Pelayanan Publik

Bersuarakyat.online Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meninjau langsung layanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan yang cepat dan nyaman. “Usahakan saat masyarakat/pemohon ke sini, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kita inginkan pelayanan pertanahan itu semakin memudahkan masyarakat,” pesan Wamen Ossy kepada jajarannya yang mendampingi peninjauan di Kantah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan perdananya ke Kalimantan Tengah, Wamen Ossy mengingatkan bahwa pelayanan adalah fondasi (core) bisnis Kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang sering ditekankan Menteri Nusron dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, perbaikan bukan hanya perlu dilakukan dalam hal pelayanan, namun pada upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan, yang sudah digenjot jajaran Kementerian ATR/BPN sejak Kuartal IV Tahun 2025. “Kita bersama selesaikan berkas layanan pertanahan. Mari kita terus semangat bekerja dalam rangka melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Wamen Ossy. Di Kantah inii, Wamen Ossy menghampiri pemohon dari loket ke loket. Mulai dari loket informasi dan penerimaan berkas bagi masyarakat yang ingin bertanya seputar berkas yang dibutuhkan jika akan bermohon urusan pertanahan; loket prioritas bagi pemohon langsung (tanpa kuasa/calo), lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas; loket pembayaran; loket penyerahan produk layanan; hingga loket _customer service_ bagi layanan pengaduan masyarakat. Saat berada di area loket pelayanan, Wamen Ossy juga menyapa masyarakat yang tengah mengurus sertipikat tanah sekaligus meminta masukan langsung terkait kualitas layanan yang diberikan. “Semoga dapat pelayanan yang bagus ya Pak. Jika ada yang kurang, bisa disampaikan ke kami, supaya kita bisa perbaiki terus,” ujar Wamen Ossy saat menyapa salah satu pemohon di Kantah Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Ferdinan Adinoto. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalteng. #Red

Bersuarakyat.online Medan – Memiliki tanah bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga tentang harapan akan kehidupan yang lebih layak. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani perempuan di Desa Soso kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Patma (55), petani perempuan asal Desa Soso, Kabupaten Blitar, menilik kisah yang terjadi di desanya. Sejak 2012, Desa Soso menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Saat memperjuangkan lahan tempatnya berkebun, Patma bahkan pernah mengalami penghadangan oleh pihak keamanan perusahaan. “Dulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ucap Patma, saat ditemui di Desa Soso. Pada 2022 melalui program Reforma Agraria yang diusung Kementerian ATR/BPN, lahan yang semula tidak memiliki kepastian hukum, akhirnya menjadi milik Patma sendiri. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare untuk Patma dan 527 keluarga penerima Sertipikat Hak Milik lainnya di Desa Soso. “Sekarang, setelah Reforma Agraria kan sudah diredistribusi tanahnya, ya pasti lebih aman, lebih tenang,” terang Patma. Kini, dengan sertipikat tanah di tangan, masyarakat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola kebunnya. Hal ini juga dirasakan petani perempuan lainnya, Indra (32). Ia menyebut, kepastian hukum atas tanah membuat mereka lebih leluasa menentukan jenis tanaman serta merencanakan masa depan keluarga. “Apalagi sertipikat sudah atas nama sendiri. Jadi kan kita merasa bangga, lebih percaya diri,” tutur Indra. Perubahan signifikan juga terlihat dari sisi ekonomi. Warga jadi bisa memanfaatkan lahan secara optimal, salah satunya dengan menanam jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan bantuan bibit, pendampingan, hingga akses pasar dengan harga jual yang lebih baik, yakni sekitar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram. Hasil kebun pun meningkat. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, di mana jagung lokal hanya menghasilkan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta. “Kalau hasilnya meningkat sudah pasti bahagia, senang,” pungkas Indra. Selain bekerja di lahan, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik. Sepulang dari kebun, mereka tetap mengurus rumah tangga, mulai dari memasak hingga merawat anak. Meski beban kerja yang diemban lebih besar, semangat gotong royong antaranggota keluarga dan kelompok tani tetap terjaga. Dengan kepastian hukum atas tanah dan peningkatan hasil pertanian, perempuan di Desa Soso tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga penggerak kesejahteraan. Reforma Agraria pun hadir bukan sekadar memberikan akses atas tanah, melainkan membuka ruang bagi perempuan untuk tumbuh lebih berdaya dan menatap masa depan dengan lebih pasti.

Bersuarakyat.online Medan – Pemerintah terus mendorong kemudahan layanan pertanahan bagi masyarakat. Kini, pengecekan kesesuaian data sertipikat tanah dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengunjungi Kantor Pertanahan, cukup melalui ponsel pintar. Layanan ini disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif mudah untuk memastikan keabsahan dokumen pertanahan mereka secara cepat dan efisien. Menurutnya, pengguna hanya perlu membuat akun dan melakukan verifikasi di aplikasi. Setelah itu, berbagai fitur dalam Sentuh Tanahku dapat digunakan, termasuk untuk mengecek data sertipikat tanah. Pada sertipikat berbentuk analog, pemilik dapat membagikan akses informasi kepada pihak lain dengan mencantumkan alamat email serta menentukan batas waktu akses. Data yang ditampilkan meliputi Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jenis sertipikat, kode blanko, tanggal penerbitan, lokasi dan luas tanah, hingga identitas pemilik. Sedangkan pada Sertipikat Elektronik, proses berbagi data dilakukan melalui barcode yang tertera pada dokumen. Pihak lain cukup memindai barcode tersebut untuk melihat informasi lengkap, dengan syarat telah memiliki akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi. “Dengan kemudahan ini, kami berharap masyarakat semakin aktif memastikan keabsahan sertipikat tanah yang dimiliki,” ujar Shamy. Meski demikian, apabila data bidang tanah belum muncul di aplikasi, masyarakat diminta tidak panik. Hal tersebut bisa terjadi karena data belum masuk dalam sistem digital. Untuk itu, pemilik disarankan mendatangi Kantor Pertanahan setempat guna melakukan pembaruan data agar dapat terintegrasi dalam sistem.

