4 Oktober 2026

  IDI RAYEUK — bersuarakyat.online Kegiatannya yang menarik keramaian warga dan anak-anak di kawasan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, kini menuai sorotan. Wahana hiburan pasar malam tersebut diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pihak berwenang serta mengabaikan standar keselamatan pengunjung. Sabtu 3/10/2026.   Keberadaan pasar malam ini akan mendadak viral dan akan dipadati warga lokal. Berbagai fasilitas permainan anak hingga arena hiburan rakyat ramai dikunjungi masyarakat setiap malamnya. Namun, keramaian tersebut berbanding terbalik dengan aspek kelengkapan legalitas dan keselamatan sarana permainan yang disediakan pengelola.   Keluhan Keselamatan dan Legalitas Usaha Sejumlah warga dan pengunjung menyatakan kekhawatirannya terkait standar keamanan berbagai jenis alat permainan yang digunakan. Keluhan tersebut mencakup potensi bahaya teknis wahana yang dinilai kurang terawat, hingga risiko keselamatan bagi anak-anak yang bermain di lokasi.   “Kami tentu senang ada hiburan rakyat, tetapi faktor keselamatan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai menunggu ada insiden baru ada tindakan,” ujar salah seorang warga setempat.   Selain isu keselamatan, pasar malam tersebut diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan perizinan retribusi/pajak daerah, mengingat belum adanya kejelasan terkait kelengkapan izin operasional dari pemerintah daerah setempat. Pengawasan dan Ketertiban Umum Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait diimbau untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung ke lokasi. Langkah penertiban hingga penyegelan sementara berpotensi dilakukan apabila pengelola terbukti nekat beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi maupun kelayakan teknis.   Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola wahana maupun instansi pemerintah setempat belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan serta tindak lanjut atas keluhan masyarakat saat di konfirmasikepla sakpol AcehTimurbelum ad tanggapansampai berta ini tayang     Saat di konfirmasi kepala Satpol PP AcehTimur pak ampun menjawab Pihak kami belum mendapat kan laporan resmi siapa penyelenggara wahana tersebut,apakah mereka sudah mengantongi izin atau belum pihak kami belum ada laporan ujar nya melalui chat wa nya Ni jawaban konfirmasi kepala satuan sakpol pp ampun saat di konfirmasi melalui chat wa Hsb

Labuhanbatu -Bersuarakyat.online Sekda Labuhanbatu , kadis koperasi ,kadis Dispenda , kadis DLH. Kasat satpol Pamong Praja , Camat Rantau Utara dan Camat Ransel ransel , serta seluruh lurah Rantau Utara maupun, juga Seluruh Lurah Rantau Selatan bersama Kepling Kepala lingkungan dari dua kecamatan menghadiri Rapat koordinasi 01 Oktober 2026 Ketika Jurnalis Bersuara Rakyat Online berkunjung Keruang data karya pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9.30wib Keruang data karya melihat Rapat koordinasi bidang pemerintahan di ruang data dn karya kantor bupati. Sekda mengatakan awal pembicaraan nya dengan menyampaikan kepada seluruh Kepling agar bekerja dengan hati .karena Kepala lingkungan adalah tagan- tagan dari PD bupati agar program – program Bisa berjalan dengan efektif dan Kepala lingkungan harus mempunyai jiwa leadersif yang tinggi. Kepala lingkungan sebagai tongkat yang paling bawah,nggak harus juga mempunyai ,tonggak yaitu .1 tingkat kepedulian 2.serta tingkat pelayanan. Ungkapnya Di tempat yang sama jurnalis BersuaRakyat Online melakukan Konfirmasi terjadap Kepala LINGKUNGAN Aek Siranda Kelurahan Siringo ringo Bapak Sukiman tentang Hasil Rapat koordinasi, Pemkab Labuhanbatu , iya mengatakan ,saya banyak berterima kasih kepada Pemerintah Labuhanbatu yang telah memberikan Masukan Masukan untuk menjalini tugas yang baik terhadap masyarakat baik dalam pelayanan maupun menyelesaikan masalah Masyarakat,   Penulis: *** DR.Rangkuti / Sukiman ***.

Bersuarakyat.online Labura – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan penghargaan kepada PT Socfin Indonesia Kebun Aek Pamienke atas konsistensinya berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Penghargaan tersebut diserahkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Labuhanbatu Utara, Suherman Siagian, mewakili Bupati Labuhanbatu Utara, dalam kegiatan pemberian penghargaan jubilaris PT Socfin Indonesia Group 3 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Sabtu (3/10/2026). Penghargaan diterima General Manager Erikson Ginting, didampingi Groupman 3 Irwan Saban, serta Pengurus PT Socfindo Aek Pamienke Mukhsin Haji. Suherman mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi PT Socfin Indonesia, khususnya Kebun Aek Pamienke, yang dinilai konsisten memberikan bantuan dan manfaat bagi masyarakat di Labuhanbatu Utara. Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak hanya melalui kegiatan operasional, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai program sosial dan bantuan yang dirasakan masyarakat. “Ini acara luar biasa. Kami mengapresiasi perusahaan Socfindo yang banyak berkontribusi untuk Labuhanbatu Utara, baik melalui CSR maupun bantuan lainnya,” ujar Suherman. Ia mencontohkan salah satu kontribusi perusahaan melalui pembangunan pagar Masjid Bandar Durian. Atas hal itu, kini menjadi salah satu fasilitas yang menjadikan tempat parkir menjadi luas. “Sekarang menjadi aset masyarakat, banyak yang salat dan menggunakan fasilitas di sana,” katanya. Suherman menilai kontribusi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia juga mengapresiasi hubungan industrial antara PT Socfin Indonesia dan para karyawannya yang telah berlangsung hingga puluhan tahun. Hal itu terlihat dari kegiatan jubilaris yang memberikan penghargaan kepada 404 karyawan PT Socfin Indonesia Group 3 yang telah mencapai masa pengabdian 25 tahun. “Penghargaan dua bulan gaji ini tidak terwujud tanpa adanya usaha dan komitmen kedua belah pihak. Kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, tentu karyawan tidak betah sampai 25 tahun. Begitu juga sebaliknya,” ujarnya. Sebanyak 404 karyawan penerima penghargaan jubilaris tersebut berasal dari empat perkebunan, yakni Kebun Aek Pamienke sebanyak 139 orang, Aek Loba 183 orang, Negeri Lama 44 orang dan Tanah Besih 38 orang. Sementara itu, General Manager PT Socfin Indonesia Erikson Ginting mengapresiasi penghargaan yang diberikan Pemkab Labuhanbatu Utara kepada Kebun Aek Pamienke. Menurut Erikson, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat serta meningkatkan kontribusi melalui berbagai program sosial. #Red

