Ekonomi

Bersuarakyat.online Sergai – Nyonya Principal Director Luluk Williams mengajak masyarakat Dolok Masihul berkreasi dengan tempe dalam pelatihan yang digelar di PT Socfindo Kebun Bangun Bandar, tepatnya di gedung Seed Production and Laboratories (SSPL), Kamis (2/4/2026). Pelatihan ini disambut antusias warga hingga Camat Jimmy Louis Karona Purba berencana mengirim pengurus PKK dari 27 desa untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Peserta, yang berasal dari dua desa, termasuk Camat dan Ketua TP PKK, belajar membuat berbagai olahan tempe unik seperti bakso tempe, sate tempe, sambal andaliman, dan saus khas yang ikut dilombakan. “Kami melihat kreativitas masyarakat sangat tinggi. Tempe bisa diolah menjadi berbagai bentuk makanan menarik. Tren vegetarian dan vegan meningkat, sehingga tempe menjadi pilihan tepat,” ujar Luluk Williams. Ia menambahkan, tempe kaya protein nabati, vitamin, dan mineral, sehingga baik untuk kesehatan dan bisa menarik minat anak-anak yang sebelumnya kurang menyukainya. Pelatihan ini diinisiasi oleh Luluk Williams bersama rombongan, termasuk Ny. Teresia Enthoven (Estate Adviser), Ny. Hartaty Martina Tarigan (General Manager), Ny. Indun Mindiarna Sugihartana (Kabag Umum), dr. Michael Tamalate, Ny. Katarina Purba (Grp Manager 2), serta ibu-ibu KISS Kebun Bangun Bandar. Camat Dolok Masihul menyampaikan apresiasi. Ia menyebut pelatihan tersebut sangat bermanfaat. “Pelatihan ini luar biasa, memanfaatkan potensi masyarakat sekitar. Kami berharap seluruh pengurus PKK dari desa-desa bisa kembali belajar olahan tempe di sini. Ini sangat bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Grp Manager 2 Hugo RPM Napitupulu, Ka SSPL H. Indra Syahputra, pengurus PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Samuel Situmorang, Askep Manatap Simarmata, tekniker Ferry Sidabutar, Kepala Desa Bantan Jafar, Kepala Desa Dame Fernando Siahaan, serta staf dan karyawan kebun Bangun Bandar.

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BO) Rantau Prapat menghadirkan suasana berbeda dengan menghiasi kantor layanan menggunakan dekorasi khas Imlek. Ornamen bernuansa merah dan emas tampak menghiasi area pelayanan dan ruang tunggu nasabah. Lampion merah yang tergantung rapi, dipadu dengan berbagai hiasan tematik, menciptakan suasana hangat dan penuh semangat. Penataan ruangan yang bersih dan nyaman turut memberikan kesan ramah bagi nasabah yang berkunjung. Dekorasi Imlek ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai keberagaman budaya sekaligus wujud semangat kebersamaan yang terus dijaga oleh BRI BO Rantau Prapat. “Imlek menjadi momentum untuk memulai tahun dengan optimisme, harapan, dan semangat kemakmuran,” ujar Rian Darmawan saat ditemui media, Jumat (20/2/2026). Dengan balutan suasana Imlek yang meriah, BRI berharap dapat memberikan pengalaman pelayanan yang lebih berkesan serta menumbuhkan semangat positif bagi seluruh nasabah dan karyawan dalam menyambut tahun baru.

Bersuarakyat.online Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ny. Indah Fery Simatupang, menghadiri Pameran INACRAFT 2026 yang digelar Jakarta International Convention Center pada Kamis, 5 Februari 2026. Kehadiran Ketua Dekranasda Labusel pada ajang pameran kerajinan terbesar di Indonesia ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan dan promosi produk kerajinan serta UMKM daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Melalui partisipasi dalam INACRAFT 2026, diharapkan produk-produk unggulan Labuhanbatu Selatan semakin dikenal luas, sekaligus membuka peluang jejaring, pemasaran, dan peningkatan kualitas bagi para perajin lokal.

