Medan – Bersuarakyat.online Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026 yang diselenggarakan Panitia Bersama empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara resmi dibuka pada Sabtu, 12 September 2026, secara daring melalui Zoom Meeting Panitia Bersama empat DPC PERADI Pergerakan se-Sumatera Utara resmi dibuka pada Sabtu, 12 September 2026, secara daring melalui Zoom Meeting Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahun 2026. Dalam agenda ini DPC Labuhanbatu Raya turut serta mengirim Utusan, PKPA dilaksanakan selama tujuh pertemuan yang digelar setiap hari Jumat dan Sabtu, mulai 12 September sampai dengan 3 Oktober 2026, dengan delapan belas materi sesuai kurikulum PKPA, dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah.     Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan bersama DPC PERADI Pergerakan Kota Medan selaku pemrakarsa, bersama DPC Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi (DESTI), DPC Binjai, dan DPC Labuhanbatu Raya, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen sebagai perguruan tinggi mitra. Pembukaan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H. Jalannya acara dipandu oleh Sekretaris Panitia PKPA 2026, Syarifah Raini Pasaribu, S.H., selaku moderator. Sabtu (12/9/2026)   Ketua Panitia PKPA 2026, Novel Suhendri, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kebersamaan empat DPC dalam satu wadah penyelenggaraan merupakan wujud nyata semangat kolektif dan soliditas PERADI Pergerakan di Sumatera Utara. Dalam sambutan Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, Hermawi F. Taslim, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan, Jonni Silitonga, S.H., M.H., beserta tiga Ketua DPC lainnya atas terselenggaranya agenda PKPA ini.   Ketua Umum menegaskan bahwa PERADI Pergerakan merupakan satu dari sekian puluh organisasi advokat yang ada, namun memiliki jati diri yang khas.   “Kita tidak lahir dari perpecahan, tidak lahir dari sakit hati, tidak lahir dari sengketa antar anggota. Kita lahir untuk memberikan sesuatu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dunia advokat,” ujarnya.   Ketua Umum menekankan bahwa advokat yang tergabung di PERADI Pergerakan dikenal dengan integritas moralnya. Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas itu, ia mengungkapkan bahwa melalui rapat pleno, DPP baru saja mengambil keputusan mendiskualifikasi seorang calon peserta karena yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana.       “Hal itu kami lakukan dengan berat hati, tetapi harus kami tempuh demi menjaga marwah dan integritas organisasi,” tegasnya.   Mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, sambutan disampaikan oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen periode 2018–2023, Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. Ia mengucapkan terima kasih kepada PERADI Pergerakan yang telah bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Menurutnya, PKPA bukan sekadar pemenuhan syarat formal, melainkan wadah yang menuntun terbentuknya karakter, integritas, dan profesionalisme calon advokat agar kelak menjadi penegak hukum yang baik.   Sambutan Rektor Universitas HKBP Nommensen periode 2018–2023, Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H   “Teori-teori yang Bapak dan Ibu peroleh di bangku kuliah akan diintegrasikan dengan realitas yang ada dalam dunia praktik,” ujarnya, seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik.   Acara pembukaan juga diwarnai penyampaian motivasi kepada para peserta oleh dua Wakil Ketua Umum DPP PERADI Pergerakan, M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., dan M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M. Keduanya mendorong para peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal menapaki profesi advokat.       Narasumber Hukum Acara Pidana Dr. Fri Hartono, SH., MH   Seusai seremoni pembukaan, PKPA dilanjutkan dengan materi pertama, “Peran dan Fungsi Organisasi Advokat”, yang dibawakan oleh Ketua DPC PERADI Pergerakan Kota Medan Jonni Silitonga, SH,. MH dan Materi “Hukum Acara Pidana” oleh Dr. Fri Hartono, SH., MH pada sesi siang.   Red

