18 Oktober 2026

PALUTA, Bersuarakyat.online – Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP.,M.Si menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup, Pada selasa, (15/10/2026) di Jakarta. Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan diikuti 124 pimpinan daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pengendalian perubahan iklim, pengurangan emisi, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya pengendalian perubahan iklim membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah. Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah nyata agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar bupati. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat menegaskan, kerja sama pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Ia berharap manfaat ekonomi dan ekologis dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah. Menurut menteri, pemerintah pusat terbuka untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar penerapan instrumen ekonomi karbon dapat berjalan sesuai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto menekankan bahwa penerapan Nilai Ekonomi Karbon harus bertumpu pada aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Nilai ekonomi karbon, menurutnya, merupakan hasil dari upaya bersama dalam mengurangi emisi dan memenuhi komitmen penanganan perubahan iklim. Dalam bimbingan teknis tersebut, pemerintah daerah juga memperoleh penguatan pemahaman mengenai target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE), serta tata kelola perdagangan karbon, khususnya pada sektor limbah. Materi lainnya mencakup mekanisme pencatatan melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sertifikasi penurunan emisi, serta peluang pembiayaan iklim yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan rendah karbon di daerah. (Harahap Kuro-Kuro)

Aceh Timur, Bersuarakyat.online – Istri Wakil Bupati Aceh Timur Ny. Erni Handayani T. Zainal Abidin S.Keb membuka secara resmi Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) ke-VI tingkat Kecamatan Idi Rayeuk, Jumat malam, 16 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Camat Idi Rayeuk, Gampong Jawa, Kabupaten Aceh Timur, itu diikuti 250 peserta yang berkompetisi dalam tujuh kategori perlombaan. Festival ini menjadi salah satu upaya mendorong pembinaan generasi muda Islam sejak dini melalui pendidikan agama, pengembangan bakat, dan penguatan akhlak. Ketua FASI Kecamatan Idi Rayeuk, Tgk. Darmawan, mengatakan festival tahun ini mempertandingkan tujuh cabang, yakni azan dan iqamah, tilawah, ceramah bahasa Indonesia, cerdas cermat, tahfizd Al-Qur’an, mewarnai, serta i’ktikad 50. Menurutnya, antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap nilai-nilai Islam sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri. Sementara itu, Ketua PKRMI Aceh Timur, H. Muhammad Ishak S.Pd.I., M.A., meminta seluruh pihak terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan FASI, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ia menilai dukungan bersama diperlukan agar pembinaan generasi muda melalui kegiatan keagamaan dapat berjalan berkelanjutan. Terlebih, FASI tingkat Kabupaten Aceh Timur dijadwalkan berlangsung pada 24, 25, 26 November mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur. Dalam sambutannya, Erni Handayani yang juga ketua BKMT Aceh Timur menegaskan FASI tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan untuk memperebutkan kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan ikhtiar bersama dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan cerdas. “Melalui festival ini, kita tidak hanya mencari anak-anak yang berprestasi dalam perlombaan, tetapi juga berupaya membentuk generasi yang memiliki keimanan kuat, akhlak mulia, serta kecerdasan untuk menghadapi masa depan,” Kata Ny Erni dalam sambutannya. Ia berharap FASI dapat menjadi sarana pembinaan yang berkesinambungan, dengan melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak usia dini. (*hsb)