Labuhanbatu-Bersuarakyat.online Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak keluarga dan/atau penasihat hukum terhadap Sahat Parulian Purba, tersangka perkara dugaan penganiayaan, ditolak oleh penyidik Polres Labuhanbatu. Penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait penerapan hukum acara pidana yang dinilai tidak sejalan dengan semangat KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Perkara yang disangkakan kepada Sahat Parulian Purba pada pokoknya merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, yang dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 466 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Ancaman pidana tersebut berada di bawah 5 tahun, sehingga secara hukum penahanan bukanlah suatu keharusan, apalagi penolakan terhadap penangguhan penahanan. Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan subjektif yang kuat, yakni kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun hingga saat ini, pihak keluarga menyatakan tidak pernah menerima penjelasan objektif dan terukur secara tertulis mengenai terpenuhinya alasan-alasan subjektif tersebut. Lebih lanjut, alasan yang berkembang di lapangan bahwa penangguhan penahanan tidak diberikan karena masih akan dilakukan upaya perdamaian, justru dinilai keliru dan tidak relevan secara hukum. Hal ini karena dalam peristiwa yang sama, terdapat pihak lain yang juga dilaporkan dan diproses dengan Pasal 170 KUHP, yakni tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, yang secara hukum tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian maupun restorative justice. Pasal 170 KUHP merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga penegakan hukumnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya perdamaian antar pihak. Oleh karena itu, menjadikan “rencana perdamaian” sebagai alasan untuk menolak penangguhan penahanan terhadap Sahat Parulian Purba, sementara pada saat yang sama terdapat penerapan Pasal 170 terhadap pihak lain, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum (double standard) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Selain itu, Pasal 31 KUHAP secara tegas memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan. Norma ini tidak mensyaratkan adanya perdamaian terlebih dahulu sebagai prasyarat. Dengan demikian, penolakan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas due process of law, kepastian hukum, dan equality before the law sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks KUHP baru, negara justru mendorong penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam asas kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Penahanan terhadap perkara dengan ancaman pidana ringan seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), bukan sebagai kebijakan utama. Pihak keluarga Sahat Parulian Purba menyayangkan sikap Polres Labuhanbatu yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan konsistensi penerapan hukum, terlebih apabila tersangka bersikap kooperatif, memiliki domisili tetap, serta tidak memiliki niat untuk menghindari proses hukum. Atas dasar tersebut, pihak keluarga dan pendamping hukum menyatakan akan: Mengajukan permohonan penangguhan penahanan ulang dengan argumentasi hukum yang diperkuat; Mempertimbangkan upaya praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan; Menyampaikan pengaduan kepada pengawas internal dan eksternal Polri guna memastikan penegakan hukum berjalan tanpa standar ganda. Penegakan hukum yang adil dan beradab merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, diharapkan Polres Labuhanbatu dapat meninjau kembali keputusan tersebut secara objektif, transparan, dan konsisten, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional.   Tim/red

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantauprapat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyediaan fasilitas gaji (payroll) serta berbagai layanan perbankan lainnya bagi pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut. Kegiatan seremonial ini dilaksanakan langsung di Kantor Cabang BRI Rantauprapat pada Senin (5/1/2026). Hadir sebagai perwakilan dari pihak perbankan, Branch Office Head BRI Rantauprapat, Rian Darmawan, yang didampingi oleh Consumer Business Manager, Henry Wahyudi, serta RM Briguna, Ibu Meena Al Zhira. Sementara itu, dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, hadir secara langsung Kepala Kantor Pertanahan, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak H. Ismail, A.Md., S.E. Dalam sambutannya, Branch Office Head BRI Rantauprapat Rian Darmawan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen BRI dalam memberikan pelayanan perbankan yang komprehensif kepada instansi pemerintah. Selain pengelolaan gaji, para pegawai nantinya dapat mengakses berbagai kemudahan kredit maupun layanan digital banking lainnya yang disediakan oleh BRI. Senada dengan hal tersebut, Khalid Afdillah Handoyo, S.H. menyambut baik kerja sama ini. Beliau berharap sinergi ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi keuangan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu serta memberikan nilai tambah melalui fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh BRI. “Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antara kedua instansi, guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Labuhanbatu,” pungkasnya.

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Perum Bulog Cabang Labuhanbatu menegaskan bahwa ketersediaan beras di wilayah Labuhanbatu dan sekitarnya masih mencukupi hingga akhir tahun 2025. Kepastian ini disampaikan oleh Pemimpin Cabang Bulog Labuhanbatu, Lutfillah Barus, kepada awak media pada Rabu (17/12/2025). Lutfillah menyampaikan bahwa stok beras yang saat ini tersimpan di gudang Bulog Labuhanbatu mencapai sekitar 600 ton. Selain itu, Bulog juga masih menunggu pasokan tambahan sebanyak kurang lebih 1.200 ton yang tengah dalam proses pengiriman dan dipastikan tiba sebelum pergantian tahun. “Persediaan beras dalam kondisi aman. Di gudang tersedia 600 ton, ditambah 1.200 ton lagi yang sedang dikirim,” ungkapnya. Untuk program kerja tahun 2026, Lutfillah menjelaskan bahwa hingga kini belum ada penugasan resmi yang diterima oleh Bulog Cabang Labuhanbatu. Namun demikian, hasil koordinasi dengan Bulog pusat menyebutkan bahwa program bantuan pangan serta penyaluran beras murah melalui mekanisme Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap dilanjutkan. “Saat ini penyaluran beras SPHP masih berjalan, baik di pasar maupun melalui toko-toko, dan terus dilakukan,” jelasnya. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Bulog menilai harga beras di pasar masih relatif stabil. Lutfillah menegaskan bahwa pihaknya secara rutin menurunkan tim untuk memantau perkembangan harga sehingga potensi lonjakan dapat segera diantisipasi. “Hasil monitoring menunjukkan harga beras masih terkendali dan tidak ada gejolak,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara, termasuk daerah Tapanuli, tidak berdampak pada distribusi maupun ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Cabang Labuhanbatu. Mengakhiri keterangannya, Lutfillah mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap pasokan beras. Bulog, kata dia, akan terus melakukan operasi pasar murah dan turun langsung ke lapangan guna menjaga ketersediaan serta stabilitas harga beras. “Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog siap menjaga pasokan dan stabilitas harga melalui operasi pasar murah,” tutupnya.