Bersuarakyat.online PALUTA- Keluarga korban dugaan kekerasan di MTsN 2 Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, kembali menyuarakan tuntutan keadilan. Kasus ini menyeret terdakwa *Mustopa Husein Siregar*, oknum Guru PPPK Penuh Waktu di sekolah tersebut. Peristiwa yang menimpa korban *Rafly Purbatua Siregar*, siswa kelas 8, terjadi pada *13 Oktober 2025* di lingkungan sekolah. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lebam pada bagian mata dan sampai saat ini penglihatan masih rabun, pungkas orang tua Rafly Dalam perkembangan sidang, keluarga korban juga menyampaikan sejumlah tudingan baru. 1. Dugaan Perintah Mencuri : Pihak keluarga menyebut ada oknum guru atas nama *”Nanga”* yang diduga disuruh oleh Kepala Sekolah MTsN 2 Sigama Kecamatan Padang Bolak, Kab Paluta *Yudi Tama* untuk mengambil bunga dan tanah dari depan rumah korban. 2. Dugaan Keterangan Palsu: Keluarga korban menduga Kepala Sekolah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta saat menjadi saksi di persidangan. Menurut versi keluarga, saksi menyebut terdakwa melempar penghapus dan duduk di atas meja, lalu di dalam laci meja terdapat Al Qur’an, lalu mustopa tidak membenarkan, terdakwa memberikan penjelasan kepada Kepala Sekolah MTSN 2 sigama Yudi Tama, terdakwa hanya melemparkan tempat spidol dan meninju dengan kepalan tinju dan terus meninju 2 kali lagi di punggung siswa tersebut. 3. Pihak orang tua korban mengaku sebelumnya, sudah ada kesepakatan damai dengan terdakwa, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati lalu Mustopa Husein ingkar janji. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Proses hukum sudah berjalan hampir setahun. Kami berharap JPU dan Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di dunia pendidikan,” ujar perwakilan keluarga korban. Hingga rilis ini diturunkan, pihak MTsN 2 Sigama, Kepala Sekolah Yudi, dan terdakwa belum dapat dimintai keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Cabang Gunung Tua dan disangkakan melanggar *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* dan *KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan*. Pihak keluarga berharap Kementerian Agama Kabupaten Paluta dan Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi internal terhadap manajemen sekolah.   Harahap Kuro-Kuro.

Bersuarakyat.online LABUHANBATU – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap Nawawi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu menjadi perhatian. Hampir empat bulan sejak laporan polisi dibuat, perkara tersebut disebut telah memasuki tahap penyidikan dan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga Jumat (11/9/2026) belum dilakukan penahanan. Perkara tersebut dilaporkan Nawawi ke Polres Labuhanbatu dengan **Laporan Polisi Nomor LP/B/752/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT**, tertanggal 23 Mei 2026. Berdasarkan keterangan yang diterima pihak korban dari penyidik Beni Galingging, proses perkara telah naik ke tahap penyidikan dan penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Namun, pihak korban mempertanyakan mengapa sampai saat ini kedua tersangka belum dilakukan penahanan. Nawawi mengaku akibat peristiwa tersebut dirinya mengalami luka dan selama kurang lebih satu bulan tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya berharap perkara ini segera mendapat kepastian hukum. Saya mengalami luka akibat kejadian tersebut dan hampir satu bulan tidak dapat beraktivitas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang tersangka belum ditahan?”** ujar Nawawi. Nawawi juga mengaku kecewa dan mempertanyakan apakah kondisi ekonominya sebagai korban menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses perkara berjalan lambat. Apa karena saya tidak punya uang sehingga penanganan perkara ini begitu lambat? Para pelaku sampai sekarang belum ditahan,”** ungkapnya. Menanggapi persoalan tersebut, Kuasa Hukum Nawawi, **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.