Bersuarakyat.online Medan – Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, membuka Seminar Upgrading IPPAT Sumatera Utara sekaligus menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ATR/BPN. Dalam arahannya, Sri Pranoto menegaskan bahwa sinergi kedua pihak harus ditingkatkan dari sekadar hubungan administratif menjadi kemitraan strategis yang lebih terintegrasi dan berbasis kepercayaan. “Sinergi PPAT dan ATR/BPN harus naik kelas—lebih sistemik, terintegrasi, dan berbasis kepercayaan,” ujarnya. Ia memaparkan enam fokus utama dalam membangun sinergi tersebut, yakni penguatan ekosistem digital, penggunaan data tunggal (single source of truth), kolaborasi dalam mitigasi risiko hukum, standarisasi dan profesionalisme, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, transformasi pelayanan pertanahan di Sumatera Utara saat ini terus menunjukkan kemajuan. Layanan dinilai semakin cepat, akurat, dan tuntas, seiring dengan penguatan digitalisasi dan pemanfaatan sistem elektronik sebagai alat kontrol untuk meminimalisir risiko hukum. “Kami terus membuka ruang sinergi dengan PPAT, baik melalui integrasi data, konsultasi teknis, maupun penyelesaian permasalahan secara bersama,” jelasnya. Sri Pranoto juga mengaitkan pentingnya sinergi dengan nilai budaya lokal Sumatera Utara, yakni “Dalihan Na Tolu”, yang menekankan keseimbangan hubungan, tanggung jawab, dan kehormatan. Dalam konteks pelayanan pertanahan, ia menyebut BPN, PPAT, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang harus saling menjaga kepercayaan dan memperkuat integritas. Menutup arahannya, ia menyampaikan pesan, “Jolo maradat, asa maradat,” yang berarti pentingnya berpegang pada aturan agar tetap bermartabat.

Bersuarakyat.online Labuhanbatu – Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu turut ambil bagian dalam rapat lanjutan kegiatan tinjau lapang eks Hak Guna Usaha (HGU) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penataan ruang yang tertib dan kepastian hukum bagi dunia usaha di Kabupaten Labuhanbatu. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Analis Pertahanan Negara Madya Puskon Baloghan Ir. Bambang Ismanto, MAB, Komandan Kodim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P., serta mitra perencana dari Kementerian Pertahanan, yakni Reynaldi dan Syamsul Arifin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lahan eks HGU serta membahas rencana pemanfaatannya ke depan. Sinkronisasi antarinstansi dinilai penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk memastikan bahwa rencana investasi yang akan dijalankan tetap memperhatikan aspek tata ruang, keberlanjutan lingkungan, serta kepastian hukum. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menyatakan kesiapan untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Bersuarakyat.online Medan – Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara. Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu menyiapkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terbaru sebagai bukti subjek hukum dalam proses pendaftaran tanah. Selain identitas diri, pemohon juga perlu melampirkan dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah sebagai bagian dari data yuridis. Dokumen tersebut dapat berupa girik, letter C, petok D, akta jual beli, maupun Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Dokumen tersebut tidak lagi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan menjadi dasar penelitian dalam proses penetapan hak. Dalam hal tertentu, khususnya apabila tanah diperoleh melalui peralihan hak, pemohon juga perlu melengkapi dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan serta bukti pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila bukti tertulis tidak tersedia secara lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan melalui penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut serta didukung oleh kesaksian pihak yang dapat dipercaya. Hal ini menjadi bagian dari penelitian data yuridis dalam rangka penetapan hak atas tanah. Selain penelitian data yuridis, pendaftaran tanah juga mencakup pengumpulan data fisik, salah satunya melalui tahapan pengukuran bidang tanah. Dalam tahapan ini, pemohon wajib memasang tanda batas serta memastikan batas bidang tanah telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Pengukuran dilakukan setelah batas dinyatakan jelas guna menjamin kepastian letak dan luas bidang tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Setelah seluruh tahapan pengumpulan serta penelitian data fisik dan data yuridis selesai dilakukan, Kantah akan melakukan pencatatan pada buku tanah dan menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Adapun biaya yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dibayarkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Masyarakat juga dapat menghitung estimasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN, seperti Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000 serta aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia di iOS dan Android. Bagi masyarakat yang mengurus sertipikat tanahnya sendiri, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan loket khusus di Kantor Pertanahan agar proses pengurusan lebih mudah dan cepat. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, proses sertipikasi tanah diharapkan berjalan lancar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.