  ACEH TIMUR – bersuarakyat.online Potret kemiskinan di Desa Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari, kembali menampar nurani publik. Hasil investigasi tim Satgasus Badan Advokasi Indonesia menemukan puluhan rumah tidak layak huni yang telah diajukan setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut ke Pemerintah Aceh untuk direalisasikan, namun tidak satu pun yang mendapat bantuan. Ironisnya, satu-satunya rumah yang pernah disentuh bantuan justru bukan dari pemerintah—melainkan dari inisiatif Kapolres Aceh Timur, yang membangun rumah untuk Nilawati menggunakan dana keanggotaan internal Polres. Selebihnya, puluhan rumah warga miskin tetap dibiarkan berdiri layaknya istana bambu yang hampir roboh.   “Kami melihat bukan satu atau dua, tetapi puluhan rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Semua data itu pernah diajukan oleh Kades sebelumnya, Zakaria. Namun hingga kini tak ada tindak lanjut dari pemerintah,” tegas Darwati, warga miskin yang hidup di garis kemiskinan dan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap.   Sudah tujuh tahun Darwati dan suaminya, Ilyas, menunggu perhatian Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Namun harapan itu seolah tak pernah dianggap. “Kami sudah berusaha. Tapi mungkin Allah belum berkehendak,” lirih Ilyas, yang tinggal bersama tiga anaknya di sebuah gubuk reot yang hampir tak layak disebut rumah.   Muhammad Isa, warga lainnya, hanya berharap agar keluarganya bisa mendapat rumah rehab agar atap tak lagi bocor setiap hujan turun. “Kasihan anak-anak saya. Kalau hujan, atap bocor, buku sekolah basah, baju basah. Mereka sampai tak bisa sekolah,” ucapnya sambil menahan tangis.   Investigasi tim Satgasus menemukan kenyataan pahit: banyak rumah warga miskin di desa tersebut benar-benar terabaikan, seolah tak pernah menjadi prioritas pemerintah.   Masyarakat mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana rakyat di pedesaan hidup di bawah atap bambu, menampung hujan dengan ember, memasak di atas tanah, dan menunggu bantuan yang tak kunjung datang.   Di tengah gencarnya program pengentasan kemiskinan, warga Buket Bata mempertanyakan: Di mana perhatian pemerintah selama ini? Mengapa rakyat yang paling membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan sama sekali?   Masyarakat berharap pemerintah tidak lagi hanya menerima proposal, tetapi bertindak nyata, karena kehidupan mereka bukan sekadar angka dalam laporan—melainkan manusia yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup. Hsb

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – BRI Unit Ajamu, Cabang Rantau Prapat, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga integritas dan transparansi seluruh proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penegasan ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan terkait dugaan manipulasi data di wilayah Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu. Pimpinan BRI Cabang Rantau Prapat, Rian Darmawan, memastikan bahwa setiap proses pengajuan dan pencairan KUR di BRI dilakukan secara ketat dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Rian Darmawan menjelaskan bahwa BRI berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking). Hal ini memastikan bahwa tidak ada dana KUR yang dicairkan tanpa dipenuhinya seluruh persyaratan. “Kami berpegang pada prinsip kehati-hatian. Tidak ada pencairan KUR yang dilakukan tanpa kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan. Seluruh proses harus sesuai SOP BRI dan diawasi secara berlapis oleh manajemen cabang,” jelas Rian. Menurutnya, setiap tahapan penyaluran KUR telah didesain untuk meminimalisir potensi penyimpangan data, meliputi validasi identitas calon debitur, pemeriksaan izin usaha, verifikasi keberadaan usaha secara langsung di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dalam sistem digital internal BRI untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran. Dalam menjaga kualitas penyaluran kredit, BRI menerapkan sistem pengawasan berlapis melalui Tim Audit Internal, Fungsi Pengendalian Risiko di tingkat cabang maupun regional Rian menekankan bahwa BRI memiliki komitmen yang kuat untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran. “Kami memiliki sistem pengawasan berlapis dan komitmen kuat untuk menjaga integritas penyaluran KUR. Jika di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan dan melibatkan aparat penegak hukum bila diperlukan,” tambahnya. Penyaluran KUR merupakan bagian integral dari komitmen BRI dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana KUR benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, serta membantu pelaku usaha kecil dan mikro agar naik kelas serta mandiri secara finansial,” tutup Rian Darmawan. BRI juga membuka kanal komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan atau keluhan terkait pelayanan melalui Contact BRI di 1500017 atau kanal resmi BRI lainnya seperti website www.bri.co.id dan media sosial terverifikasi @bankbri_id.

