Jakarta-Bersuarakyat.online
Ratusan warga dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang terdiri dari ahli waris Barita Raja, Taeng Matoelang, Kelompok Tani Murni Desa Padang Sari, masyarakat adat, serta DPD LSM Penjara, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas berlarutnya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Bakrie Sumatera Plantation (PT BSP).
Kuasa perwakilan masyarakat, Akhmad Saipul Sirait, SH, menegaskan bahwa warga meminta pemerintah membatalkan permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP. Ia juga menuntut agar tanah seluas 366 hektare yang diklaim sebagai milik ahli waris di Desa Padang Sari dikembalikan kepada masyarakat sesuai dokumen dan riwayat penguasaan lahan.
Selain itu, massa mendesak DPR RI untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat serta ahli waris atas tanah yang dipersoalkan. Mereka juga meminta negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun.
Aksi yang mendapat pengamanan dari personel Polres Metro Jakarta Selatan berlangsung damai dan tertib. Perwira pengendali lapangan, Kompol Pras, meminta agar aspirasi massa disampaikan melalui mekanisme resmi kepada Komisi II DPR RI yang membidangi pertanahan.
Menindaklanjuti hal tersebut, perwakilan massa, Abdul Azri Lubis, diterima oleh pihak Humas Sekretariat DPR RI. Pihak Humas memastikan bahwa berkas tuntutan masyarakat akan diteruskan kepada Komisi II untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan legislatif.
Melalui aksi ini, masyarakat Asahan berharap DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kementerian ATR/BPN, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa tanah antara PT BSP dan masyarakat Desa Padang Sari.
Warga menilai perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah pusat untuk memastikan jalannya penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah tersebut.
Aksi berakhir dengan aman, tertib, dan tanpa insiden.
Penulis: Ramses Sihombing