**, menyatakan pihaknya menghormati kewenangan penyidik dalam menangani perkara tersebut. Namun, menurutnya, korban berhak mendapatkan kepastian hukum dan informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan yang telah dibuatnya. Kami menghormati proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Tetapi korban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir empat bulan perkara berjalan dan sudah ada dua tersangka, sehingga kami meminta penyidik memberikan penjelasan mengenai perkembangan serta langkah hukum selanjutnya,”** tegas Beriman. Beriman menambahkan, apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang jelas, pihaknya akan menggunakan mekanisme pengawasan internal Polri untuk meminta pemeriksaan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang jelas, kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Kapolda Sumut, Propam Polda Sumut, Irwasda Polda Sumut maupun Propam Mabes Polri. Ini bukan untuk mengintervensi penyidikan, tetapi untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif dan transparan,”** ujarnya. Menurut Beriman, persoalan utama bukan semata-mata mengenai apakah tersangka harus ditahan atau tidak, melainkan adanya kepastian bahwa perkara yang telah memasuki tahap penyidikan benar-benar ditangani sesuai ketentuan hukum. “Penahanan memang merupakan kewenangan penyidik dan tidak otomatis dilakukan hanya karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kalau penahanan tidak dilakukan, tentu harus ada pertimbangan hukum yang jelas. Korban berhak mengetahui bagaimana proses perkara ini berjalan,”** jelasnya. Dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan tersebut, korban menyebut dirinya bersama sejumlah pekerja berada di lokasi perkebunan ketika terjadi persoalan dengan seseorang berinisial **TS alias Hercules**. Menurut keterangan korban, setelah terjadi persoalan tersebut, TS kemudian memanggil sejumlah orang lainnya. Setelah beberapa orang datang, korban menduga terjadi tindakan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan dirinya mengalami luka. Korban menyebut terdapat sekitar empat orang yang dikenali olehnya maupun para saksi. Persoalan lain yang turut disebut dalam rangkaian kejadian tersebut adalah dugaan pengambilan buah kelapa sawit di lahan perkebunan yang disebut dikelola Grup Drs. Robert Aritonang. Namun, dugaan tersebut merupakan perkara tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, sejumlah masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara tersebut turut mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka. Salah seorang warga berinisial **AS** membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pribadinya ketika pernah terlibat dalam perkelahian. Saya pernah terlibat perkelahian dan lawan saya mengalami luka di bagian bibir. Dalam waktu dua hari saya dijemput polisi dan setelah diperiksa saya ditahan. Karena itu saya mempertanyakan mengapa dalam perkara ini, yang menurut korban mengakibatkan luka dan harus menjalani perawatan, tersangkanya belum ditahan,”** kata AS. Meski demikian, pernyataan warga tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran atau keberpihakan. Ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penyidikan merupakan kewenangan institusi pengawasan Polri untuk memeriksa dan menilainya berdasarkan fakta serta bukti. Dari perspektif hukum pidana, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai fakta yang terungkap dalam penyidikan. Apabila dilakukan secara bersama-sama, penerapan ketentuan mengenai penyertaan maupun bentuk kekerasan bersama harus disesuaikan dengan konstruksi perkara dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Karena itu, pihak korban melalui kuasa hukumnya meminta Polres Labuhanbatu mempercepat penanganan perkara dan memberikan kepastian mengenai tahapan penyidikan, status para tersangka serta langkah hukum selanjutnya. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap memberikan ruang hak jawab kepada Kapolres Labuhanbatu, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, penyidik maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkembangan perkara tersebut. #Tim/Red

  LABUHANBATU – Bersuarakyat.online   Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Labuhanbatu terus mendalami laporan dugaan pemalsuan surat tanah seluas 1 hektare yang diduga digunakan sebagai jaminan pinjaman modal usaha. Dalam perkara tersebut, pelapor berinisial **F.S. melalui kuasa hukumnya dari **Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners** melaporkan dua orang terlapor berinisial **N.D. dan R.D.S.**   Laporan tersebut tercatat dalam **LP/B/1108/VIII/2026/SPKT/RES-LBH/POLDA SUMUT tanggal 10 Agustus 2026**. Penanganan perkara saat ini memasuki tahap penyelidikan dengan diterbitkannya **Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/1227/VIII/Res.1.11/2026/Reskrim**. Perkembangan terbaru, penyidik Satreskrim Polres Labuhanbatu mulai memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pihak perbankan. Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk mengungkap asal-usul dan keberadaan dokumen tanah yang dipersoalkan serta memastikan apakah terdapat penggunaan dokumen yang sama untuk kepentingan jaminan pada lebih dari satu transaksi.   Berdasarkan keterangan F.S., perkara tersebut bermula ketika N.D. dan R.D.S. meminjam sejumlah uang untuk keperluan modal usaha. Dalam kesepakatan awal, kedua terlapor berjanji mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu enam bulan.   Sebagai jaminan, para terlapor menyerahkan surat tanah seluas 1 hektare. Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat melalui perjanjian di hadapan notaris, termasuk pemberian kuasa jual apabila kewajiban pengembalian pinjaman tidak dipenuhi. Namun, setelah waktu yang dijanjikan berlalu hingga sekitar satu tahun, uang pinjaman tersebut disebut belum dikembalikan. F.S. juga mengaku kesulitan menghubungi dan melacak keberadaan para terlapor.   “Awalnya saya percaya karena ada jaminan surat tanah dan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Namun setelah lebih dari satu tahun, uang belum dikembalikan dan para terlapor semakin sulit dihubungi,” ujar F.S. kepada awak media, Jumat (11/9/2026), di salah satu kafe di depan Mapolres Labuhanbatu.   Menurut F.S., dugaan adanya persoalan terhadap dokumen jaminan tersebut mulai terungkap ketika dirinya berupaya memproses administrasi tanah berdasarkan surat kuasa jual yang diberikan kepadanya.   Namun, proses tersebut disebut mendapat penolakan dari pihak kelurahan setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen tanah. Dari situlah F.S. menduga surat yang dijadikan jaminan kepadanya tidak sesuai dengan dokumen tanah yang sebenarnya.   Lebih lanjut, F.S. menduga **dokumen tanah yang sebenarnya berada atau pernah dijaminkan di pihak perbankan, sementara surat yang diserahkan kepadanya diduga merupakan dokumen yang tidak sesuai atau palsu**. Bahkan, muncul dugaan bahwa satu objek atau surat tanah yang sama telah digunakan sebagai dasar jaminan dalam beberapa kepentingan pinjaman/modal usaha.   Karena itu, pemanggilan pihak bank oleh penyidik dinilai menjadi bagian penting untuk menguji dugaan tersebut. Keterangan pihak perbankan diharapkan dapat membantu penyidik memastikan apakah dokumen atau objek tanah yang dipersoalkan sebelumnya telah digunakan sebagai jaminan, kepada siapa dijaminkan, serta bagaimana status dokumen aslinya.   “Kami mengapresiasi penyidik Satreskrim Polres Labuhanbatu yang responsif dalam mengembangkan laporan ini dengan memanggil saksi-saksi, termasuk pihak bank. Kami berharap seluruh rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara objektif sehingga perkara ini menjadi terang,” kata F.S.   Sementara itu, Kuasa Hukum F.S., **Beriman Panjaitan, S.H., M.H.**, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik dan berharap perkara tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.   “Harapan kami, perkara ini dapat terus berkembang ke tahap selanjutnya. Kami sudah menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki kepada penyidik agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara objektif dan profesional,” ujar Beriman.   Menurutnya, persoalan yang dilaporkan bukan semata-mata mengenai pinjaman yang belum dikembalikan, melainkan adanya dugaan penggunaan dokumen tanah yang tidak sesuai sebagai jaminan untuk memperoleh uang.   “Persoalannya bukan sekadar utang yang belum dibayar. Ada dugaan penggunaan dokumen tanah yang tidak sesuai sebagai jaminan. Termasuk dugaan bahwa satu objek atau dokumen tanah digunakan untuk beberapa kepentingan jaminan. Hal ini tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan penyidik dan keterangan pihak-pihak terkait,” tegasnya.   Beriman menambahkan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Labuhanbatu. Menurutnya, seluruh pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada penyidik untuk menguji setiap bukti serta keterangan yang disampaikan.   “Kami menyerahkan proses hukum kepada penyidik. Yang kami harapkan adalah perkara ini diusut secara terang, objektif dan profesional. Apabila nantinya ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak benar, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.   **(RED)**