Sidang Praperadilan di PN Rantauprapat, Kuasa Hukum Pemohon Hadirkan Dua Saksi
RANTAU PRAPAT – Bersuarakyat.online Rabu (20/05/2026), Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Rantauprapat kembali digelar dengan agenda penyerahan bukti serta menghadirkan saksi dari pihak kuasa hukum pemohon. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, Lomoan Panjaitan S.H, menghadirkan dua orang saksi yakni Sawal Putra Sihombing (40) dan Fikri Prasetyo (21). Di hadapan majelis hakim, saksi Sawal Putra Sihombing menjelaskan kronologi penangkapan terhadap pemohon yang terjadi pada 30 April 2026 oleh pihak termohon di Polres Labuhanbatu. Saksi menerangkan, pada awalnya dirinya bersama pemohon datang ke Polres Labuhanbatu sekitar pukul 17.00 WIB dengan tujuan mencabut perkara pembacokan yang sebelumnya dialaminya dan diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Tole. Menurut keterangan saksi, proses restorative justice (RJ) rencananya dilakukan di Ruang 1 Unit Reskrim antara dirinya sebagai korban dengan terlapor Tole. Saat berada di ruangan tersebut, pihak termohon menanyakan identitas pemohon yang saat itu hadir sebagai saksi dalam proses RJ. “Setelah menanyakan nama pemohon, pihak termohon langsung melakukan penangkapan dan menyebut bahwa pemohon telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO),” ujar saksi dalam persidangan. Saksi juga menyebutkan bahwa saat penangkapan dilakukan, pihak termohon tidak menunjukkan surat tugas maupun surat penangkapan kepada pemohon. Bahkan, pemohon langsung diborgol setelah diamankan. Dalam kondisi tangan diborgol, pemohon disebut masih diminta menandatangani surat RJ terkait perkara pembacokan yang dialami saksi Sawal. Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon meminta majelis hakim agar memerintahkan pihak termohon menghadirkan rekaman CCTV di ruangan tempat terjadinya penangkapan. Pihak keluarga pemohon, lanjut kuasa hukum, merasa keberatan atas proses penangkapan tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur lantaran tidak disertai penyerahan surat penangkapan. Sementara itu, saksi Fikri Prasetyo menerangkan dirinya diminta oleh pihak termohon untuk mengambil langsung surat penangkapan pemohon. Namun saat dihubungi melalui video call WhatsApp, dirinya sedang berada di daerah Umbul Mas dan membutuhkan waktu sekitar tiga jam perjalanan menuju Polres Labuhanbatu. Fikri mengaku tiba di Polres Labuhanbatu sekitar pukul 20.00 WIB. Akan tetapi, dirinya tidak diperbolehkan masuk ke ruangan tempat pemohon berada. “Bahkan keluarga pemohon dan keluarga saya yang sudah berada di Polres juga tidak diperbolehkan bertemu dengan pemohon,” ujar Fikri dalam kesaksiannya. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Lomoan Panjaitan S.H,, juga mempertanyakan alamat domisili pemohon. Hal itu terkait keterangan pihak termohon yang menyebut telah mengirimkan surat kepada lurah Padang Bulan. Padahal, menurut keterangan saksi, sebelum 30 April 2026 pemohon diketahui berdomisili di kawasan Kampung Sawah, Rantauprapat, dan tidak pernah tinggal di Kelurahan Padang Bulan. Kesaksian tersebut dinilai memperkuat dalil pemohon terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur penangkapan. Selain mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim juga mengonfirmasi sejumlah bukti gambar yang telah diajukan terkait ruangan tempat terjadinya penangkapan. Majelis hakim turut menanyakan kepada saksi Sawal terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor 158 Tahun 2026 tertanggal 19 April 2026 serta surat penetapan tersangka Nomor 132 Tahun 2026 dengan tanggal yang sama. Namun atas pertanyaan tersebut, saksi Sawal mengaku tidak mengetahui keberadaan maupun isi dokumen dimaksud. Sidang praperadilan tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim. Ditempat terpisah di luar ruang sidang kepada awak media Halomoan Panjaitan S.H selaku Kuasa hukum menerangkan berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi di bawah sumpah dipersidangan bahwa penangkapan yang dilakukan Polres Labuhanbatu kepada masyarakat ini melawan ketentuan pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yang mensyaratkan penangkapan oleh penyidik wajib dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka selain memperlihatkan surat tugas tersebut penyidik juga diwajibkan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Kapan surat tugas tersebut diserahkan tentunya sebelum atau sesaat akan melakukan penangkapan Bolehkah penyidik melakukan penangkapan tanpa adanya surat tugas dan surat perintah penangkapan? Boleh dalam hal tertangkap tangan sebagaimana pasal 95 ayat 4 Yang menjadi PR kita semua apakah Polres Labuhanbatu bisa membedakan mana tertangkap tangan mana yang tidak itu saya kira menjadi PR besar POLRI dan seluruh Team Reformasi Polri. PR ini adalah PR kita bersama dengan tujuan bagaimana agar kepolisian kita benar-benar profesional mentaati Undang-Undang, sebab penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Apakah anda yakin praperadilan ini akan dikabulkan? Tentu kita tidak boleh mendahului putusan Hakim namun Kami menjawab begini, apabila yang mulia Hakim menilai Kami tidak dapat membuktikan tuduhan kami ataupun dalil kami maka silahkan saja Prapid Kami ini ditolak. Namun apabila berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan ternyata hakim melihat bawa tuduhan maupun dalil kami terbukti maka demi ketaatan kita semua terhadap Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP maka kami yakin prapid ini akan di kabulkan yang mana isinya adalah menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kepada klient kami tidak sah dan batal demi hukum dan seterusnya. (SLH JUNTAK)