Bersuarakyat.online Aceh Timur – Petani di Desa Paya Ueno, Kecamatan Rantau Perlak, mengeluhkan harga gabah (padi) yang sangat rendah saat panen. Junaidi, salah satu petani lokal, mengungkapkan bahwa agen pembeli di wilayahnya menetapkan harga hanya Rp 6050per kilogram, di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sudah resmi ditetapkan Presiden sebesar Rp 6.500/kg. Bahkan ketika panen menggunakan mesin pemotong padi atau secara manual, harga tetap sama dan tidak memberikan keuntungan berarti bagi petani. “Kami sudah panen, tapi harga yang kami terima cuma Rp 6050, bahkan kadang lebih rendah. Ini tidak adil dan membuat petani terus menderita. Anehnya, pemerintah dan aparat penegak hukum justru bungkam,” keluh Junaidi kepada media, Kamis (30/10/2025). Fenomena harga di bawah HPP ini tidak hanya terjadi di Aceh Timur. Sementara beberapa daerah seperti Aceh Besar dan Aceh Barat Daya mencatat harga gabah hingga Rp 8.200–Rp 9.000 per kilogram pada Juli 2025, Aceh Timur justru mengalami penurunan drastis hingga Rp 6050/kg pada September 2025. Data terkini menunjukkan bahwa harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) pada Oktober 2025 mencapai Rp 6.700 per kilogram. Namun harga pasar gabah padi di tingkat nasional justru jauh lebih tinggi, yaitu sekitar Rp 27.708/kg. Sementara itu, harga petani terbaru yang dicatat mencapai Rp 6.760/kg. Seorang pembeli yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa harga gabah bervariasi berdasarkan kualitas, lokasi, dan waktu panen. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi agen pembeli menetapkan harga secara tidak transparan dan merugikan petani. “Jika pemerintah benar-benar ingin mensejahterakan petani, seharusnya aparat turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan Harga Pembelian Pemerintah, bukan hanya membuat regulasi di atas kertas,” tegas Junaidi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons tegas dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait dugaan praktik agen pembeli yang menetapkan harga jauh di bawah HPP. Situasi ini menimbulkan keraguan atas komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani di Aceh Timur. #Hsb

  Bersuarakyat.online – Labuhanbatu Siapa sangka, di tengah kesibukan dunia perbankan, pegawai BRI BO (Branch Office) Rantau Prapat justru mendapat momen refleksi spiritual yang mendalam. Suasana kantor berubah khidmat ketika sebuah pengajian rutin yang digelar Jumat (17/10/2025) pagi itu membuka mata banyak orang soal makna sebenarnya dari bekerja. Bukan hanya sebagai rutinitas atau kewajiban, bekerja termasuk di dunia perbankan bisa menjadi bentuk ibadah. Pesan mengejutkan ini disampaikan oleh ustaz yang diundang khusus untuk memberikan tausiyah di hadapan seluruh pegawai. “Bekerja itu bukan hanya cari nafkah. Kalau niat kita lurus, amanah, dan jujur, maka setiap langkah dalam pekerjaan bisa bernilai ibadah,” katanya. Ustaz juga menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan profesionalisme, terutama dalam sektor perbankan yang memegang amanah besar dari masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan yang dijalani dengan tanggung jawab dan keikhlasan bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga keberkahan. “Saat kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang benar, insya Allah hasilnya membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain,” tambahnya. Pemimpin Cabang BRI BO Rantau Prapat, Rian Darmawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan karakter insan BRILian agar senantiasa rendah hati, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik. “Kami ingin membentuk pegawai yang bukan hanya unggul secara profesional, tapi juga kuat secara spiritual. Kegiatan ini adalah pengingat penting agar kita tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, amanah, dan semangat kebersamaan dalam bekerja,” jelas Rian. (RUN D)