ACEH TIMUR, Bersuarakyat.onlone – Masyarakat Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, meminta Bupati Aceh Timur segera mengusulkan pemasangan lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu keselamatan di Simpang Empat Kota Binjei. Persimpangan tersebut dinilai rawan kecelakaan, terutama saat jam sibuk ketika arus kendaraan meningkat. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan para pengguna jalan yang melintasi kawasan itu. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan aktivitas lalu lintas menjadi lebih tertib. Pom Waki, salah seorang warga yang menyampaikan aspirasi tersebut kepada media, Jumat (16/10/2026), meminta Bupati Aceh Timur agar segera memperjuangkan usulan itu kepada Pemerintah Provinsi Aceh, sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan dan fasilitas lalu lintas di lokasi tersebut. Menurutnya, pemasangan lampu pengatur lalu lintas serta rambu-rambu yang memadai sangat dibutuhkan untuk membantu mengatur arus kendaraan dari berbagai arah. Terlebih, pada jam-jam sibuk, pengendara kerap menghadapi situasi lalu lintas yang padat sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Masyarakat Kecamatan Julok berharap aspirasi ini tidak sekadar menjadi permintaan tanpa tindak lanjut. Mereka meminta Bupati Aceh Timur berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi agar kondisi Simpang Empat Kota Binjei segera mendapat perhatian dan solusi yang konkret. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Warga berharap pemerintah tidak menunggu sampai jatuh lebih banyak korban untuk mengambil tindakan pencegahan di persimpangan yang dinilai rawan tersebut. Ujarnya Hsb

ACEH TIMUR, Bersuarakyat.online – Para keuchik di Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Timur segera menyiapkan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada akhir tahun 2026. Permintaan tersebut disampaikan menyusul imbauan pemerintah dan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir di sejumlah wilayah. Para keuchik menilai, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini dengan memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat apabila banjir kembali melanda wilayah Aceh Timur. Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten perlu mengambil pelajaran dari pengalaman banjir pada akhir tahun 2025 lalu, ketika sejumlah desa terdampak dan membutuhkan penanganan darurat selama beberapa hari. Jum’at (16/10/2026). Menurutnya, saat banjir melanda, para keuchik terpaksa mendirikan sejumlah dapur darurat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga yang terdampak bencana. Namun, keterbatasan pasokan sembako dari pemerintah kabupaten menjadi kendala serius, terutama ketika akses transportasi terputus dan jaringan komunikasi tidak berfungsi. “Ketika banjir datang, para keuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memastikan warga tetap mendapatkan makanan. Namun, saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” ujar Romi. Ia menjelaskan, dalam kondisi tersebut, para keuchik terpaksa mencari bahan kebutuhan dapur darurat dengan berutang di kedai-kedai milik warga setempat. Pengadaan bahan pangan itu bahkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Ironisnya, beban tersebut belum sepenuhnya selesai. Dalam sejumlah rapat keuchik, beberapa kepala desa mengaku masih menanggung utang pembelian kebutuhan dapur darurat akibat banjir sebelumnya. “Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Para keuchik tentu akan berupaya membantu masyarakat ketika bencana datang, tetapi penanganan bencana tidak seharusnya membebani keuchik dengan utang kepada pedagang karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegasnya. Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur membangun sistem lumbung sembako tanggap darurat yang dipusatkan di ibu kota setiap kecamatan. Persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di desa-desa yang terdampak banjir. Menurutnya, keberadaan lumbung sembako di tingkat kecamatan akan mempercepat distribusi bantuan, terutama ketika akses menuju pusat kabupaten terputus akibat banjir. Stok kebutuhan pokok yang disiapkan di setiap kecamatan diharapkan mampu menopang operasional dapur darurat selama beberapa hari pertama setelah bencana terjadi, sembari menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah kabupaten maupun pihak terkait lainnya. “Lumbung sembako ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan. Ketika banjir terjadi, kecamatan sudah memiliki persediaan awal untuk membantu desa-desa terdampak tanpa harus menunggu distribusi dari kabupaten yang mungkin terkendala akses,” jelas Romi. Ia juga berharap persediaan tersebut mencakup kebutuhan pangan pokok yang dapat segera dimanfaatkan untuk memasak makanan bagi warga terdampak, dengan pengelolaan stok, pendataan, serta mekanisme distribusi yang jelas dan terkoordinasi. Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dilakukan sebelum banjir datang, bukan setelah masyarakat mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan. Ia meminta pemerintah kabupaten melalui BPBD dan Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta para keuchik untuk memetakan wilayah rawan banjir, memperkirakan kebutuhan logistik, dan memastikan ketersediaan stok darurat. Menurutnya, pengalaman banjir di sejumlah daerah serta kejadian banjir Aceh Timur pada akhir 2025 harus menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan bencana berikutnya lebih terencana. (Red/hsb)