Bersuarakyat.online ACEH TIMUR — Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Tiasyah, membantah pemberitaan yang menyebut adanya dugaan “hilangnya” 10 hektare lahan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di desanya. Tiasyah menegaskan, informasi mengenai 10 hektare PSR yang disebut tidak jelas keberadaannya sebagaimana diberitakan oleh Saiful SF, Koordinator Liputan Media BidikTerkini Provinsi Aceh, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. “Yang saya ajukan untuk program PSR sebanyak 126 hektare. Yang sudah dikerjakan di lapangan sekitar 116 hektare. Kekurangan ukuran pada sejumlah bidang lahan bukan berarti ada 10 hektare yang hilang. Ada lahan masyarakat yang ukurannya kurang satu atau dua meter dan jika dikumpulkan memang bisa menjadi selisih dalam perhitungan,” kata Tiasyah kepada media, Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, pelaksanaan PSR di Desa Suka Damai telah melalui proses verifikasi dan pengukuran. Ia juga membantah adanya dugaan bahwa anggaran untuk 10 hektare tersebut telah dicairkan dan dikuasai oleh pihak tertentu. “Tidak benar kalau dikatakan ada 10 hektare yang hilang atau ada dana 10 hektare yang dikuasai oleh oknum tertentu. Proses program sudah berjalan dan masyarakat penerima juga mengetahui kondisi lahannya masing-masing,” tegasnya. Tiasyah juga membantah tudingan bahwa pihak desa maupun pelaksana program menutup-nutupi informasi terkait PSR. Ia menyebut masih terdapat tahapan pekerjaan dan perawatan tanaman yang membutuhkan proses sesuai mekanisme program dan pencairan anggaran. Warga Ikut Banta Sejumlah warga Desa Suka Damai yang disebut sebagai penerima manfaat PSR juga membantah adanya kehilangan lahan seluas 10 hektare sebagaimana diberitakan. Menurut warga, selisih ukuran lahan pada masing-masing bidang dapat terjadi dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai lahan yang hilang. “Kalau ada kekurangan satu atau dua meter pada beberapa bidang, itu hal yang bisa terjadi ketika pengukuran. Kalau dikumpulkan memang bisa terlihat besar, tetapi bukan berarti ada 10 hektare lahan yang hilang,” ujar warga penerima manfaat. Warga juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memfasilitasi program PSR bagi masyarakat Desa Suka Damai. Mereka berharap program tersebut dapat terus berjalan hingga seluruh tahapan selesai dan memberikan manfaat bagi petani. “Kami berterima kasih kepada pemerintah dan pihak terkait yang sudah membantu masyarakat melalui program PSR. Kami berharap program ini terus berjalan dan hak-hak masyarakat penerima dapat diselesaikan sesuai ketentuan,” katanya. Kades: Jangan Bangun Opini Tanpa Dasar yang Jelas Tiasyah meminta setiap informasi mengenai program PSR di Desa Suka Damai terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menilai pemberitaan mengenai dugaan hilangnya 10 hektare tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat penerima manfaat. “Kami tidak keberatan dikonfirmasi. Tetapi informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang sedang menerima bantuan justru terganggu karena pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujarnya. Tiasyah juga menegaskan bahwa pemerintah desa siap memberikan penjelasan apabila terdapat pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan PSR di Desa Suka Damai. Sementara itu, terkait berbagai tudingan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, termasuk mengenai dugaan anggaran yang tidak jelas dan dugaan penguasaan dana oleh pihak tertentu, Tiasyah menyatakan seluruhnya tidak benar dan meminta agar tudingan tersebut tidak disampaikan tanpa bukti serta keterangan resmi dari pihak berwenang. Ia menambahkan, apabila masih terdapat perbedaan data mengenai luas lahan, seluruh pihak sebaiknya duduk bersama dan melakukan pengecekan langsung di lapangan sehingga persoalan dapat diluruskan berdasarkan data dan dokumen yang ada. “Kalau memang ada perbedaan data, mari kita cek bersama di lapangan. Jangan membangun kesimpulan sendiri. Yang penting masyarakat tidak dirugikan dan program PSR tetap berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Tiasyah. Catatan: Bantahan Kepala Desa Tiasyah dan warga tersebut merupakan hak jawab atas pemberitaan sebelumnya. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, dan kebenaran mengenai data luas lahan serta penggunaan anggaran dapat diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan pihak berwenang.Mau saya buatkan versi lebih tajam untuk media online atau lebih resmi sebagai hak jawab Kepala Desa? #Hsb