya, karena merasa tidak mendapatkan keadilan hukum atau tidak diterima laporannya di kepolisiann sektor batang gansal pada 13 desember 2025, maka Maskurniawan, Saropati Daili dan puluhan Masyarakat terdampak pada hari itu membuat laporan di Polres Inhu pada hari selasa 16 Desember 2025, Surat Tanda Penerima Laporan ( STPL ), Nomor: STTL/177/XII/SPKT/2025/RESINHU/RIAU, pada pukul 15.27 Wib, melaporkan tindak pidana pengeroyokan dalam pasal 170 KUHP, terlapor atas nama pak Eltio Nababan(gelar panggila), atas nama J.Ambarita, atas nama Pak Marko Sinaga ( gelar panggilan ), atas nama Koko Sinaga diduga nama nama tersebut Adalah actor utama dan masih banyak lagi yang belum tersebut Namanya mudah mudahan pada pengembangan perkara semua tertangkap dan di tahan. “ Sudah lima hari saya di keroyok di lapor ke polsek tidak ditanggapi, saya sudah tidak aman, rumah saya rusak, uang saya di curi, isi warung saya di jarah semua, anak anak saya tidak masuk sekolah karena kami tidak berani tinggal dirumah, karena pelaku mondar mandir bawa balok kayu juga rumah kami masih di polis line, saya titip anak saya di polsek ini karena saya dan istri saya mau berobat,Pak Prabowo mana keadilan terhadap saya, tolong saya pak Prabowo, taka da keadilan, pak Prabowo tolong kami.” Ucapnya dan meninggalkan anak anaknya di polsek supaya aman dari serangan para pelaku pengeroyokan Hari yang sama 13 desember 2025 di tempat berbeda pelaku dan grombolannya juga membakar dua (2) unit mobil HILUX nopol BM 8714 BL yang di kendarai oleh Tampubolon dan Triton Nopol BM 9534 TY milik Eko,Goklas Aritonang berteriak seraaaaaang….. Hancurrrrrkan dan sambil memukul mobil pakai batang bambu kemudian datang pak Marko Sinaga memukul kaca mobil bagian kiri, kemudian datang Koko Sinaga, J Ambarita dan gerombolan lainnya hingga mobil yang di kendarainya Dibakar hangus, Eko juga membenarkan di ruang pemeriksaan polres Inhu bahwa atas nama tersebut juga yang merusak dan diduga membakar mobilnya, kejadian tersebut di laporkan oleh Iwan S Tampubolon dengan Surat Tanda Laporan ( STPL ) Nomor : STTL/178/XII/SPKT/2025/RESINHU/RIAU, terlapor atas nama Goklas Aritonang DKK. “ Mohon kepada kepolisian agar segera menangkap dan menahan pelaku untuk tegaknya hukum yang berkeadilan di negara Indonesia yang kita cintai ini”, lanjutnya, “ Presiden Republik Indonesia, agar memperhatikan rakyat nya di daerah, dan mohon kepada pak Presiden agar mengepaluasi PT. Agrinas Palma Nusantara dalam memberikan kepercayaan Kepada Perusahaan yang ber politik kotor dan mempropokator I Masyarakat supaya tidak terjadi pertumpahan darah di desa kami karena pengusaha pengusaha yang tidak bertanggung jawab hingga Masyarakat kecil jadi korban, juga kepada Direktur Utama dan Direktur Bisnis PT. Agrinas Palma Nusantara agar evaluasi atau hentikan PT. Tiga Raja Mas di Desa Sungai Akar karena sudah membuat gaduh di desa kami, menggunakan politik busuk di Desa kami hingga Masyarakat mengalami kerugian dan hampir kehilangan nyawa, bahkan ada pencobaan penculikan kepada Masyarakat diduga dilakukan oleh orang kepercayaan PT. Tiga Raja Mas, untuk itu masyrakat meminta Handy Wu ( William ) sebagai Direktur Utama dan M. Ali Sebagai Komisaris Utama yang sekarang sudah terlapor di Polresta Kota Pekanbaru di sektor Bukit Raya pada 27 nopember 2025 dengan surat tanda penerimaan laporan (STPL) Nomor :LP/B/449/XI2025/SPKT/POLSEK BUKIT RAYA/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, tinda pidana pengeroyokan pasal 170 KUHP yang terjadi di kantor PT. AGRINAS PALMA NUSANTARA di komplek Sudirman Square, mohon segera keluar dari Desa kami supaya Desa kami aman tenteram, karena di waktu PT. Indrawan Perkasa yang ada di desa kami Sungai Akar aman dan tenteram, dengan kehadiran PT.Tiga Raja Mas di Desa Sungai Akar sering Masyarakat mengalami ricuh dan tidak aman, untuk itu kepada pihak kepolisian mohon tegakkan keadilan jangan seperti macan ompong !!!!…, saya memohon tangkap dan tahan para pelaku tindak pidana untuk epek jerah dan perubahan moral di Negara kita.” harap Tampu pada penegak hukum.